23 Sep

MONEY POLITICS JADI MUSUH BERSAMA, PERLU STRATEGI UNTUK MELAWAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (23 September 2019) – Selain peredaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech), masalah lain yang menjadi tantangan bagi KPU dan peserta Pemilu 2019 ialah maraknya kasus politik uang (money politics). Kondisi objektif di lapangan menunjukkan jika praktek money politics masih menjamur di tengah masyarakat, bahkan hingga tingkat birokrasi pemerintahan. Permasalahan ini menjadi perhatian bersama peserta Rapat Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilu 2019, Kamis (19/09/2019) di Hotel Senyum, Batu.

Wakil Walikota Batu (Punjul Santoso) dalam salah satu keterangannya menyebutkan jika money politics sudah jadi budaya yang mengakar dalam masyarakat sehingga sulit dihilangkan. Bahkan, sebutnya, praktek money politics selalu ada dalam setiap jenjang momen pemilihan. “Kita semua sadar bahwa money politics telah menjadi bagian budaya di tengah masyarakat dan itu sulit untuk diberantas dan dihilangkan (karena prakteknya variatif). Masalah ini bahkan selalu ada dalam Pemilu, Pilkada, maupun Pilkades,” tuturnya.

Untuk menghadapi masalah ini Punjul menyarankan perlu adanya langkah konkrit untuk melawannya agar budaya money politics tersebut tidak terus menerus terjadi. “Langkah yang tepat ialah perlu ada aturan tegas untuk memerangi money politics. Saya menilai sanksi sosial juga perlu dilakukan,” tegasnya.

Senada dengan Punjul, fungsionaris Partai PSI (Abdul Qoyyim) menerangkan jika maraknya praktek money politics secara tidak langsung berdampak pada runtuhnya martabat pemilu. Di sisi lain, ia juga berharap proses penegakan hukum bisa berjalan dengan tegas dan substantif.

“Selama ini penegakan hukum hanya bersifat normatif dan administratif. Lebih jauh dari itu seharusnya penegakan mengarah pada aspek substantsi sehingga jalannya pemilu bisa benar-benar bermartabat,” ungkapnya.

Merespon permasalahan money politics ini KPU, Bawaslu, dan partai politik sepakat perlu adanya peraturan tegas dan strategi bersama sebagai langkah pencegahan dan penindakan sehingga pada pemilu yang akan datang tidak ada praktek money politics yang dapat merusak martabat dan rasa keadilan.
(ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

36 − = 30