18 Mar

KUMPULKAN PPK DAN PPS SE-KOTA BATU, KPU KOTA BATU AJAK SHARING PENYELESAIAN DIM

Batu, kpu-kotabatu.go.id (17 Maret 2019) – Bertema Rapat Koordinasi Kesiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengumpulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu untuk melakukan pemantapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura), Sabtu (16/03/2019) di Aster Hotel. Selain membahas kesiapan Tungsura, di dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut juga dilakukan sharing penyelesaian terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disusun oleh masing-masing PPK dan PPS.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis (Erfanudin) mengatakan jika rapat koordinasi kali ini bersifat penting dikarenakan masih terdapat hal teknis yang perlu benar-benar dipahami secara detail oleh penyelenggara pemilu. Ia juga mengatakan, dengan semakin dekatnya waktu menjelang April 2019, maka koordinasi dan konsolidasi antara KPU Kota Batu dengan penyelenggara di tingkat PPK dan PPS harus sering digiatkan. Hal lain yang menurut Erfanudin juga harus didiskusikan dalam forum tersebut ialah tentang permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh penyelenggara yang pada akhirnya disusun dalam DIM.

Kesempatan pertama diberikan kepada PPK Batu untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya, mereka becerita tentang adanya rumah salah satu Calon Legislatif (Caleg) yang ditawarkan jadi lokasi TPS dengan alasan bahwa rumah tersebut sedang tidak ditempati karena pemiliknya berada di luar kota. Menanggapi hal ini secara tegas Erfanudin menjawab bahwa tawaran tersebut tidak perlu diambil. Alasannya ialah menghindari kemungkinan penilaian yang tidak baik dari masyarakat luas. “Jika ada kasus seperti itu, lebih baik dihindari karena dapat menimbulkan persepsi macam-macam dari masyarakat,” tegasnya.

Pertanyaan lain juga ke luar dari PPS Sumberejo. Perwakilan dari PPS tersebut menanyakan tentang sikap yang harus dilakukan oleh KPPS jika menemukan ada anggota tim sukses yang ikut campur di dalam TPS dan melakukan instruksi kepada petugas TPS. Menurut Erfanudin mudah saja menyelesaikan masalah ini, yakni melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Yang berkewenangan mengatur di TPS adalah teman-teman KPPS. Laporkan saja ke Bawaslu bahwa orang tersebut telah mengganggu proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS,” jawabnya.

Dengan adanya sharing penyelesaian masalah tersebut Erfanudin berharap tiap penyelenggara di tingkat PPK dan PPS memperoleh bekal wawasan yang berguna dalam membantu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =