14 Jan

PAK WIMA TERPILIH MENJADI DEPUTI BIDANG TEKNIS KPU RI

Batu, kpu-kotabatu.go.id (14 Januari 2020) – Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (HM. Eberta Kawima) terpilih menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1B) sebagai Deputi Bidang Teknis KPU RI, pria kharismatik yang biasa disapa dengan pak Wima ini sebelum menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, pak Wima telah berpengalaman menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Jember dari tahun 2007 sampai dengan 2015, selain itu pengalaman kerja di bidang kepemiluan lainnya, antara lain sebagai Kasubbid Penyelenggara Pemilu, Bakesbang Linmas Kabupaten Jember, Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Jember dan masih banyak lagi pengalamannya di bidang kepemiluan dan non-kepemiluan.

 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka pada bulan Agustus 2019 lalu Sekretariat Jenderal KPU membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1B) pada Sekretariat Jenderal KPU untuk mengisi jabatan Deputi Bidang Teknis, Deputi Bidang Administrasi, dan Inspektur Utama, dengan di ikuti oleh 17 calon yang mengikuti Tes Assessment.

Adapun hasil assessment yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU sebagai berikut :

1. HM. Eberta Kawima sebagai Deputi Bidang Teknis, jabatan sebelumnya Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur.

2. Nanang Priyatna sebagai Inspektorat Utama, jabatan sebelumnya Kepala Biro Keuangan Sekjen KPU RI.

3. Purwoto Ruslan Hidayat sebagai Deputi Bidang Administrasi, jabatan sebelumnya Kepala Biro Logistik Sekjen KPU RI.

(pdp)

22 Des

KPU RI : PELUNCURAN BUKU TATA KELOLA PEMILU ADALAH WARISAN UNTUK PUBLIK

Jakarta, kpu.go.id – Buku Tata Kelola Pemilu (TKP) Indonesia resmi diluncurkan, Jum’at (20/12). Peluncuran ini sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan warisan (legacy) untuk masyarakat Indonesia.

Peluncuran turut dihadiri Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin, Anggota DPD Komite I, Abdul Kholik, Sekjen Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Ariyoga, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Otda, Budi Santosa, Dirjen Polpum Kemendagri Bangun Sitohang serta Sekjen Kemendikbud, Taufik Dahlan.

Pramono Ubaid Tanthowi dalam sambutannya mengucapkan syukur atas lahirnya buku yang telah disusun sejak 5 bulan terakhir ini. Menurutnya, buku tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas pemilu di Indonesia.

Pramono pun mengungkapkan sedikit isi dari buku tersebut, di antaranya membahas tentang sistem pemilu hingga rekrutmen penyelenggara pemilu. “Di buku kita beri contoh bagaimana KPU mengambil langkah progresif inovatif di tengah situasi kritis. Kalau kita waktu pendek, mepet lalu mengeluarkan terobosan, maka ini yang kita angkat dibuku ini,” ujar Pramono.

Untuk kemanfaatan yang lebih luas Pramono memastikan buku tidak hanya dapat dinikmati dalam bentuk cetak tetapi juga melalui bentuk softcopy pdf. Ia berharap kehadiran buku TKP ini bisa menambah khazanah masyarakat. “Bukan hanya bagi kalangan akademisi atau kalangan pemantau pemilu tapi juga untuk siapa saja yang berminat menjadi penyelenggara pemilu karena sangat lengkap sekali,” tutur Pramono.

Ketua Tim Penulis Buku TKP Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pentingnya kehadiran buku ini sebagai penguat mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Bagi penyelenggara pemilu, lanjutnya, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi KPU tetapi juga bagi Bawaslu serta DKPP. “Karena di dalamnya diberikan pengetahuan serta inovasi bagaimana membangun penyelenggara pemilu yang baik,” tuturnya.

Kepala Biro SDM KPU, Lucky Firnandy Majanto dalam laporannya mengatakan buku TKP merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang diharapkan lebih sempurna dalam membedah pembahasan pemilu di Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim penulis yang bekerja dengan baik menyuguhkan buku TKP hingga bisa diluncurkan kepada masyarakat. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

BUKU TKP KLIK DISINI

29 Nov

GELAR RAPIM III, KPU RI SUSUN RENSTRA HADAPI PEMILU 2024

Yogyakarta, kpu-kotabatu.go.id (29 November 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) ke-III dengan mengundang seluruh anggota KPU provinsi se-Indonesia, Senin (25/11/2019). Kegiatan Rapim dimaksudkan untuk menyusun rencana strategis (Renstra) KPU selama 5 tahun ke depan, yakni tahun 2020-2024. Adapun di tahun 2024 ada momen akbar pemilihan yang tentu perlu dipersiapkan dengan baik.

Selain Renstra, Ketua KPU RI (Arief Budiman) juga menegaskan perlu menyusun road map agar pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan turunan renstra, bisa berjalan baik dan terarah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Arief Budiman mengajak seluruh peserta Rapim untuk memberi ide dan masukan konstruktif melalui kelas-kelas diskusi yang terbagi ke dalam 6 (enam) ruangan.

Kelas A, terkait keuangan, umum, rumah tangga, perencanaan, dan logistik dibahas tentang terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran yang memadai, terwujudnya target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan transparansi informasi publik tentang perencanaan dan anggaran, terlaksananya penguatan internal antar komisioner dengan sekretariat baik horizontal maupun vertikal hingga penegasan jumlah tenaga kontrak/honorer sesuai dengan DIPA.

Kelas B, terkait data dan informasi dibahas tentang pembuatan program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan baik dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan dan koordinasi, sosialisasi, sistem administrasi, monitoring hingga evaluasi; mengenai penggunaan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pemilu serta pengembangan PPID dengan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang mencukupi; juga tentang rencana program pengembangan web dan security system, merevitalisasi PPID dan kearsipan untuk menjadi bagian sendiri, membuat perluasan kewenangan PPID yaitu untuk fungsi penyajiannya masuk dalam regulasi, sementara pengolahannya pada bagian divisi-divisi masing-masing.

Kelas C, terkait teknis penyelenggaraan pemilu dibahas tentang terbangunnya Sidapil yang menjadi instrumen utama penyusunan dan penetapan dapil, mendorong Sipol masuk dalam Undang-undang (UU), mereformulasi teknis verifikasi dan input data yang memudahkan bagi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Termasuk terbangunnya Silon agar menjadi instrumen utama proses pencalonan serta SIPP yang terintegrasi dengan sistem informasi yang lainnya. Selain itu juga dibahas terwujudnya dana kampanye yang akuntabel, terbangunnya Sidalih yang menjadi instrumen utama proses penetapan calon terpilih dan Simpaw yang menjadi instrumen utama proses penggantian calon terpilih.

Kelas D, terkait sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan dibahas tentang roadmap pembentukan penyelenggara pemilu, rekrutmen komisioner provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan setelah pemilu 2024, peningkatan kompetensi ASN KPU, pembentukan pusdiklat KPU, serta promosi, mutasi dan rotasi jabatan secara berkala, dan juga meningkatkan kualitas kelembagaan demokrasi, meningkatkan kesadaran hak sipil dan politik, terjaminnya kesetaraan dan kebebasan dalam pemilu dan pemilihan, serta optimalisasi pendidikan pemilih dan sosialisasi.

Kelas E, terkait hukum dan pengawasan dibahas tentang peningkatan kualitas penyusunan rancangan peraturan keputusan KPU, peningkatan kapasitas telaah hukum dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa tahapan proses dan hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan. Peningkatan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal, peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Kelas F, terkait fungsi sekretariat dibahas tentang upaya mewujudkan KPU sebagai lembaga yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu, serta terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. (ats/pdp)

25 Nov

DIGITALISASI PEMILU ADALAH TANTANGAN KPU ERA KINI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2019) – Selain dituntut untuk menjaga profesionalisme dan integritas, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut menciptakan inovasi. Adanya ide dan kebijakan yang inovatif tentu dimaksudkan agar jalannya pemilu dapat lebih efektif dan efisien. Salah satu hal yang harus dipikirkan secara matang dan serius di era teknologi informasi seperti saat ini ialah digitalisasi pemilu.

Komisioner KPU RI (Viryan Azis) menyatakan bahwa di waktu sekarang hampir setiap pekerjaan memanfaatkan data digital guna efisiensi. Pada saat bersamaan, lanjutnya, jejak digital dengan mudah dapat dilacak oleh masyarakat. Oleh karena itu Viryan mengungkapkan KPU perlu menyusun langkah strategis sebagai upaya digitalisasi pemilu di Indonesia.

“Saat ini semua jejak digital dapat dilacak, hasil input data juga bisa langsung diketahui. Bahkan di era digital Indonesia sekarang ini juga termasuk digitalisasi pemilu. Ke depan Silon ini juga harus terintegrasi, hasilnya bisa masuk ke Situng dan Sirekap, misalnya soal penulisan nama dan foto,” terang Viryan dalam kegiatan Bimtek Gelombang II Penggunaan Silon pada Pemilihan Serentak 2020, Kamis (21/11/2019) di Jakarta.

Berkaitan dengan Silon atau Sistem Informasi Calon, Viryan mengungkapkan bahwa keberadaannya sangat penting. Selain sebagai wujud digitalisasi pemilu, Silon juga membantu pekerjaan KPU dalam proses pencalonan jauh lebih mudah. Pada saat bersamaan, sebutnya, Silon bisa menjadi saluran informasi yang akurat, baik bagi KPU, peserta pemilu, maupun masyarakat luas.

“Sesungguhnya Silon ini sangat bermanfaat buat semua, baik KPU, peserta pemilu dan masyarakat. Silon membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, efisien, transparan, profesional dan akuntabel,” tegasnya. (ats/pdp)

25 Nov

KPU LEMBAGA NONSTRUKTURAL INFORMATIF 2019

Jakarta, kpu.go.id – Suka cita teriring rasa syukur tengah dirasakan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai meraih pengharagaan Keterbukaan Informasi Publik “Informatif” kategori Lembaga Nonstruktural di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin kepada Ketua KPU RI Arief Budiman yang hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim.

Arief mengaku bangga dengan prestasi ini seraya menyebut apa yang telah diperoleh merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI.

“Terima kasih kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kab/kota dan Sekretariat Jenderal KPU RI, karena transparansi kita, keterbukaan kita, dinilai sebagai salah satu lembaga yang sangat informatif dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya,” ungkap Arief usai menerima penghargaan.

Arief berharap titel informatif yang disematkan pada lembaganya dapat terus dijaga dan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. “Semoga penghargaan ini makin memacu kita untuk kerja lebih transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas,” tambah Arief.

Sementara itu, melalui acara penganugerahan tersebut Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas konten informasi kepada masyarakat.

“Saya menilai masih ada beberapa tantangan untuk jadi badan publik terbuka, transparan, dan terpercaya, yaitu tantangan ke depan tidak terbatas pada akses informasi namun juga konten informasi harus ditingkatkan kualitasnya,” tegas KH. Ma’ruf.

Untuk diketahui, pada kategori Lembaga Nonstruktural dari total 38 badan publik hanya 2 yang masuk dalam kategori informatif salah satunya KPU. Sisanya, 5 badan publik menuju informatif, 5 cukup informatif dan 26 tidak informatif. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Sumber: kpu.go.id

18 Nov

GELAR RAKOR ASN, UPAYA KPU BANGUN KESELARASAN KERJA

Malang, kpu-kotabatu.go.id (16 November 2019) – Sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk selalu menunjukkan kinerja yang profesional dan hasil yang berkualitas. Guna mendukung maksud tersebut, maka harus ada kegiatan yang berguna untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas diri dan lembaga. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan ASN Gelombang ke-III KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur, Sabtu (16/11/2019) di Hotel Harris, Kota Malang.

Ketua KPU Jatim (Choirul Anam) menerangkan bahwa salah satu tujuan diadakannya rakor ASN tersebut ialah untuk menyelaraskan pemahaman tentang pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU. Ia mengungkapkan salah satu indikator kerja sesuai SOP adalah seluruh kegiatan lembaga diputuskan melalui mekanisme rapat pleno. Dalam hal ini, rapat pleno biasanya dilakukan tiap hari Senin sebagai permulaan kerja dan diikuti oleh komisioner dan jajaran pimpinan sekretariat KPU.

Anam melanjutkan, budaya kerja sesuai SOP tersebut berdampak positif terhadap KPU. Contohnya, kata Anam, KPU Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama penyerapan anggaran di tahun 2019.

“Hal ini (prestasi KPU Jatim) dikarenakan telah berjalannya SOP yang dimulai sejak administrasi pelaporan keuangan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Term of Reference (ToR), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB),” terang Anam.

Pada kesempatan tersebut Ketua KPU RI (Arief Budiman) juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh ASN yang hadir untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri, sekaligus berupaya menciptakan inovasi-inovasi dalam kinerja dan kepemiluan.

Selain Arief Budiman dan Choirul Anam, kegiatan rakor pembinaan ASN tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU RI (Arief Rahman Hakim) dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (Muhammad Eberta Kawima). Keduanya merupakan pejabat yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tugas, profesionalitas, dan kedisplinan seluruh ASN yang berada di bawah kewenangannya. (ats/pdp)

 

18 Nov

CALL FOR PAPERS TUMBUHKAN BUDAYA DISKURSUS KEPEMILUAN

Bogor, kpu.go.id – Konferensi Nasional dan Call for Papers Tata Kelola Pemilu Indonesia resmi ditutup, Jumat (15/11/2019) malam. Sebanyak 45 makalah telah selesai dipaparkan oleh para penulis dan juga telah mendapat ulasan oleh para penilai.

Anggota KPU RI (Pramono Tanthowi Ubaid) berharap kegiatan selama tiga hari dapat menjadi awal tumbuhnya budaya diskursus kepemiluan di Tanah Air. Menurut dia sudah saatnya pemilu diisi oleh perdebatan yang bersifat ilmiah, tidak sekadar kontestasi atau hal-hal yang bersifat teknis semata.

Call for Papers sendiri menurut Pramono diadakan tidak sekadar mengevaluasi penyelenggara pemilu semata. Tetapi juga agar diskursus kepemiluan itu menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia. “Kita ingin diskursus kepemiluan lebih baik, diruang publik agar keriuhan pemilu tidak hanya kontestasi, tapi juga butuh keriuhan dalam hal diskursus kepemiluan,” tambah Pramono.

Pada sesi penutupan ini, Pramono Secara khusus juga memberikan penilaian singkatnya. Menurut dia makalah yang telah disampaikan masih perlu perbaikan. Terutama mengenai minimnya data yang disampaikan, referensi hingga paper yang disampaikan terlalu kaku (seperti laporan). Hal lain dibeberapa makalah Pramono melihat apa yang disampaikan terlalu deskriptif dan masih ada kekeliruan dalam hal penggunaan EYD dan tanda baca.

Meski begitu Pramono berterima kasih atas evaluasi yang diberikan pada makalah-makalah tersebut. Dia memastikan 45 makalah yang terpilih akan dihimpun dalam satu buku yang diharapkan menjadi bekal dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. “Saya berharap ini menjadi program rutin tahunan KPU,” tambah Pramono.

Salah seorang tim penilai, Erik Kurniawan mengucapkan selamat kepada KPU yang telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Nasional dan Call for Papers edisi perdana. Dia melihat KPU menyelenggarakan kegiatan dengan terbuka, menerima masukan dan tidak membantah apabila ada kekurangan.

Erik pada kesempatan itu juga mengatakan ada tiga aspek yang dievaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu, pertama teknis penyelenggaraan, tata kelola pemilu juga untuk pemilu demokratik.

Secara singkat Erik juga melihat beberapa pokok evaluasi yang disampaikan dalam makalah-makalah tersebut mencakup daftar pemilih, pungut hitung, penerapan teknologi informasi, pembentukan dapil, anggaran kampanye, penggunaan noken hingga penyelesaian sengketa pemilu.

Kepala Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU Sumariyandono berterima kasih atas partisipasi peserta dalam menyukseskan kegiatan ini. Dia juga melihat diskusi yang berlangsung ditia kelas cukup dinamis dan pemaparan yang disampaikan cukup baik dan mendapat respon dari penilai. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Sumber: kpu.go.id