09 Des

KPU JATIM : PAHAMI TEKNIS PAW AGAR INTEGRITAS TERJAGA BAIK

Pasuruan, kpu-kotabatu.go.id (8 Desember 2019) – Komisioner Divisi Teknis (Erfanudin) dan Operator SIMPAW (Mahyuni) KPU Kota Batu hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Minggu-Senin (8-9/12/2019). Komisioner KPU Jatim (Insan Qoriawan) mengungkapkan acara ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan percepatan pengambilan keputusan terkait dengan proses PAW anggota dewan.

Insan menjelaskan bahwa ada dua regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan PAW, yakni PKPU nomor 6 tahun 2017 dan PKPU nomor 6 tahun 2019. Dalam rincian PKPU tersebut disebutkan jika proses PAW selambat-lambatnya harus selesai dalam waktu 5 hari sejak KPU menerima surat pemberitahuan dari sekretaris dewan. Namun, ia menegaskan jika prosesnya bisa lebih cepat akan lebih baik.

“Kalau kita merujuk ke dua PKPU tersebut maka waktu ideal untuk menyelesaikan Penggantian Antarwaktu ialah 5 hari. Tapi jika selesai lebih cepat dari jangka waktu yang diberikan, itu jauh lebih baik,” terangnya.

Insan juga menegaskan, sekretariat masing-masing KPU kabupaten/kota harus memahami alur dari PAW agar proses verifikasi dokumen calon pengganti antar waktu bisa dilakukan dengan baik. Hal yang tak kalah penting dalam proses PAW tersebut, sebutnya, ialah sikap kehatian-hatian, baik komisioner maupun sekretariat dalam hal komunikasi.

“Salah satu sikap untuk menjaga integritas dalam proses PAW ini ialah tidak mengadakan pertemuan antara KPU dengan calon pengganti. Alasannya ialah menghindari kemungkinan adanya lobi-lobi (politik) tertentu terkait perolehan suara terbanyak calon ataupun hal lainnya (yang dapat mempengaruhi keputusan),” tegasnya.

Selain koordinasi teknik tentang mekanisme PAW, dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan tentang penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW). Keberadaan aplikasi SIMPAW ini guna membantu mengelola data penggantian antarwaktu anggota DPR, DPD, dan DPRD mulai dari proses input data hingga menghasilkan output berupa laporan. SIMPAW sendiri berbasis website sehingga informasinya bisa diakses oleh masyarakat. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 + = 17