14 Okt

TAK SEKADAR KEPATUHAN, PELAPORAN DANA KAMPANYE HARUS BERORIENTASI KEBENARAN

Manado, kpu-kotabatu.go.id (14 Oktober 2019) – Pelaporan dana kampanye oleh partai politik ke depan harus memiliki orientasi yang berbeda, dari sekadar kepatuhan pelaporan menjadi kebenaran isi pelaporan, baik aspek sumber pendanaan, nominal, maupun penggunaannya. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU RI (Pramono Ubaid Tanthowi) dalam kegiatan Evaluasi Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan KPU RI di Manado, 9-10 Oktober 2019.

“Menurut saya, dalam benerapa aspek kita sudah bisa lebih progresif dibanding Undang-Undangnya misalnya soal napi koruptor, soal LHKPN juga kita lebih maju, mungkin sudah harus jadi diskusi apakah soal laporan dana kampanye itu kita bisa masuk kepada kebenarannya jadi bukan hanya kepatuhannya. hal seperti ini harus kita pikirkan untuk membuat pemilu kita lebih berkualitas lagi,” terang Pramono.

Kegiatan evaluasi dana kampanye yang diikuti oleh Divisi Hukum 34 KPU provinsi ini menurut Komisioner KPU RI (Hasyim Asy’ari) perlu dilakukan guna menyongsong Pilkada Serentak 2020. “Laporan dana kampanye dan audit dana kampenye dievaluasi dan bagaimana kita menyongsong untuk pemilihan 2020 soalnya dari segi peserta kemiripannya pasangan calon, paling penting adalah karena di internal kita sudah menggunakan Sistem dana Kampanye (Sidakam) sejak awal akan diimprovinasi untuk pemilihan 2020,” ungkapnya.

Berkaitan dengan dana kampanye sendiri telah diatur dengan tegas dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Setidaknya ada tiga laporan dana kampanye yang wajib dipatuhi peserta pemilu, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

46 − 38 =