22 Okt

SAMBUTAN KETUA KPU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PEMILIHAN SERENTAK 2020

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (22 Oktober 2020) – Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam pembukaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. Yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2020 menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta rapat karena telah berkenan menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur meski dengan situasi pandemic dan serba keterbatasan saat ini.

Permohonan maaf juga disampaikan Choirul Anam selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur, karena ada kendala teknis, hal ini karena aliran listrik di kantor KPU Provinsi Jawa Timur padam. Sehingga mengakibatkan penerangan di aula KPU Provinsi Jawa Timur tidak maksimal slide PPT juga hanya bisa nyala satu slide saja padahal kesekretariatan sudah menyiapkan dua slide atau layer lebar, sumber listrik yang dihasilkan genset milik KPU Provinsi tidak bisa mencukupi kebutuhan beban aliran listrik secara keseluruhan.

Dalam paparannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam yang sebelumnya menjabat anggota komisioner KPU Provinsi dan juga pernah menjabat Ketua KPUD Kota Surabaya mengatakan “Sebenarnya KPU Provinsi Jawa Timur tidak ada kewajiban untuk mengundang Partai Politik maupun jajaran samping dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada saat ini, namun menurut Choirul Anam menjadi penting untuk mengundang mengingat kegiatan Mutarlih berkelanjutan ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh undangan yang hadir. Minimal bisa ikut berpartisipasi dan sama-sama mengetahui apa yang telah dilakukan teman-teman KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan PILKADA.

Choirul Anam juga menyampaikan kepada para peserta rapat nantinya setelah rapat selesai akan dibagikan tidak hanya Berita Acara Rapat Pleno dan rekapitulasinya Mutarlih Berkelanjutan namun akan dibagikan DPT yang melaksanakan PILKADA di wilayah Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini Ketua KPU Jawa Timur juga menyampaikan sosialisasi SIREKAP yang berbasis android untuk diketahui lebih awal bahwa nantinya 90% KPU dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan di seluruh tingkatan penyelenggara pemilihan akan menggunakan E Rekab atau SIREKAP, meski pada saat ini Komisi II DPR belum acc. Tapi KPU sudah 100% akan disetujui untuk dilaksanakan karena sudah diuji coba dan hasilnya sangat bagus sesuai perkembangan tehnologi saat ini.

Diakhir sambutannya Choirul Anam juga mohon bantuan seluruh Parta Politik yang hadir untuk meneruskan sosialisasi SIREKAP kepada pimpinan Partai masing-masing dan seluruh anggota Partai, tidak lupa jajaran Kepolisian, TNI, Pemerintahan Provinsi juga Bawaslu diharapkan bisa membantu dalam mensosialiasaikan hal tersebut. (heru)

22 Okt

RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PEMILIHAN SERENTAK 2020

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (22 Oktober 2020) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur pada Hari Rabu, 21 Oktober 2020 dimulai pukul 09.00 WIB menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. Dalam rapat pleno kali ini dilaksanakan atas dasar Surat Dinas KPU RI nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran berkelanjutan Tahun 2020.

Rapat Pleno kali ini dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Timur dengan peserta seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2019 , Kapolda Jawa Timur Dispenduk Jatim jajaran TNI dan 19 KPU Kabupaten Kota yang tidak sedang melaksanakan PILKADA , dalam hal ini KPU Kota Batu juga ikut menghadiri Rapat Pleno tersebut undangan yang ditujukan kepada ketua KPU Kota Batu selanjutnya didisposisi pada anggota Komisioner KPU Kota Batu Divisi Data dan Informasi, Heru Joko Purwanto.

Rapat Pleno tersebut dipimpin dan sekaligus dibuka oleh ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam di aula KPU Provinsi Jawa timur dengan tetap mengedepankan protocol Kesehatan. Selanjutnya diserahkan kepada ibu Nurul Amalia selaku Anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur  yang membidangi dan bertanggung jawab sebagai ketua  Divisi Data dan Informasi .

Dalam melaksanakan Rapat Pleno berkelanjutan tingkat Provinsi Jawa timur, Nurul Amalia membacakan seluruh hasil rekapitulasi yang sebelumnya telah dikonsolidasikan dalam bentuk berita acara dan lampiran rekapitulasi dari  19 kabupaten kota yang tidak melaksanakan PILKADA dan direkapitulasi keseluruhan sehingga memperoleh hasil yang akan ditetapkan di tingkatan KPU Provinsi Jawa Timur Adapun 19 Kabupaten Kota yang mengikuti Rapat Pleno tersebut adalah : 1. KPU Kabupaten Tulungagung, 2. KPU Kabupaten Lumajang, 3. KPU Kabupaten Bondowoso, 4. KPU Kabupaten Probolinggo, 5. KPU Kabupaten Pasuruan, 6. Kabupaten Jombang, 7. Kabupaten Nganjuk, 8. KPU Kabupaten Madiun, 9. KPU Kabupaten Magetan, 10. KPU Kabupaten Bojonegoro, 11. KPU Kabupaten Bangkalan, 12. KPU Kabupaten Sampang, 13. KPU Kabupaten Pamekasan, 14. KPU Kota Kediri, 15. KPU Kota Malang, 16. KPU Kota Probolinggo, 17. KPU Kota Mojokerto, 18. KPU Kota Madiun dan 19. KPU Kota Batu.

Adapun hasil rekapitulasi Rapat Pleno seluruh 19 kabupaten kota adalah sebagai berikut : Pemilih Perempuan =  5.960.332 , pemilih laki-laki = 6.187.660, jumlah total Mutarlih Berkelanjutan Triwulan III 2020 adalah = 12.147.992 Pemilih.  Semua peserta Rapat Pleno mendapat Salinan Berita Acara Rapat Pleno serta rekapitulasi hasil untuk digunakan sebagaimana mestinya .dan setelah rapat ditutup oleh ketua KPU Provinsi Jawa Timur seluruh peserta diminta untuk sesi foto Bersama. (heru)

21 Okt

KPU KOTA BATU HADIRI RAKOR SEKALIGUS BIMTEK JDIH

Sidoarjo, kpu-kotabatu.go.id (21 Oktober 2020) – Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Tommy Rusy Diantoro beserta Kasubbag Hukum, Budhie Kriswanto, menghadiri rapat koordinasi Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum serta Bimbingan Teknis Pengembangan JDIH pada KPU Kabupaten/kota se-Jawa Timur.  Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jatim, Yulyani Dewi menyampaikan dalam sambutannya bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sampai dengan tingkatan Kabupaten/Kota.

Dewi menerangkan bahwa sebelumnya JDIH hanya berada di tingkat Pusat dan Provinsi. Lalu untuk penguploadan produk hukum di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus dilakukan di Provinsi, sehingga ini dianggap kurang efektif dan efisien. “Maka dari itu mulai hari ini KPU RI mengaktifkan aplikasi JDIH di tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk mempermudah KPU Kabupaten/Kota dalam mengupload produk hukum yang diterbitkan di masing-masing Kabupaten/Kota,” terangnya.

Berikutnya, Dewi juga menegaskan bahwa KPU Provinsi berkomitmen untuk menjadikan JDIH di Jawa Timur, sebagai JDIH terbaik, sebagaimana yang telah dicontohkan KPU RI. “Kami optimistis bisa mencapai target terbaik. Apalagi trend positif pernah dilakukan KPU Jawa Timur sebagai penyedia JDIH paling produktif se-Indonesia,” ujar Dewi.

Ketua KPU Provinsi Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda krusial yang direncanakan KPU Jatim. “Saya berharap pemanfaatan teknologi dalam upaya penyediaan informasi produk hukum ini, menjadi komitmen profesionalitas jajaran kita sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Karena kita ketahui, JDIH KPU RI tahun lalu mendapat predikat terbaik dalam kategori lembaga non kementerian. Prestasi tersebut, saya berharap bisa diadopsi di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,” tegasnya.

Rakor dan Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari, Selasa-Rabu, tanggal 20-21 Oktober 2020 di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, jalan Raya Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, dengan dihadiri Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag Hukum dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. serta hadir pula Komisioner KPU Provinsi Jatim, Muhammad Arbayanto dan Insan Qoriawan. (pdp)

31 Agu

SUSUN DIM KAMPANYE, RAKOR DIVISI SOSDIKLIH PARMAS KPU SE-JATIM BERIKAN BEBERAPA REKOMENDASI

Batu,kpu-kotabatu.go.id (31 Agustus 2020) – Setelah melaksanakan Focus Group Discuss (FGD) dalam menyusun konsep materi pendidikan pemilih pada hari pertama Rapat Koordinasi Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU se-Jatim, dilanjut pada hari kedua (28/08) mendiskusikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan tahapan kampanye yang akan dihadapi oleh 19 KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Seperti yang disampaikan Ketua KPU Jatim (Choirul Anam) pada saat pembukaan acara bahwa KPU perlu dan harus melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya itu, KPU nantinya harus mampu menumbuhkan,membangun, sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilihan.

Artinya, tidak hanya meminta masyarakat datang tapi secara umum masyarakat juga aktif dalam pengawasan, pemantauan, menjadi penyelenggara pemilihan. Untuk hal ini dengan metode kampanye yang baik dan tepat diharapkan dapat terwujud partisipasi masyarakat dengan penuh kesadaran.

Dalam rapat penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Kampanye Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim (Gogot Cahyo Baskoro) mempresentasikan rancangan PKPU tentang perubahan PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penyampaian rancangan perubahan PKPU dimaksudkan untuk menjadi dasar dan acuan dalam menyusun metode kampanye, DIM kampanye serta rekomendasi terhadap permasalahan kampanye yang akan dihadapi.

Pada umumnya metode kampanye dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan dimedia massa cetak dan elektronik, rapat umum, debat publik/ debat terbuka serta kegiayan kampanye lainnya yang telah diatur dala peraturan KPU. Namun pelaksanaan kampanye Pemilihan dimasa pandemi saat ini haruslah memperhatikan dan mengutamakan keselamatan penyelenggara, peserta Pemilihan maupun masyarakat sebagai pemilih, papar Gogot.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu (Marlina) menuturkan pada saat kegiatan diberikan kesempatan untuk menyusun terkait bentuk atau metode kampanye lain yang masih diperbolehkan untuk dilaksanakan serta kampanye yang dilakukan oleh pejabat publik. Turut memberikan kontribusi pemikiran atas kesuksesan Pemilihan serentak 2020 ini menjadi penting karena secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Pemilihan kepala daerah kedepan khususnya untuk wilayah Kota Batu, tandas Marlina. (Mrl)

28 Agu

KPU KOTA BATU IKUTI RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN KONSEP MATERI PENDIDIKAN PEMILIH DI ERA PANDEMIK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28 Agustus 2020) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batu mengikuti kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pembahasan konsep materi pendidikan pemilih di era pandemic serta penyusunan DIM Kampanye untuk pelaksanaan pemilihan serentak 2020 ditengah bencana non-alam Covid-19 (Kamis, 27/08). Rakor diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur ini akan dilaksanakan selama dua hari bertempat di Aula kantor KPU Jatim.

Kegiatan ini merupakan tatap muka langsung dengan peserta terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Tidak hanya internal, pihak eksternalpun dilibatkan dalam pembahasan terkait metode yang paling tepat untuk kegiatan sosialisasi pada setiap tahapan pemilihan serentak di wilayah Jawa Timur khususnya bagi 19 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan.

Konsep materi pendidikan pemilih di era pandemi ini akan dibahas melalui Focul Group Discuss (FGD). Menyusun serta menguraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis merupakan tujuan yang diharapkan agar diterapkan pada tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Jatim (Choirul Anam) ini berlangsung secara tertib. Kegiatan menerapkan protokol Covid-19 dan tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan seluruh peserta.

Anam menyampaikan dalam sambutannya bahwa saat ini masih banyak stigma dari masyarakat terkait pemilihan kepala daerah yang tetap dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. Ini menjadi PR dan tantangan KPU sebagai penyelenggara pemilhan. Memastikan mereka yang datang ke TPS nanti bebas Covid-19 dengan menyemprotkan desinfektan, menyediakan sarung tangan dan menggunakan masker. Juga pada saat pelaksanaan pemungutan kita himbau kepada pemilih untuk datang ke TPS secara bergiliran tidak serentak agar tidak menumpuk antrian di TPS dengan cara memberikan jadwal kepada masing-masing pemilih.

FGD berjalan dengan dipandu oleh presenter ternama di Jawa Timur Agnes Santoso dan sebagai pemantik diskusi adalah Ketua Divisi Parmas dan Sosdiklih KPU Jatim (Gogot Cahyo Baskoro). Peserta FGD tidak hanya dari KPU Kabupaten Kota di wilayah Jawa Timur. Turut dihadirkan juga dari beberapa komunitas untuk mewakili dan mendapatkan input atau masukan yang beragam dari mereka. Perwakilan dari Kominfo, Bakesbangpol Jatim, Jurnalis, OKP, Perwakilan masyarakat seperti Disabilitas, komunitas perempuan, netizen turut aktif memberikan masukan pada acara diskusi terbatas tersebut.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu (Marlina) berkesempatan hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut. Marlina menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masa pandemi ini telah diatur dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Metode tatap muka berkapasitas terbatas tetapboleh dilakukan dan masih banyak cara lain yang diperbolehkan seperti kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau virtual namun ini juga harus diperhatikan dengan lokasi pemilihan karena harus memperhatikan ketersediaan akses jaringan internet yang baik.

Sosialisasi dengan cara persuasif juga cukup memungkinkan dengan melibatkan dan menggerakkan aparatur desa. Kegiatan berbasis desa ini akan dirasa aman karena masyarakat setempatlah yang lebih memahami kondisi dan informasi penyebaran Covid diwilayah mereka. Sehingga antisipasi dapat dilakukan lebih awal.

Informasi-informasi terkait tahapan pemilihan dapat disampaikan dengan baik. Tujuan sosialisasi dapat tercapai secara efektif sehingga masyarakat tetap semangat dan sadar untuk berpartisipasi pada pemilihan tanpa harus khawatir terhadap ancaman Covid-19 pada saat hari pemungutan suara. Perlu diketahui bahwa target partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilihan serentak 2020 di Jawa Timur ini adalah 77,5 persen yang telah diturunkan dari angka semula yaitu mencapai angka 79,2 persen, tutup Marlina. (Mrl)

22 Jul

SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM MENYEMARAKKAN HUT RI KE-75

Batu, kpu-kotabatu.go.id (21 juli 2020) – KPU Kota Batu bersiap menghadapi pesta Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai sebuah lembaga Negara dalam menyikapi kegiatan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI ditengah Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 dengan tetap semangat.

Berbeda pada tahun sebelumnya ditengah pandemi Covid-19 di wilayah Kota Batu kemeriahan HUT RI ke-75 ini terasa berbeda namun itu bukan halangan untuk tetap mengambil peran dalam memeriahkan HUT RI yang Ke-75 dengan tema INDONESIA MAJU. Melalui instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang Penyempurnaan Penggunaan Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI yang terdapat pada web. https://www.setneg.go.id KPU Kota Batu menyiapkan diri.

Dengan kesadaran semangat gotong royong staf KPU Kota Batu Dodik dan rekan rekan lainnya menyiapkan dan memasang bahan sosialisasi HUT RI Ke-75 dengan Icon “Bangga Menggunakan Produk Indonesia” menurutnya kegiatan ini merupakan makanan kami sehari hari dengan semangat bahu membahu, tolong menolong dan kerjasama tim tidak ada pekerjaan yang sulit. Cetus “Dodik CS” yang hari ini bertugas menyiapkan kemeriahan penyambutan HUT RI ke-75 di Halaman Kantor KPU Kota Batu. (ar)

01 Jul

KPU KOTA BATU IKUTI SOSIALISASI DAN RAKOR PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (01 Juni 2020) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batu mengikuti Sosialisasi dan Rapat Koordinasi penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, acara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada hari Senin (29/06) diikuti oleh 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sosialisasi dimulai dari jam 1 siang sampai dengan selesai bertempat di aula kantor KPU Jawa timur, Jl. Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU ProvinsiJatim (Choirul Anam), Plt. Sekretaris KPU Jatim (Suharto), Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jatim (Edi Hartono) serta seluruh sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa timur. Adapun KPU Kota Batu dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) beserta Kasubbag Program dan Data (Irfan Darmawan)

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan saat memberikan sambutan, bahwa kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan tindaklanjut dari Surat Sekjen Nomor: 583/SD.05.5-SD/05/SJ/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota.

“Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU adalah kebijakan nasional, sebagaimana visi misi Presiden ketika Pilpres yakni terkait penyederhanaan birokrasi. Hal ini adalah bagian dari dinamika proses reformasi birokrasi yang menyangkut banyak pihak, termasuk nasib PNS di lingkungan KPU. Yang harus disikapi dengan baik  dan jangan sampai menjadi momok terutama di Kawan-kawan Kasubbag,” ujarnya.

“Tingkatkan kapasitas keilmuan, akademis, kemampuan teknis, jangan kemudian menjadi gusar dengan adanya dinamika ini. Sehingga dengan memaksimalkan kemampuan ini, kita tidak tersingkir karena adanya kompetisi,” pesan Ketua KPU Jatim.

Plt. Sekretaris KPU Jawa Timur (Suharto) pada kesempatan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan tata kelola SDM pasca penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi pemerintah. (pdp)