21 Nov

LEGAL DRAFTING GUNA KECAKAPAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM

Malang, kpu-kotabatu.go.id (20 November 2019) – Sebagai lembaga publik yang dekat dengan persoalan hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk memiliki pemahaman dan wawasan yang baik terkait mekanisme dan peraturan hukum. Secara khusus tugas ini menjadi tanggung jawab komisioner dan kasubbag hukum KPU. Berdasar atas kebutuhan KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Paralegal dan Legal Drafting, Sabtu-Selasa (16-19/11/2019) di The Balava Hotel, Kota Malang.

Ketua KPU Jatim (Choirul Anam) menyampaikan bahwa Bimtek Paralegal seperti ini merupakan pertama kalinya di lingkungan KPU dan KPU Jatim menginisiasinya. Memang, lanjutnya, pelatihan yang berkaitan dengan hukum memiliki bobot yang tidak ringan. Namun, menurutnya, output yang akan dihasilkan setelah adanya pelatihan berdampak positif terhadap kemandirian KPU dalam pembuatan produk hukum.

“(Komisioner) Divisi dan Kasubbag Hukum perlu dan penting memahami proses pembuatan keputusan sehingga ke depan tidak ada lagi kabupaten/kota yang mengandalkan template (dengan) minta draf pada provinsi dan bisa membuat serta menghasilkan produk hukum di satkernya,” terangnya.

Sebelum memberi bekal materi, Komisioner Divisi Hukum (Muhammad Arbayanto) mengajak para peserta untuk mengerjakan soal pre-test. Menurutnya, hal tersebut digunakan acuan untuk mengukur kemampuan dan wawasan peserta tentang ilmu kehukuman, khususnya yang berkaitan dengan tugas kepemiluan.

“Pre test ini untuk menjajaki sejauh mana kemampuan, pemahaman, dan wawasan legal drafting dan ilmu kehukuman peserta bimtek. Sehingga dari hasil pre test ini akan diketahui aspek-aspek apa saja yang belum dipahami dalam ilmu kehukuman,” jelasnya.

Komisioner (Thomi Rusy Diantoro) dan Kasubbag Hukum (Badrut Tamam) hadir mewakili KPU Kota Batu. Secara ringkas keduanya menyimpulkan bahwa tujuan utama kegiatan bimtek Paralegal dan Legal Drafting ini ialah menumbuhkan kemandirian dan kecakapan KPU kabupaten/kota dalam meyusun produk dan dokumen hukum. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 1 = 3