11 Okt

KONSTELASI POLITIK BERJALAN DINAMIS, KOMISIONER KPU HARUS BIJAK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (11 Oktober 2019) – Akhir-akhir ini konstelasi politik di Indonesia sedang menghangat. Beberapa isu krusial seperti revisi KUHP, UU KPK, konflik Wamena, kebakaran hutan, hingga masalah keamanan pejabat negara menjadi perhatian masyarakat luas. Kondisi yang demikian berdampak pada adanya fragmentasi sikap di tengah masyarakat. Pada saat bersamaan peredaran berita bohong (hoaks) juga masih terjadi cukup masif.

Menghadapi kondisi tersebut KPU Provinsi Jawa Timur melalui Komisioner Divisi Sosdiklih dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro) bersikap tegas. Ia berpesan kepada seluruh komisioner KPU kabupaten/kota di Jawa Timur agar menjaga sikap dengan bijaksana. Salah satunya, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus menahan diri dalam bermedia sosial.

“Menyikapi konstelasi politik di Indonesia hari ini saya berharap teman-teman harus bisa menahan diri dalam berkomentar (juga membuat status) di media sosial, terutama dalam menanggapi isu-isu politik. Hal itu (tidak menahan diri) akan kontra produktif dengan posisi sebagai komisioner KPU, karena akan ada anggapan keberpihakan,” jelas Gogot pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Hotel Purnama, Kota Batu, Rabu (9/10/2019).

Selain Gogot, Komisioner Divisi SDM dan Litbang (Rochani) juga turut menyampaikan pesan penting. Ia mengajak KPU di daerah agar segera mengarsip dan mengamankan data dan dokumen-dokumen penting Pemilu 2019. Menurutnya, semakin segera langkah penyelamatan data akan berdampak baik, sebelum hilang atau ada pihak yang sengaja menghilangkan.

Ia melanjutkan, hal lain yang tak kalah penting ialah menjaga komunikasi, baik dengan internal penyelenggara maupun eksternal kelembagaan. Alasan utama yang mendasarinya, lanjut Rochani, ialah karena KPU membutuhkan keterlibatan dan dukungan banyak elemen untuk mendukung kesuksesan dalam tugas.

“Mari jaga komunikasi kita, baik di internal maupun komunikasi kelembagaan. Komunikasi eksternal dengan tetap menjaga jarak dan tidak bersifat kompromis. Kita membutuhkan kerja sama dengan pihak eksternal. Teman-teman harus mampu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara sehat,” tegasnya.

Terakhir, Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik (Miftahur Rozaq) melaporkan bahwa saat ini sudah ada 19 KPU kabupaten/kota yang telah menandatangani NPHD, namun masih menyisakan 3 daerah yang belum tuntas, yakni KPU Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik. Ia berharap ketiga daerah tersebut dapat menuntaskannya sebelum deadline yang diberikan oleh Kemendagri, yakni 14 Oktober 2019. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 3 = 1