04 Okt

KASUBBAG DIVISI HUKUM KPU KOTA BATU HADIRI BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU 2019

Bogor,kpu-kotabatu.go.id (04-06/10/2018) Menyadari akan pentingnya penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2019, KPU Kota Batu menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019.

Bimtek diadakan dalam empat angkatan. Angkatan pertama diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2018, Angkatan kedua pada tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2018, Angkatan ketiga pada tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2018 dan terakhir adalah angkatan keempat pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2018. KPU Kota Batu yang diwakili oleh Kasubbag Hukum (Badrut Tamam) termasuk dalam Angkatan kedua,Kamis-Sabtu(04-06/10).

Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 yang diadakan di  Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor  dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini dibuka secara langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Anwar usman).

Hari pertama Bimtek, peserta mendapatkan penjelasan teknis dari Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Materi yang tidak kalah menariknya diberikan pada hari kedua, yaitu : Advokasi sengketa dalam Pemilihan Umum tahun 2019, Potensi dan mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa dalam Pemilu tahun 2019, Hukum acara perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019, Mekanisme tahapan dan kegiatan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019 kemudian materi terakhir yang diberikan pada Pukul 19:30 adalah Teknis penyusunan jawaban termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019.

Bimtek hari ketiga, materi yang didapat oleh peserta adalah : Praktek penyusunan jawaban termohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu DPR dan DPRD tahun 2019, Praktek penyusunan jawaban termohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu DPD, Presiden dan Wakip Presiden tahun 2019, Penanganan perselisihan hasil Pemilu tahun 2019 berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Presentasi hasil penyusunan jawaban termohon perkara perselisihan hasil Pemilu tahun 2019.

Sebagai informasi, Bimtek Hukum ini diadakan sehubungan dengan surat dari Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 1859/DK.06.00/8/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan.(eka/pdp)

08 Sep

MEWUJUDKAN PEMAHAMAN YANG SAMA TENTANG PENGADAAN LOGISTIK PEMILU 2019

Bandung,kpu-kotabatu.go.id(06-08/09/2018) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu demi mewujudkan pemahaman yang sama tentang pengadaan logistik Pemilu 2019,(Kamis-Sabtu/06-08/09) mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Logistik Pemilu 2019 Berbasis E-Procurement Gelombang II yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia di Bandung.

Acara sosialisasi kebijakan pengadaan logistik Pemilu 2019 yang diadakan di Trans Luxury Hotel Bandung ini menekankan perlunya mempunyai  komitmen bersama KPU untuk menyelenggarakan pengadaan barang yang akuntabel,efektif dan efisien. Lebih lanjut Komisioner KPU RI Divisi Logistik (Pramono Ubaid)  mengharapkan KPU mempunyai respon yang cepat dengan dinamika perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa dan distribusi logistik yang tepat waktu.

Materi yang di sosialisasikan dalam acara sosialisasi selama tiga hari ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan program Katalog Nasional Pemilu 2019.

KPU Kota Batu dalam acara tersebut diwakili oleh : Kasubbag Hukum (Badrut Taman) dan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (Fitrya Faradevi).(eka/pdp)

03 Mei

KPU RI BIRO UMUM KUNJUNGI KPU KOTA BATU

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (02/05/2018) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Biro Umum melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Batu dalam rangka penatausahaan logistik pada kegiatan Pemilu 2019.

Rombongan KPU RI yang terdiri dari : Ir. Purwoto Ruslan Hidayat (Kasubbag Logistik & Pejabat ULP KPU RI), Sri Parkhatin (Wakil Kepala Biro Umum dan Logistik), Syaiful Bahri (Kepala Sub Bagian Inventaris), Juliana Christine Lestari (Fungsional Umum pada Subbag Inventaris), Mirah Nirmala (Fungsional Umum pada Subbag Inventaris) dan Mohamad Akbar ( Fungsional Umum pada Sub Bagian Inventaris) diterima langsung oleh Kasubbag Hukum dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Batu (Badrut Tamam).

“Kedatangan KPU RI Biro Umum ke KPU Kota Batu adalah untuk sosialisasi rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) dan rencana penghapusan kotak suara,” terang  Badrut Tamam. (eka/pdp)

19 Feb

SMAN 2 Kota Batu Sambut KPU Kota Batu “GOES TO SCHOOL”

Junrejo, kpu-kotabatu.go.id (19/02/2018) – KPU Kota Batu Goes To School kembali mendatangi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa untuk siswa – siswi yang berkebutuhan khusus. SMAN 2 Kota Batu, Senin (19/02) menyambut baik kedatangan KPU Kota Batu Goes To School dalam acara sosialisasi pemilih pemula. Upacara yang diadakan tiap hari Senin ini , sebagai Inspektur Upacara (Irup) adalah Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri).

Dalam sambutannya sebagai Inspektur Upacara (Irup), Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri) memberikan penjelasan tentang sejarah Pemilihan Umum di Indonesia. Di samping itu, Saifudin Zuhri juga menjelaskan tentang tahapan,program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Saifudin juga mengingatkan pada siswa-siswi SMAN 2 Kota Batu supaya menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018 dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara ditempatnya masing-masing sesuai dengan daftar yang telah ditentukan.

KPU Kota Batu untuk program Goes To School ini telah melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula di : SMK Putikecwara Batu, Sekolah Kesehatan Amanah Husada Junrejo, SMK 2 Bumiaji, SMK Muhammadiyah 1 Batu, SMKN 3 Sumberejo dan SMK Yos Soedarso Batu, SLB Eka Mandiri dan SMAN 2 Batu.(eka/pdp)

 

19 Feb

Penetapan Partai Politik (PARPOL) Peserta PEMILU 2019

Tlekung,kpu-kotabatu.go.id (19/02/2018), Rapat Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 telah dilakukan oleh KPU RI di Hotel Grand Mercure Jakarta pada hari Sabtu (17/02/2018). 16 partai politik yang mengikuti proses verifikasi, sebanyak 14 parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sementara 2 parpol lainnya ditetapkan dalam Rapat Rekapitulasi Nasional, Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dua partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tingkat nasional antara lain Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Selang satu hari setelah penetapan partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019, KPU RI pada tanggal 18 Februari 2018 resmi memberikan nomor urut pada partai politik. Pemberian nomor pada partai politik ditunjukkan melalui mekanisme pengundian dimana urutan pengambilan nomor ditentukan berdasarkan waktu kedatangan masing- masing parpol di Gedung KPU.

Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan, berikut urutan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partaj Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai DEMOKRAT

(sumber humas KPU RI)

15 Des

12 Partai Politik Melanjutkan ke Tahap Verifikasi Faktual

Jakarta, (14-12-2017) – Pada hari Kamis, 14 Desember 2017, KPU RI menyampaikan hasil penelitian administrasi perbaikan Parpol calon peserta Pemilu 2019 dan sebanyak 12 parpol lolos ke tahap verifikasi faktual.

12 (duabelas) parpol yang melanjutkan dalam tahapan verifikasi faktual adalah Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, dan PKB, sedangkan 2 (dua) partai yang tidak lolos ke tahapan verifikasi faktual adalah Partai Berkarya dan Partai Garuda. 

Dan untuk 9 parpol hasil putusan Bawaslu, kesempatan terakhir untuk perbaikan yaitu pada hari Jumat 15 Desember 2017. (pdp/foto: Humas KPU RI)