30 Apr

SETELAH JAJARAN KOMISIONER LAPORKAN LHKPN, KINI PEGAWAI ASN KUMPULKAN SURAT PERNYATAAN LHKASN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 April 2020) – Mekanisme sistem kerja melalui Work From Home (WFH) tidak serta merta menghapus kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh aparatur di KPU Kota Batu. Beberapa hari yang lalu seluruh pegawai ASN KPU Kota Batu mengumpulkan surat pernyataan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Berdasarkan surat yang dikeluarkan KPU Provinsi Jatim nomor 192/HK.04-SD/35/Sek.Prov/IV/2020, seluruh pegawai ASN dilingkungan KPU se-Jatim harus mengumpulkan surat pernyataan LHKASN paling lambat 27 April lalu. Surat pernyataan ini wajib diisi dan bermaterai serta telah dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Setelah komisioner KPU kabupaten kota se-Jatim yang mengumpulkan LHKPN dan dinyatakan telah terpenuhi 100 persen berdasarkan data yang dipublis KPK, kini giliran pegawai di lingkungan sekretariat KPU sampai ditingkatan kabupaten/kota untuk memenuhi kewajiban lapor harta kekayaan. Sebagai penyelenggara pemilu, integritas dan transparansi menjadi mutlak untuk dimiliki. LHKASN merupakan wujud dari transparansi dimana perkembangan harta kekayaan seorang pegawai ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum wajib dipublis sebagai pertanggungjawaban serta pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki. Selain itu pelaporan ini bentuk ketaatan terhadap UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) mengatakan pelaporan harta kekayaan bagi ASN dilakukan sebagai salah satu terwujudnya Good Governance menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Sepenuhnya pegawai ASN KPU Kota Batu berkomitmen dalam menjalankan amanah di lembaga penyelenggara pemilu ini secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas Thomas saat ditanya tim Hupmas KPU Kota Batu.

Berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), LHKASN ini tidak dilaporkan kepada KPK, melainkan kepada pimpinan masing-masing lembaga. Nantinya berkas LHKASN ini akan diperiksa atau diverifikasi oleh inspektorat KPU-RI, tutup Thomas. (Mrl)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 1 = 6