02 Apr

PEMBUAT UU DAN PENYELENGGARA SEPAKAT TUNDA PEMILIHAN 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (02 April 2020) – Menyikapi wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang belum mereda, yang telah berdampak pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, pembuat Undang-undang (UU), DPR (Komisi II) bersama pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) juga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan 2020.
Sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (30/3/2020), KPU RI menyampaikan tiga opsi penundaan Pemilihan 2020. Opsi pertama penundaan pemungutan suara dilakukan hingga dengan 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan, dengan asumsi tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu (29 Mei 2020).
Opsi kedua penundaan hingga 17 Maret 2021 atau penundaan selama enam bulan. Dan opsi ketiga hingga 29 September 2021 atau penundaan selama 12 bulan.
“Pada prinsipnya semua pihak (Komisi II,  Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pemilihan Serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya. Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda,” ungkap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang disampaikan melalui pesan tertulis.
Meski begitu Pramono mengatakan pada pertemuan tersebut antara pembuat UU dengan penyelenggara mulai mengerucut (kesepakatan) bahwa Pemilihan 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini. Adapun keputusan terkait opsi yang akan dipilih selanjutnya akan diambil oleh tiga pihak (KPU, pemerintah, dan DPR) pada pertemuan berikutnya.
Hal lain yang juga sudah disepakati bersama menurut Pramono adalah terkait payung hukum melalui Perppu untuk menunda Pemilihan 2020,  diluar bulan September sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan didalam UU 10 Tahun 2016. Pilihan lain yakni mengubah UU menurut pria asal Jawa Tengah sudah sulit untuk dilakukan. “Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif. Padahal ada aturan social distancing,” tambah Pramono.
Terakhir pada pertemuan tersebut, para pihak juga menyepakati anggaran pemilihan yang belum terpakai direalokasikan oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. “Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” tutup Pramono. (hupmas kpu dianR/foto: Humas DPR/ed diR)
17 Mar

SIKAPI COVID-19, KPU ATUR JAM KERJA DAN TAHAPAN PEMILIHAN 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (17 Maret 2020) – Wabah Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi, juga disikapi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebagai lembaga yang tengah sibuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2010, KPU mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta potensi meluasnya wabah tersebut dengan mengatur jam kerja serta tahapan pemilihan yang tengah dan akan berjalan.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 ini, aturan terkait jam kerja dilakukan dengan membagi masa kerja pegawai, sebagian masuk dan sebagian lainnya bekerja dari rumah (work from home). Dalam surat tersebut juga dianjurkan kepada para pegawai untuk melindungi dirinya masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi maupun diruang kerja. “Sehingga perhatian untuk pencegahan Covid-19 bisa dimaksimalkan,” pesan Ketua KPU RI Arief Budiman melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2020).

Meski begitu hingga saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan atau bisa ditegaskan semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020. “KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik,” ucap Arief.

Adapun terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan 2020, (khususnya yang saat ini berlangsung rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan memasuki proses pelantikan), dianjurkan untuk tidak dilakukan dalam jumlah yang besar. Pelantikan bisa dilakukan dimasing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 orang ketua/anggota KPU kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melantik di kecamatan terpisah. “Apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang. Pagi hingga sore untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak,” lanjut Arief.

Untuk tahapan lain seperti proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih maka prosesnya dilaksanakan oleh petugas dengan proteksi diri yang ketat. “Jaga jarak dalam berkomunikasi, hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker. Termasuk membersihkan peralatan yang digunakan,” tambah Arief.

Instruksi lain dari SE ini adalah meminta jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret  2020. “Dan dijadwalkan ulang mulai 1 April 2020 seperti bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan 2020,” tutur Arief. (hupmas kpu ri arif-dianR/foto: foto: dokumentasi humas-dosen/ed diR)

SURAT EDARAN NO 4 TAHUN 2020 Klik disini

17 Mar

ANTISIPASI COVID-19, KPU KELUARKAN SURAT EDARAN TERKAIT PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN 2020

Batu, kpu-kotabatu.go.id (17 Maret 2020) – Menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia, KPU telah melakukan rapat pleno dan memutuskan beberapa hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 tersebut, sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilihan 2020.

Pertama, KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk Ketua dan Anggota KPU. Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja, sebagian bekerja masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau Work from Home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi maupun di ruang kerja, sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.

Kedua, terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pemilihan 2020 yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini (bulan Maret-April 2020), KPU mengatur sebagai berikut :

  1. Saat ini tahapan rekrutmen PPS sedang berlangsung, yaitu pengumuman PPS terpilih dan akan dilanjutkan dengan pelantikan PPS agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah (berpencar di 5 titik), apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang, pagi hingga sore, untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak.
  2. Tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat, jaga jarak dalam berkomunikasi, hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan.
  3. Tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan.

Ketiga, KPU juga mengintruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020, dan dijadwalkan ulang mulai 1 April 2020, seperti Bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan 2020.

KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020.
(Humas KPU RI)

SURAT EDARAN NO 4 TAHUN 2020 Klik disini

24 Feb

KPU SERAHKAN DATA CSV PEMILIHAN 2020 KE BAWASLU

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (24 Februari 2020) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menyerahkan data Comma Separated Values (CSV) Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Pemilihan 2020 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Ruang Rapat KPU RI, Jakarta, Jumat (21/02).

Seperti diketahui, penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan resmi ditutup pada Kamis (20/2/2020) pukul 24.00 WIB, sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

“Ini belum sampai daftar calon, yang menyerahkan dukungan nanti akan diverifikasi apabila memenuhi syarat nanti pada bulan Juni akan dilakukan pendaftaran calon. Nah di situlah nanti akan ditentukan apakah memenuhi syarat sebelum nanti ditetapkan sebagai pasangan calon,” papar Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Sementara itu, melalui penyerahan tersebut, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menjelaskan jumlah DPT dan syarat dukungan pada 9 Provinsi.

“Dari 9 provinsi yang pilgub ada 4 provinsi yakni Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau yang ada warganya berminat menjadi bakal paslon dengan status sebagaimana disebutkan sampai batas tadi malam 20 Februari,” ungkap Hasyim

Selain menyerahkan CSV dalam kesempatan itu juga KPU menyerahkan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Kepada Bawaslu dalam upaya pengawasan.

(hupmas kpu ri Bil/foto: Dosen/ed diR)

20 Feb

KPU KOTA BATU MENGHADIRI SIMPOSIUM KEBANGSAAN

Malang, kpu-kotabatu.go.id (20 Februari 2020) – KPU Kota Batu menghadiri Simposium Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada hari Rabu (19/02) bertempat di Aula GKB 4 Lt.9B UMM, dengan narasumber Wakil ketua MPR RI (DR. H. Ahmad Basarah, MH.) dan Komisioner KPU RI (Pramono Ubaid Tanthowi, MA). Acara simposium kebangsaan dengan tema “Merajut Persatuan Melalui Perbedaan Dengan Memahami Persoalan Kebangsaan” ini dihadiri oleh Mahasiswa UMM, KPU Provinsi Jawa Timur serta seluruh ketua dan anggota KPU Kab/kota se-Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada 2020.

Dalam dialog sesi kedua dengan subtema “Menakar Kualitas Demokrasi Indonesia Menuju Pemilihan Serentak 2020” yang dipandu oleh Wakil Presma UMM (Diki Wahyudi), Komisioner KPU RI (Pramono Ubaid Tanthowi, MA) menyampaikan jika dibandingkan dengan orde baru, kualitas demokrasi kita saat ini jauh kebih baik, dahulu pemimpin daerah seperti Gubernur dan Bupati di dominasi oleh satu suku, dan dari militer, akan tetapi saat ini sudah lebih terbuka kesempatan untuk siapa saja, selain melalui partai, bisa juga melalui jalur independen atau jalur perseorangan di dalam pemilihan kepala daerah.

Pramono juga menghimbau agar diskusi-diskusi tentang demokrasi memang harus terus digalakkan terutama dikalangan kampus. “Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesatnya dan bila perkembangan demokrasi tidak disosialisasikan dengan baik, bisa saja informasinya diputar balikkan, seperti Hoax yang merajalela pada Pemilu 2019 lalu.” pesan Pramono kepada peserta simposium.

Disela-sela diskusinya Pramono berharap kepada mahasiswa untuk bisa sebagai agent of change yang mampu mengawal, mengkritisi dan suatu saat nanti juga bisa menjadi penegak demokrasi itu sendiri. (pdp)

19 Feb

MOU KPU-KEMENKES PASTIKAN PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARA AD HOC

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pendaftaran Pemilih dan Petugas Ketertiban dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, di JIExpo Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Penandatanganan kerjasama yang dilakukan disela pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan, biaya hingga proses bagi petugas penyelenggara ad hoc baik ketika hendak ikut mendaftar sebagai penyelenggara di pemilu maupun pemilihan ditiap daerah.

Penandatanganan dilakukan langsung Ketua KPU RI Arief Budiman dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pada kesempatan itu turut hadir menyaksikan penandatanganan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agama Fachrul Razi hingga Kepala BKKN Hasto Wardoyo.

KPU sendiri saat ini tengah melakukan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS untuk Pemilihan Serentak 2020. Seleksi untuk PPK bahkan telah berlangsung 15 Januari -14 Februari 2020. Sementara rekrutmen PPS baru dimulai dan berakhir pada 14 Maret 2020. Adapun KPPS dibentuk pada 21 Juni -21 Agustus 2020, sedangkan PPDP dibentuk pada 26 Maret – 15 April 2020. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

30 Jan

SUKSES PEMILU 2019, SAATNYA ULANG DI PEMILIHAN 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (30 Januari 2020) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sukses menyelenggarakan Pemilu 2019. Proses demokrasi perdana yang menggabungkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) menuliskan sejumlah catatan sejarah. Dari sisi partisipasi torehan angka partisipasi 81,93 persen menjadi yang tertinggi sejak Pemilu 2009. KPU juga sukses menelurkan regulasi sebanyak 18 Peraturan KPU (PKPU), yang merupakan hasil penjabaran dari Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017.

Dari sisi kepesertaan, Pileg 2019 diikuti oleh 20 partai politik (16 partai politik nasional, 4 partai politik lokal Aceh) sedangkan Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) yakni 01. Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 02. Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Pada pemilu dengan lima jenis surat suara, jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192.770.611 pemilih yang terdiri atas DPT dalam negeri sebesar 190.779.466 pemilih dan DPT luar negeri 1.991.145 pemilih. Sedangkan dari sisi penyelenggaraan, tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 1.114 TPS yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), 2.293 TPS menyelenggarakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan 384 Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Pemilu 17 April 2019 juga menyertakan kebutuhan logistik dalam jumlah besar, yaitu 978.471.901 lembar surat suara, 4.134.655 kotak suara, 2.281.776 bilik pemungutan suara, 96.841.956 keping segel, 3.235.404 botol tinta, 56.889.191 lembar sampul, 62.601.126 keping hologram, 130.746.467.309 buah formulir dan 1.619.783 buah alat bantu tuna netra/template sukses di distribusikan sebelum hari pemungutan suara.

Pemilu satu hari terbesar di dunia juga melibatkan jumlah penyelenggara ad hoc yang tidak sedikit, yaitu 7.201 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 83.400 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 5.666.717 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahu membahu menuntaskan tugas rekapitulasi berjenjang di 809.531Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga di 34 provinsi. Tak kalah diluar negeri pun 549 PPLN dan 11.008 KPPSLN sukses mengemban tugas negara di 130 perwakilan,3.177 TPSLN. Meski demikian dalam prosesnya, penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019 yang melelahkan menyebabkan sakit dan wafatnya sejumlah petugas ad hoc. Tercatat 894 orang petugas wafat dan 5.175 orang yang jatuh sakit. Atas kondisi ini KPU berinisiatif, secara berkesinambungan memberikan santunan kepada ahli waris.

Mengulang Sukses Kini KPU tengah mempersiapkan Pemilihan Serentak 2020 di 270 daerah. Harapan kesuksesan seperti halnya Pemilu 2019 semoga berulang untuk pemilihan yang akan menentukan jabatan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten dan walikota serta wakil walikota di 37 kota. Berbagai persiapan telah dan tengah berlangsung, seperti perencanaan program dan anggaran dimana jumlah anggaran yang diajukan KPU provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp 11.955.401.232.913 dan yang telah ditandatangani Rp 9.936.093.923.393. Adapun data per 10 Januari 2020, sebanyak 233 satker telah menerima transfer dana hibah dengan total Rp 444.050.858.680.

Persiapan lain yang telah berjalan adalah penyusunan peraturan dan keputusan KPU, sosialisasi dan bimbingan teknis, pembentukan badan ad hoc, hingga penyerahan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU. Juga telah diumumkan dan ditetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran calon perseorangan. Guna menjaga integritas dalam penyelenggaraannya, KPU juga telah mendata 14 jenis logistik dalam katalog elektronik. Juga telah disusun rencana proses produksi dan distribusi logistik yang disesuaikan dengan tahapan lain seperti penetapan pasangan calon serta penetapan DPT. (Humas KPU RI)