07 Nov

KETUA KPU RI PEMIMPIN TERPOPULER 2019

Denpasar, kpu.go.id – Keberhasilan memimpin jalannya Pemilu 2019 berbuah penghargaan bagi Ketua KPU RI Arief Budiman. Pria asal Jawa Timur terpilih sebagai pemimpin terpopuler di media sosial (Most Popular Leader in Social Media) 2019 sub kategori Kepala Lembaga pada penghargaan The 5th Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) bertempat di Sanur, Bali, Kamis (31/10/2019).

Arief yang hadir langsung menerima penghargaan mengapresiasi kegiatan ini, yang menurutnya diselenggarakan dengan independen dan profesional. Dia juga mengatakan bahwa keberadaan humas sangat penting karena mensosialisasikan kegiatan dan informasi lembaga sehingga tersebar luas ke masyarakat. “Pentingnya keberadaan humas disetiap lembaga adalah untuk mengabarkan apa yang sedang dilakukan oleh lembaga tersebut,” ujar Arief.

Begitu pula humas bagi lembaga seperti KPU, menurut Arief perannya sangat penting karena akan mempengaruhi kredibilitas lembaga apabila salah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. “Kalau mengabarkan sesuatu kemudian ditangkap salah, dapat berakibat buruk. Pemilu tidak akan dipercaya. Tapi kalau menginformasikan secara baik, maka masyarakat akan mempercayai penyelenggara pemilu dan proses pemilunya,” ucapnya.

Untuk diketahui PR Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan tempat atau media bagi pelaku public relations di Indonesia dalam penguatan kompetensi kehumasannya. Terkait penghargaan, PR Indonesia memberikan kepada mereka yang berhasil mewujudkan reputasi positif kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah/korporasi/organisasinya masing-masing di mata publik. Penilaian dan analisis berdasarkan data di 3 platform yakni Twitter, Facebook, dan Instagram mulai 1 Januari hingga 31 Agustus 2019. (hupmas kpu ri yosara/foto: Satrio/ed diR)

Sumber: kpu.go.id

06 Nov

PERSIAPKAN LAUNCHING RPP NASIONAL, KPU RI KUNJUNGI KOTA BATU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (5 November 2019) – Rumah Pintar Pemilu (RPP) tingkat nasional akan segera berdiri di Kota Batu. Lokasi RPP sendiri berada di kompleks Jawa Timur Park 1, melengkapi wisata edukasi yang telah ada. Keberadaan RPP dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pemilu kepada masyarakat, tentu dengan cara yang menarik dan menghibur.

Senin (4/11/2019) tiga orang perwakilan KPU RI dari Biro Teknis dan Hupmas, yakni Titik Prihati Wahyuningsih, Asep Hanan, dan Rita Purwati berkunjung ke Kantor KPU Kota Batu untuk berkoordinasi persiapan peresmian. Dalam pertemuan tersebut dibahas kesiapan teknis KPU Kota Batu, serta konsep yang akan diusung di dalam RPP agar menarik perhatian masyarakat.

Secara langsung perwakilan KPU RI juga diajak meninjau lokasi RPP di Jatim Park 1. Mereka merespons positif dan berharap keberadaan RPP akan menjadi sarana efektif pembelajaran demokrasi dan pemilu bagi masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung.

Sesuai rencana, RPP tersebut akan diresmikan pada akhir tahun 2019. Di dalam bangunan RPP sendiri akan dilengkapi dengan sarana digital untuk memudahkan presentasi materi atau pengetahuan kepemiluan. (ats/pdp)

05 Nov

PEMILU 2019 PENGALAMAN BERHARGA BAGI DEMOKRASI

Makassar, kpu.go.id – Ketuk palu ditutupnya Sidang Sumpah Janji Jabatan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019 lalu menandai berakhirnya tahapan Pemilu Serentak 2019.

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari penyelenggaraan yang persiapannya telah dilakukan sejak dua tahun terakhir ini. Seperti yang diungkapkan Anggota KPU RI Viryan saat menjadi keynote speech dihadapan Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu pada kegiatan Seminar Nasional di Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (31/10/2019).

Diakui Viryan, menyelenggarakan Pemilu 2019 memang rumit dan berat, mengingat proses demokrasi kali ini dilakukan serentak dengan menggabungkan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Meski demikian Viryan mengatakan bahwa pemilu yang digelar pada 17 April 2019 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi demokrasi di Indonesia.

Pada kesempatan itu Viryan juga membagikan cerita saat menghadapi persoalan di pelakaanaan Pemilu lalu, mulai dari pendeknya waktu penyusunan regulasi, terjadinya polarisasi antar pendukung peserta pemilu, banyaknya hoaks, hingga dinamika penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jelang hari pemungutan suara. “Pada kesempatan ini bagi kami sangat berharga, sesuai tema, ini untuk pemilu berikutnya kira-kira seperti apa,” tambah Viryan.

Oleh karena itu evaluasi pasca Pemilu 2019, pihaknya tengah menyiapkan beberapa regulasi, salah satunya seperti rencana menerapkan rekapitulasi berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah e-rekap.

“Rekapitulasi berjalan lama 30 hari sehingga rekapitulasi di 2024 KPU memutuskan rekapitulasi berbasis elektronik, maka kami mulai dari sekarang pada Pilkada 2020, kalau kejadian secara sederhana dari TPS langsung masuk ke pusat data dalam waktu paling lama 3 hari sudah bisa ditetapkan siapa yang menang,” jelas pria asal Kalimantan Barat itu.

Sementara itu Dekan FISIP Unhas, Armin Arsyad memberikan apresiasi kepada jajaran KPU karena telah berhasil melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan baik. Meski demikian dia mengusulkan agar pada pelaksanaan pemilu berikutnya KPU bisa mengoptimalkan sistem single identity number sehingga akurasi data pemilih dapat ditingkatkan.

Selain keduanya, Seminar Kepemiluan turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Misna M Attas serta Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, HL Arumahi. (hupmas kpu ri bil/foto: bil/ed diR)

Sumber: kpu.go.id

17 Okt

KPU RI : PERBAIKAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN GUNA PEMILIHAN YANG BERKUALITAS

Bali, kpu-kotabatu.go.id (17 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Data Pemilih Pemilu 2019, Rabu-Jum’at (16-18/10/2019) di Bali. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI ini mengundang Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam hal ini KPU Kota Batu diwakili oleh Kasubbag Program dan Data (Irfan Darmawan).

 

Komisioner KPU RI (Viryan Azis) mengungkapkan jika evaluasi data pemilih perlu dan harus selalu dilakukan. Hal itu, sebutnya, guna meng-update database pemilih dari waktu ke waktu, beriringan dengan penyelenggaran pemilu maupun pilkada yang juga selalu berlangsung secara periodik.

Selaras dengan kondisi tersebut Viryan berharap peserta rakor dapat memberikan masukan-masukan konstruktif, dengan harapan ke depan keberadaan data pemilih semakin valid dan tidak menjadi bahan yang dipermasalahkan oleh peserta pemilu. “Kami berharap kontribusi terbaik dalam bentuk pemikiran (dan) pemecahan permasalahan,” ungkapnya.

Irfan Darmawan – Kasubbag Program dan Data KPU Kota Batu

Ia melanjutkan jika kegiatan evaluasi ini juga berguna dalam menghadapi momen Pilkada Serentak 2020, khususnya bagi KPU di 270 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Oleh karena itu, adanya evaluasi secara tidak langsung juga sebagai langkah persiapan menghadapi momen tersebut.

“Beberapa catatan, (karena) kita tidak boleh menutup diri dari kekurangan, kalau tidak kita bisa terjebak pada kesuksesan itu (Pemilu 2019). Anggap ini selain evaluasi juga untuk persiapan Pemilihan 2020,” tuturnya. (ats/pdp)

14 Okt

TAK SEKADAR KEPATUHAN, PELAPORAN DANA KAMPANYE HARUS BERORIENTASI KEBENARAN

Manado, kpu-kotabatu.go.id (14 Oktober 2019) – Pelaporan dana kampanye oleh partai politik ke depan harus memiliki orientasi yang berbeda, dari sekadar kepatuhan pelaporan menjadi kebenaran isi pelaporan, baik aspek sumber pendanaan, nominal, maupun penggunaannya. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU RI (Pramono Ubaid Tanthowi) dalam kegiatan Evaluasi Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan KPU RI di Manado, 9-10 Oktober 2019.

“Menurut saya, dalam benerapa aspek kita sudah bisa lebih progresif dibanding Undang-Undangnya misalnya soal napi koruptor, soal LHKPN juga kita lebih maju, mungkin sudah harus jadi diskusi apakah soal laporan dana kampanye itu kita bisa masuk kepada kebenarannya jadi bukan hanya kepatuhannya. hal seperti ini harus kita pikirkan untuk membuat pemilu kita lebih berkualitas lagi,” terang Pramono.

Kegiatan evaluasi dana kampanye yang diikuti oleh Divisi Hukum 34 KPU provinsi ini menurut Komisioner KPU RI (Hasyim Asy’ari) perlu dilakukan guna menyongsong Pilkada Serentak 2020. “Laporan dana kampanye dan audit dana kampenye dievaluasi dan bagaimana kita menyongsong untuk pemilihan 2020 soalnya dari segi peserta kemiripannya pasangan calon, paling penting adalah karena di internal kita sudah menggunakan Sistem dana Kampanye (Sidakam) sejak awal akan diimprovinasi untuk pemilihan 2020,” ungkapnya.

Berkaitan dengan dana kampanye sendiri telah diatur dengan tegas dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Setidaknya ada tiga laporan dana kampanye yang wajib dipatuhi peserta pemilu, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). (ats/pdp)

08 Okt

GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN PKPU PILKADA, KPU DIINGATKAN URGENSI SIPOL

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (8 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Ada dua draft PKPU yang diuji-publikkan, yakni PKPU Pencalonan dan Pembentukan Badan Ad Hoc Tata Kerja Panita PPK, PPS, dan KPPS.

Anggota KPU RI (Evi Novida Ginting Manik) menjelaskan uji publik atas draft PKPU Pencalonann adalah untuk menyempurnakan PKPU sebelumnya, yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2017. Hal ini sebagai langkah penyempurnaan terkait mekanisme yang harus diikuti oleh partai politik. Sedangkan, Ilham Saputra menjelaskan bahwa di dalam draft PKPU juga diatur tentang pembatasan umur bagi penyelenggara di tingkat badan ad hoc, yakni maksimal 60 tahun.

Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang hadir dalam agenda tersebut menerangkan tentang perlunya perhatian lebih terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Pilkada 2020. Selain sebagai rujukan KPU untuk mengetahui kejelasan status dan kepengurusan partai politik di daerah, sebutnya, Sipol juga berguna untuk keterbukaan informasi parpol kepada masyarakat.

“Apakah KPU sudah memikirkan untuk membuat aturan bahwa sejak awal, menjelang proses pencalonan, partai politik diberi durasi untuk menyampaikan nama-nama kepengurusan yang memang diakui DPP (Dewan Pimpinan Pusat)? Ini kepentingan publik juga untuk mengetahui kepemimpinan partai di daerah siapa saja orangnya. Di Sipol kan ada data ketua dan sekretaris partai di masing-masing daerah. Tapi pascapemilu, tidak ter-update. Jadi, agar ada konsistensi yang baik,” ujar Titi.

Merespon usulan ini, Evi Novida Ginting menegaskan jika KPU tengah berupaya mengintegrasikan Sipol dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bahkan, sebutnya, lembaganya telah mengusulkan agar Sipol diakui dalam RUU Pilkada.

“Kami sudah minta Komisi II (DPR RI) agar revisi UU ke depan, Sipol dimasukkan ke UU agar tidak terjadi lagi masalah verifikasi parpol di mana Sipol tidak diakui. Jadi, ke depan ada proses updating kepengurusan parpol melalui Sipol, sehingga publik bisa mengakses perkembangan kepengurusan dan keanggotaan partai. Ini akan memudahkan partai juga dalam mempersiakan diri di Pemilu 2024,” tandasnya. (ats/pdp)

04 Okt

E-REKAP KPU : PERLU KEJELASAN PAYUNG HUKUM DAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR

Batu, kpu-kotabatu.go.id (3 Oktober 2019) – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerapkan e-rekap pada Pilkada 2020 semakin serius. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan KPU RI dengan Commisioner of Commission Election (COMLEC) dan beberapa intitusi sejenis dari luar negeri, Rabu (2/10/2019) di Jakarta. Kehadiran mereka dimaksudkan memberi wawasan dan pengalaman penerapan e-rekap di berbagai negara dunia.

Salah satu pemateri, Peter Wolf, misalnya menceritakan pengalamannya melihat pelaksanaan pemilu di berbagai negara, mulai dari Pakistan dan Kenya yang sudah menggunakan handphone dalam tahapan pendaftaran pemilih sampai penghitungan suara. Selain Peter, Luie Tito F. Guia menceritakan kesuksesan pelaksanaan pemilu berbasis elektronik di Filipina. Kurang lebih 15 tahun sejak 1992, Filipina mulai menyiapkan berbagai perangkat mulai dari sistem informasi, SDM, dan regulasi.

Sementara itu, Komisioner KPU RI (Evi Novida Manik) seusai acara FGD menerangkan jika sebenarnya KPU sudah memiliki model e-rekap yang akan diterapkan. Namun, menurutnya KPU perlu menunggu PKPU agar memiliki payung hukum yang kuat dan jelas.

“Ya, kami sudah punya modelnya, sudah pasti. Tapi yang mana nanti yang akan diterapkan, kemudian bagaiamana caranya, itu masih disiapkan nanti di PKPU,” tuturnya. PKPU yang akan dijadikan KPU sebagai payung hukum, sebutnya, bisa merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ia melanjutkan beberapa hal teknis yang perlu disiapkan antara lain infrastruktur, jaringan, dan kesiapan masing-masing daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. “Ini bisa kemungkinan ada daerah yang melaksanakan dengan menggunakan e-rekap, ada juga yang belum bisa atau menggunakan e-rekap tapi tidak langsung dari TPS, jadi tetap dibantu dengan sistem offline-nya. Ini yang akan coba dikembangkan dan dipersiapkan,” tandasnya. (ats/pdp)