05 Apr

LAWAN COVID-19, KOMISI PEMILIHAN UMUM PASTIKAN PENUNDAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020

Batu, kpu-kotabatu.go.id (05 April 2020) – Pandemik Corona tengah menjadi fokus seluruh masyarakat serta lembaga-lembaga negara di seluruh Indonesia tidak terkecuali Komisi Pemilihan Umum. Hal ini ditunjukkan secara serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI pada Senin 30 Maret lalu.

Pernyataan pemerintah tentang status tanggap darurat bencana Non-alam (Covid-19) secara nasional hingga 29 Mei 2020 menjadi dasar pertimbangan penundaan Pemilihan 2020. Selain itu penyebaran Covid-19 cenderung meluas dan massif hampir keseluruh daerah yang melaksanakan pemilihan. Tidak dapat dipungkiri jika beberapa kegiatan tahapan pemilihan yang dilakukan melalui kontak fisik dan melibatkan orang dengan jumlah banyak pada tempat dan waktu yang sama dan terkait pengadaan dan distribusi logistik pemilihan memerlukan waktu yang cukup dan kepastian waktu untuk memulai produksinya. Demikian penjelasan Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur (Gogot Cahyo Baskoro) melalui Video Conference pada Jumat (03/04) lalu.

Pada koordinasi kedua melalui Video Conference tersebut selain menekankan kampanye, sosialisasi dan edukasi Covid-19 yang wajib dilakukan KPU kabupaten/kota se-Jatim, Gogot  juga memaparkan terkait hasil RPD KPU RI tentang penundaan pemilihan. Terdapat tiga opsi waktu penundaan dari KPU RI yaitu Opsi A pelaksanaan pemungutan pada tanggal 9 Desember 2020, Opsi B pada tanggal 17 Maret 2021 dan Opsi C pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 29 September 2021 atau dengan kata lain penundaan selama satu tahun.

“KPU kabupaten/kota terutama yang tengah menghadapi pemilihan 2020 wajib mensosialisasikan penundaan pemilihan ini, agar masyarakat secara luas mengetahui informasi ini dan tidak bertanya-tanya lagi tentang kelanjutan tahapan pemilihan 2020”, jelas Gogot.

Bagi KPU Kota Batu, meskipun bukan merupakan bagian yang tengah melaksanakan hajatan pemilihan 2020, KPU Kota Batu akan tetap turut mensosialisasikan penundaan pemilihan 2020 ini. Pemilihan serentak 2020 merupakan program nasional karena beberapa provinsi dan kabupaten kota diseluruh Indonesia akan secara serentak melakukan pemilihan kelak. Mensosialiasikan melalui website dan media sosial KPU Kota Batu diharapkan dapat membantu penyebaran informasi ini kemasyarakat luas. Ini disampaikan langsung oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu (Marlina).

Marlina menyampaikan agar masyarakat juga tidak bertanya-tanya tentang NPHD yang telah dilaksanakan KPU kabupaten/kota dengan pihak pemerintah di wilayah masing-masing, perlu juga kiranya untuk mensosialisasikan bahwa anggaran tersebut akan dikembalikan ke pemerintah daerah dari sisa yang terpakai selanjutnya dapat dipergunakan untuk penanggulangan bencana Covid-19 oleh pemerintah setempat sesuai dengan surat edaran KPU RI, tutup Marlina. (Mrl)

31 Mar

COVID-19 ; DIVISI PARMAS KPU PROVINSI JAWA TIMUR PANTAU KPU KABUPATEN/KOTA MELALUI VIDCON

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 Maret 2020) – Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) dengan angka yang tinggi selain DKI, Jawa Barat dan kota-kota besar lainnya. Senin (30/03) Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur (Gogot Cahyo Baskoro) menggelar Video Conference (Vidcon) guna mengetahui kondisi masing-masing KPU kabupaten kota.

Monitoring melalui media daring ini menjadi pilihan untuk efektifitas waktu dan moment, dimana pandemi Corona yang menimpa beberapa negara dibelahan dunia ini termasuk Indonesia di wajibkan untuk melakukan Social Distancing dan melarang mengumpulkan masa untuk berkegiatan karena jika larangan ini tidak diperhatikan maka akan memacu dengan cepat penyebaran Covid-19.

Koordinasi berlangsung selama 3 jam mulai dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, dengan membahas laporan masing-masing KPU kabupaten/kota. Satu hari sebelum Vidcon berlangsung, Gogot CB telah meminta laporan tertulis terkait 6 hal yang dianggap penting untuk diketahui perkembangannya dari masing-masing KPU kabupaten/kota yaitu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, launching pemilihan, pendaftaran lembaga pemantau, survei/jajak pendapat dan hitung cepat. Poin-poin ini dikhususkan bagi 19 kabupaten/kota yang tengah menghadapi tahapan pemilihan serentak 2020. Selanjutnya yang wajib dilaporkan oleh 38 KPU kabupaten/kota adalah terkait mekanisme kerja menyikapi wabah Corona berikut data keluarga besar KPU yang berstatus ODR, ODP, PDP dan yang positif/confirm.

Melalui vidcon tersebut, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu (Marlina) melaporkan beberapa hal yang diminta seperti mekanisme kerja dalam menyikapi Pandemi Covid-19. Marlina menyebutkan dengan memperhatikan SE. KPU RI nomor 10 tahun 2020 tanggal 24 Maret, SK Walikota nomor 188.45/103/KEP/422.012/2020, Keputusan Kepala BNPB nomor 13 A tahun 2020, SE Menpan nomor 19 tahun 2020, serta keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/108/kpts/013/2020, maka KPU Kota Batu mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2020 tentang  kegiatan perkantoran dalam rangka pencegahan Covid-19 dilingkungan KPU Kota Batu. KPU Kota Batu memutuskan untuk Work From Home (WFH) untuk Ketua dan Anggota KPU Kota Batu, pimpinan struktural, dan pelaksana/staf tertanggal 24 Maret hingga 31 Maret 2020. Segala sesuatu mengenai perkerjaan dikoordinasikan dengan divisi terkait, jika terdapat hal atau pekerjaan yang sifatnya penting atau mendesak maka seluruhnya tanpa terkecuali wajib hadir ke kantor untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Selain itu Marlina melaporkan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Batu. Berdasarkan data Pemerintah Kota Batu, mulai tanggal 26–28 Maret 2020 angka Covid-19 meningkat baik untuk yang berstatus ODR (orang dalam resiko), ODP (orang dalam pantauan) serta kasus positif/confirm. Namun update tanggal 29 Maret 2020 tersebut mengalami penurunan. Dari data-data tersebut di Kota Batu terdapat 1 orang positif/confirm yang saat ini dalam perawatan.

Diakhir vidcon Gogot CB menjelaskan jika kedepan koordinasi melalui vidcon ini akan dilaksanakan seminggu 2 kali yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Satu hari sebelumnya seluruh KPU Kabupaten/kota diminta melaporkan terlebih dahulu melalui laporan tertulis, tutup Gogot. (Mrl)

05 Mar

KPU KOTA BATU HADIRI BIMTEK TATA CARA REVISI DAN PELATIHAN APLIKASI SAKTI

Kediri, kpu-kotabatu.go.id (05 Maret 2020) – KPU Kota Batu menghadiri Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi dan Pelatihan Aplikasi Sakti yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, bertempat di Hall Kampus II Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri pada hari Rabu (04/03), acara yang dihadiri oleh seluruh Sekretaris, Kasubbag Program dan Data serta operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) se-Jawa Timur. Adapun KPU Kota Batu dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo), Kasubbag Program dan Data (Irfan Darmawan) serta operator Aplikasi SAKTI (Samsul Arifin).

Ketua KPU Kota Kediri (Pusporini Endah Palupi) selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada peserta Bimtek Aplikasi Sakti dan berharap acara bisa berjalan dengan lancar. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam) yang menyampaikan beberapa hal terkait review pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kemarin. “Terdapat 6 KPU Kab/Kota yang terkena sampling pemeriksaan dari BPK termasuk KPU Jawa Timur dan Alhamdulillah untuk KPU Jawa Timur tidak ada persoalan, sedangkan untuk KPU Kab/Kota kebanyakan review bukan pada persoalan ketidaktahuan mengenai SPJ akan tapi lebih pada masalah koordinasi antar personal sehingga SPJ tidak tersusun dengan baik,” ungkap Choirul dalam sambutannya.

Pelaksanaan Bimtek kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kelas yaitu kelas operator (khusus operator aplikasi SAKTI didampingi oleh Kasubbag Program dan Data) dengan narasumber dari Kanwil DJB Jawa Timur (Pandji Harsono) dan Forum Sekretaris.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang (Rochani) juga menyampaikan terkait kesiapan KPU Kab/Kota yang sedang melaksanakan Pilkada, yang pada saat sekarang adalah tahapan pembentukan Sekretariat PPK untuk menunjang kinerja PPK, setelah pelantikan PPK pada 29 Februari 2020 yang lalu. (pdp)

28 Feb

SINAU SENGKETA INFORMASI KEPEMILUAN, KPU KOTA BATU HADIRI SOSIALISASI PerKI No.01 TAHUN 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 Februari 2020) – KPU Kota Batu di wakili oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM (Marlina) menghadiri sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 01 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemiku dan pemilihan. Acara diselenggarakan pada hari Kamis bertempat di Bakorwil 1 Madiun.

Acara dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bakorwil 1 Madiun diwaakili oleh Plt. Sekretaris Bakorwil 1 Madiun, Komisioner KPU Jatim diwakili Divisi Parmas dan Sosdiklih dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Komisioner Bawaslu kab/kota di Jatim. Sosialisasi dimaksudkan sebagai pemahaman atas sengketa informasi kepemiluan di Jatim.

Pada sambutan Ketua KI Propinsi Jatim (Imadoeddin, S.Sos., M.Si.) menyatakan bahwa PerKI no 01 tahun 2019 bersifat khusus menangani permohonan sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Peraturan tersebut berbeda dengan PerKI No. 01 tahun 2010 yang berisi tentang penanganan permohonan sengketa informasi secara umum bagi setiap lembaga. “Peraturan ini bersifat spesifik soal kepemiluan dan pemilihan. Sengketa informasi bisa dilayani sesuai standar dan mekanisme yang ada. Kami berharap adanya sosialisasi ini akan ada pelayanan i formasi dengan baik sehingga tidak ada permohonan penyelesaian sengketa dalam pemilu dan pemilihan”, tegasnya.

Kegiatan sosialisasi PerKI ini  dipandu oleh dua narasumber yaitu, Herma Retno Pradayanti yang merupakan wakil ketua KI Provinsi Jawa Timur dan Achmad Nur Aminuddin (Anggota KI Provinsi Jatim). Dalam penyampaiannya, Herma menyebutkan Peraturan KI No. 01 Tahun 2019 mengatur bahwa informasi pemilu bersifat terbuka, layanan informasi haruslah cepat dan tepat, berbiaya ringan dan sederhana. Dalam haknya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, dapat menolak memberikan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. Dimaksudkan dalam pengecualian ini adalah ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian konsekuensi dalam Perki dan memiliki jangka waktu pengecualian informasi. Jelasnya.

“Pelayanan informasi ini diatur dalam Undang-undang. Jika tidak memperhatikan dan tidak menjalankan peraturan ini, ada konsekuensi pidana yang akan dihadapi”. Tegas Aminuddin.

Dengan tersosialisasikan peraturan perKI No.01 tahun 2019 ini diharapkan pemilihan kepala daerah di 19 kabupaten/ko se Jawa Timur ini dapat berjalan dengan lancar dengan memberikan informasi secara terbuka ke publik dan memastikan kualitas proses demokrasi ini tetap terjaga tanpa adanya sengketa informasi publik (SIP) yang mewarnainya. (Mrl)

25 Jan

SEKJEN KPU RI MELANTIK PEJABAT DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA DI JAWA TIMUR

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 Januari 2020) – Sekretaris KPU RI (Arief Rahman Hakim) telah melantik pejabat Administrator (Eselon III/Sekretaris dan Kepala Bagian) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV/ Kasubbag) Jum’at (24/01/2020) berdasarkan hasil Assessment setelah dilakukan rangkaian tes tulis, tes wawancara dan penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Jawa Timur.

Acara pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Batu ini diikuti oleh 2 Orang Pejabat Administrator (Eselon III) dan 13 Orang Pejabat Pengawas (Eselon IV). Adapun salah satu staf Sekretariat KPU Kota Batu Bagian Hukum (Mahyuni) ikut serta dalam pelantikan tersebut dan telah dilantik menjadi Kasubbag Hukum Kota Pamekasan Madura.

“Tekankan kejujuran pejabat dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat” pesan Sekjen KPU RI.

(pdp)

25 Jan

RUMAH PINTAR PEMILU NASIONAL DI JATIM PARK 1 KOTA BATU TELAH RESMI DI BUKA

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 Januari 2020) – Sekarang berwisata di Kota Batu semakin lengkap dengan didirikannya Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional di Taman Wisata Jatim Park 1 Kota Batu oleh KPU RI dan KPU Kota Batu, yang kemarin (24/01) telah diresmikan oleh Ketua KPU RI (Arief Budiman) dengan ditandai dengan pemukulan gong, pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

Peresmian Rumah Pintar Pemilu Nasional yang dihadiri oleh Ketua KPU RI, Wakil Walikota Batu, FORKOPIMDA Kota Batu, Deputi KPU RI, Kepala Biro KPU RI, Komisioner KPU Provinsi Jatim, Komisioner KPU Kab/Kota seluruh Jawa Timur serta masyarakat Kota Batu ini berlangsung sangat meriah dan sukses.

Dalam sambutannya Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Arief Budiman) mengatakan bahwa RPP Nasional ini program nasional sejak 2015, 2017 akhir dan telah terbangun di 517 Kab/Kota di Indonesia, dengan RPP Nasional yang pertama dibangun di Taman Pintar Kota Jogjakarta. “RPP di Jatim Park 1 Kota Batu ini jadi RPP Nasional ke 2 setelah RPP yang ada di Taman Pintar Jogjakarta,” kata Arief Budiman.
Yang kedua jatim park 1 sejak jadi, sampai akhir 2019 sudah dikunjungi 13 ribu wisatawan dan ini sudah melampaui taman pintar yang ada di Jogjakarta. Kemudian yang ketiga di Sulawesi Utara dan Minahasa, membangun museum pemilu.

Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) dalam sambutan dan laporannya mengatakan, maksud dan tujuan didirikannya RPP Nasional ini untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang politik, demokrasi dan kepemiluan. “Kami berkeinginan untuk membangun RPP Nasional yang lebih besar dan lengkap, wisata demokrasi tidak berhenti di tempat wisata namun di berbagai tempat di Kota Batu.” ucap Mardiono dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Batu (Punjul Santoso) dalam sambutannya mengatakan, dengan ditaruhnya RPP ini di dalam Jatim Park 1 sangat tepat sekali, karena berbarengan dengan wisata edukasi lainnya karena Jatim park 1 ini merupakan bisnis pariwisata yang sudah mendunia, karena itu rumah pintar ini akan dikelola dengan baik dan terus berinovasi. Kami berharap masyarakat Kota Batu juga mendukung dan belajar mengenai pemilu melalui Rumah Pintar Pemilu Nasional ini.

Dengan hadirnya RPP Nasional bertema “Wisata Demokrasi” ini diharapkan wisatawan yang datang ke Jatim Park 1 tidak hanya bertamasya tetapi juga mendapatkan pemahaman, pendidikan demokrasi dan edukasi tentang Pemilu di Indonesia. “Eksistensi rumah pintar pemilu adalah bukti komitmen lembaga untuk meningkatkan kualitas pemilih sebagai aktor utama dalam demokrasi,” ujar Ketua KPU RI. (pdp)

 

16 Jan

KPU KOTA BATU MELAPORKAN PROGRESS PEMBANGUNAN RPP NASIONAL KE KPU PROVINSI JATIM

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (15 Junuari 2020) – Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas (Marlina) bersama Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Batu (Fitrya Faradevi) melaporkan progress pembangunan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional ke KPU Provinsi Jawa Timur (15/01), ditemui langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro) didampingi oleh  Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jatim (Eddy Prayitno).

Ditemui langsung diruangannya, Gogot langsung mempersilahkan kepada Marlina untuk menyampaikan progress pembangunan RPP dan kesiapannya dalam menyambut acara peresmian RPP Nasional yang akan dilaksanakan tanggal 24 Januari 2020 yang akan datang, yang akan diresmikan langsung oleh Ketua KPU RI (Arief Budiman). Marlina menyampaikan bahwa pembangunan RPP Nasional yang bertempat di Taman Wisata Jatim Park 1 Kota Batu ini, sudah selesai dalam pengerjaannya, meliputi konstruksi dan belanja modal, dan juga menyampaikan progress persiapan acara launching RPP Nasional yang akan dilaksanakan minggu depan (24/01).

Dalam pertemuan tersebut Gogot menyampaikan, bahwa karena ini adalah RPP Nasional, maka ini juga menjadi perhatian utama KPU Provinsi Jawa Timur, khususnya divisi Teknis Sekretariat KPU Provinsi Jatim. “Jadi untuk acara launching RPP Nasional, agar tidak hanya dipasrahkan ke teman-teman KPU Kota Batu saja, akan tetapi kita (KPU Provinsi) juga ikut berperan, agar nanti dalam acara peresmian RPP Nasional berjalan sesuai harapan semua pihak, terutama KPU RI.” tegas Gogot. (pdp)