19 Okt

PRODUK HUKUM YANG BAIK TERCIPTA DARI PENGELOLAAN DATA YANG TEPAT

Tulungagung, kpu-kotabatu.go.id (18 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Calon Terpilih Hasil Pemilu 2019, Kamis-Jum’at (17-18/10/2019) di Tulungagung. Kegiatan yang membahas urgensi dan langkah pengarsipan data-data anggota dewan terpilih tersebut diikuti oleh Divisi Teknis KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis (Erfanudin) dan Kasubbag Teknis (Ariansyah Mustafa) yang hadir mewakili KPU Kota Batu mencatat dua poin penting dari kegiatan rakor tersebut.

Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik (Miftahur Rozaq) bahwa data pemilu merupakan salah satu dokumen penting yang dimiliki KPU, oleh karenanya semua data yang ada harus terdokumentasikan dengan baik. Menurutnya, keberadaan dokumen pemilu adalah sumber produk hukum utama bagi KPU dalam tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu.

Ia melanjutkan penghimpunan data-data calon terpilih oleh masing-masing KPU kabupaten/kota akan berguna dalam mendukung visi KPU RI untuk mewujudkan digitalisasi data. “Penghimpunan data-data calon terpilih ini sebagai wujud dukungan terhadap orientasi KPU RI untuk digitalisasi. (Idealnya) yang menjadi pusat data (tentang pemilu) adalah KPU, bukan lembaga-lembaga lain,” terangnya.

Kedua, sependapat dengan Rozaq Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan (Muhammad Arbayanto) menegaskan jika dokumentasi yang baik terhadap data-data calon terpilih akan berguna dalam menghadapi potensi sengketa di kemudian hari. Misal, ia mencontohkan tentang mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pencalonan.

“Semua data harus terdokumentasikan dengan baik karena akan mempunyai implikasi terhadap produk hukum. Misalnya, dalam proses PAW pimpinan dewan akan melayangkan surat terkait siapa nomor (calon) berikutnya yang menggantikan. Nah, proses ini harus disertai landasan yang kuat yang nantinya akan jadi data resmi KPU,” jelasnya.

Komisioner KPU Kota Batu – Erfanudin (tengah) dan Kasubbag Teknis KPU Batu – Ariansyah Mustafa (kanan)

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU harus berasal dari mekanisme rapat pleno serta menjadikan mekanisme ini sebagai proses serius dan bertanggung jawab, tidak boleh serta merta ataupun menyederhanakannya. Tak lupa, ia juga berpesan agar antara divisi teknis dan divisi hukum KPU selalu bersinergi dengan baik, utamanya dalam pendokumentasian data-data calon terpilih. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 7 =