08 Okt

GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN PKPU PILKADA, KPU DIINGATKAN URGENSI SIPOL

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (8 Oktober 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Ada dua draft PKPU yang diuji-publikkan, yakni PKPU Pencalonan dan Pembentukan Badan Ad Hoc Tata Kerja Panita PPK, PPS, dan KPPS.

Anggota KPU RI (Evi Novida Ginting Manik) menjelaskan uji publik atas draft PKPU Pencalonann adalah untuk menyempurnakan PKPU sebelumnya, yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2017. Hal ini sebagai langkah penyempurnaan terkait mekanisme yang harus diikuti oleh partai politik. Sedangkan, Ilham Saputra menjelaskan bahwa di dalam draft PKPU juga diatur tentang pembatasan umur bagi penyelenggara di tingkat badan ad hoc, yakni maksimal 60 tahun.

Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang hadir dalam agenda tersebut menerangkan tentang perlunya perhatian lebih terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Pilkada 2020. Selain sebagai rujukan KPU untuk mengetahui kejelasan status dan kepengurusan partai politik di daerah, sebutnya, Sipol juga berguna untuk keterbukaan informasi parpol kepada masyarakat.

“Apakah KPU sudah memikirkan untuk membuat aturan bahwa sejak awal, menjelang proses pencalonan, partai politik diberi durasi untuk menyampaikan nama-nama kepengurusan yang memang diakui DPP (Dewan Pimpinan Pusat)? Ini kepentingan publik juga untuk mengetahui kepemimpinan partai di daerah siapa saja orangnya. Di Sipol kan ada data ketua dan sekretaris partai di masing-masing daerah. Tapi pascapemilu, tidak ter-update. Jadi, agar ada konsistensi yang baik,” ujar Titi.

Merespon usulan ini, Evi Novida Ginting menegaskan jika KPU tengah berupaya mengintegrasikan Sipol dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bahkan, sebutnya, lembaganya telah mengusulkan agar Sipol diakui dalam RUU Pilkada.

“Kami sudah minta Komisi II (DPR RI) agar revisi UU ke depan, Sipol dimasukkan ke UU agar tidak terjadi lagi masalah verifikasi parpol di mana Sipol tidak diakui. Jadi, ke depan ada proses updating kepengurusan parpol melalui Sipol, sehingga publik bisa mengakses perkembangan kepengurusan dan keanggotaan partai. Ini akan memudahkan partai juga dalam mempersiakan diri di Pemilu 2024,” tandasnya. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 62 = 70