25 Sep

PREDIKAT WTP BUKAN HANYA PRESTASI, NAMUN KEWAJIBAN BAGI KPU

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (23 September 2019) – Komisioner KPU RI (Pramono Ubaid Tanthawi) dalam salah satu sesi di acara Konsolnas 2019 memberikan penegasan bahwa sebagai lembaga publik dengan beban kerja yang berat KPU harus bisa menjaga kerja sama di internal lembaga. Menurutnya, tiap komisoner harus bisa memgang teguh prinsip kerja sama karena pekerjaan antar divisi saling berkaitan.

“Divisi teknis mengukur dari tahapan yang sesuai regulasi, divisi hukum mengukur dari jumlah sengketa, divisi parmas mengukur dari tinggi rendahnya partisipasi, divisi SDM mengukur dari personel yang kena sanksi DKPP, divisi keuangan mengukur dari NPHD dan WTP, divisi logistik mengukur dari pengadaannya, semua ini saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemilu,” jelas Pramono, Sabtu (21/09/2019).

Tekait NPHD (Nota Hibah Perjanjian Daerah) Pramono mengungkapkan saat ini baru 12 daerah yang menandatangani NPHD, yaitu Provinsi Kepri, Kota Bitung, Kota Sibolga, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kabupaten Dabu Rajua, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah, sehingga masih ada 258 daerah belum menandatangani NPHD. Ia minta semua kendala-kendala dilaporkan berjenjang ke KPU provinsi, lalu KPU RI.

Selain NPHD, Pramono juga menekankan pentingnya KPU menjadikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai target lembaga tiap waktu. Menurutnya, predikat tersebut bukan hanya sekadar prestasi, namun harus menjadi kewajiban untuk memperolehnya.

“Terkait WTP, pertama kali KPU meraih WTP di tahun 2017, tetapi menurun di 2018 hanya WDP. Dari 86 kementerian/lembaga, hanya ada 5 yang meraih WDP di tahun 2018, termasuk KPU, sehingga WTP bukan prestasi lagi, tetapi kewajiban, dan kita harus bisa meraihnya di tahun 2019,” tegasnya. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

33 + = 34