23 Sep

MONEY POLITICS JADI MUSUH BERSAMA, PERLU STRATEGI UNTUK MELAWAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (23 September 2019) – Selain peredaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech), masalah lain yang menjadi tantangan bagi KPU dan peserta Pemilu 2019 ialah maraknya kasus politik uang (money politics). Kondisi objektif di lapangan menunjukkan jika praktek money politics masih menjamur di tengah masyarakat, bahkan hingga tingkat birokrasi pemerintahan. Permasalahan ini menjadi perhatian bersama peserta Rapat Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2019, Kamis (19/09/2019) di Hotel Senyum, Batu.

Wakil Walikota Batu (Punjul Santoso) dalam salah satu keterangannya menyebutkan jika money politics sudah jadi budaya yang mengakar dalam masyarakat sehingga sulit dihilangkan. Bahkan, sebutnya, praktek money politics selalu ada dalam setiap jenjang momen pemilihan. “Kita semua sadar bahwa money politics telah menjadi bagian budaya di tengah masyarakat dan itu sulit untuk diberantas dan dihilangkan (karena prakteknya variatif). Masalah ini bahkan selalu ada dalam Pemilu, Pilkada, maupun Pilkades,” tuturnya.

Untuk menghadapi masalah ini Punjul menyarankan perlu adanya langkah konkrit untuk melawannya agar budaya money politics tersebut tidak terus menerus terjadi. “Langkah yang tepat ialah perlu ada aturan tegas untuk memerangi money politics. Saya menilai sanksi sosial juga perlu dilakukan,” tegasnya.

Senada dengan Punjul, fungsionaris Partai PSI (Abdul Qoyyim) menerangkan jika maraknya praktek money politics secara tidak langsung berdampak pada runtuhnya martabat pemilu. Di sisi lain, ia juga berharap proses penegakan hukum bisa berjalan dengan tegas dan substantif.

“Selama ini penegakan hukum hanya bersifat normatif dan administratif. Lebih jauh dari itu seharusnya penegakan mengarah pada aspek substantsi sehingga jalannya pemilu bisa benar-benar bermartabat,” ungkapnya.

Merespon permasalahan money politics ini KPU, Bawaslu, dan partai politik sepakat perlu adanya peraturan tegas dan strategi bersama sebagai langkah pencegahan dan penindakan sehingga pada pemilu yang akan datang tidak ada praktek money politics yang dapat merusak martabat dan rasa keadilan.
(ats/pdp)

23 Sep

GELAR EVALUASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN, KPU TERIMA BANYAK MASUKAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (23 September 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2019, Kamis (19/09/2019) di Hotel Senyum, Batu. Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Walikota Batu (Punjul Santoso) beserta jajaran Forkopimda, pimpinan Partai Politik, Komisoner Bawaslu, perwakilan instansi pemerintahan tingkat Kota Batu, perwakilan Rumah Sakit, dan awak media. Ada beberapa hal penting yang menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi KPU untuk momen Pemilihan Legislatif (Pileg) selanjutnya.

Pertama ialah tentang perlunya sosialisasi lebih masif kepada masyarakat. Menurut parpol meskipun angka partisipasi tinggi namun pemahaman masyarakat tentang pemilu dinilai masih rendah. Untuk itu, ke depan KPU perlu menyusun rencana sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat.

“Selama Pemilu 2019 kemarin KPU telah berusaha maksimal melakukan sosialisasi. Tetapi kita menilai KPU kurang begitu terjun ke bawah, hingga tingkat RT dan kampung. Dan yang disosialisasikan hanya sebatas kulitnya saja, belum mendalam. Di waktu yang ada ini KPU bisa menyusun regulasi untuk jadwal sosialisasi agar lebih efektif, sehingga ketika mendekati pemilu tugas KPU tidak berat,” ujar Didik dari Partai Golkar.

Kedua ialah tentang efektivitas penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU. Berdasarkan kondisi di lapangan, bahwa APK yang terpasang belum tersebar ke banyak lokasi di Kota Batu dan hanya terpusat di jalan-jalan utama. Selain itu parpol juga merasa mempunyai keterbatasan SDM dan biaya untuk pemasangan APK.

“APK yang disediakan KPU lebih efektif jika memuat informasi semua calon. Hal lain ialah pemasangan APK lebih baik difasilitasi oleh KPU, karena parpol sudah sibuk mengurusi persyaratan pencalonan, mulai dari kelengkapan administrasi dan lain sebagainya,” ungkap Punjul Santoso.

Selain dua hal tersebut masukan-masukan lain yang tersaji dalam rapat evaluasi antara lain tentang urgensi pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon anggota dewan, persoalan money politics di tengah masyarakat, dan ketegasan pelaksanaan hukum untuk kasus pelanggaran kampanye.

Atas setiap masukan tersebut Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) menyebutkan bahwa semuanya akan dibawa dan dimusyawarahkan di tingkat KPU RI. “Semua masukan yang saudara-saudara berikan akan kami diskusikan ketika pelaksanaan Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta,” tegasnya.
(ats/pdp)

08 Agu

KPU KOTA BATU SERAHKAN BERKAS AUTENTIFIKASI PARTAI POLITIK

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (7 Agustus 2019) – Setelah melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024 beberapa waktu lalu, KPU Kota Batu menyerahkan berkas autentifikasi kepada partai politik, Senin (5/08/2019). Berkas yang berisi informasi tentang perolehan jumlah kursi dan dan nama-nama calon terpilih tersebut sangat penting bagi partai politik sebagai dasar besaran nilai bantuan yang akan mereka terima.

Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Batu (Marlina) menerangkan bahwa landasan dan mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2014. Ia menyebutkan adanya bantuan tersebut merupakan hak tiap partai politik sebagai organ formal yang sengaja dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara.

“Diterimanya berkas autentifikasi ini oleh masing-masing partai politik bisa digunakan untuk pengajuan bantuan keuangan kepada pemerintah (walikota). Tentu mekanismenya sudah jelas diatur dalam Permen nomor 77 tersebut. Memang bantuan keuangan merupakan hak bagi partai politik karena mereka adalah sarana untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspiriasi politik secara sah dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan jika secara teknis proses pengajuan bantuan keuangan parpol tingkat kabupaten/kota adalah tertuju kepada bupati/walikota dengan melengkapi berkas-berkas permohonan. Ia menyebutkan bahwa bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan diberikan secara proporsional. “Besaran bantuannya bersifat proporsional sesuai dengan jumlah kursi DPRD yang didapatkan oleh masing-masing parpol,” tuturnya.

Adapun hingga berita ini diterbitkan, Rabu (7/08/2019) parpol yang telah mengambil berkas autentifikasi di kantor KPU Kota Batu antara lain PDIP, PAN, Gerindra, Golkar, PKS dan Nasdem. (ats/pdp)

01 Agu

KPU KOTA BATU GELAR RAPAT EVALUASI FASILITASI KAMPANYE PADA PEMILU 2019

Bumiaji, kpu-kotabatu.go.id (1 Agustus 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menyelenggarakan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pada Pemilu 2019 di Tingkat Kota Batu, Kamis (1/08/2019) di Hotel Purnama. Acara tersebut dihadiri oleh partai politik, Bawaslu, dan jajaran Forkopimda tingkat Kota Batu. Hadir juga Walikota Batu (Dewanti Rumpoko) dan Wakil Walikota Batu (Punjul Santoso) dalam acara berkonsep Focus Group Discussion (FGD) tersebut.

Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) dalam sambutannya mengatakan jika acara rapat evaluasi sengaja diadakan atas arahan KPU RI tentang pentingnya fasilitasi kampanye kepada partai politik selama pelaksanaan Pemilu 2019. Ia menegaskan bahwa masukan yang diberikan oleh KPU kabupaten/kota akan berguna bagi penyusunan peraturan kampanye di waktu yang akan datang.

“Saya berharap acara kita hari ini tidak hanya dibatasi pada masalah fasilitasi. Segala hal yang berkaitan dengan kampanye nanti silahkan didiskusikan. Harapannya untuk apa? Ke depan masukan-masukan dari KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia semoga menjadi pertimbangan atau dasar bagi KPU RI dalam menyusun peraturan tentang kampanye,” terangnya mengawali sambutan.

Secara teknis Mardiono berharap jika setiap peserta yang hadir bisa menyampaikan kritikan dan masukan terhadap pelaksanaan kampanye beberapa waktu lalu. Menurutnya adanya masukan yang konstruktif akan berdampak baik dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi.

“Kampanye kemarin berlangsung cukup panjang, sehingga kita bisa merasakan bagaimana gesekan-gesekan yang luar biasa, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. (Di dalamnya) ada hal-hal negatif yang mungkin sampai sekarang belum selesai. Nanti teman-teman bisa mengusulkan ide-ide cerdas agar peraturan kampanye di pemilu-pemilu yang akan datang bisa lebih baik,” tandasnya.

Adapun acara FGD berjalan dengan baik. Dewanti Rumpoko, Punjul Santoso, dan peserta yang lain memberikan masukan penting, baik tentang proses kampanye, sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan kehidupan demokrasi di Kota Batu secara luas. KPU Kota Batu berharap hasil dari FGD tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun selanjutnya. (ats/pdp)

24 Jul

USAI PENETAPAN KPU KOTA BATU SERAHKAN FORMULIR MODEL E

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (24 Juli 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah usai menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Batu tahun 2019-2024 dua hari yang lalu, tepatnya Senin (2207/2019). Merujuk surat edaran dari KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 agar KPU kabupaten/kota segera menyampaikan berita acara dan surat keputusan hasil penetapan, maka pada Rabu (24/07/2019) KPU Kota Batu menyerahkannya ke KPU Provinsi Jawa Timur.

Kasubbag Teknis KPU Kota Batu (Ariansyah Mustafa) mengatakan jika secara teknis berkas berita acara dan putusan penetapan telah lengkap sehingga sudah bisa diserahkan. Di sisi lain ia mengungkapkan dengan adanya penyerahan berkas tersebut menandakan proses pemilu legislatif di tingkat Kota Batu juga telah tuntas. “Hari ini kita menyerahkan formulir model E ke KPU Jawa Timur karena proses penetapan sudah kita selesaikan dua hari lalu. Setelahnya kita tinggal menunggu agenda pelantikan calon terpilih anggota dewan,” terangnya.

Sesuai dengan surat edaran KPU bernomor 1027 tersebut di atas untuk proses pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kota Batu tahun 2019-2024 maka KPU Kota Batu harus berkirim surat kepada Gubernur melalui Walikota guna pengucapan sumpah janji. (ats/pdp)

24 Jul

KPU KOTA BATU HADIRI PEMBACAAN PUTUSAN DISMISSAL DI MK

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (24 Juli 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu hadir dalam persidangan lanjutan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin-Selasa (22-23/07/2019). Dalam hal ini Komisioner Divisi Hukum (Thomi Rusy Diantoro) hadir mewakili KPU Kota Batu untuk mendengar pembacaan putusan dismissal dari para Hakim Konstitusi.

Komisioner KPU RI (Hasyim Asy’ari) mengatakan adanya putusan dismissal dari MK menandakan bahwa suatu perkara tidak akan dilanjutkan pemeriksaannya. Ia melanjutkan jika putusan dismissal dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi penetapan perolehan kursi dan calon terpilih karena kekuatannya sama dengan keputusan akhir. “Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, berarti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih,” terangnya pada Senin (22/7/2019).

Berdasarkan keputusan MK dari 260 gugatan hasil pemilu legislatif sebanyak 58 perkara dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan kata lain perkara tersebut ditolak. Sedangkan 122 perkara dinyatakan akan ditindaklanjuti, dan sisanya sebanyak 80 perkara tidak dinyatakan dismissal dan tidak pula dinyatakan lanjut.
(ats/pdp)

23 Jul

30 NAMA RESMI DITETAPKAN SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BATU PERIODE 2019-2024

Batu, kpu-kotabatu.go.id (23 Juli 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu secara resmi telah menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kota Batu Periode 2019-2024, Senin (22/07/2019). Melalui mekanisme rapat pleno terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) diputuskan perolehan kursi untuk masing-masing peserta pemilu sekaligus 30 nama calon terpilih.

Di sela-sela pelaksanaan rapat pleno Mardiono menerangkan jika agenda penetapan ini bisa dilakukan setelah KPU Kota Batu menerima surat edaran dari KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019. “(Kemarin sempat tertunda) lantaran Buku Register Perkara Pemilu (BRPK) dari MK belum dikirimkan ke KPU kabupaten/kota. Akhirnya sekarang (Senin sore) bisa dilakukan penetapan,” tuturnya.

Dari 30 nama calon terpilih yang akan menduduki kursi DPRD Kota Batu Periode 2019-2024 terdapat 26 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dengan persentase 86,67 persen dan 13,33 persen keterwakilan. Adapun rincian nama-nama calon terpilih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO NAMA CALON TERPILIH

 

PARTAI POLITIK
DAPIL JENIS KELAMIN
1. Nurochman PKB 1 Laki-laki
2. Muhammad Didik Subiyanto PKB 2 Laki-laki
3. Dewi Kartika PKB 2 Perempuan
4. Sudiono PKB 3 Laki-laki
5. Nur’ali PKB 4 Laki-laki
6. Katarina Dian Nefiningtyas Gerindra 1 Perempuan
7. Hari Danah Wahyono Gerindra 2 Laki-laki
8. Agung Sugiyono Gerindra 3 Laki-laki
9. Heri Suliyanto Gerindra 4 Laki-laki
10. Asmadi PDIP 1 Laki-laki
11. Cahyo Eko Purnomo PDIP 2 Laki-laki
12. Sampurno PDIP 3 Laki-laki
13. Kukuk Kusbianto PDIP 3 Laki-laki
14. Khamim Thohari PDIP 4 Laki-laki
15. Amirah Ghaida Dayanara PDIP 4 Perempuan
16. Didik Machmud Golkar 1 Laki-laki
17. Sugandi Golkar 2 Laki-laki
18. Bambang Sumarto Golkar 3 Laki-laki
19. Ilyas Golkar 4 Laki-laki
20. Jatmiko Nasdem 1 Laki-laki
21. Fahmi Nasdem 2 Laki-laki
22. Sujono Djonet Nasdem 4 Laki-laki
23. Saifudin PKS 2 Laki-laki
24. Muchamad Chaerul K. PKS 3 Laki-laki
25. Ludi Tanarto PKS 3 Laki-laki
26. Nurudin Muhammad Hanifah PKS 4 Laki-laki
27. Nur Aulia Lishanti PAN 1 Perempuan
28. H. Rudi PAN 4 Laki-laki
29. Deddy Irfan Alwani Demokrat 1 Laki-laki
30. Suwandi Demokrat 4 Laki-laki

(ats/pdp)