20 Nov

TINGKATKAN SOSIALISASI JELANG HARI PENCOBLOSAN

Gianyar, kpu-kotabatu.go.id (20 November 2020) – Praktis tersisa 19 hari jelang pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember 2020. Makin dekatnya hari pencoblosan maka sosialisasi akan aturan dan kebutuhan pada hari pemilihan perlu untuk ditingkatkan, tidak hanya kepada peserta tapi juga kepada jajaran penyelenggara dan tentunya kepada masyarakat.

Hal tersebut dipesankan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Pelaksanaan Sosialisasi Menuju Hari Pemungutan Suara se-Provinsi Bali, Jumat (20/11/2020).

Dewa juga mengatakan alasan sosialisasi terus ditingkatkan mengingat banyak aturan yang baru yang perlu untuk dipahami semua pihak, terutama karena adanya pandemi Covid-19. “Perubahan akan aturan baru yang muncul dimasa pandemi bisa memunculkan kerumitan baru, jika tidak di komunikasikan dengan baik,” jelasnya

Dewa mengakui dengan adanya pandemi juga, tugas penyelenggara menjadi lebih berat. Namun dia menyemangati bahwa tantangan tersebut akan menjadi ringan apabila dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. “Kerja penyelenggara pemilu sekarang ini lebih rumit dibanding sebelumnya, sehingga harus dipastikan hingga jajaran paling bawah sudah bekerja berdasarkan aturan yang ada,” tambah Dewa.

Di tempat yang sama Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, sepakat bahwa sosialisasi harus terus ditingkatkan menuju hari pemungutan suara. Komunikasi juga perlu dibangun salah satunya dengan media masa, mengingat keberadaannya sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Terbaru adanya disinformasi dengan media massa membuat  KPU Bali sempat diberitakan tidak sesuai dengan fakta, terutama terkait petugas KPPS yang dinyatakan positif Covid-19. Nyatanya, petugas KPPS tersebut dinyatakan reaktif dalam rapid test, dan sudah menjalani isolasi mandiri.

“Berkaca dari kejadian ini, hubungan baik dengan media harus terjalin hingga kabupaten/kota dan penanganan akan berita hoaks harus cepat ditanggapi untuk mencegah blunder di masyarakat,” tambahnya. (hupmas kpu ri ajeng/foto: ajeng/ed diR)

19 Nov

SEMUA TPS GUNAKAN SIREKAP SEBAGAI ALAT BANTU DAN PUBLIKASI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (19 November 2020) – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tetap akan dipergunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai hasil kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Sirekap dapat digunakan sebagai alat bantu dan publikasi, namun bukan sebagai hasil resmi pemilihan yang juga telah disepakati tetap manual seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Selain dibangun di tempat yang mudah terjangkau, termasuk bagi penyandang disabilitas, TPS dibangun juga diutamakan lokasi yang terdapat jaringan internet untuk mendukung kelancaran penggunaan Sirekap secara online. Apabila tidak ada jaringan, Sirekap juga bisa offline, sehingga KPPS dapat mengirimkan ke server Sirekap dengan bergeser ke lokasi titik signal yang terdekat dengan TPS.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual Kesiapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Serentak 2020, Kamis (19/11/2020).
”Semua harus segera memetakan daerah-daerah yang tidak ada jaringan dan mencari titik-titik terdekat yang ada signal internet untuk mengirimkan ke server Sirekap. Ini penting, karena PPK dapat melaksanakan proses rekapitulasi, setelah semua formulir C Hasil KWK terkirim,” tutur Evi kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota peserta rakor.
Evi menambahkan, seluruh dokumen hasil pemungutan suara akan tertuang dalam satu formulir model C Hasil KWK yang menjadi sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses perbaikan formulir pada bagian perolehan suara yang difoto untuk Sirekap ini juga harus cermat, terutama saat menghapus dengan alat penghapus cair, agar tidak ada kesalahan pembacaan pada Sirekap. Terkait salinan, formulir tersebut juga disalin menjadi formulir C Hasil Salinan KWK berita acara dan sertifikat yang terdiri dari pencatatan administrasi dan data suara sah dan tidak sah.
”Mengingat bisnis proses Situng sebagai alat bantu dan publikasi telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Situng tidak dipergunakan lagi. Sirekap ini juga telah terintegrasi dengan info pilkada pada laman kpu.go.id, sehingga publikasinya juga secara langsung dapat diakses pada laman tersebut,” ujar Evi yang membidangi Divisi Teknis di KPU RI.
Evi juga menjelaskan, terkait ketentuan semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan lainnya masuk ke dalam kotak suara, ada satu formulir yaitu Formulir C Daftar Hadir Pemilih KWK berada di luar kotak suara. Terkait pelayanan pemilih yang positif Covid-19, dapat dilayani pada pukul 12.00–13.00 WIB oleh KPPS dengan pakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Satuan Tugas Covid-19 setempat. (hupmas kpu ri arf/foto: dosen/ed diR)
19 Nov

JAGA PARTISIPASI, PERHATIKAN SITUASI, KONDISI DAN REGULASI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (19 November 2020) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta jajarannya di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, (terutama yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020) untuk menjaga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, meskipun saat ini berada di tengah pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya, sehingga memerlukan perlakuan dan aturan khusus.
”Kita bukan hanya menjaga angkanya, tetapi juga partisipasi masyarakatnya agar tetap tinggi. Perhatikan dan pahami situasi, kondisi dan regulasi di tengah pandemi Covid-19. Ada aturan yang berbeda bagi peserta pemilihan dan masyarakat pemilih, sehingga kita harus hati-hati, tidak boleh salah langkah, tetap bersikap netral, adil dan setara kepada seluruh peserta pemilihan, tidak boleh ada kesan memihak salah satu pihak,” tutur Arief kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota peserta Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Partisipasi Masyarakat secara virtual, Kamis (19/11/2020).
Menurut Arief, menyesuaikan kondisi pandemi, maka saat ini tidak ada lagi metode sosialisasi dan kampanye dengan mengumpulkan orang banyak. Untuk itu butuh metode sosialisasi yang efektif dan tepat. Sosialisasi yang melibatkan sumber daya di luar KPU juga harus diperhatikan baik-baik pengaturan siapa saja pihak yang terlibat, hal ini untuk menghindari unsur tidak netral.
”Hati-hati dalam perekrutan, jika kita sekali salah maka ini bisa menjadi blunder besar. Jangan sampai karena kedekatan atau kenal baik sehingga menghilangkan rasio. Semua harus dicek apakah terafiliasi dengan salah satu pihak atau tidak. Ini pentingnya kita memahami regulasi dengan baik, karena jika kita menaati regulasi tersebut, maka hal itu yang akan menyelamatkan kita semua,” pesan Arief dalam pengarahannya.
Arief juga mengingatkan, pembuatan desain sosialisasi Pemilihan Serentak 2020 juga harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai menimbulkan kontroversi di masyarakat atau salah satu pihak. Salah satu contohnya kejadian pada Pemilu 2009 yang lalu, terdapat desain sosialisasi yang dicontohkan contreng di posisi tengah pada tiga pasangan calon (paslon), sehingga ada yang menafsirkan KPU mengarahkan pilihan pada posisi tengah atau nomor dua.
”Sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan namun menjadi kontroversi pada desain sosialisasi Pemilu 2009 tersebut berujung pelaporan dan sidang di Bawaslu dan DKPP. Untuk itu, semua kejadian yang pernah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar berhati-hati dan tidak terulang kembali,” pungkas Arief. (hupmas kpu ri arf/foto: dosen/ed diR)
23 Okt

UJI COBA SIREKAP, TONGGAK ERA PERUBAHAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (23 Oktober 2020) – Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 sangat penting dilaksanakan, karena menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Hal ini mengingat untuk pertama kalinya tahapan rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra, sebelumnya KPU juga telah melaksanakan uji coba penggunaan Sirekap di kantor KPU RI, Depok, Bandung, Magelang, Medan dan Serdang Bedagai. Pada pelaksanaan uji coba yang akan dilakukan pada besok hari Sabtu 24 Oktober 2020, KPU akan menggelar di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020.

“Semua peserta uji coba harus fokus dan konsentrasi dengan pengarahan teknis dan metodenya, karena keberhasilan Sirekap ini pertaruhan kredibilitas institusi kita,” ujar Ilham dalam rapat virtual persiapan uji coba penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak 2020, Jumat (23/10/2020).

Sementara itu sebagai Ketua Divisi Teknis, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menegaskan pelaksanaan uji coba penggunaan Sirekap butuh dukungan penuh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk tidak hanya bekerja secara biasa saja, tetapi harus bekerja lebih dari biasa.

“Kenali dan jiwai Sirekap ini dengan baik. Cermati teknologi informasi sederhana ini untuk hasil rekapitulasi yang lebih baik dan selanjutnya nanti bisa disosialisasikan ke petugas KPPS,” tutur Evi saat memberikan pengarahan secara virtual kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Senada, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga menjelaskan teknologi informasi dan perubahan-perubahan di dalamnya ini dimaksudkan sebagai penyederhanaan, sehingga proses rekapitulasi bisa lebih efisien. Hal ini harus bisa dikomunikasikan dengan baik kepada para petugas, pemilih, pengawas dan semua pihak di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Viryan yang hadir melalui virtual juga meminta semua peserta fokus pada optimalisasi penggunaan Sirekap, apabila ada keraguan dan persoalan, bisa diinventarisasi untuk disampaikan kepada pimpinan di KPU RI. Mengingat jumlah peserta banyak, inventarisasi pertanyaan dan persoalan di KPU Kabupaten/Kota bisa dikoordinir oleh masing-masing KPU Provinsinya.

 Terkait teknis pelaksanaan uji coba Sirekap, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) menjelaskan bahwa aplikasi Sirekap ini dapat diinstal di seluruh perangkat ponsel pintar semua merk, namun hanya yang berbasis android. Uji coba ini dilaksanakan untuk mendeteksi permasalahan yang mungkin muncul sebelum digunakan oleh pengguna akhir nanti.

 “Performance testing ini untuk memastikan kinerja aplikasi dapat berjalan di seluruh daerah yang berbeda-beda kondisinya. Usability testing untuk memastikan bahwa aplikasi mobile dapat dan mudah digunakan oleh satker,” papar Inung.

 Uji coba penggunaan Sirekap ini akan dilaksanakan oleh 341 daerah yang terdiri dari 32 KPU Provinsi (9 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 23 provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota) dan 309 KPU Kabupaten/Kota (261 kabupaten/kota yang melakanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, serta 48 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur).

 Inung juga menjelaskan, masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini membentuk 2 TPS, sehingga totalnya 682 TPS. Uji coba Sirekap ini dilakukan secara bertahap dalam 1 hari dengan 5 gelombang, yaitu gelombang I pukul 08.00 – 10.00 Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, gelombang II pukul 10.00 – 12.00 Provinsi Kaltara, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali dan Gorontalo, gelombang III pukul 12.00 – 14.00 Provinsi Sulut, Sulsel, Sulra, Sulbar, NTT, dan NTB, gelombang IV pukul 14.00 – 16.00 Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumbar, Sumut, Riau, Sumsel, dan Lampung, dan gelombang V pukul 16.00 – 18.00 Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DIY, Kalteng, Kalbar, Babel, dan Kepri. (hupmas kpu arf/foto:dosen/ed diR)

07 Okt

KOMITMEN KPU ATAS PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (07 Oktober 2020) –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan sejumlah klarifikasi dan jawaban atas pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama 2020 pada Presentasi Badan Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat, Selasa (6/10/2020).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini adalah bagian dari monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik oleh KI Pusat kepada para badan publik di Tanah Air. Hadir sebagai penilai, Anggota KI Pusat M Syahyan serta Cecep Suryadi.

Beberapa hal yang disampaikan KPU RI kepada tim penilai pada kesempatan ini adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi, inovasi yang dimiliki hingga pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas.

“Terkait hasil survei, jadi memang (berdasarkan) data yang didambil dari (para) pemakai informasi yang kita minta mengisi survei, Alhamdulillah dari Januari sampai Agustus 2020 sebanyak 83 persen menyatakan puas dengan pelayanan (informasi),” ungkap Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU RI Ilham Saputra.

Terkait inovasi, Ilham menyebut bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) adalah yang terbaru dan yang akan digunakan pada hari pemungutan suara nanti. Dengan Sirekap ini, pria asal Aceh memastikan akan mempermudah dan mempercepat masyarakat mendapatkan informasi hasil pemilihan. “Ini agak beda dengan Situng. Jadi nanti seluruh formulir pemungutan suara, perolehan suara, jumlah pemilih, surat suara rusak dan sebagainya akan kita foto dan scan masuk ke server KPU. Jadi nanti hasil pemilihan bisa cepat kita informasikan kepada masyarakat,” tambah Ilham.

Adapun untuk inovasi pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas, Ilham mengatakan bahwa melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Panitia Pemilu Akses yang selalu diperbarui tiap tahun KPU terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi kepada penyandang disabilitas. Selain itu contoh keterbukaan informasi bagi penyandang disabilitas lainnya adalah selalu diikutsertakan layanan mereka dalam kegiatan uji publik peraturan KPU atau simulasi yang diharapkan juga menampung aspirasi penyandang disabilitas.

Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menambahkan bahwa lembaganya berkomitmen pada pelayanan informasi publik yang selalu terus diupayakan semakin baik. Dan pada tahapan Pemilihan 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19, harapan yang sama juga diusung agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan terutama pada tahapan yang sudah, tengah dan akan berjalan. “Karena Pemilihan 2020 tidak hanya terkait elektoral tapi juga isu kesehatan,” pungkas Dewa. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

24 Sep

TRANSPARASI PEMILU DAN PEMILIHAN, WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI KPU RI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (24 September 2020) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan evaluasi secara virtual terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Survei Internal Kapasitas Organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI, Kamis (24/9/2020).

Pelaksanaan evaluasi ini sendiri ditujukan untuk memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Ronald Andrea Annas saat memberikan penjelasannya.

Menurut Ronald reformasi birokrasi dan SAKIP yang didorong oleh Kementerian PANRB juga untuk kepentingan instansi masing-masing. Dan secara khusus dia menyebut nilai untuk SAKIP KPU pada 2019 nilainya 64,75 (B) dan indeks RB tahun 2019 nilainya 70,21 (BB). “Berdasarkan nilai-nilai tersebut, tentu masih ada yang harus dilengkapi dan disempurnakan di tahun 2020 ini,” ujar Ronald.

Ronald juga menambahkan, dalam rangka reformasi birokrasi, telah diusulkan 10 satuan kerja (satker) menjadi pilot project zona integritas. Ke-10 satker tersebut yaitu Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI bersama KPU Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten dan DKI Jakarta.

Sementara itu Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra menegaskan komitmen reformasi birokrasi sudah ditunjukkan KPU melalui pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan yang transparan. Mulai dari tahapan awal pemutakhiran data pemilih, hingga tahapan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

“Proses kinerja KPU dalam pelaksanaan tahapan yang transparan dalam  pemilu dan pemilihan ini banyak mendapatkan penghargaan dari  berbagai pihak. Saat ini KPU juga tengah melaksanakan perubahan pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak 2020, yaitu menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” tutur Ilham yang juga membidangi Divisi Sumber Daya Manusia di KPU RI.

Selain berkomitmen untuk selalu terbuka, di KPU menurut Ilham juga selalu ditekankan pentingnya integritas penyelenggara. Saat ini pada setiap tingkatan sudah ada model untuk saling mengingatkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang ringan maupun yang berat. Dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat saat ini sudah ada penyelenggara yang memberikan sanksi melalui Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (hupmas kpu arf/foto: ieam/ed diR)

22 Sep

KPU RI TUNJUK ILHAM SAPUTRA PLH KETUA

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (22 September 2020) – Guna memastikan urusan administrasi kelembagaan tetap berjalan sebagaimana mestinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjuk Anggota Ilham Saputra sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU RI.

Penunjukkan pria asal Aceh tidak lepas dari belum kembali beraktivitas normalnya Ketua KPU RI definitif Arief Budiman yang sejak beberapa hari lalu dinyatakan positif Covid-19. “Saudara Arief Budiman sebagai Ketua KPU definitif sejak tadi pagi (Selasa, 22/9) memutuskan untuk melanjutkan perawatan ke RSPAD Gatot Subroto dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan,” terang Ilham melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (22/9/2020).

Selain menyampaikan penunjukkan Plh, Ilham pada keterangannya juga menjelaskan posisi anggaran daerah penyelenggara Pemilihan 2020. Dimana dari 270 provinsi, kab/kota penyelenggara, telah tertransfer 100 persen anggaran di 259 daerah atau 95 persen dari keseluruhan daerah penyelenggara pemilihan.

Terkait usulan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020, yang menjadi salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada Senin 21 September 2020, Ilham mengungkapkan bahwa prosesnya kini sudah mencapai finalisasi draft. Yang pada prinsipnya membatasi dan meniadakan kegiatan yang potensial melibatkan massa dalam jumlah banyak dan potensial penyebaran Covid19.

Di keterangan yang terakhir, Ilham juga menyampaikan tahapan penyusunan daftar pemilih yang prosesnya saat ini telah sampai pada pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akan berlangsung hingga 28 September 2020. “Dan dalam rangka memudahkan para pihak melakukan pelaporan tentang DPS, telah dibuka di 51.304 Posko Layanan Pemilih yang tersebar pada masing-masing kantor, 9 KPU provinsi, 309 KPU kab/kota, 4.241 PPK (kecamatan) dan 46.745 PPS (desa/kelurahan) penyelenggara pemilihan,” pungkasnya Ilham. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)