11 Apr

OPTIMALISASI MEDIA TINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK HADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (10 April 2021) – Keterbukaan informasi bagian tidak terpisahkan dari pelayanan instansi kepada masyarakat di era modern dewasa ini. Optimalisasi penggunaan media informasi pun menjadi krusial dan perlu untuk diperhatikan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sigit Joyowardono pun menyampaikan pentingnya optimalisasi media ini saat menyampaikan materi pada Seminar Sehari bertema ‘Optimalisasi Media Internal Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024’ yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (10/4/2021).

Joyo biasa dia disapa menyampaikan materi mulai dari inovasi yang bisa dilakukan, metode sosialisasi, regulasi, sampai pentingnya sinergitas antar stakeholder. “Pesan untuk saya dan untuk kita sekalian dalam membangun jejaring komunikasi semata-mata untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui optimalisasi media tujuannya untuk mempercepat proses informasi dan itu bagian dari keterbukaan informasi publik,” tegas Joyo.

Melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang dibentuk pada bulan Maret lalu, realisasi komitmen optimalisasi perlahan dibangun KPU. Lebih jauh, bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU, pelatihan guna meningkatkan kapasistas Sumber Daya Manusia (SDM) menunjang peningkatan peran kehumasan ini juga menjadi prioritas. “Kita cukup menyadari belum maksimal personel dalam mengurusi media ini, KPU sedang merancang program pengembangan kapasitas pengelola media sosial di KPU.

Kami akan sampaikan itu ke Pustadin,” sambung Joyo.

Di kesempatan berikutnya, Plt Koordinator Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI, Robby Leo Agust menjelaskan terkait teknik penulisan berita dan foto jurnalistik. Salah satu yang ditekankan terkait pemanfaatan konten lokal sebagai bahan informasi yang bisa disampaikan jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara.

Selain itu, Robby juga menekankan pentingnya publikasi eksternal melalui Bakohumas yang telah dibentuk sehingga humas dapat menjadi corong atau etalase bagi KPU. “Jadi nanti kita secara langsung atau tidak langsung melalui grup Bakohumas update informasi kita melalui grup Bakohumas dapat diketahui pihak-pihak luar. Kita harus bergerak seperti serangan jamur menyebarkan informasi dari sekarang,” tandas Robby (humas kpu ri bil/foto: anggri/ed diR)

08 Apr

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II.a)

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (08 April 2021) – Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik yang berminat dan memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Sekretariat Jederal Komisi Pemilihan Umum, dengan ketentuan yang tertera pada Pengumuman Nomor: 06/Pansel-JPT/SetjenKPU/IV/2021 tentang Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021.

Info Selengkapnya : KLIK DISINI

 

07 Apr

TATA KELOLA LOGISTIK TRANSPARAN, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

Serang, kpu-kotabatu.go.id (07 April 2021) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan kapasitasnya dalam mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Salah satu tantangan terbesar di 2024 nantinya adalah pengadaan logistik, karena prosesnya akan berhimpitan antara pengadaan logistik untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan pengadaan logistik untuk pemilihan kepala daerah. Untuk itu tata kelola logistik ke depan harus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan prinsip transparan, profesional dan berintegritas.

Menurut Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, ada beberapa hal dapat memengaruhi tata kelola logistik, seperti pandemi Covid-19, data pemilih dan putusan MK. Meski demikian, KPU harus selalu siap dengan segala kondisi, berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020, menjadi pengalaman penting untuk mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan 2024.

“Tantangan dan beban di tahun 2024 jauh lebih besar, salah satu imbasnya di pengadaan logistik. Saat kita belum selesai memproses pengadaan logistik pemilu legislatif dan pemilu presiden, saat itu juga kita harus mempersiapkan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah,” tutur Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Logistik tersebut dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di Serang, Banten, Rabu (7/4/2021).

Pramono melanjutkan, salah satu hal dibidang logistik yang terpengaruh dari keserentakan pemilu dan pemilihan terkait ketersediaan gudang yang memadai. Dia memberi gambaran apabila pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan Februari, kemudian pada prosesnya ada sengketa dan kotak suara masih disimpan di gudang, pada saat yang sama pengadaan logistik pemilihan kepala daerah sudah harus dimulai, sehingga membutuhkan gudang yang cukup besar untuk menampung semua logistik tersebut.

Pada kesempatan yang sama, pimpinan KPU RI lainnya Arief Budiman meminta semua jajarannya sudah menyelesaikan konsolidasi organisasi dan fungsi struktur masing-masing di tahun 2021. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat dipersiapkan sejak dini. Terkait logistik dia pun menyampaikan persiapan pengadaan barang dan jasa idealnya sama prosesnya seperti saat menyusun program, jadwal dan tahapan pemilu, sehingga apa yang harus dilakukan ke depan itu harus sudah mulai dipersiapkan dari sekarang.

“Kebaikan yang tidak terencana, akan lebih mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terencana, karena peluangnya akan sangat mungkin terjadi. Untuk itu, ke depan mari kita rencanakan dengan lebih baik terkait pengadaan logistik tersebut secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Apalagi ada hal-hal yang tidak bisa kita duga, seperti para Pemilihan 2020. Kita tidak pernah membayangkan harus melakukan pengadaan masker, thermo gun, alat pelindung diri, namun kita bisa melaksanakannya dengan baik,”jelas Arief di depan kepala UKPBJ dan admin agency KPU Provinsi seluruh Indonesia, serta UKPBJ dan admin agency Bawaslu RI.

Sementara itu, Pelaksana harian Plt Kepala Biro Logistik Asep Suhlan juga menjelaskan adanya peleburan ULP dan LPSE ini dapat mempermudah optimalisasi layanan yang mencakup seluruh pengadaan di lembaga. Melalui sosialisasi dan bimtek ini, diharapankan dapat meningkatkan kapabilitas dan kinerja personal yang bertugas di satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan Bawaslu RI, mengingat untuk UKPBJ dan admin agency Bawaslu RI penanganan LPSEnya masih dihandle KPU RI. (humas kpu ri arf/foto: arf/ed diR)

23 Mar

PENINGKATAN KUALITAS TI MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Semarang, kpu-kotabatu.go.id (23 Maret 2021) – Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 menjadi pengalaman baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengalaman ketika tidak hanya menghadapi persoalan teknis pelaksanaan tapi juga hadirnya pandemi Covid-19 yang memunculkan kekhawatiran akan adanya klaster baru dimasyarakat hingga turunnya partisipasi pemilih di 9 Desember 2020.

Meski begitu dengan upaya yang tidak kenal lelah dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder), Pemilihan 2020 berjalan dengan baik dan lancar. “Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 silam ditengah kondisi new normal menimbulkan pesimistis berbagai pihak akan munculnya kluster baru dan tingkat partisipasi pemilih yang akan turun, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti,” ucap Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada Seminar Nasional Fenomena Pilkada Serentak Lanjutan 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).

Dewa mengungkapkan kesuksesan menghadapi tantangan-tantangan tersebut karena KPU juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada pemilih secara luar jaringan (luring).

Untuk itu dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu adanya penguatan dan penyempurnaan teknologi informasi.

“Upaya KPU salah satunya dengan menyiapkan PKPU  tentang Master Plan Teknologi Inforamsi  KPU RI Tahun 2021-2025, dimana tahapan pembangunan dan pengembangan setiap  aplikasi, baik untuk  Pemilu maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024  telah direncanakan dalam  setiap tahunnya,” ujar Dewa.

Ketua Bawaslu Abhan yang juga hadir pada kegiatan ini memaklumi kekhawatiran pihak-pihak dalam pelaksanaan Pemilihan 2020 silam. Menurut dia Pemilihan 2020 memang menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara dimana sebelum pandemi semua kegiatan kepemiluan bisa dilakukan secara bersama sementara pada masa pandemi dibatasi.

Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi menjadi krusial dan memastikan kebutuhan informasi publik tetap terlayani. “KPU dan Bawaslu bersinergi untuk menampilkan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Anggota DKPP Ida Budhiati menilai penggunaan teknologi informasi memang mempermudah kinerja penyelenggara pemilu dan meminimalisir kesalahan data. Harapan selanjutnya partisipasi pemilih dan mutu pemilihan meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. “Peningkatan partisipasi, adanya kepastian hukum, dan penyelenggara yang independen dan professional merupakan wujud dari pemilu yang berintegritas,” kata Ida.

Dalam seminar tersebut Ketua KPU Semarang Hendry Casandra Gelombang bertindak sebagai moderator. Turut hadir Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat serta jajaran KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Bawaslu dan stakeholder terkait. (humas kpu ri ajg/foto: dessy/ed diR)

22 Mar

TANTANGAN 2024 DENGAN REGULASI BERKUALITAS

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (22 Maret 2021) – Kepastian belum adanya revisi atas Undang-undang (UU) Pemilu dan Pemilihan 2024 jadi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu yang cukup untuk menyusun regulasi yang berkualitas ke depan. Terlebih tantangan  penyelenggaraan tahapan yang beririsan harus disikapi dengan kesiapan yang matang.
Kajian atas Peraturan KPU (PKPU) juga bisa dilakukan terutama mengantisipasi apabila masih berlangsungnya  pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga hari ini.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan PKPU Tata Naskah Dinas, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pembentukan PKPU, Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, di Jakarta, Senin (22/3/2021).
“Penting dibahas tata naskah dinas, misalnya bagaimana saat pimpinan tanda tangan saat dinas di luar kota, padahal kita perlu cepat, apakah memungkinkan Plh yang tanda tangan. Perlu dikaji bagaimana kementerian/lembaga lainnya, seperti Komnas HAM dan MK yang sudah memakai barcode, dan apakah memungkinkan dengan e-signature. Ini harus dikaji menyeluruh, untuk menghindari bongkar pasang regulasi,” tutur Ilham saat membuka rapat.
Senada dengan Ilham, Pimpinan KPU RI Arief Budiman memandang kajian PKPU ini hanya tinggal melihat kembali, karena tidak memulai dari nol. Meski demikian, perlu ketelitian dan kehati-hatian, serta mengacu bagaimana prakteknya di lapangan. PKPU itu nantinya perlu dibimtekkan dan dipublikasikan, karena PKPU itu sifatnya tidak hanya untuk internal, tetapi banyak berkaitan dengan pihak umum. Untuk itu, penting mengundang orang di luar KPU untuk turut melihat rancangan PKPU ini dari sudut pandang pihak eksternal juga.
Sementara itu, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI agar melihat kembali dan menghimpun PKPU dan Keputusan KPU apakah tetap atau sudah diperbarui. Hal ini penting untuk menjaga langkah strategis jajaran KPU di provinsi dan kabupaten/kota. “KPU tidak ingin ada daerah yang masih keliru merujuk PKPU yang lama, sehingga jajaran KPU di daerah bisa laporkan dengan dugaan pelanggaran administrasi. Padahal sebenarnya sudah terbit PKPU yang baru,” pesan  Dewa.
Di kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan PKPU saat ini cukup progresif, seperti soal napi koruptor, ada calon DPD yang masih terdaftar anggota parpol dan menerjemahkan Putusan MK. Modal KPU sebenarnya sudah memadai, apalagi saat ini struktur kelembagaan KPU sudah terdapat Biro Peraturan Perundang-Undangan (PUU), sehingga bisa lebih fokus menyiapkan peraturan perundang-undangan.
“Masalah kita di Pemilu 2019, yaitu ketika UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan 1 hari sebelum tahapan dimulai, yaitu tanggal 16 Agustus 2017, sehingga proses penyusunan PKPU menjadi berkejaran dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. Hal ini yang harus kita antisipasi, dan tidak adanya perubahan UU menjadikan KPU mempunyai waktu yang cukup menyusun regulasi yang lebih baik,” jelas Pramono. (humas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR)
19 Mar

PUTUSAN MK HARI KEDUA, 2 PERKARA DITOLAK, 1 TIDAK DAPAT DITERIMA, 5 PSU, 1 PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (19 Maret 2021) – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020, hari kedua berlanjut Jumat (19/3/2021). Sebanyak 9 perkara disidang maraton dan memutus 2 perkara ditolak, 1 perkara diputus tidak dapat diterima dan 6 perkara diputus diterima sebagian.

Kedua perkara yang diputus ditolak di hari kedua antara lain Perkara Nomor 28 Kabupaten Tojo Una Una dan Perkara Nomor 34 Kabupaten Konawe Selatan. Perkara yang diputus tidak dapat diterima Perkara Nomor 51 Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan perkara yang diterima sebagian Perkara Nomor Perkara Nomor 12 Kabupaten Sekadau, Perkara Nomor 97 Kabupaten Yalimo, Perkara Nomor 84 dan 101 Kabupaten Nabire (dua perkara), Perkara Nomor 104 Kabupaten Morowali Utara serta Perkara Nomor 124 Provinsi Kalimantan Selatan.

“Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohonan untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan untuk perkara Kabupaten Tojo Una Una.

Adapun untuk perkara yang tidak dapat diterima dikarenakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Penghitungan Suara Ulang di Kab Sekadau

Satu dari enam putusan diterima sebagian untuk Kabupaten Sekadau memuat perintah dilaksanakannya penghitungan suara ulang untuk 65 TPS di Kecamatan Belitang Hilir. Dalam putusan nya mahkamah memerintahkan agar amar putusan dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak dibacakan.

“Amar putusan, dalam eksepsi menolak Temohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Membatalkan Keputusan KPU  Kab Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020. Memerintahkan KPU Kab Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS (65 TPS) pada Kecamatan Belitang Hilir paling lama 30 hari,” jelas Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan untuk perkara Kabupaten Sekadau.

Sementara untuk 5 perkara lain yang diterima sebagian, mahkamah memerintahkan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Untuk Kabupaten Yalimo di semua TPS di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili, Kabupaten Nabire di seluruh TPS se Kab Nabire, Kabupaten Morowali Utara TPS 1 Desa Peboa dan TPS 1 Desa Menyo’e, dan Provinsi Kalimantan Selatan di semua TPS di 1 kecamatan Kota Banjarmasin, semua TPS di 5 kecamatan Kab Banjar dan 24 TPS di 1 kecamatan Kab Tapin.

Dengan tuntasnya pembacaan putusan sidang PHP 2020 hari kedua, total perkara yang ditolak 7 perkara, perkara tidak dapat diterima 5 perkara dan perkara diterima sebagian 7 perkara. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

18 Mar

PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (18 Maret 2021) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya untuk bisa melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Tahun 2024 secara adil dan berkepastian hukum. Untuk itu, KPU saat ini tengah merumuskan simulasi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020. Serta yurisdiksi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan 2020.

“Hal ini penting karena dalam perjalanan Pemilihan 2020 terdapat persoalan seperti kewarganegaraan dan mantan narapidana. KPU juga melakukan evaluasi aspek normatif dan substansi teknis, seperti waktu pemungutan suara, terminologi istilah data pemilih seperti DPS, DPK, DPTb dan DPT agar tidak membingungkan masyarakat jika terus berubah. Hasil evaluasi ini kemudian dirumuskan dengan yurisdiksi putusan MK,” tutur Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), di Gedung KPU RI, Kamis (18/3/2021).

Dewa menambahkan sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI beberapa hari lalu, KPU juga telah mengambil langkah awal dengan rapat kerja bersama KPU provinsi seluruh Indonesia untuk membahas evaluasi Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 dan mempertajam kajian dari masing-masing daerah.

UU sendiri diungkapkan pria asal Pulai Dewata telah mengatur Pemilihan 2024 berlangsung di November, sementara untuk Pemilu 2024, KPU tengah mempertimbangkan dan mengusulkan agar pelaksanaannya berlangsung pada Februari atau Maret 2024 mengingat pelaksanaan di April dirasa terlalu berdekatan. Untuk itu, KPU juga membutuhkan support para pegiat pemilu untuk memperkuat argumentasi KPU.

“KPU juga menjaga dua prinsip pemilu bisa terpenuhi dan berimbang, yaitu hak-hak fundamental pemilih dan tata kelola kepemiluan. Saat ini KPU juga tengah merancang pendidikan pemilih berbasis desa atau Desa Peduli Pemilu, selain untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga untuk menjawab kesulitan rekrutmen penyelenggara badan ad hoc. Ada desa dengan kesadaran pemilu yang baik, ada kekurangan di TPS bisa bersabar dan ikut mencari solusi, namun ada juga karakter masyarakat dengan ketidakpercayaannya terhadap penyelenggara pemilu,” ujar Dewa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan empat persoalan mendasar terkait penyelenggaraan pemilu di tahun yang sama, yaitu regulasi, teknis penyelenggaraan, anggaran dan keterlibatan stakeholder. UU Pemilu dan UU Pemilihan didesain bukan untuk waktu yang bersamaan, tentu ada benturan dan irisan waktu yang harus diidentifikasi. Problem anggaran ini penting, karena banyak gedung KPU di daerah yang masih memprihatinkan dan harus menyewa gudang. Keterlibatan stakeholder juga dibutuhkan dalam tahapan, karena KPU tidak bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan perhelatan kolosal pertama di dunia yang rentan pembelahan dan menyangkut keutuhan NKRI.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen KIPP Kaka Suminta mengaku sempat pesimis dengan Pemilihan 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Namun anggapan berubah ketika KPU berhasil dan sukses melaksanakannya. “Ini bekal positif untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 yang tantangannya lebih besar dari Pemilihan 2020,” ujar Kaka.

Kaka melanjutkan ada beberapa penguatan kewenangan yang seharusnya diberikan kepada KPU, seperti regulasi, anggaran dan sistem informasi. Untuk itu, KIPP bermaksud meningkatkan sinergi dan kerja sama untuk membangun supporting system menjawab tantangan di 2024.

Senada, Ketua Presidium KIPP Jojo Rohi juga mengingatkan KPU untuk segera mengidentifikasi apa saja kebutuhan penyelenggara dan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Meski DPR sudah tidak akan membahas revisi UU Pemilu, namun menurut dia teknis penyelenggaraan harus dipastikan lebih baik. (humas kpu arf/foto; ieam/ed diR)