10 Sep

PERSIAPKAN PILWALI SEJAK AWAL, KPU KOTA BATU BAHAS RKB

Batu, kpu-kotabatu.go.id (09 September 2020) ­– Hari Rabu (09/09) KPU Kota Batu melaksanakan rapat penyusunan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) persiapan rencana Pilwali Kota Batu di Aula KPU Kota Batu. Rapat ini digelar setelah KPU Kota Batu melakukan audiensi bersama dengan Walikota Batu dan Komisi A DPRD Kota Batu. Rapat ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Batu, seluruh Komisioner KPU Kota Batu, Sekretaris dan Para Kasubbag.

Masing-masing Komisioner bersama dengan Kasubbagnya menyampaikan secara bergantian anggaran yang dibutuhkan serta item kegiatan yang akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih yang mungkin terjadi antar divisi. Mengawali rapat kali ini Mardiono menjelaskan pentingnya rapat penyusunan RKB bersama-sama dengan Komisioner dan para Kasubbag, “Setelah sebelumnya RKB sudah dibahas di masing-masing bidang, maka rapat kali ini saya kira penting karena menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar menyusun postur anggaran yang proporsional,” tutur Mardiono.

Penyusunan RKB yang saat ini dilakukan oleh KPU Kota Batu mengacu pada Keputusan KPU RI No. 388 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan KPU RI No. 388 ini harus benar-benar dipahami dengan baik sebab dalam penyusunan RKB haruslah proporsional, yang artinya anggaran yang dirancang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah namun harus tetap mencukupi serta sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, tambah Mardiono.

Mardiono, Ketua KPU Kota Batu

Selain itu Mardiono juga menegaskan ketelitian dalam menyusun RKB sebab akan berhubungan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus dipertanggungjawabkan setelah pelaksanaan Pilkada nantinya. “Jangan bangga ketika nanti total yang diperoleh tinggi, karena anggaran yang kita rancang akan dipertanggungjawabkan  nanti. Maka dari itu asas pemilu yaitu profesional dan proporsional harus tetap kita kedepankan,” kata Mardiono.

Perkembangan dan persoalan-persoalan baru yang terjadi saat ini terutama Covid-19 juga tidak luput menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKB. Covid-19 sedikit banyak mempengaruhi anggaran mulai dari metode sosialisasi yang akan digunakan oleh KPU hingga penyediaan alat-alat kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan juga memakan anggaran yang tidak sedikit. Mardiono mengajak kepada seluruh Komisioner dan para Kasubbag untuk terus update dan belajar dari penyelenggaraan Pilkada kota-kota lain yang sedang melaksanakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 nanti. (fal)

10 Sep

SIREKAP, TITIK AWAL PERUBAHAN MANUAL KE DIGITAL

Bandung, kpu-kotabatu.go.id (10 September 2020) – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi titik awal proses perubahan penyelenggaraan pemilu, dari manual ke digital, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta ke depan pemilu dan demokrasi di Indonesia bisa semakin baik. Saat ini hasil resmi pemilu masih dilakukan manual, termasuk proses rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Melalui Sirekap, proses waktu panjang tersebut dapat dipangkas, biaya bisa lebih murah, apabila ada konflik tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, serta pemilu menjadi lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka pelaksanaan uji coba Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2020, Rabu (9/9/2020) di Sarana Olahraga (SOR) Volly Indoor Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan KPU RI dengan melibatkan secara langsung para petugas badan adhoc di wilayah setempat.

“Jika Sirekap ini nantinya bisa ditetapkan sebagai sumber penetapan hasil resmi, maka ini menjadi perubahan luar biasa dalam sejarah pemilu dan pemilihan di Indonesia. KPU sering dikritik dengan kerja KPPS yang over time, karena selain menyelenggarakan pemungutan suara di TPS, KPPS juga harus membuat salinan berita acara yang banyak untuk para peserta pemilu. Melalui Sirekap, tidak perlu kerja over time lagi, karena capturing dari petugas KPPS tersebut juga bisa menjadi salinan hasil pemilu di tingkat TPS,” papar Arief kepada seluruh peserta uji coba.

Penggunaan teknologi informasi menjadi semangat KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan. Transparansi ini dapat menjaga kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, karena publik dapat mudah mengakses seluruh tahapan melalui teknologi informasi. Bahkan, jika dulu hanya bisa diakses melalui laman KPU, maka sekarang sudah tersedia melalui aplikasi mobile, sehingga memudahkan publik khususnya generasi milenial untuk aktif mengikuti tahapan pemilu dan pemilihan.

“Sirekap ini punya cita-cita besar untuk dapat dilaksanakan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, namun saat ini ada momentum di Pemilihan Serentak 2020. KPU berharap Sirekap ini bisa tercantum detail dalam UU, sehingga butuh dukungan pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU. Kenapa baru Sirekap, kenapa tidak dari mencoblos, hal tersebut karena KPU melihat transparansi itu mulai dari TPS. Bukan mesin yang dipercaya, tetapi masing-masing pemilih langsung dan semua dapat menyaksikan hasil penghitungannya di TPS. Proses ini yang dianggap paling transparan, setelah itu baru direkap melalui Sirekap,” jelas Arief yang hadir bersama jajaran pimpinan KPU RI lainnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok selaku tuan rumah uji coba Sirekap mengingatkan para peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Pihaknya menurut dia juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan 2020 yang aman dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. (hupmas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR)

10 Sep

PAHAMI PKPU, TAATI PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (10 September 2020) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman hadir pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang digelar Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Rabu (9/9/2020).

Selain Arief, rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD ini juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala BNPB Doni Monardo. Sementara mengikuti melalui sambungan daring para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkompimda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakorsus menindaklanjuti banyaknya pelanggaran penerapan protokol Covid-19 khususnya pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon 4-6 September 2020 lalu. Dan menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU), (khususnya tiga PKPU) terkait tahapan, pencalonan dan situasi bencana nonalam. “Mudah-mudahan PKPU Sama-sama bisa kita pahami dan terapkan implementasinya di pelaksanaan Pemilihan 2020,” ujar Arief sesudah memaparkan sejumlah hal yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2020.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga menekankan pentingnya bagi sejumlah pihak untuk menaati protokol kesehatan Covid-19. Khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang pada 4-6 September lalu banyak diwarnai pelanggaran. Dia pun ingin agar hal tersebut tidak terulang dan melalui rakorsus dapat menyosialisasikan lebih jauh ke daerah. “Tadi kita sudah mendengar daerah rawan dari sudut keamanan maupun rawan dari Covid-19. Rawan keamanan dari Kapolri (Jenderal Idham Aziz) dan Covid-19 dari pak (Letjen) Doni Monardo (Kepala BNPB). Dan kesimpulannya memang harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam menjaga disiplin ini dengan juga menjatuhkan sanksi yang tegas,” kata Mahfud MD usai Rakortas yang diakhiri konferensi pers.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan, bahwa yang bisa menyelamatkan dan mengendalikan Covid-19 adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. “Itu kuncinya,” tambah Mahfud.

Mendagri Tito Karnavian sepakat pentingnya sosialisasi yang masif hingga tingkat daerah kepada partai politik maupun calon yang bertanding atas PKPU yang mengatur tentang protokol Covid-19 dipelaksanaan Pemilihan 2020. Terlebih menurut dia PKPU yang saat ini bernomor 10 Tahun 2020 itu baru saja diundangkan kembali pada 1 September 2020. “Maka perlu dilakukan sosialisasi masif baik melalui jalur non media artinya langsung, kedua melalui jalur media,” ucap Tito.

Dia pun berharap usai mengikuti rakorsus, para Forkopimda segera menindaklanjuti kembali dengan mengundang stakeholder agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. “Untuk itu kami sampaikan kepada stakeholder didaerah agar KPU Bawaslu sesegera mungkin mengundang parpol dan kontestan yang sudah mendaftar dan mereka dsampaikan sambil juga dihadiri para Forkopimda, kepala daerah yang tidak bertanding kemudian dihadiri oleh Satpol PP dan Kasetbang Linmas.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo pada kesempatan itu menyampaikan daerah-daerah penyelenggara Pemilihan 2020 dengan risiko Covid-19. Disebutkan dari 309 kab/kota penyelenggara pemilihan (9 provinsi, 261 kab/kota) 45 kab/kota di antaranya berstatus beresiko tinggi (zona merah) 152 kab/kota sedang (orange), 72 kab/kota beresiko rendah (kuning) dan 26 kab/kota tidak ada kasus baru selama satu bulan, tidak ada kasus positif, yang sembuh 100 persen dan yang wafat tidak ada. “Dan 14 kab/kota tersisa yang tidak ada sama sekali,” ucap Doni.

Meski demikian data ini bisa saja berubah seandainya para pihak bisa bersama-sama mencegah penularan. ”Sangat mungkin status zona bisa berubah dari tinggi ke sedang,” lanjut Doni.

Sementara itu Ketua Bawaslu Abhan menjawab pertanyaan terkait sanksi yang bisa diberikan kepada bakal pasangan calon yang melanggara protokol Covid-19. Dia menyebut bahwa lembaganya tunduk pada aturan perundangan, dan mengikuti apabila ada aturan yang mengatur sanksi tersebut. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

08 Sep

KETUA KPU KOTA BATU : CERMATI JALANNYA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 09 DESEMBER 2020

Batu, kpu-kotabatu.go.id (07 September 2020) ­– KPU Kota Batu melaksanakan apel rutin pagi tepat pukul 08.00 WIB dengan diikuti oleh seluruh pegawai. Pada apel rutin kali ini, Mardiono selaku Ketua KPU Kota Batu bertindak sebagai pembina apel. Mengawali arahannya, Mardiono kembali mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan. “Status covid-19 masih belum dicabut oleh pemerintah, kita harus tetap berhati-hati karena musuh kita saat ini tidak kasat mata.” jelas Mardiono.

Melanjutkan arahannya, Mardiono menyampaikan informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh jajaran di KPU Kota Batu. Terkait isu revisi Undang-Undang Pilkada yang akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada daerah Kota Batu pada tahun 2022. Saat ini KPU Kota Batu telah melakukan audiensi dengan maksud menyampaikan informasi yang beredar saat  ini dengan Walikota dan melakukan audiensi pada hari Kamis (03/09) dengan Komisi A DPRD Kota Batu. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi KPU Kota Batu jika Pilkada Kota Batu akan dilaksanakan tahun 2022, hal ini dikarenakan berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilakukan oleh KPU Kota Batu pada tahun 2021.

“Teman-teman, kita harus saling membantu terutama dengan Kasubbag nya masing-masing soal penyusunan RKB untuk keperluan Pilkada 2022.” ajak Mardiono. Terlebih dengan kondisi pandemi saat ini, akan banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan yang belum ada sebelumnya terutama soal protokol kesehatan yang harus diperhatikan dengan baik. Mengakhiri amanatnya, Mardiono mengingatkan kepada seluruh komisioner dan pegawai di KPU Kota Batu untuk mencermati jalannya pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember nanti di kota-kota lain sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi bagi pelaksanaan Pilkada 2022 di Kota Batu nantinya agar berjalan lebih baik.(fal)

04 Sep

AUDENSI KPU KOTA BATU DAN BAWASLU KOTA BATU DENGAN KOMISI A DPRD KOTA BATU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (03 September 2020) ­– KPU Kota Batu beserta Bawaslu Kota Batu menghadiri undangan audiensi bersama dengan Komisi A DPRD Kota Batu pada Kamis (03/09) bertempat di Kantor DPRD Kota Batu, Jl. Hasanudin, Junrejo. Audiensi ini membahas terkait Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu berkaitan dengan isu revisi Undang-Undang Pilkada saat ini.

Hadir dalam audiensi kali ini seluruh Komisioner KPU Kota Batu, Sekretaris dan Kasubbag Program dan Data KPU Kota Batu, sedangkan pihak Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman, ST, Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos dan Supriyanto, S.Pd dan Komisi A DPRD Kota Batu yang dihadiri oleh Hj. Dewi Kartika, S.T yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat dan beberapa anggota dewan Komisi A lainnya yaitu H. Rudi, Jatmiko, Agung Sugiyono, Bambang Sumarto, Nurudin Muhammad Hanifah dan Amirah Ghaida Dayanara.

Mengawali audiensi kali ini, Ketua KPU Kota Batu Mardiono menyampaikan persoalan yang seringkali dihadapi oleh penyelenggara  pemilu baik KPU maupun Bawaslu yakni perubahan Undang-Undang Pilkada yang cepat sekali mengalami perubahan, sehingga berdampak pada kinerja KPU maupun Bawaslu yang harus terus melakukan penyesuaian, termasuk saat ini beredarnya isu revisi UU Pilkada. Adapun maksud dari audiensi ini sebagai langkah antisipasi terkait anggaran Pilwali  yang dibutuhkan oleh KPU Kota Batu dan Bawaslu Kota Batu jika Komisi II DPR-RI mengesahkan revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, karena tahapan Pilwali setidaknya harus dimulai diawal tahun 2021.

Selanjutnya Mardiono menyampaikan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilwali tahun 2022 berdasarkan hasil perbandingan Pilwali Kota Batu Tahun 2017 dan Pilwali Kota Pasuruan Tahun 2020. Tidak lupa Mardiono juga menyampaikan terkait alokasi anggaran dalam situasi pandemi saat ini, terutama untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), masker maupun alat pelindung kesehatan lainnya. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) sementara KPU Kota Batu, jumlah anggaran yang dibutuhkan yakni sebesar 24 Milyar, sudah termasuk dengan biaya penyediaan protokol kesehatan selama Covid-19.

Mardiono berharap melalui audiensi ini, anggota dewan dapat memberikan informasi lebih lanjut dan akurat terkait isu revisi UU Pilkada yang sedang dibahas di Komisi II DPR-RI. Selain itu terkait anggaran kebutuhan untuk Pilwali Kota Batu Tahun 2022, KPU Kota Batu beserta Bawaslu Kota Batu berharap anggota dewan dapat membantu menyampaikan kebutuhan anggaran pada saat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada 19-23 September 2020 nanti oleh DPRD Kota Batu, maupun dalam pembahasan anggaran oleh Tim Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Batu.

Disamping membahas isu revisi UU Pilkada, KPU Kota Batu dan Bawaslu juga menginformasikan kepada anggota dewan terkait apa saja kegiatan yang sedang dilakukan saat ini, serta menyampaikan persoalan kebutuhan Hibah Tanah bagi KPU Kota Batu dan Bawaslu Kota Batu sebagai wujud lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

02 Sep

SHARING PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN KPU PERSIAPAN RENCANA PERHELATAN PILWALI KOTA BATU DI TAHUN 2022

Batu, kpu-kotabatu.go.id (1 September 2020) ¬– KPU Kota Batu menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu di ruang rapatnya. Pelaksanaan kegiatan rapat tersebut juga diikuti dan dihadiri oleh tim dari kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Batu. Acara tersebut dalam rangka pembahasan kesiapan Bawaslu Kota Batu dalam rencana pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Batu pada Tahun 2022.

KPU Kota Batu dalam hal ini dihadiri oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Thomy Rusy Diantoro serta Ketua KPU Kota Batu Mardiono. Dalam rapat tersebut pihak Bawaslu meminta pendapat dan masukan terkait penyusunan anggaran yang sementara ini disusun oleh Bawaslu Kota Batu dalam melaksanakan tahapan pemilihan walikota batu untuk tahun 2022 nanti.

Dijelaskan oleh divisi hukum dan pengawasan sementara ini draf yang kami susun terkait rencana jumlah penyelenggara untuk tingkat KPPS adalah 450 TPS tersebar di 24 Desa/kelurahan dan 3 Kecamatan yang akan melayani pemililih menggunakan hak pilihnya. Rasio jumlah TPS tersebut mengacu pada nilai perkembangan dan updating data pemilih yang rutin dilaksanakan oleh KPU Kota Batu. Asumsi tersebut berdasarkan kajian terhadap estimasi jumlah pemilih dan jumlah TPS dengan kenaikan laju pertumbuhan penduduk 2%/ tahun. KPU Kota Batu memprediksi kenaikan jumlah pemilih pada tahun 2022 nanti akan diperkirakan lebih kurang 170.500 pemilih dan diupayakan tersebar di 450 TPS yang direncanakan oleh KPU Kota Batu. (ari)

31 Agu

KPU KOTA BATU HADIRI RAKOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK RI

Batu, kpu-kpukotabatu.go.id (28 Agustus 2020) – Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) bersama Kasubbag Program dan Data (Irfan Darmawan) menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP BPK RI tahun 2019. Guna melakukan koordinasi dan rencana sanggah serta persiapan verifikasi bukti pertanggungjawaban oleh Inspektorat KPU RI.

Acara yang dihadiri oleh Plt. Sekretaris KPU Jawa Timur, Suharto (Totok), Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Timur (Yulyani Dewi), Kasubbag Program dan Data KPU Provinsi Jawa Timur (Nurita Paramita) serta Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini dilaksanakan di Aula kantor KPU Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis 1-3 Surabaya (27/08).

Pertemuan ini sebagai tindaklanjut terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, dan telah dilakukannya Pemetaan Tindak Lanjut atas LHP BPK TA 2019 oleh KPU Provinsi Jawa Timur. (pdp)