21 Apr

Temu Media Dalam Rangka Sosialisasi Pilkada Kota Batu Tahun 2017

Batu,kpu-kotabatu.go.id – Rabu (20/4) KPU Kota Batu menggelar temu media dalam rangka sosialisasi Pemilu dan Pilkada di Kota Batu Tahun 2017. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan perkembangan draft NPHD yang dirancang KPU Kota Batu dengan Pemerintah Kota Batu.

“Kemarin Kita juga sudah koordinasi dengan Pemerintah Kota Batu melalui BPKAD dan melalui Kabag Hukum kemudian Asisten Pemerintahan (dan Pembangunan Sekda Pemerintah Kota Batu), disitu kita diskusi banyak mengenai NPHD dan terkait dengan anggaran. Dan termasuk terkait dengan masalah anggaran sesuai dengan pengajuan Kita Rp 12,7 Miliar yang rencananya akan dicairkan dalam dua termin, termin kesatu lewat APBD murni, termin kedua PAK” Papar Saifudin Zuhri Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi.

Sedangkan Komisioner Divisi Teknis, Penyelenggaraan dan Data Ashar Chilmi menjelaskan tahapan pembentukan PPK dan PPS yang akan dilangsungkan dari tanggal 21 Juni sampai 20 Juli 2016. Serta syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS pada Pilkada Kota Batu yaitu batasan usia paling rendah 25 tahun, minimal pendidikan adalah SLTA/Sederajat dan tidak sedang atau menjadi anggota politik. Kalaupun ada yang menjadi anggota partai politik paling tidak lima tahun sebelumnya dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik di tingkat DPC. Syarat yang lain adalah tidak atau belum menjabat anggota PPK atau PPS sebanyak dua kali.

Adapun Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi Mardiono mengungkapkan bahwa tidak dapat memberikan informasi yang terlalu banyak karena regulasi masih di ranah hukum masih terus dinamis. Hal pasti yang sudah diputuskan oleh KPU adalah hari pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2017 yang jatuh pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Serta menuturkan bahwa KPU Kota Batu menunggu revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 yang masih dalam pembahasan di DPR dan pasti akan berdampak pada peraturan KPU.
Informasi lain yang dipublikasikan kepada rekan media adalah telah terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016.

Erfanudin Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga menjelaskan bahwa tahapan persiapan Pilkada Kota Batu Tahun 2017  yang salah satunya adalah program perencanaan anggaran yang sampai saat ini draft NPHD masih disusun bersama pihak Pemerintah Kota Batu. Kami KPU tetap mendorong akhir penandatanganan NPHD itudi 30 April 2016, dengan alasan bahwa tahap penerimaan dana hibah itu panjang dari mulai register kemudian pembukaan rekening penampung dana hibah langsung (RPDHL) kemudian revisi DIPA hingga keluarnya pengesahan SP2HL dan SP4HL. Disampaikan juga bahwa kotak suara dan bilik untuk persiapan pemilihan Walikota Batu 2017 cukup, saat ini KPU Kota Batu memiliki kotak suara 1.878 dan bilik suara 1.995 dalam kondisi baik. Meskipun ada perubahan draft PKPU no. 6 tentang norma, standart, kebutuhan kotak suara di tingkat kecamatan 3 buah masih cukup.

Ketua KPU Kota Batu Rochani berharap dukungan dari teman-teman media dalam hal publikasi kegiatan Pilkada Kota Batu pada tahap persiapan maupun penyelenggaraannya. Dalam kesempatan yang sama menerangkan “Setelah NPHD ditandatangani, proses administrasi keuangan jalan mudah-mudahan paling lambat akhir bulan Mei seluruh keuangan pilkada itu harus cair. Sehingga kegiatan bulan Juni sudah mulai bisa dibiayai oleh APBD. Dan itu salah satu komitmen Kami antara KPU dan Pemerintah Kota Batu pada pertemuan kemarin hari Selasa di Pemkot”. Komitmen tersebut sudah dituangkan dalam rancangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan rancangan Keputusan Walikota Kota Batu tentang Pembiayaan Pilkada Kota Batu.

Beliau menambahkan bahwa KPU Kota Batu berusaha mengoptimalkan pengajuan anggaran pilkada awal dengan cara penyesuaian pos-pos anggaran. “Kami dan Pemkot berkomitmen ketika apabila ada perubahan regulasi yang sangat signifikan merubah jumlah yang sudah Kami ajukan maka Pemkot juga sangat terbuka menerima usulan tambahan dari Kami” Tuturnya mengingat masih ada revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan melihat sejauh mana regulasi akan berdampak signifikan kepada anggaran yang sudah diusulkan KPU Kota Batu.    

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

52 − = 46