14 Okt

OPERATOR SIMAK BMN DAN SAIBA ADALAH PENJAGA AKUNTABILITAS KPU

Bangkalan, kpu-kotabatu.go.id (14 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu hadir dalam agenda Rapat Rekonsiliasi Wilayah Operator SIMAK BMN dan SAIBA Triwulan III yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur, Kamis-Jum’at (10-11/10/2019) di Kantor KPU Bangkalan. Dimas Brahmadi dan Eko Iswahyudi hadir mewakili KPU Kota Batu.

Sekretaris KPU Jatim (Muhammad Eberta Kawima) dalam sambutan pembukanya memaparkan operator SIMAK BMN dan SAIBA di satker KPU memiliki peran strategis. Menurutnya, keberadaan mereka penting guna menjaga arus penggunaan keuangan dan aset lembaga.

“Operator SIMAK-BMN dan operator SAIBA adalah orang yang sangat penting posisinya. Mereka melaksanakan rekonsiliasi untuk menyamakan angka, melakukan pendataan, melakukan input data terkait dengan keuangan, terkait dengan neraca, akuntansi, persediaan, barang milik negara, semuanya harus diinput atau direkonsiliasikan secara bersama-sama. Ini merupakan salah satu upaya KPU untuk mewujudkan akuntabilitas,” terangnya.

Ia juga menegaskan jika semua operator di masing-masing KPU kabupaten/kota harus fokus dan segera menyelesaikan pelaporan agar hasil yang diperoleh KPU Jatim bisa maksimal.

“Silahkan waktu dua hari ini betul-betul konsen, jangan sampai ada angka yang tidak sama, baik di tingkat wilayah maupun satker. Silahkan kroscek, melakukan rekonsiliasi bersama supaya hasilnya lebih baik. Saya minta tolong Jawa Timur harus baik dan selesai, supaya sampai pusat hasilnya baik dan tidak ada selisih antara SIMAK dan SAIBA-nya,” tegasnya. (ats/pdp)

14 Okt

TAK SEKADAR KEPATUHAN, PELAPORAN DANA KAMPANYE HARUS BERORIENTASI KEBENARAN

Manado, kpu-kotabatu.go.id (14 Oktober 2019) – Pelaporan dana kampanye oleh partai politik ke depan harus memiliki orientasi yang berbeda, dari sekadar kepatuhan pelaporan menjadi kebenaran isi pelaporan, baik aspek sumber pendanaan, nominal, maupun penggunaannya. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU RI (Pramono Ubaid Tanthowi) dalam kegiatan Evaluasi Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan KPU RI di Manado, 9-10 Oktober 2019.

“Menurut saya, dalam benerapa aspek kita sudah bisa lebih progresif dibanding Undang-Undangnya misalnya soal napi koruptor, soal LHKPN juga kita lebih maju, mungkin sudah harus jadi diskusi apakah soal laporan dana kampanye itu kita bisa masuk kepada kebenarannya jadi bukan hanya kepatuhannya. hal seperti ini harus kita pikirkan untuk membuat pemilu kita lebih berkualitas lagi,” terang Pramono.

Kegiatan evaluasi dana kampanye yang diikuti oleh Divisi Hukum 34 KPU provinsi ini menurut Komisioner KPU RI (Hasyim Asy’ari) perlu dilakukan guna menyongsong Pilkada Serentak 2020. “Laporan dana kampanye dan audit dana kampenye dievaluasi dan bagaimana kita menyongsong untuk pemilihan 2020 soalnya dari segi peserta kemiripannya pasangan calon, paling penting adalah karena di internal kita sudah menggunakan Sistem dana Kampanye (Sidakam) sejak awal akan diimprovinasi untuk pemilihan 2020,” ungkapnya.

Berkaitan dengan dana kampanye sendiri telah diatur dengan tegas dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Setidaknya ada tiga laporan dana kampanye yang wajib dipatuhi peserta pemilu, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). (ats/pdp)

11 Okt

KONSTELASI POLITIK BERJALAN DINAMIS, KOMISIONER KPU HARUS BIJAK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (11 Oktober 2019) – Akhir-akhir ini konstelasi politik di Indonesia sedang menghangat. Beberapa isu krusial seperti revisi KUHP, UU KPK, konflik Wamena, kebakaran hutan, hingga masalah keamanan pejabat negara menjadi perhatian masyarakat luas. Kondisi yang demikian berdampak pada adanya fragmentasi sikap di tengah masyarakat. Pada saat bersamaan peredaran berita bohong (hoaks) juga masih terjadi cukup masif.

Menghadapi kondisi tersebut KPU Provinsi Jawa Timur melalui Komisioner Divisi Sosdiklih dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro) bersikap tegas. Ia berpesan kepada seluruh komisioner KPU kabupaten/kota di Jawa Timur agar menjaga sikap dengan bijaksana. Salah satunya, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus menahan diri dalam bermedia sosial.

“Menyikapi konstelasi politik di Indonesia hari ini saya berharap teman-teman harus bisa menahan diri dalam berkomentar (juga membuat status) di media sosial, terutama dalam menanggapi isu-isu politik. Hal itu (tidak menahan diri) akan kontra produktif dengan posisi sebagai komisioner KPU, karena akan ada anggapan keberpihakan,” jelas Gogot pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Hotel Purnama, Kota Batu, Rabu (9/10/2019).

Selain Gogot, Komisioner Divisi SDM dan Litbang (Rochani) juga turut menyampaikan pesan penting. Ia mengajak KPU di daerah agar segera mengarsip dan mengamankan data dan dokumen-dokumen penting Pemilu 2019. Menurutnya, semakin segera langkah penyelamatan data akan berdampak baik, sebelum hilang atau ada pihak yang sengaja menghilangkan.

Ia melanjutkan, hal lain yang tak kalah penting ialah menjaga komunikasi, baik dengan internal penyelenggara maupun eksternal kelembagaan. Alasan utama yang mendasarinya, lanjut Rochani, ialah karena KPU membutuhkan keterlibatan dan dukungan banyak elemen untuk mendukung kesuksesan dalam tugas.

“Mari jaga komunikasi kita, baik di internal maupun komunikasi kelembagaan. Komunikasi eksternal dengan tetap menjaga jarak dan tidak bersifat kompromis. Kita membutuhkan kerja sama dengan pihak eksternal. Teman-teman harus mampu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara sehat,” tegasnya.

Terakhir, Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik (Miftahur Rozaq) melaporkan bahwa saat ini sudah ada 19 KPU kabupaten/kota yang telah menandatangani NPHD, namun masih menyisakan 3 daerah yang belum tuntas, yakni KPU Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik. Ia berharap ketiga daerah tersebut dapat menuntaskannya sebelum deadline yang diberikan oleh Kemendagri, yakni 14 Oktober 2019. (ats/pdp)

11 Okt

CHOIRUL ANAM : KPU DAERAH HARUS SIAP PENERAPAN E-REKAPITULASI

Batu, kpu-kotabatu.go.id (10 Oktober 2019) – Menjelang momen Pilkada Serentak tahun 2020 KPU Provinsi Jawa Timur berharap KPU di daerah dapat mempersiapkannya dengan baik. Hal yang harus diperhatikan ialah kemungkinan pengaplikasian e-rekapitulasi atau rekapitulasi secara elektronik. Pesan tersebut disampaikan Ketua KPU Jawa Timur (Choirul Anam) dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Rabu-Kamis (9-10/10/2019) di Hotel Purnama, Kota Batu.

Anam menuturkan kemungkinan penggunaan e-rekap dalam Pilkada 2020. Hal ini mengharuskan KPU di tingkat kabupaten/kota harus mempersiapkan diri dengan baik, terutama kesiapan SDM pelaksana. Ia juga menyebutkan secara teknis pelaksanaan rekap elektronik sejatinya lebih mudah.

“Jika e-rekap jadi diterapkan di Pilkada 2020, mungkin ia di bawah tanggung jawab Divisi Datin (Data Informasi). Konsep besarnya, di PPK tidak ada rekap. Data yang digunakan ialah yang tertulis di plano. Salah satu nomor hp petugas KPPS di-register dan didaftarkan ke server. Nah, nanti plano (di TPS) dipotret, lalu dikirim ke server sehingga KPU dan peserta pemilu bisa mengakses (melihatnya),” jelas Anam.

Penerapan e-rekap, lanjutnya, lebih simpel dan tentunya lebih efisien. Selain efisiensi, adanya e-rekap akan membuat pertanggungjawab menjadi semakin akuntabel karena prosesnya disertai bukti foto plano yang berisi data hasil pemilihan. Menurutnya, e-rekap lebih menguntungkan daripada memilih penggunaan e-voting.

“Mengapa kita lebih memilih menggunakan e-rekap dibandingkan e-voting? Kalau e-voting kita perlu investasi alat, seperti komputer yang jelas anggarannya sangat besar. Nah, e-rekap tidak perlu itu, cukup menggunakan HP (android) sudah bisa. Dilihat dari segi biaya lebih ekonomis,” terangnya.
(ats/pdp)

11 Okt

KPU JATIM INGATKAN KESIAPAN SEKRETARIAT HADAPI AUDIT BPK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (11 Oktober 2019) – Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam) mengingatkan kepada sekretariat KPU di daerah dalam menghadapi jadwal audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur. Kesiapan yang dilakukan akan mendukung proses audit secara maksimal. Adapun hal yang akan diaudit ialah pengadaan logistik dan data pemilih. Pesan tersebut disampaikan oleh Anam dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Rabu-Kamis (9/10/2019).

Anam mengatakan jika dalam waktu dekat BPK perwakilan Jawa Timur akan melaksanakan proses audit kepada sekretariat KPU di 12 kabupaten/kota. Selain kesiapan sekretariat, ia juga berpesan kepada komisioner agar mengawal proses tersebut. Menurutnya, komisioner sebagai pimpinan KPU merupakan orang yang mengetahui tentang pengambilan dan pelaksanaan kebijakan lembaga.

“Kami berpesan agar komisioner mengawal proses pelaksanaan audit, karena audit ini akan berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Misalnya, pleno perlu dilakukan berkali-kali, namun ini tidak bisa dipahami oleh tim audit karena mereka hanya mengacu pada undang-undang. Oleh karena itu komisioner harus siap mendampingi, kami khawatir nanti teman-teman sekretariat belum memahami,” terangnya.

Anam melanjutkan bahwa audit yang akan dilakukan ini menjadi awalan bagi BPK sebelum proses audit aspek lain dalam kelembagaan KPU. “Audit kinerja ini akan menjadi pintu masuk bagi BPK untuk melakukan audit-audit selanjutnya,” tandasnya.
(ats/pdp)

10 Okt

GELAR RAKOR PEMUKTAHIRAN DATA, KPU JATIM HARAP DPT SEMAKIN VALID

Batu, kpu-kotabatu.go.id (10 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Rabu-Kamis (9-10/10/2019) di Hotel Purnama, Kota Batu. Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ucapan selamat datang dari Ketua KPU Kota Batu (Mardiono). Secara resmi kegiatan rakor dibuka oleh Ketua KPU Jawa Timur (Choirul Anam).

Anam dalam sambutan pembuka menerangkan maksud diselenggarakannya kegiatan rakor ialah agar ke depan KPU bisa memperoleh data pemilih yang akurat, akuntabel, dan komprehensif. Menurutnya, proses pemutakhiran ini harus benar-benar dilakukan dengan serius dan tentunya perlu waktu panjang. “Pemutakhiran daftar pemilih berkelenjutan prosesnya panjang, kami berharap data pemilih bisa lebih bagus. Misalnya, dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) kemarin kita membuang banyak data sampah. Oleh karena itu ke depan hal ini harus kita tingkatkan,” terangnya.

Ia mencontohkan bahwa Kota Batu menjadi salah satu daerah yang dapat melakukan proses pendataan pemilih secara baik. Hal itu, lanjutnya, disebabkan oleh dua faktor utama yang menguntungkan, yakni kondisi ekonomi dan geografis.

“Di Kota Batu proses pendataan pemilih (berlangsung) bagus. Hal tersebut karena Kota Batu diuntungkan dengan masyarakat yang jarang merantau ke luar kota karena kondisi perekonomian di sini baik. Selain itu luas wilayah di Kota Batu juga mendukung karena mudah dijangkau,” jelasnya.

Terakhir, Anam menegaskan jika proses atau tahapan pendataan pemilih biasanya tidak terlalu menarik bagi masyarakat maupun peserta pemilu/pilkada. Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan DPT bisa dijadikan bahan gugatan pascapemilu. “Pendataan pemilih tidak seheboh proses pencalonan, namun data pemilih akan selalu menjadi bahan bagi peserta pemilu utuk melakukan gugatan,” tandasnya. (ats/pdp)

08 Okt

GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN PKPU PILKADA, KPU DIINGATKAN URGENSI SIPOL

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (8 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Ada dua draft PKPU yang diuji-publikkan, yakni PKPU Pencalonan dan Pembentukan Badan Ad Hoc Tata Kerja Panita PPK, PPS, dan KPPS.

Anggota KPU RI (Evi Novida Ginting Manik) menjelaskan uji publik atas draft PKPU Pencalonann adalah untuk menyempurnakan PKPU sebelumnya, yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2017. Hal ini sebagai langkah penyempurnaan terkait mekanisme yang harus diikuti oleh partai politik. Sedangkan, Ilham Saputra menjelaskan bahwa di dalam draft PKPU juga diatur tentang pembatasan umur bagi penyelenggara di tingkat badan ad hoc, yakni maksimal 60 tahun.

Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang hadir dalam agenda tersebut menerangkan tentang perlunya perhatian lebih terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Pilkada 2020. Selain sebagai rujukan KPU untuk mengetahui kejelasan status dan kepengurusan partai politik di daerah, sebutnya, Sipol juga berguna untuk keterbukaan informasi parpol kepada masyarakat.

“Apakah KPU sudah memikirkan untuk membuat aturan bahwa sejak awal, menjelang proses pencalonan, partai politik diberi durasi untuk menyampaikan nama-nama kepengurusan yang memang diakui DPP (Dewan Pimpinan Pusat)? Ini kepentingan publik juga untuk mengetahui kepemimpinan partai di daerah siapa saja orangnya. Di Sipol kan ada data ketua dan sekretaris partai di masing-masing daerah. Tapi pascapemilu, tidak ter-update. Jadi, agar ada konsistensi yang baik,” ujar Titi.

Merespon usulan ini, Evi Novida Ginting menegaskan jika KPU tengah berupaya mengintegrasikan Sipol dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bahkan, sebutnya, lembaganya telah mengusulkan agar Sipol diakui dalam RUU Pilkada.

“Kami sudah minta Komisi II (DPR RI) agar revisi UU ke depan, Sipol dimasukkan ke UU agar tidak terjadi lagi masalah verifikasi parpol di mana Sipol tidak diakui. Jadi, ke depan ada proses updating kepengurusan parpol melalui Sipol, sehingga publik bisa mengakses perkembangan kepengurusan dan keanggotaan partai. Ini akan memudahkan partai juga dalam mempersiakan diri di Pemilu 2024,” tandasnya. (ats/pdp)