28 Feb

KPU KOTA BATU HADIRI RAPAT KOORDINASI DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (28/02/2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencermatan Distribusi Logistik Pemilu 2019 yang diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis No.1-3, Surabaya, Rabu (27/02/2019). Kegiatan rapat koordinasi tingkat provinsi tersebut dihadiri oleh Ketua KPU dan Sekretaris KPU  kabupaten/kota se-Jawa Timur, sedangkan elemen KPU Kota Batu yang hadir ialah Ketua KPU (Saifudin Zuhri), dan Sekretaris KPU (Thomas Maydo).

Ketua KPU Provinsi dalam sambutannya mengatakan jika dalam rapat koordinasi tersebut terdapat beberapa agenda penting yang akan dilakukan, antara lain ialah perkenalan terhadap komisioner dan sekretaris KPU yang baru dilantik di beberapa kota dan kabupaten, penyampaian jumlah dan kekurangan logistik, dan rencana pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Satu hal, yakni tentang proses pembentukan KPPS, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam) menyampaikan jika prosesnya harus dilakukan secara terbuka melalui berbagai media pendukung. “Ada hal yang harus dipahami oleh KPU dalam melakukan rekrutmen KPPS, yakni prosesnya harus dilakukan secara terbuka di berbagai media. Pengumuman resmi hanya berhak dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), sedangkan KPU (kabupaten/kota) hanya membantu publikasi,” jelasnya.

Choirul Anam juga berpesan kepada seluruh peserta yang hadir agar semua elemen yang ada di dalam KPU harus berhati-hati dalam melakukan penyebaran berita. KPU harus pandai dalam memilih dan memilah mana berita yang perlu dikonsumsi publik dan mana yang cukup hanya diketahui oleh internal penyelenggara. Dengan sikap tersebut ia berharap suasana di tengah masyarakat dapat kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan. “KPU dan elemen di dalamnya harus berhati-hati dalam menyebarkan berita kepada media. Jangan sampai terjadi kericuhan karena tersebarnya berita yang tidak baik,” tegasnya.

Terakhir, Choirul Anam berharap agar KPU kabupaten/kota segera mendata anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta KPPS (jika sudah terbetuk) untuk selanjutnya diuruskan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, maksimal hingga 27 Maret 2019. (ats)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

50 − 46 =