29 Jul

KETUA KPU KOTA BATU MENJADI NARASUMBER DALAM PEMBUKAAN PROGRAM LITERASI DIGITAL NASIONAL

Batu, kpu-kotabatu.go.id (29 Juli 2021) – Perkembangan dunia digital di Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat diharapkan hendaknya lebih cerdas dan selektif agar dapat memberi manfaat untuk kehidupannya.

Melalui Literasi digital nasional sarana untuk meramaikan dunia maya dengan nilai nilai positive yang inspiratif di era teknologi saat ini, untuk membangun daya saing dan ekonomi, merawat silaturahmi dalam kebhinekaan, pegang teguh persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai kebangsaan. Mari manfaatkan ruang-ruang pengembangan diri dan optimalisasi potensi diri dalam semangat Indonesia makin cakap digital agar kita makin bijak dan berdaya mengarungi arus bukannya tergerus. Hal itu yang disampaikan oleh Walikota Malang Drs. H. Sutiaji dalam video pembukaan Program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema “Apa Iya Media Sosial dapat Merubah Kepribadian”.

Dalam kegiatan webinar tersebut Ketua KPU Kota Batu Mardiono, S.HI, M.H diundang sebagai Narasumber yang menyampaikan materi tentang “Budaya Digital – Bijak Menyuarakan Pendapat di Dunia Digital”, yang intinya bijaklah dalam bermedia social, saring sebelum sharing agar tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Kegiatan webinar ini juga menghadirkan beberapa narasumber antara lain: Ferry Angga Irawan, S.SI dengan materi Trend Pekerjaan dan Usaha di Dunia Digital, Rachel Octavia dengan materi Bijak Beretika diinternet, Rizky Ardi Nugroho dengan materi Digital Podcast, serta B.SC. (HONS) Muhammad Yusuf Satria, MBA. MM. Semua pemaparan materinya sangat menarik dan luar biasa.

Digitalisasi tidak hanya membawa dampak positif tapi juga bisa berdampak negatif jika kita salah dalam pengaplikasiannya. Mari gencarkan dunia maya dengan konten-konten positif yang sekaligus untuk menekan hal-hal negatif. (mantri)

29 Jul

SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM) ASN MELALUI My SAPK

Batu, kpu-kotabatu.go.id – (29 Juli 2021) Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021, tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN (PDM) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021, untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ASN Tahun 2021 tersebut, maka KPU Kota Batu mengikuti  kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri (PDM)  melalui zoom meeting pada hari Rabu (28/07) pukul 09.00 WIB yang diselenggarakan oleh  Sekretariat Jenderal KPU bersama BKN RI, yang diikuti oleh Sekretaris KPU Kota Batu, Thomas Maydo beserta Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Uke Hidayati dan staf Bagian Umum, Puput.

“Sehubungan pemutakhiran data mandiri tersebut, diminta kepada para ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mendukung progam BKN dengan Wajib melakukan akses pemutakhiran data mandiri secara daring ke dalam aplikasi MySAPK versi Android yang dapat diunduh di Playstore atau melalui MySAPK versi web pada alamat https://pdm-asn.bkn.go.id/. Selanjutnya diwajibkan untuk melakukan login dan aktivasi akun MySAPK dalam rangka persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri” ujar Yuli Hertati dari Biro Kepegawaian KPU RI

“Jika terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS dan  PPPK dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri dengan menambah, mengubah, menghapus data, dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhirkan lalu disimpan melalui MySAPK. Setiap usul pemutakhiran data mandiri, setelah itu akan diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator instansi dan BKN sesuai kewenangan yang diatur dalam SK Kepala BKN 87/2021” jelas Ika Setiowati dari BKN. (puput)

29 Jul

DI KELAS TEKNIS DISKUSIKAN PENYEDERHANAAN SURAT SUARA

Batu, kpu-kotabatu.go.id – (29 Juli 2021), #sobatpemilih, Diskusi kelas teknis pada pertemuan keempat diruang virtual yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh komisioner dan sekretariat kab/kota se Jawa Timur yang membidangi teknis kepemiluan mendiskusikan terkait wacana penyederhanaan surat suara untuk pemilu serentak di tahun 2024. Diskusi yang dipandang sangat positif oleh komandan divisi teknis penyelenggara pemilu Insan Qoriawan menjadi momentum yang baik dalam membuka mindset penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

“Penyederhaan Suarat Suara Untuk Meningkatkan Partisipasi” yang kali ini dinarasumberi oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Jombang As’ad Choirudin menjadi bab baru dalam kelas teknis diruang virtual. Menurut As’ad ada tiga pokok permasalahan yang memotori usulan penyederhaan surat suara ini untuk diupayakan rancangannya oleh KPU sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024 nanti. Pertama Usulan penyederhanaan surat suara untuk Pemilu berkaca pada Pemilu 2019. Kedua beberapa hasil survei disebutkan jumlah suara tidak sah cukup tinggi dan mayoritas pemilih menyatakan kesulitan karena menerima lima lembar surat suara sekaligus. Ketiga Prinsip dari pemberian surat suara yang sederhana belum terwujud.

Dengan penyederhaan surat suara sebagaimana yang disampaikan dalam halaman rumahpemilu.org menyebutkan tujuan penyederhanaan surat suara untuk pemilu 2024 untuk memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), memudahkan kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), efisiensi anggaran, efisiensi waktu, efisiensi tenaga dan peralihan ke pemilu elektronik.

Inplikasi yang kemudian muncul dalam desain penyederhaan surat suara ini perlu adanya penyesuaian dalam hal koridor hukum yang berlaku saat ini. Perhatikan desain berikut :

Demikian Desain surat suara yang didskusikan dalam kelas teknis ini.

28 Jul

KPU KOTA BATU IKUTI WORKSHOP SPIP

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28 Juli 2021) – KPU Kota Batu yang diwakili oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Thomi Rusy Diantoro beserta Kasubbag Hukum, Budhi Kriswanto, mengikuti Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring, dengan  narasumber Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto, Komisioner Divisi SDM dan Litbang, Rochani, serta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsiani.

Workshop SPIP dibuka secara resmi oleh Bapak Arbayanto selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, beliau menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, dimana 10 KPU Kabupaten/Kota setelah dilakukan Review ternyata ada 7 Kab/Kota yang masih kurang memenuhi dan 3 Kab/Kota yang sudah baik. Sehingga kegiatan Workshop ini agar KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki pemahaman yang sama dalam  penyusunan laporan SPIP.

Acara workshop hari ini dipandu oleh Koordinator HTH KPU Provinsi Jawa Timur, Yulyani Dewi, adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam 4 wilyah koordinasi yaitu wilayah koordinasi I dilaksanakan tanggal 28 juli diikuti 9 Kab/Kota, wilayah koordinasi II tanggal 30 Juli diikuti 9 Kab/Kota, wilayah koordinasi III tanggal 4 Agustus diikuti 10 Kab/Kota dan wilayah koordinasi IV tanggal 6 Agustus diikuti 10 Kab/Kota. Peserta workshop SPIP KPU Kab/Kota antaran lain Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Sub Koordinator Hukum/Kasubbag Hukum dan Operator SPIP. (budhi)

27 Jul

TAHAPAN PENCALONAN DI KELAS TEKNIS

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 Juli 2021), #sobatpemilih, menyongsong pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2022 nanti KPU Kota Batu ikut aktif terlibat di kelas teknis yang diagendakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Memasuki pekan akhir di bulan juli ini kelas teknis akan mengupas tuntas tahapan pencalonan pada pemilu 2019 yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Sejatinya tahapan pencalonan anggota DPRD tingkat Kab/Kota yang dilaksanakan pada tahun 2018 kemarin pada tahapan pemilu 2019 tidak banyak mengalami kendala. Kelas teknis kali ini membahas tahapan pencalonan dari sisi penyelenggara pemilu di Kab/Kota Se Jawa Timur.

Narasumber pertama pada kelas teknis hari ini Ahcmad Arif Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Mojokerto dengan materi yang disampaikan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Pemilu nasional Tahun 2019 di Kabupaten Mojokerto.

Arif menyampaikan bahwa ada tiga hal yang akan dilakukan oleh setiap KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan yang pertama, persiapan yang berisikan kegiatan bimtek, koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh semua element penyelenggara, peserta, dan stakeholder setempat, yang kedua adalah pelaksanaan dimana pada tahapan pelaksanaan pencalonan ini di mulai pada tahapan pengumuman pengajuan calon hingga ke tahapan penetapan dan pengumuman daftar calon tetap (DCT). Sedangkan ketiga adalah evaluasi dari pelaksanaan tahapan pencalonan itu sendiri.

Berlanjut kepada narasumber kedua pada kelas teknis hari ini adalah Rahbini Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Sumenep dengan materi yang disampaikan urgensi komunikasi sosial dengan stakeholder dalam pencalonan. Dalam pemaparannya Rahbini menyampaikan bahwa komunikasi dalam hal ini adalah proses penyampaian informasi kepada orang lain yang di dalamnya terdapat pesan dan aktor yang terlibat. Hal lain yang dianggap penting bagi Rahbini adalah penerapan aspek teologis yang menjadi penguat dalam spiritualis bagi manusia dalam melaksanakan hajatnya. Bagi Rahbini mengapa komunikasi sosial ? dikarenakan tiga hal urgen ini
• penting dan menarik seiring dengan maraknya media sosial dan isu-isu sosial politik yang dinamis dan menjadi perhatian publik;
• memberikan jalan keluar di tengah absurditas regulasi dan tekanan para pihak;
• antisipasi konflik,
demi ketiga hal tersebut KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan mampu untuk mengembangkan metode komunikasi baik yang dilakukan secara vertikal, horisontal, formal dan informal.

Kelas teknis tahapan pencalonan yang sukses dilaksanakan pada hari ini banyak memberi edukasi yang menarik sehingga bisa dipahami oleh penyelenggara karena tahapan pencalonan memang merupakan salah satu tahapan penting dan krusial dalam penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin. Sebagaimana arahan dari Insan Qoriawan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggara menyampaikan ada tiga hal yang harus saya tekankan pada kelas kali ini. Yang pertama tahapan spritual yang didiskusikan bukan merupakan tahapan pemilu. Yang kedua memang betul untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik bagi penyelenggara apa lagi pada saat menghadapi tahapan krusial oleh karena ini harus dipahami bahwa penyelenggara pemilu melaksanakan tahapan secara utuh sesuai ketentuan yang ditetapkan dan tepat waktu. Begitu juga bagi peserta pemilu dalam hal ini partai politik, mereka juga mengikuti dan memahami ketentuan dan proses dari tahapan yang ada, baik tahapan internal mereka sebagaimana ADRT yang mereka anut atau tahapan pemilu itu sendiri.

Yang terakhir harus dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu sudah setara dengan Undang-Undang oleh karena itu ketentuan sebagaimana proses verifikasi pencalonan yang banyak memerlukan perhatian tidak hanya sekedar dilaksanakan sebagaimana Peraturan KPU akan tetapi harus mengikuti aturan dan dilaksanakan secara administrasi yang utuh bagi penyelenggara pemilu. (ari)

22 Jul

KELAS TEKNIS VIRTUAL VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Batu, kpu-kotabatu.go.id – (22 Juli 2021) #sobatpemilih, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelenggaraan Erfanudin, beserta Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Ariansyah Mustafa serta Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kab/Kota se Jawa Timur, mengikuti Kelas Teknis Menyongsong Pemilu Tahun 2024, secara virtual, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur Pada Hari Kamis (22/07/2021) Pukul 10.00 WIB.

Kegiatan Kelas Teknis Pemilu Kedua tersebut menghadirkan Tema Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD, dengan peserta terdiri dari Komisioner Teknis Penyelenggaraan dan Sub Koordinator atau Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur.

Bertindak selaku narasumber dalam kegiatan tersebut, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bojonegoro Fatma Lestari dengan membawakan materi “Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik” pada sesi pertama. Kemudian pada sesi selanjutnya atau sesi kedua, materi “Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota” dibawakan oleh narasumber Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Ngawi, Aman Ridho. Sementara itu acara tersebut dimoderatori oleh Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bojonegoro, Pinardi.

Dalam pemaparan materinya Fatma menyoroti tahapan pendaftaran, penelitian, verifikasi partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Sementara itu Aman Ridho memaparkan berbagai macam dinamika pendaftaran dan verifikasi partai politik menuju kontestan peserta pemilu.

Bagi Ariansyah kelas teknis dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti sangat banyak memberi manfaat dan meningkatkan ilmu bagi peserta untuk kesiapan penyelenggara di jawa timur pada pemilu 2024 khususnya. (ari)

22 Jul

KPU KOTA BATU IKUTI REKON DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2021

Batu, kpu-kotabatu.go.id (22 Juli 2021) – Sekretaris KPU Kota Batu Thomas Maydo dan bendahara KPU Kota Batu Dimas Brahmadi mengikuti acara yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Jawa Timur yaitu rekonsialiasi dan penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 22 Juli 2021, acara yang dilaksanakan secara daring ini dimulai jam 09.00 s/d selesai, dengan diikuti oleh Sekretaris dan Bendahara KPU Kab/Kota se-Jawa Timur.

Pada kesempatan itu inspektur wilayah 2 Adi Wijaya Bakti menyampaikan bahwa kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan opini BPK (WTP) untuk tahun-tahun yang akan datang. Banyak permasalahan dan kelemahan pertanggung jawaban yang perlu menjadi evaluasi terutama ditingkatan badan adhok.

Diharapkan dengan dilaksanakannya rekon internal dan eksternal secara tertib dan berkelanjutan menjadikan kita siap jika sewaktu-waktu Jawa Timur menjadi salah satu pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). (thomas)