30 Apr

KPU KOTA BATU MENGIKUTI UNDANGAN VIDEO CONFERENCE DENGAN KPPN MALANG

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 April 2020) – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN Malang mengundang seluruh satker mitra KPPN Malang yang meliputi wilayah Pasuruan, Bangil, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang untuk mengikuti kegiatan Video Conference (Vidcon) terkait Informasi Jabatan Fungsional Terbuka di Bidang Perbendaharaan melalui sarana aplikasi ZOOM.

KPU Kota Batu yang diwakili oleh Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (Fitrya Faradevi), Vidcon yang dilaksanakan pada Kamis (30/04) dengan dibagi sesuai jadwal pembagian batch atau perkelompok yang telah ditentukan, dan untuk KPU Kota Batu terjadwal pada pukul 09.30-11.00 WIB bersama dengan 94 Satker lainnya. Adapun pembahasan dalam vidcon tersebut antara lain :

  1. Untuk Penetapan formasi jabatan fungsional perbendaharaan ditetapkan oleh Menpan RB.
  2. Agar Satker berkoordinasi dengan esselon I yang menentukan formasi peta jabatan.
  3. Setelah mendapat penetapan formasi jabatan fungsional perbendaharaan, Satker menunjuk operator (admin) E-Jafung yang aplikasinya disediakan oleh KPPN.
  4. Pengangkatan jabatan fungsional perbendaharaan merupakan amanat UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
  5. Pemegang jabatan fungsional perbendaharaan tidak boleh rangkap jabatan, misalnya merangkap PPK atau PPSPM.

Fitrya menyampaikan bahwa Jabatan Fungsional (Jafung) perbendaharaan merupakan perwujudan pengembangan SDM pada DJPBN (Dirjen Perbendaharaan Negara) untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang berkualitas. KPU sebagai salah satu satker yang mengelola APBN diharapkan dapat menyediakan Jafung perbendaharaan yang merupakan amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, namun untuk saat ini belum ada Jafung perbendaharaan di lingkungan Satker KPU. “Untuk menentukan formasi Jafung tersebut akan ditentukan oleh Menpan RB selaku esselon I, karena jabatan fungsional perbendaharaan merupakan bagian dari jabatan fungsional tertentu yang untuk kenaikan pangkatnya didasarkan oleh PAK (Penilaian Angka Kredit).” tutup Fitrya. (pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 1 =