09 Mei

DORONG PEREMPUAN BERPERAN LEBIH DALAM PEMILU 2024

Batu, kpu-kotabatu.go.id (09 Mei 2022), #TemanPemilih, Banyak peran yang bisa diambil oleh kaum perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tidak hanya sebagai pemilih, perempuan juga dapat menjadi peserta, pengawas atau bahkan penyelenggara hingga tingkat ad hoc.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat menjadi keynote speaker webinar Bincang Cerdas Demokrasi (Bicara) Seri 29 dengan tema “Peran Perempuan dalam Politik Menuju Pemilu Tahun 2024” yang digelar KPU Kota Sukabumi secara daring.

“Pada umumnya ciri khas perempuan memiliki kemampuan empati yang tinggi, (yang) pada umumnya tidak dimiliki politisi lainnya, tes IQ perempuan memiliki emosional intelijen yang baik,” kata Idham.

Idham pun mendorong para perempuan untuk berperan lebih dalam politik dan menyarankan perempuan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat berkompetisi secara bebas dengan kandidat lain. “Sehingga mereka sebelum didaftarkan sebagai calon legislatif memiliki kemampuan kompetisi baik sehingga bisa bersaing sehat,” ungkap Idham.

Anggota KPU Kota Sukabumi Ratna Istianah menyampaikan kebijakan affirmative action keterwakilan 30 persen perempuan pada politik sesungguhnya telah ada sejak lama. Bahkan di Pemilu 1999 meski belum ada kebijakan ini keterwakilan perempuan pada saat itu mencapai 9 persen. “Lebih lanjut, Pemilu 2004 dengan kebijakan anjuran 30 persen menghasilkan 11 persen, Pemilu 2009 dengan kebijakan 30 persen dalam Daftar Calon Tetap (DCT) menghasilkan 17,86 persen. Dan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 menghasilkan 17,32 persen dan 20,52 persen keterwakilan perempuan,” kata dia.

Sementara itu Kabid OKK Forum Alumni Korps HMI Wati Sukabumi Fiskiyya Nardhina Al Khudri menyampaikan perempuan memang memiliki hak yang tertuang dalam Undang-Undang 2 tahun 2007 mengenai kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan dalam politik masih rendah mengacu pada data World Bank 2019 di mana pada peringkat ketujuh se-Asia Tenggara.

Rendahnya partisipasi, menurut Fiskiyya, berdampak pada kebijakan kesetaraan gender belum terakomodir atau masih sedikit merespons masalah utama perempuan. Menurutnya, perlu aturan yang lebih jelas lagi untuk memberikan keadilan bagi perempuan. “peraturan perempuan mengenai 30% ini harus dikhususkan lagi sehingga kita para perempuan memiliki hak layak dalam keterwakilan 30% ini,” kata Fiskiyya.

Narasumber lainnya, Anggota Bawaslu Kota Sukabumi Yasti Yustia menekankan pentingnya kesetaraan gender dengan adanya jatah 30% politik untuk perempuan. “Seberapa penting peran perempuan dalam politik, berperan sebagai stability control akan mampu memberikan keseimbangan dalam dinamika politik karena perempuan tidak hanya mengedepankan akal namun mampu mengkombinasikan antara akal dan perasaan,” ujar Yasti. (humas kpu ri tenri/foto zoom/ed diR)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + = 6