25 Sep

POIN-POIN REKOMENDASI DARI 5 KELAS PLENO KONSOLNAS KPU RI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (25 September 2019) – Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang diselenggarakan oleh KPU RI menjadi wadah penting bagi 548 KPU se-Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, sekaligus mempersiapkan Pilkada Serentak tahun 2020. Adapun pelaksanaan Konsolnas sendiri dibagi ke dalam 5 kelas evaluasi dengan konsep Focus Group Discussion (FGD). Setidaknya ada beberapa poin penting rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu.

Pertama, rekomendasi kelas A, peserta FGD mendorong adanya peningkatan kapasitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena di beberapa lokasi mereka dinilai tidak menguasai kondisi daerah atau penduduk sehingga pada saat pemetaan tidak bisa menemukan kesesuaian antara pengelompokkan data pemilih dengan penempatannya.

Kedua, rekomendasi kelas B, peserta mendorong agar adanya sinergi antara KPU dengan Dispendukcapil dalam memperkuat kevalidan database penduduk. Temuan di lapangan menemukan adanya WNA yang memiliki KTP-el yang bentuknya mirip dengan KTP-el WNI. Usulan lain adalah agar PPDP diwajibkan membuat laporan mingguan dan memaksimalkan peran KPU kabupaten/kota untuk melakukan pencermatan.

Ketiga, rekomendasi kelas C, peserta mendorong agar proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan 2020 bersumber pada DP4 yang disinkronkan dengan DPT terakhir atau sebaliknya, DPT terakhir disinkronkan dengan DP4.

Keempat, rekomendasi kelas D, peserta mendorong agar kecermatan dalam pendataan DPK lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu diselenggarakannya uji publik data pemilih berbasis RT/RW berjenjang. Usulan lain ialah agar ada regulasi khusus terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP-el.

Kelima, rekomendasi kelas E, peserta mendorong agar KPU RI berkordinasi dengan elemen pemerintahan terkait, yakni Kemenkumham dan Kemendagri agar menggerakkan elemen tingkat di bawahnya mendukung kerja KPU di daerah. Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan dengan media, ormas, LSM, panti sosial, industri, hingga lembaga pendidikan (perguruan tinggi, pondok pesantren) serta partai politik. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 88 = 98