10 Sep

SIREKAP, TITIK AWAL PERUBAHAN MANUAL KE DIGITAL

Bandung, kpu-kotabatu.go.id (10 September 2020) – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi titik awal proses perubahan penyelenggaraan pemilu, dari manual ke digital, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta ke depan pemilu dan demokrasi di Indonesia bisa semakin baik. Saat ini hasil resmi pemilu masih dilakukan manual, termasuk proses rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Melalui Sirekap, proses waktu panjang tersebut dapat dipangkas, biaya bisa lebih murah, apabila ada konflik tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, serta pemilu menjadi lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka pelaksanaan uji coba Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2020, Rabu (9/9/2020) di Sarana Olahraga (SOR) Volly Indoor Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan KPU RI dengan melibatkan secara langsung para petugas badan adhoc di wilayah setempat.

“Jika Sirekap ini nantinya bisa ditetapkan sebagai sumber penetapan hasil resmi, maka ini menjadi perubahan luar biasa dalam sejarah pemilu dan pemilihan di Indonesia. KPU sering dikritik dengan kerja KPPS yang over time, karena selain menyelenggarakan pemungutan suara di TPS, KPPS juga harus membuat salinan berita acara yang banyak untuk para peserta pemilu. Melalui Sirekap, tidak perlu kerja over time lagi, karena capturing dari petugas KPPS tersebut juga bisa menjadi salinan hasil pemilu di tingkat TPS,” papar Arief kepada seluruh peserta uji coba.

Penggunaan teknologi informasi menjadi semangat KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan. Transparansi ini dapat menjaga kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, karena publik dapat mudah mengakses seluruh tahapan melalui teknologi informasi. Bahkan, jika dulu hanya bisa diakses melalui laman KPU, maka sekarang sudah tersedia melalui aplikasi mobile, sehingga memudahkan publik khususnya generasi milenial untuk aktif mengikuti tahapan pemilu dan pemilihan.

“Sirekap ini punya cita-cita besar untuk dapat dilaksanakan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, namun saat ini ada momentum di Pemilihan Serentak 2020. KPU berharap Sirekap ini bisa tercantum detail dalam UU, sehingga butuh dukungan pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU. Kenapa baru Sirekap, kenapa tidak dari mencoblos, hal tersebut karena KPU melihat transparansi itu mulai dari TPS. Bukan mesin yang dipercaya, tetapi masing-masing pemilih langsung dan semua dapat menyaksikan hasil penghitungannya di TPS. Proses ini yang dianggap paling transparan, setelah itu baru direkap melalui Sirekap,” jelas Arief yang hadir bersama jajaran pimpinan KPU RI lainnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok selaku tuan rumah uji coba Sirekap mengingatkan para peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Pihaknya menurut dia juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan 2020 yang aman dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. (hupmas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR)

10 Sep

PAHAMI PKPU, TAATI PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (10 September 2020) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman hadir pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang digelar Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Rabu (9/9/2020).

Selain Arief, rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD ini juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala BNPB Doni Monardo. Sementara mengikuti melalui sambungan daring para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkompimda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakorsus menindaklanjuti banyaknya pelanggaran penerapan protokol Covid-19 khususnya pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon 4-6 September 2020 lalu. Dan menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU), (khususnya tiga PKPU) terkait tahapan, pencalonan dan situasi bencana nonalam. “Mudah-mudahan PKPU Sama-sama bisa kita pahami dan terapkan implementasinya di pelaksanaan Pemilihan 2020,” ujar Arief sesudah memaparkan sejumlah hal yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2020.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga menekankan pentingnya bagi sejumlah pihak untuk menaati protokol kesehatan Covid-19. Khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang pada 4-6 September lalu banyak diwarnai pelanggaran. Dia pun ingin agar hal tersebut tidak terulang dan melalui rakorsus dapat menyosialisasikan lebih jauh ke daerah. “Tadi kita sudah mendengar daerah rawan dari sudut keamanan maupun rawan dari Covid-19. Rawan keamanan dari Kapolri (Jenderal Idham Aziz) dan Covid-19 dari pak (Letjen) Doni Monardo (Kepala BNPB). Dan kesimpulannya memang harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam menjaga disiplin ini dengan juga menjatuhkan sanksi yang tegas,” kata Mahfud MD usai Rakortas yang diakhiri konferensi pers.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan, bahwa yang bisa menyelamatkan dan mengendalikan Covid-19 adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. “Itu kuncinya,” tambah Mahfud.

Mendagri Tito Karnavian sepakat pentingnya sosialisasi yang masif hingga tingkat daerah kepada partai politik maupun calon yang bertanding atas PKPU yang mengatur tentang protokol Covid-19 dipelaksanaan Pemilihan 2020. Terlebih menurut dia PKPU yang saat ini bernomor 10 Tahun 2020 itu baru saja diundangkan kembali pada 1 September 2020. “Maka perlu dilakukan sosialisasi masif baik melalui jalur non media artinya langsung, kedua melalui jalur media,” ucap Tito.

Dia pun berharap usai mengikuti rakorsus, para Forkopimda segera menindaklanjuti kembali dengan mengundang stakeholder agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. “Untuk itu kami sampaikan kepada stakeholder didaerah agar KPU Bawaslu sesegera mungkin mengundang parpol dan kontestan yang sudah mendaftar dan mereka dsampaikan sambil juga dihadiri para Forkopimda, kepala daerah yang tidak bertanding kemudian dihadiri oleh Satpol PP dan Kasetbang Linmas.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo pada kesempatan itu menyampaikan daerah-daerah penyelenggara Pemilihan 2020 dengan risiko Covid-19. Disebutkan dari 309 kab/kota penyelenggara pemilihan (9 provinsi, 261 kab/kota) 45 kab/kota di antaranya berstatus beresiko tinggi (zona merah) 152 kab/kota sedang (orange), 72 kab/kota beresiko rendah (kuning) dan 26 kab/kota tidak ada kasus baru selama satu bulan, tidak ada kasus positif, yang sembuh 100 persen dan yang wafat tidak ada. “Dan 14 kab/kota tersisa yang tidak ada sama sekali,” ucap Doni.

Meski demikian data ini bisa saja berubah seandainya para pihak bisa bersama-sama mencegah penularan. ”Sangat mungkin status zona bisa berubah dari tinggi ke sedang,” lanjut Doni.

Sementara itu Ketua Bawaslu Abhan menjawab pertanyaan terkait sanksi yang bisa diberikan kepada bakal pasangan calon yang melanggara protokol Covid-19. Dia menyebut bahwa lembaganya tunduk pada aturan perundangan, dan mengikuti apabila ada aturan yang mengatur sanksi tersebut. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

30 Agu

OPTIMISME KPU SELENGGARAKAN PEMILIHAN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Indramayu, kpu-kotabatu.go.id (30 Agustus 2020) – Optimistisme dipegang teguh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat diberikan amanah tetap menjalankan Pemilihan 2020 di tengah pandemi Covid-19. Keyakinan ini semakin diperkuat dengan regulasi yang kokoh, dukungan politik yang kuat kemudian adanya pengaturan teknis terkait Covid-19 hingga keyakinan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat mengisi diskusi publik bekerjasama dengan Universitas Wilaroda, bertema “Pilkada dan Adaptasi Kebiasaan Baru”, di Indramayu, Sabtu (29/8/2020).

Adapun terkait regulasi, hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2 Tahun 2020 telah mengakomodir menunda waktu pelaksanaan Pemilihan 2020 dari 23 September menjadi 9 Desember. Terkait dukungan politik, ditunjukkan dengan sikap yang sama dari semua pihak di legislatif maupun eksekutif mendukung terselenggaranya Pemilihan 2020 di 9 Desember, sedangkan terkait aturan teknis KPU setidaknya telah mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan di tengah bencana nonalam Covid-19.

Pramono pada kesempatan itu juga memberikan pembeda penyelenggaraan Pemilihan 2020 di tengah pandemi Covid-19. Seperti penyesuaian jumlah pemilih per TPS dari 800 menjadi 500 untuk menghindari penumpukan dan tetap menerapkan jaga jarak (physical distancing). Pengaturan jam kedatangan pemilih, kewajiban rutin cuci tangan, cek suhu sebelum masuk TPS, penggunaan bilik khusus, penggunaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, faceshield bagi petugas, sarung tangan plastik dan tinta yang diteteskan atau oles kepada pemilih.

“Dalam proses penyusunan, KPU selalu melibatkan Satgas Covid-19, Kementerian Kesehatan dan pihak terkait. Selain itu, KPU juga berkomitmen untuk menjaga kualitas agenda demokrasi lokal sama besarnya dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat,” tandas Pramono.

Lebih jauh Pramono mengatakan bahwa tantangan yang sedang dan perlu diperhatikan kedepannya yaitu bagaimana cara menyelenggarakan pemilihan dengan sesuai dan disiplin terhadap aturan yang telah dibuat untuk memenuhi protokol kesehatan sehingga tidak menyebabkan kluster baru. “Perlu diperhatikan bagaimana sosialisasinya, tingkat disiplinnya, kesanggupan tiap daerahnya serta seberapa tegas dalam menyikapi pelanggar protokol kesehatan,” tambah Pramono.

Meski banyak tantangan, Pramono tetap optimis Pemilihan Serentak 2020 ini akan sukses dan menghasilkan para pemimpin yang amanah dan menjalankan demokrasi yang baik bagi bangsa Indonesia. (hupmas kpu ri dessy, ajeng, billi/foto: james/ed diR)

19 Jul

KOMITMEN PENDATAAN HAK PILIH HINGGA TITIK TERLUAR INDONESIA

Bengkayang, kpu-kotabatu.go.id (19 Juli 2020) – Satu suara begitu berharga, komitmen inilah yang dipegang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendata masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih di Pemilihan 2020.
Bukan hanya diperkotaan, kegiatan coklit juga mendatangi warga yang tinggal didesa, bahkan diperbatasan negara.
Pengalaman inilah yang diungkapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan saat memimpin Apel Siaga Gerakan Coklit Serentak (GCS) di Kabupaten Bengkayang  Kalimantan Barat, Sabtu (18/7/2020).
Desa Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang adalah salah satu daerah di Tanah Air yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Turut hadir dalam kegiatan apel unsur pemerintah daerah setempat serta kepala atau perwakilan lembaga yang ada di wilayah perbatasan seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Dalam sambutannya Viryan menyampaikan bahwa pelaksanaan apel di wilayah perbatasan merupakan simbol komitmen penyelenggara bahwa pendataan hak pilih warga bahkan dilakukan sampai titik terjauh atau terluar Indonesia.
Viryan juga berterima kasih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang karena keikhlasannya bekerja membantu KPU dalam melindungi hak pilih warga.  Mereka disebut Viryan sebagai ujung tombak pelindung hak pilih warga. “Harus betul betul memastikan bahwa pemilih terdata secara baik,” kata Viryan.
Viryan pun secara khusus berpesan kepada PPDP untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan disiplin menggunakan APD.
“Kita lakukan gerakan pakai masker sebagai bentuk bersama-sama bahwa seluruh jajaran penyelenggara pemilihan se-Indonesia bersama unsur masyarakat disiplin menerapkan protokol covid sebagai bentuk perlawanan terhadap pandemi covid-19,” serunya yang dilanjutkan dengan gerakan pemakaian masker secara bersama diikuti oleh seluruh peserta apel.

“Simbolis pemakaian masker maknanya adalah menggunakan APD itu tidak cukup hanya satu pihak, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak agar kita saling melindungi”, pungkasnya.

Rangkaian apel siaga kemudian ditutup dengan penyematan APD secara simbolik kepada perwakilan PPDP Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Selanjutnya kegiatan berlanjut dengan monitoring coklit oleh Viryan kepada PPDP yang tengah berkeliling ke rumah warga. (udin, shfy-nzi/ed diR)

26 Jun

TAHAPAN LANJUTAN DIMULAI, ANGGARAN HARUS SEGERA DIREALISASIKAN

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (26 Juni 2020) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan lanjutan Pemilihan Serentak 2020 sejak 15 Juni 2020 yang lalu. Meski begitu dalam pelaksanaannya, anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kerja-kerja KPU justru belum direalisasikan. Salah satu tahapan yang saat ini sedang berjalan adalah verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU RI Arief Budiman saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II DPR RI terkait penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021, Evaluasi Kinerja Tahun 2019-2020 dan Persiapan Pemilihan Serentak 2020, Kamis (25/6/2020) di Gedung Nusantara DPR RI.

“Tanggal 24 Juni 2020 dokumen syarat dukungan disampaikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual ini hingga 29 Juni 2020. KPU berharap tanggal 26 Juni 2020 besok anggaran sudah bisa dicairkan untuk keperluan pembelian APD bagi PPS yang bertugas. Kondisi di setiap daerah juga berbeda, ada pemda yang responsif saat mengetahui APBN belum bisa dicairkan, pemda ikut membantu kebutuhan APD dan rapid test bagi jajaran penyelenggara pemilihan. Tercatat baru 63 daerah yang bisa melaksanakan rapid test,” papar Arief di hadapan Komisi II DPR RI.

Arief juga menjelaskan, pembahasan anggaran sebenarnya sudah selesai dan sudah tersedia, namun anggaran tersebut belum bisa dipergunakan atau dicairkan pada awal tahapan lanjutan ini. Di sisi lain, tahapan tidak bisa dibolak balik, harus runut dari awal dan itu saling terkait, sehingga tahapan harus terus berjalan dengan penerapan protokol Covid-19. KPU juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tahap-tahap pencairan anggaran, seperti di awal tahapan lanjutan ini Juni-Juli 2020, agar tidak menghambat tahapan berikutnya.

Terkait alokasi anggaran dukungan APBN untuk KPU RI di pusat, Arief juga mengungkapkan hanya mendapatkan anggaran Rp463.216.000, padahal untuk melaksanakan simulasi pemungutan suara saja membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta. Selain itu, anggaran tambahan juga akan dipergunakan untuk penerapan protokol Covid-19. Hal itu jauh lebih kecil dibandingkan Bawaslu yang disetujui lebih dari Rp2,1 Miliar.

Senada dengan Arief, Plt Sekjen KPU RI Nanang Priyatna juga menyatakan telah mengajukan revisi DIPA yang sudah berproses sejak 19 Juni 2020 dan unggah ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Meski anggaran tersedia, namun tidak bisa dipergunakan, karena masih berwarna merah atau belum bisa diunduh oleh satuan kerja (satker).

Pada kesempatan tersebut, salah satu Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menyoroti belum bisa dipergunakannya anggaran untuk KPU dan Bawaslu, padahal tahapan lanjutan sudah berjalan dan tentu akan menghambat kinerja penyelenggaraan. Jika tidak bisa segera dicairkan, dikhawatirkan bisa mengganggu tahapan-tahapan berikutnya.

“Persoalan pencairan anggaran ini harus segera ada solusinya, jangan sampai menghambat tahapan yang sudah berjalan. Bahkan herannya, pengajuan anggaran tambahan KPU kenapa hanya disetujui 1 persen dari Rp83 Miliar, yaitu Rp463 Juta tadi. Apa mungkin dari Kemenkeu memang mengetahui kebutuhan KPU hanya sebesar itu saja, hal ini harus diperjelas oleh Kemenkeu,” tandas Johan.

Terkait pagu indikatif RAPBN KPU tahun 2021 sebesar Rp2.048.554.992.000, Komisi II DPR RI juga meminta kepada KPU dan Bawaslu agar mengalokasikan anggaran per program dan kegiatan serta memerhatikan saran dan masukan yang disampaikan Komisi II DPR RI yang kemudian akan dibahas lebih mendalam pada rapat pembahasan selanjutnya. Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran KPU sebesar Rp696.099.008.000 untuk tahun anggaran 2021, menyetujui usulan pergeseran anggaran KPU RI tahun 2021 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp2.005.485.669.000 menjadi sebesar Rp1.993.479.928.000, dan menyetujui pergeseran anggaran antar program APBN 2020 yang diajukan KPU RI sebesar Rp10.000.000.000 dari Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ke Program Dukungan Manajemen.

Terkait kesiapan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 yang hingga hari ini belum bisa dipergunakan, Komisi II DPR RI juga mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut. (Hupmas KPU RI Arf/Foto: Dosen)

28 Mei

SEPAKAT 9 DESEMBER, DPR JUGA SETUJU TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PROTOKOL COVID-19

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (27 Mei 2020) – Rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan 2020 resmi dibahas bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (27/5/2020).

Hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung sekitar empat jam ini pada akhirnya menyimpulkan tiga hal, menyetujui usulan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan 2020 di 9 Desember, menyetujui draft perubahan PKPU Tahapan, Program dan Jadwal dan menyetujui adanya penambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita sepakat memilih opsi nomor 1 pemilihan di 9 Desember 2020. Dan tentu kita punya konsen yang sama, warga harus kita utamakan keselamatannya. Maka kita beri dua syarat, tahapan harus dengan protokol ketat (maka penyelenggara harus terus koordinasi dengan gugus tugas dan tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan ini) dan anggaran akan kita perhatikan dalam rapat berikutnya,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman pada sesi pemaparan kembali menjelaskan poin-poin perubahan dari draft PKPU Tahapan dilengkapi masukan-masukan yang telah dihimpun dari dua proses yang berlangsung sebelumnya yakni Focus Group Discussion (FGD) dengan uji publik. Dia juga menyampaikan bahwa draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal  yang baru telah disesuaikan dengan isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Pada pembahasan yang lain Arief menjelaskan langkah-langkah yang diambil lembaganya menyikapi pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) yang masih berlangsung hingga saat ini dan berpotensi tetap ada hingga proses pemungutan suara Pemilihan 2020. Langkah tersebut seperti menggelar pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) badan ad hoc secara virtual, mengurangi interaksi secara langsung selama proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau mengatur jumlah undangan disetiap kegiatan tahapan pencalonan yang biasanya dihadiri oleh tim maupun pendukung pasangan calon dalam jumlah besar.

“Untuk tahap kampanye, khususnya debat terbuka antar pasangan calon tetap dilaksanakan tanpa dihadiri pendukung. Penyebaran dan pemasangan bahan kampanye kepada umum dapat dilaksanakan tapi dalam jumlah terbatas dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk berkampanye menggunakan metode media sosial dan media daring,” ucap Arief.

Arief pada kesempatan itu juga mengusulkan penambahan anggaran untuk memenuhi logistik tambahan (berupa Alat Pelindung Diri/APD) bagi pemilih dan penyelenggara ad hoc, di TPS sesuai protokol pencegahan Covid-19, mulai dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah, tissue hingga cairan disinfektan.

Diakhir penyampaiannya membeberkan hasil dari rapat koordinasi (rakor) virtual yang dilakukan pihaknya bersama jajaran KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia pada 26 Mei 2020 yang menampung sejumlah fakta dan kondisi didaerah terkait penyelenggaraan pemilihan dimasa Covid-19. Adapun kondisi tersebut seperti tertutupnya penambahan anggaran dari pemerintah daerah (karena ketiadaan anggaran), meningkatnya grafik data Covid-19 dan sulitnya melakukan penambahan TPS dalam rangka physical distancing.

Merespon hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan segera melakukan pembicaraan lanjutan bersama seluruh penyelenggara Pemilihan 2020 (dari pusat hingga daerah), berikut kepala daerahnya untuk membahas terkait kesiapan penyelenggaraan.

Dari pemerintah pusat sendiri, Tito tegas mengatakan bahwa komitmen untuk mendukung Pemilihan 2020 khususnya anggaran tidak perlu dirisaukan, hal ini juga diperkuat dengan komitmen Kementerian Keuangan yang mengaku siap untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan selama terukur dan detail penganggarannya. “Komunikasi dengan Kemenkeu sangat cair, sebetulnya kebutuhannya berapa,” ungkap Tito. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

17 Mei

TAHAPAN PEMILIHAN DIMULAI 6 JUNI, PEMUNGUTAN SUARA 9 DESEMBER 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (17 Mei 2020) – Tidak menunggu lama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung merespon keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan aturan teknis, Peraturan KPU (PKPU).
PKPU yang langsung disesuaikan isinya dengan Perppu adalah terkait Tahapan, Program dan Jadwal. Penyesuaian terutama terkait dengan hari pemungutan suara yang mundur menjadi 9 Desember 2020, yang kemudian berefek pada dimulainya tahapan, program dan jadwal pemilihan menjadi 6 Juni 2020 setelah sebelumnya terhenti akibat adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Saya kira jelas dimulainya tahapan pemilihan lanjutan dari simulasi yang disusun maupun hitungan tanggal pemungutan 9 Desember 2020 maka yang dimungkinkan itu 6 Juni 2020,” jelas Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang membacakan isi draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal, pada Uji Publik PKPU, Sabtu (16/5/2020).
Melalui komunikasi secara virtual, Pramono juga menjelaskan satu persatu tahapan lain yang tertunda dan harus dilanjutkan beserta tanggal perubahannya. Mulai dari tahap persiapan seperti masa kerja badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) yang digeser menjadi Juni 2020-Januari 2021 serta pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjadi Juni-Agustus 2020.
Tahapan persiapan lain yang juga disesuaikan antara lain pemutakhiran data pemilih DPS hingga pengumuman DPT (Juni-Oktober 2020) serta pendaftaran pemantau pemilihan (pemantau, jajak pendapat/survei, hitung cepat) yang pada November-Desember.
Adapun untuk tahap penyelenggaraan, yang disesuaikan antara lain tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan (penyerahan hingga perbaikan) Juni-Agustus 2020, tahap pendaftaran dan penetapan paslon (4-23 September 2020), sengketa TUN (September-November 2020), kampanye (26 September-5 Desember 2020), hingga laporan dan audit dana kampanye, LADK (25-26 September), LPSDK (30 Oktober-1 November) serta LPPDK (6 Desember).
“Hari pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan catatan sebagaimana pasal 201A ayat 3 Perppu 2 Tahun 2020, dalam hal pemungutan suara serentak Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A,” tutur Pramono membacakan salah satu pasal yang ada didalam Perppu. (hupmas kpu ri dianR/foto: ist/ed diR)