26 Jun

TAHAPAN LANJUTAN DIMULAI, ANGGARAN HARUS SEGERA DIREALISASIKAN

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (26 Juni 2020) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan lanjutan Pemilihan Serentak 2020 sejak 15 Juni 2020 yang lalu. Meski begitu dalam pelaksanaannya, anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kerja-kerja KPU justru belum direalisasikan. Salah satu tahapan yang saat ini sedang berjalan adalah verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU RI Arief Budiman saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II DPR RI terkait penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021, Evaluasi Kinerja Tahun 2019-2020 dan Persiapan Pemilihan Serentak 2020, Kamis (25/6/2020) di Gedung Nusantara DPR RI.

“Tanggal 24 Juni 2020 dokumen syarat dukungan disampaikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual ini hingga 29 Juni 2020. KPU berharap tanggal 26 Juni 2020 besok anggaran sudah bisa dicairkan untuk keperluan pembelian APD bagi PPS yang bertugas. Kondisi di setiap daerah juga berbeda, ada pemda yang responsif saat mengetahui APBN belum bisa dicairkan, pemda ikut membantu kebutuhan APD dan rapid test bagi jajaran penyelenggara pemilihan. Tercatat baru 63 daerah yang bisa melaksanakan rapid test,” papar Arief di hadapan Komisi II DPR RI.

Arief juga menjelaskan, pembahasan anggaran sebenarnya sudah selesai dan sudah tersedia, namun anggaran tersebut belum bisa dipergunakan atau dicairkan pada awal tahapan lanjutan ini. Di sisi lain, tahapan tidak bisa dibolak balik, harus runut dari awal dan itu saling terkait, sehingga tahapan harus terus berjalan dengan penerapan protokol Covid-19. KPU juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tahap-tahap pencairan anggaran, seperti di awal tahapan lanjutan ini Juni-Juli 2020, agar tidak menghambat tahapan berikutnya.

Terkait alokasi anggaran dukungan APBN untuk KPU RI di pusat, Arief juga mengungkapkan hanya mendapatkan anggaran Rp463.216.000, padahal untuk melaksanakan simulasi pemungutan suara saja membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta. Selain itu, anggaran tambahan juga akan dipergunakan untuk penerapan protokol Covid-19. Hal itu jauh lebih kecil dibandingkan Bawaslu yang disetujui lebih dari Rp2,1 Miliar.

Senada dengan Arief, Plt Sekjen KPU RI Nanang Priyatna juga menyatakan telah mengajukan revisi DIPA yang sudah berproses sejak 19 Juni 2020 dan unggah ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Meski anggaran tersedia, namun tidak bisa dipergunakan, karena masih berwarna merah atau belum bisa diunduh oleh satuan kerja (satker).

Pada kesempatan tersebut, salah satu Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menyoroti belum bisa dipergunakannya anggaran untuk KPU dan Bawaslu, padahal tahapan lanjutan sudah berjalan dan tentu akan menghambat kinerja penyelenggaraan. Jika tidak bisa segera dicairkan, dikhawatirkan bisa mengganggu tahapan-tahapan berikutnya.

“Persoalan pencairan anggaran ini harus segera ada solusinya, jangan sampai menghambat tahapan yang sudah berjalan. Bahkan herannya, pengajuan anggaran tambahan KPU kenapa hanya disetujui 1 persen dari Rp83 Miliar, yaitu Rp463 Juta tadi. Apa mungkin dari Kemenkeu memang mengetahui kebutuhan KPU hanya sebesar itu saja, hal ini harus diperjelas oleh Kemenkeu,” tandas Johan.

Terkait pagu indikatif RAPBN KPU tahun 2021 sebesar Rp2.048.554.992.000, Komisi II DPR RI juga meminta kepada KPU dan Bawaslu agar mengalokasikan anggaran per program dan kegiatan serta memerhatikan saran dan masukan yang disampaikan Komisi II DPR RI yang kemudian akan dibahas lebih mendalam pada rapat pembahasan selanjutnya. Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran KPU sebesar Rp696.099.008.000 untuk tahun anggaran 2021, menyetujui usulan pergeseran anggaran KPU RI tahun 2021 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp2.005.485.669.000 menjadi sebesar Rp1.993.479.928.000, dan menyetujui pergeseran anggaran antar program APBN 2020 yang diajukan KPU RI sebesar Rp10.000.000.000 dari Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ke Program Dukungan Manajemen.

Terkait kesiapan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 yang hingga hari ini belum bisa dipergunakan, Komisi II DPR RI juga mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut. (Hupmas KPU RI Arf/Foto: Dosen)

28 Mei

SEPAKAT 9 DESEMBER, DPR JUGA SETUJU TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PROTOKOL COVID-19

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (27 Mei 2020) – Rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan 2020 resmi dibahas bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (27/5/2020).

Hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung sekitar empat jam ini pada akhirnya menyimpulkan tiga hal, menyetujui usulan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan 2020 di 9 Desember, menyetujui draft perubahan PKPU Tahapan, Program dan Jadwal dan menyetujui adanya penambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita sepakat memilih opsi nomor 1 pemilihan di 9 Desember 2020. Dan tentu kita punya konsen yang sama, warga harus kita utamakan keselamatannya. Maka kita beri dua syarat, tahapan harus dengan protokol ketat (maka penyelenggara harus terus koordinasi dengan gugus tugas dan tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan ini) dan anggaran akan kita perhatikan dalam rapat berikutnya,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman pada sesi pemaparan kembali menjelaskan poin-poin perubahan dari draft PKPU Tahapan dilengkapi masukan-masukan yang telah dihimpun dari dua proses yang berlangsung sebelumnya yakni Focus Group Discussion (FGD) dengan uji publik. Dia juga menyampaikan bahwa draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal  yang baru telah disesuaikan dengan isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Pada pembahasan yang lain Arief menjelaskan langkah-langkah yang diambil lembaganya menyikapi pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) yang masih berlangsung hingga saat ini dan berpotensi tetap ada hingga proses pemungutan suara Pemilihan 2020. Langkah tersebut seperti menggelar pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) badan ad hoc secara virtual, mengurangi interaksi secara langsung selama proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau mengatur jumlah undangan disetiap kegiatan tahapan pencalonan yang biasanya dihadiri oleh tim maupun pendukung pasangan calon dalam jumlah besar.

“Untuk tahap kampanye, khususnya debat terbuka antar pasangan calon tetap dilaksanakan tanpa dihadiri pendukung. Penyebaran dan pemasangan bahan kampanye kepada umum dapat dilaksanakan tapi dalam jumlah terbatas dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk berkampanye menggunakan metode media sosial dan media daring,” ucap Arief.

Arief pada kesempatan itu juga mengusulkan penambahan anggaran untuk memenuhi logistik tambahan (berupa Alat Pelindung Diri/APD) bagi pemilih dan penyelenggara ad hoc, di TPS sesuai protokol pencegahan Covid-19, mulai dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah, tissue hingga cairan disinfektan.

Diakhir penyampaiannya membeberkan hasil dari rapat koordinasi (rakor) virtual yang dilakukan pihaknya bersama jajaran KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia pada 26 Mei 2020 yang menampung sejumlah fakta dan kondisi didaerah terkait penyelenggaraan pemilihan dimasa Covid-19. Adapun kondisi tersebut seperti tertutupnya penambahan anggaran dari pemerintah daerah (karena ketiadaan anggaran), meningkatnya grafik data Covid-19 dan sulitnya melakukan penambahan TPS dalam rangka physical distancing.

Merespon hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan segera melakukan pembicaraan lanjutan bersama seluruh penyelenggara Pemilihan 2020 (dari pusat hingga daerah), berikut kepala daerahnya untuk membahas terkait kesiapan penyelenggaraan.

Dari pemerintah pusat sendiri, Tito tegas mengatakan bahwa komitmen untuk mendukung Pemilihan 2020 khususnya anggaran tidak perlu dirisaukan, hal ini juga diperkuat dengan komitmen Kementerian Keuangan yang mengaku siap untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan selama terukur dan detail penganggarannya. “Komunikasi dengan Kemenkeu sangat cair, sebetulnya kebutuhannya berapa,” ungkap Tito. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

17 Mei

TAHAPAN PEMILIHAN DIMULAI 6 JUNI, PEMUNGUTAN SUARA 9 DESEMBER 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (17 Mei 2020) – Tidak menunggu lama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung merespon keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan aturan teknis, Peraturan KPU (PKPU).
PKPU yang langsung disesuaikan isinya dengan Perppu adalah terkait Tahapan, Program dan Jadwal. Penyesuaian terutama terkait dengan hari pemungutan suara yang mundur menjadi 9 Desember 2020, yang kemudian berefek pada dimulainya tahapan, program dan jadwal pemilihan menjadi 6 Juni 2020 setelah sebelumnya terhenti akibat adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Saya kira jelas dimulainya tahapan pemilihan lanjutan dari simulasi yang disusun maupun hitungan tanggal pemungutan 9 Desember 2020 maka yang dimungkinkan itu 6 Juni 2020,” jelas Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang membacakan isi draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal, pada Uji Publik PKPU, Sabtu (16/5/2020).
Melalui komunikasi secara virtual, Pramono juga menjelaskan satu persatu tahapan lain yang tertunda dan harus dilanjutkan beserta tanggal perubahannya. Mulai dari tahap persiapan seperti masa kerja badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) yang digeser menjadi Juni 2020-Januari 2021 serta pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjadi Juni-Agustus 2020.
Tahapan persiapan lain yang juga disesuaikan antara lain pemutakhiran data pemilih DPS hingga pengumuman DPT (Juni-Oktober 2020) serta pendaftaran pemantau pemilihan (pemantau, jajak pendapat/survei, hitung cepat) yang pada November-Desember.
Adapun untuk tahap penyelenggaraan, yang disesuaikan antara lain tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan (penyerahan hingga perbaikan) Juni-Agustus 2020, tahap pendaftaran dan penetapan paslon (4-23 September 2020), sengketa TUN (September-November 2020), kampanye (26 September-5 Desember 2020), hingga laporan dan audit dana kampanye, LADK (25-26 September), LPSDK (30 Oktober-1 November) serta LPPDK (6 Desember).
“Hari pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan catatan sebagaimana pasal 201A ayat 3 Perppu 2 Tahun 2020, dalam hal pemungutan suara serentak Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A,” tutur Pramono membacakan salah satu pasal yang ada didalam Perppu. (hupmas kpu ri dianR/foto: ist/ed diR)
16 Mei

HIMPUN MASUKAN TERKAIT DRAFT PKPU TAHAPAN PEMILIHAN 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (16 Mei 2020) Sejumlah peserta uji publik terbagi pemikirannya menyikapi dimulainya kembali tahapan dan hari pemungutan suara sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.
Ada yang meminta agar tahapan pemilihan dimulai kembali setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) reda sementara yang lain menganggap hari pemungutan suara yang sudah disusun berdasarkan Perppu sudah tepat dan dinamis karena bisa berubah apabila tidak dapat dilaksanakan.
“Kita menunda pemilihan serentak karena Covid-19, maka untuk melanjutkannya pun karena Covid-19. Artinya kita harus tahu betul sejauh mana penanganan Covid-19,” kata Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin.
“Kita sudah dengarkan paparan dari Pak Terawan (Menkes), menurut saya sudah sangat betul sekali, sudah sangat kompeten maka mari kita tunggu pandemi menjadi endemi,” ucap Anggota Komisi II DPR lainnya Wahyu Sanjaya.
“Saya menyimpulkan pak Menkes pesannya sudah jelas tunggu wabah ini masuk fase bukan lagi pandemi tapi endemi nasional,” ujar Anggota DPD Abdul Kholik.
“Kami apresiasi kerja keras KPU untuk menindaklanjuti Perppu 2 Tahun 2020 dengan merevisi PKPU Tahapan. Menurut kami selain Perppu yang jadi konsideran perlu juga ada pihak yang bisa memastikan kondisi sekarang aman,” ungkap Ketua Bawaslu Abhan.
“Demokrat memandang KPU wajib membuat dan menetapkan tahapan berdasarkan Perppu. Disitu tertuang pemilihan 9 Desember, jadi kita harus samakan persepsi draft PKPU ini sudah benar,” imbuh Wakil Ketua Badan  Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati.
“PKPI masih tetap mendukung penuh atas tahapan, program dan jadwal yang disusun KPU sehingga kami berharap pelaksanaan pemilihan tidak mengalami penundaan lagi,” harap Anggota Desk Pilkada PKPI, Amir Hamzah.
“Kita harus memastikan suatu perjalanan politik dengan jaminan bahwa kehidupan berbangsa kita berjalan baik. Jadi kita sendiri yang harus membuat keputusan kepastian ini, karena ini suatu yang controlable,” tutur Wasekjen PKS Hermanto.
“Ada beberapa tahapan yang berinteraksi dengan publik, keselamatan dan kesehatan publik menjadi penting. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi satu kesatuan sehingga jangan sampai dipaksakan pelaksanaan pemilihan,” lugas Direktur Eksekutif Netgrit, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
“Perhitungan keselamatan kemanusiaan yang utama. Mari kita pertimbangkan keselamatan. Bayangkan kalau coklit, verifikasi faktual itu mempertemukan banyak orang akan beresiko menyebarkan Covid-19 ke banyak orang,” tambah Direktur Pusako Unand Ferry Amsari. (hupmas kpu ri dianR/foto: ist/ed diR)
06 Mei

DIVISI SOSIALISASI HARUS KREATIF DI MASA PANDEMI COVID-19

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (06 Mei 2020) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman meminta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat se-Indonesia kreatif di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan, di masa Covid-19 ini perlu memiliki kreativitas dan model sosialisasi  inovatif dengan menggunakan teknologi informasi,” kata Arief saat membuka pertemuan dan ramah tamah secara daring Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Senin (4/5/2020).

Menurut Arief dibutuhkan ide-ide yang baik dalam menjalankan metode sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dengan tetap bekerja sama dengan berbagai lembaga. Meski anggaran tahun ini sangat terbatas (karena dikurangi untuk penanganan Covid-19), namun dia meminta tidak boleh mengurangi kreativitas dari kegiatan yang dijalankan.

“Melalui pertemuan hari ini, kita perlu (menyamakan) pandangan dan gagasan dalam merumuskan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih di masa pandemi Covid-19,” kata Arief.

Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengajak jajaran KPU/KIP provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk memaksimalkan media daring dan fungsi kehumasan di semua jajaran KPU.

Menurut pria yang akrab disapa Raka, KPU melalui humas yang ada harus terus memberikan informasi terkait persiapan Pemilihan 2020 dan lainnya. Sebab humas menurut dia merupakan corong penyampaian informasi kepemiluan di masyarakat.

“Kita perlu melakukan riset kecil seberapa banyak konten media sosial kita gunakan untuk sosialisasi. Saya berharap konten dan akun resmi media sosial KPU benar-benar digunakan untuk publikasi Pemilu dan Pemilihan,” ucap Raka.

Anggota KPU Viryan mengatakan, ada beberapa review dan catatan berkaitan dengan program sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Catatan itu antara lain target tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan kepala daerah 79 persen.

Menurut Viryan, target yang disampaikan ketika rapat pimpinan nasional KPU dan KPU/KIP provinsi se-Indonesia tersebut menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan di masa pandemi Covid-19.

Hal senada disampaikan Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tantowi agar jajarannya KPU se-Indonesia terus memaksimalkan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Salah satu tantangan penyelenggara pemilu pada Pemilihan 2020 menurut dia adalah potensi maraknya berita bohong (hoaks). “(Maka dari itu) buatlah konten-konten dan narasi untuk edukasi yang baik, dengan literasi yang bagus dan mencerahkan,” pesan Pramono.

Meski begitu Pramono mengatakan hambatan semacam itu dapat dikikis dengan cara mencerdaskan pemilih secara luas. Hal itu sudah terbukti sukses pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu dimana literasi yang baik mencegah hoaks meluas di masyarakat.  “Maka perlu ada narasi dan tampilan-tampilan dalam meningkatkan literasi politik dan Kepemiluan di tengan pandemi,” tutup Pramono.

Hadir dalam pertemuan ini Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Nur Syarifah, Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu pada Biro Teknis dan Hupmas Kadar Setyawan dan jajaran Biro Teknis dan Hupmas KPU RI. (verry majowa/ed diR)

27 Apr

BAGI-BAGI MASKER KAIN, KPU JATIM PASTIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-JATIM

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 April 2020) – Dimasa Pandemi saat ini pemerintah telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker. Tidak lagi hanya berlaku untuk yang sakit, orang sehatpun diharapkan menggunakan masker saat keluar rumah agar dapat menghindari meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui droplet. Berdasarkan himbauan ini, KPU Provinsi Jawa Timur berinisiatif membuat masker kain berbahan Combed untuk dibagikan ke KPU kabupaten/kota se-Jatim dan sisanya akan didonasikan.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam) menyampaikan meminta izin kepada KPU Kabupaten/kota untuk menggunakan dana sosial yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk digunakan pembuatan masker kain.

”Terkait pandemi Covid-19 yang sampai hari ini masih terjadi, saya mohon izin untuk menggunakan dana sosial untuk pembuatan masker kain bahan combed bertuliskan KPU Lawan Covid-19 dan logo diaplikasikan dengan border computer. Rencana sementara akan dipesan sebanyak 3.000 pcs. Dari jumlah tersebut akan dikirimkan ke KPU kabupaten/kota masing-masing 50 masker, dan sisanya direncanakan akan diberikan ke driver Ojol disekitaran kantor KPU Jatim”, terang Anam melalui percakapan WhatsApp Group.

Pada minggu lalu tepatnya Selasa (22/04), Anam memberi kabar jika masker telah dikirim ke alamat kantor KPU kabupaten/kota se-Jatim.

“Masker kain telah siap dikirimkan ke KPU kabupaten/kota se-Jatim. Seribu sisanya saya donasikan ke kawan-kawan driver Ojek Online melalui Ketua PDOI (Persatuan Driver Online Indonesia) yaitu Bapak Daniel Lukas Rorong”, jelas Anam sambil mengirimkan photo pada saat penyerahan masker ke PDOI.

Jumat lalu (24/04), 50 pcs, Masker telah diterima KPU Kota Batu. Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian KPU Provinsi Jatim. Dimana secara tanggap dapat memenuhi kebutuhan masker di KPU kabupaten/kota.

“50 pcs, Masker kain ini akan diberikan kepada seluruh keluarga besar KPU Kota Batu tanpa terkecuali dan akan dihimbau kewajiban menggunakan masker saat bepergian atau saat keluar rumah. Secara tidak langsung masker pemberian KPU Jatim tersebut dapat menjadi kampanye KPU dalam melawan penyebaran Covid-19,” tutup Mardiono.(Mrl)

06 Apr

KPU LAWAN COVID-19 MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (05 April 2020) – Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi masalah bersama bagi bangsa Indonesia. “Solusi efektif hanya dua sampai saat ini, yaitu pertama Physical Distancing, #JanganSenggolan atau #JanganDeketan, apalagi #JanganPegangan, dan kedua, jaga dan tingkatkan imunitas tubuh,” tutur Anggota KPU RI Viryan.

Wabah ini menjadi berkembang dan menyebar karena banyak masyarakat yang belum mengerti, sedangkan yang sudah mengerti tidak menyadari kedisiplinan. Hal ini wajar mengingat untuk mengubah kebiasaan bukan perkara mudah, seperti saat memakai masker, tetapi maskernya malah diturunkan saat berbicara dan ini menjadi sia-sia.

“Masyarakat tentu memerlukan edukasi dan sosialisasi secara masif. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menunda tahapan Pilkada 2020 kini fokus turut serta sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19,” ujar Viryan yang saat ini memegang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari edukasi internal jajaran KPU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu tantangannya saat ini adalah wabah Covid-19 masih terus menyebar ke banyak masyarakat. Untuk itu, diperlukan penjelasan khusus dengan edukasi yang bisa dimengerti oleh semua kalangan, karena belum tentu slogan social distancing atau physical distancing bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Viryan melihat sebagian di antaranya bukan karena tidak disiplin, tetapi tidak mau hanya berada di rumah saja dengan alasan keharusan mencari nafkah bagi keluarganya. (Hupmas KPU)

Surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), selengkapnya KLIK DISINI