23 Nov

KANTOR KPU KOTA BATU KEMBALI LAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (23 November 2020) – Bau disinfektan yang khas samar-samar tercium di ruang kantor KPU Kota Batu. Ternyata, pagi ini dilakukan sterilisasi seluruh ruangan yang dilakukan oleh Samsul Arifin, Staf KPU Kota Batu. Penyemprotan cairan desinfektan di seluruh ruangan kantor dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona dan telah dilaksanakan secara rutin sejak merebaknya kasus virus corona di Indonesia.

Uke Wahyu Hidayati, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Batu mengatakan bahwa penyemprotan desinfektan ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka pencegahan meluasnya penularan virus corona serta memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai KPU Kota Batu agar tenang dalam bekerja, “Dan untuk menjaga kebersihan juga, karena kuman kan bukan hanya virus tapi bakteri yang bisa menyebabkan sakit,” ungkapnya.

Sterilisasi kantor merupakan salah satu protokol kesehatan yang dilakukan KPU Kota Batu selain cuci tangan sebelum memasuki area kantor, memakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman dan tidak memakai absen fingerprint. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat mengurangi resiko terpapar virus corona. (Nn)

20 Nov

TINGKATKAN SOSIALISASI JELANG HARI PENCOBLOSAN

Gianyar, kpu-kotabatu.go.id (20 November 2020) – Praktis tersisa 19 hari jelang pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember 2020. Makin dekatnya hari pencoblosan maka sosialisasi akan aturan dan kebutuhan pada hari pemilihan perlu untuk ditingkatkan, tidak hanya kepada peserta tapi juga kepada jajaran penyelenggara dan tentunya kepada masyarakat.

Hal tersebut dipesankan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Pelaksanaan Sosialisasi Menuju Hari Pemungutan Suara se-Provinsi Bali, Jumat (20/11/2020).

Dewa juga mengatakan alasan sosialisasi terus ditingkatkan mengingat banyak aturan yang baru yang perlu untuk dipahami semua pihak, terutama karena adanya pandemi Covid-19. “Perubahan akan aturan baru yang muncul dimasa pandemi bisa memunculkan kerumitan baru, jika tidak di komunikasikan dengan baik,” jelasnya

Dewa mengakui dengan adanya pandemi juga, tugas penyelenggara menjadi lebih berat. Namun dia menyemangati bahwa tantangan tersebut akan menjadi ringan apabila dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. “Kerja penyelenggara pemilu sekarang ini lebih rumit dibanding sebelumnya, sehingga harus dipastikan hingga jajaran paling bawah sudah bekerja berdasarkan aturan yang ada,” tambah Dewa.

Di tempat yang sama Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, sepakat bahwa sosialisasi harus terus ditingkatkan menuju hari pemungutan suara. Komunikasi juga perlu dibangun salah satunya dengan media masa, mengingat keberadaannya sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Terbaru adanya disinformasi dengan media massa membuat  KPU Bali sempat diberitakan tidak sesuai dengan fakta, terutama terkait petugas KPPS yang dinyatakan positif Covid-19. Nyatanya, petugas KPPS tersebut dinyatakan reaktif dalam rapid test, dan sudah menjalani isolasi mandiri.

“Berkaca dari kejadian ini, hubungan baik dengan media harus terjalin hingga kabupaten/kota dan penanganan akan berita hoaks harus cepat ditanggapi untuk mencegah blunder di masyarakat,” tambahnya. (hupmas kpu ri ajeng/foto: ajeng/ed diR)

19 Nov

SEMUA TPS GUNAKAN SIREKAP SEBAGAI ALAT BANTU DAN PUBLIKASI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (19 November 2020) – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tetap akan dipergunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai hasil kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Sirekap dapat digunakan sebagai alat bantu dan publikasi, namun bukan sebagai hasil resmi pemilihan yang juga telah disepakati tetap manual seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Selain dibangun di tempat yang mudah terjangkau, termasuk bagi penyandang disabilitas, TPS dibangun juga diutamakan lokasi yang terdapat jaringan internet untuk mendukung kelancaran penggunaan Sirekap secara online. Apabila tidak ada jaringan, Sirekap juga bisa offline, sehingga KPPS dapat mengirimkan ke server Sirekap dengan bergeser ke lokasi titik signal yang terdekat dengan TPS.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual Kesiapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Serentak 2020, Kamis (19/11/2020).
”Semua harus segera memetakan daerah-daerah yang tidak ada jaringan dan mencari titik-titik terdekat yang ada signal internet untuk mengirimkan ke server Sirekap. Ini penting, karena PPK dapat melaksanakan proses rekapitulasi, setelah semua formulir C Hasil KWK terkirim,” tutur Evi kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota peserta rakor.
Evi menambahkan, seluruh dokumen hasil pemungutan suara akan tertuang dalam satu formulir model C Hasil KWK yang menjadi sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses perbaikan formulir pada bagian perolehan suara yang difoto untuk Sirekap ini juga harus cermat, terutama saat menghapus dengan alat penghapus cair, agar tidak ada kesalahan pembacaan pada Sirekap. Terkait salinan, formulir tersebut juga disalin menjadi formulir C Hasil Salinan KWK berita acara dan sertifikat yang terdiri dari pencatatan administrasi dan data suara sah dan tidak sah.
”Mengingat bisnis proses Situng sebagai alat bantu dan publikasi telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Situng tidak dipergunakan lagi. Sirekap ini juga telah terintegrasi dengan info pilkada pada laman kpu.go.id, sehingga publikasinya juga secara langsung dapat diakses pada laman tersebut,” ujar Evi yang membidangi Divisi Teknis di KPU RI.
Evi juga menjelaskan, terkait ketentuan semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan lainnya masuk ke dalam kotak suara, ada satu formulir yaitu Formulir C Daftar Hadir Pemilih KWK berada di luar kotak suara. Terkait pelayanan pemilih yang positif Covid-19, dapat dilayani pada pukul 12.00–13.00 WIB oleh KPPS dengan pakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Satuan Tugas Covid-19 setempat. (hupmas kpu ri arf/foto: dosen/ed diR)
19 Nov

JAGA PARTISIPASI, PERHATIKAN SITUASI, KONDISI DAN REGULASI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (19 November 2020) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta jajarannya di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, (terutama yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020) untuk menjaga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, meskipun saat ini berada di tengah pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya, sehingga memerlukan perlakuan dan aturan khusus.
”Kita bukan hanya menjaga angkanya, tetapi juga partisipasi masyarakatnya agar tetap tinggi. Perhatikan dan pahami situasi, kondisi dan regulasi di tengah pandemi Covid-19. Ada aturan yang berbeda bagi peserta pemilihan dan masyarakat pemilih, sehingga kita harus hati-hati, tidak boleh salah langkah, tetap bersikap netral, adil dan setara kepada seluruh peserta pemilihan, tidak boleh ada kesan memihak salah satu pihak,” tutur Arief kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota peserta Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Partisipasi Masyarakat secara virtual, Kamis (19/11/2020).
Menurut Arief, menyesuaikan kondisi pandemi, maka saat ini tidak ada lagi metode sosialisasi dan kampanye dengan mengumpulkan orang banyak. Untuk itu butuh metode sosialisasi yang efektif dan tepat. Sosialisasi yang melibatkan sumber daya di luar KPU juga harus diperhatikan baik-baik pengaturan siapa saja pihak yang terlibat, hal ini untuk menghindari unsur tidak netral.
”Hati-hati dalam perekrutan, jika kita sekali salah maka ini bisa menjadi blunder besar. Jangan sampai karena kedekatan atau kenal baik sehingga menghilangkan rasio. Semua harus dicek apakah terafiliasi dengan salah satu pihak atau tidak. Ini pentingnya kita memahami regulasi dengan baik, karena jika kita menaati regulasi tersebut, maka hal itu yang akan menyelamatkan kita semua,” pesan Arief dalam pengarahannya.
Arief juga mengingatkan, pembuatan desain sosialisasi Pemilihan Serentak 2020 juga harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai menimbulkan kontroversi di masyarakat atau salah satu pihak. Salah satu contohnya kejadian pada Pemilu 2009 yang lalu, terdapat desain sosialisasi yang dicontohkan contreng di posisi tengah pada tiga pasangan calon (paslon), sehingga ada yang menafsirkan KPU mengarahkan pilihan pada posisi tengah atau nomor dua.
”Sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan namun menjadi kontroversi pada desain sosialisasi Pemilu 2009 tersebut berujung pelaporan dan sidang di Bawaslu dan DKPP. Untuk itu, semua kejadian yang pernah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar berhati-hati dan tidak terulang kembali,” pungkas Arief. (hupmas kpu ri arf/foto: dosen/ed diR)
19 Nov

WEBINAR NASIONAL TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL BAGI ASN DI LINGKUNGAN KPU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (19 November 2020) – KPU Kota Batu menjadi peserta Webinar Nasional Transformasi Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Bagi ASN Di Lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Utara pada hari Kamis 19 November 2020 dengan dua narasumber utama Deti Kurniawati Anggota KPU DKI Jakarta dan Lucky Fimandi Majanto Kepala Biro SDM KPU RI.

Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Penyetaraan menuju jabatan fungsional ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Karena masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip dari okefinance.

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggara Pemilihan Umum ditetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), sistem kepegawaian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar, salah satunya adalah penyelengaraan manajemen kepegawaian didasarkan pada sistem merit. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan UU-ASN tersebut yang menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit.

Jabatan Fungsional sangat dibutuhkan dalam pengembangan karir, peningkatan profesional sehinga terpenuhi kualitas SDM yang dinamis, profesional, efektif dan efisien dalam pekerjaannya. Keunggulan Jabatan Fungsional adalah kesempatan memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat/ bisa 2 tahun yang biasanya 4 tahun, tunjangan jabatan lebih besar dibandingkan jabatan pelaksana, peluang untuk mengembangan gagasan/ide kreatif lebih luas, dan tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pengangkatan jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS. Selain itu untuk mencapai tujuan pembangunan, dibutuhkan adanya pengangkatan pejabat fungsional yang perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintah yang “lebih sederhana struktur, namun kaya fungsi”. (ari)

18 Nov

MEMBANGUN STRATEGI SOSIALISASI KPU KOTA BATU MENGUNJUNGI STUDIO PODCAST TETANGGA

Batu, kpu-kotabatu.go.id (18 November 2020), KPU Kota Batu mengunjugi studio podcast KPU Kota Malang dalam rangka upaya membangun kreatifitas baru dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ditengah pandemi covid-19 yang masih melanda dunia. Kunjungan kami kemari ingin mengetahui bagaimana cara KPU Kota Malang dalam mengembangkan kegiatan sosialisasi melalui media podcast,” jelas Ariansyah. KPU Kota Batu saat ini juga tengah menyusun dan mengembangkan konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih secara digital melalui podcast.

“Dengan adanya adaptasi di kehidupan new normal serta mematuhi protokol kesehatan, studio podcast KPU Kota Malang menjadi salah satu sarana alternatif media untuk bersosialisasi,” lanjut Edy Wuryanto Kepala Subbagian Teknis KPU Kota Malang. Studio Podcast KPU Kota Malang memanfaatkan salah satu ruangan kantor yang dulu rutin dipakai sebagai ruang rapat kecil atau internal. “Peralatan podcast yang telah tersedia di studio KPU Kota Malang terdiri dari mikrofon, seperangkat kamera, tripod, seperangkat alat perekam, laptop, serta headset,” terang staf Teknis dan Hupmas yang ikut mendampingi Jawad Bahonar.

Sementara itu diskusi Komisioner KPU Kota Malang Deny Rachmat Bachtiar dan Marlina Komisioner KPU Kota Batu menyimpulkan bahwa di masa tatanan normal baru (new normal) Tahun 2020 ini KPU (penyelenggara pemilu) berupaya untuk dapat menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu kepada masyarakat. “Salah satu inovasi alternatif yang ditempuh adalah pembuatan Studio Podcast”. Dengan candaan dalam diskusi yang santai Marlina “Kami KPU Kota Batu akan juga mewujudkan seperti apa yang di bangun di KPU Kota Malang” (ari)

11 Nov

KPU KABUPATEN MAGETAN KUNJUNGI RPP NASIONAL JATIM PARK 1

Batu, kpu-kotabatu.go.id (11 November 2020) – KPU Kota Batu mengajak rombongan dari KPU Kabupaten Magetan yang sedang melakukan study banding ke KPU Kota Batu, untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional yang berada di Wahana Wisata Jatim Park 1 Kota Batu.

Sebelum mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional, komisioner KPU Kabupaten Magetan beserta jajarannya yang berjumlah 8 orang tersebut terlebih dahulu melakukan audensi untuk mengetahui proses pembentukan Zona Demokrasi dan Pemilu atau yang lebih dikenal dengan Rumah Pintar Pemilu Nasional.

Dengan didampingi Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih, Marlina beserta Divisi Hukum, Tommi Rusy Diantoro, rombongan KPU Kabupaten Magetan dijelaskan secara seksama bagaimana proses terbentuknya RPP Nasional dari awal sampai diresmikan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman pada bulan Januari lalu. (pdp)