16 Jun

KOMITMEN HARMONISASIKAN PERBAWASLU, HINGGA TANAMKAN SOLIDITAS PENYELENGGARA

Bandar Lampung, kpu-kotabatu.go.id (Rabu, 16 Juni 2021) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengakui adanya ketidakharmonisan aturan lembaganya dengan aturan milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berdampak pada ketidaksesuaian penanganan penyelenggaraan ditingkat bawah.

Dia pun sepakat ke depan perlu adanya harmonisasi kedua aturan (Perbawaslu dengan PKPU) yang bersumber dari aturan perundang-undangan. “Ini yang beberapa hal menjadi catatan kami dalam periode ini memang ada yang harus diselesaikan ditingkat pusat, soal harmonisasi aturan baik PKPU maupun Perbawaslu,” ucap Abhan saat merespon pertanyaan peserta yang hadir pada kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, di Provinsi Lampung, Rabu (16/6/2021).

Pembahasan ini sendiri muncul usai Abhan yang hadir sebagai narasumber secara virtual ditanya peserta orientasi tugas terkait aturan lembaganya dalam menangani suatu persoalan. Contohnya ada perbedaan cara pandang dalam menangani calon yang pindah partai politik.

“Saya kira tidak hanya itu saja, soal tadi pindah partai dan sebagainya, tentu yang juga jadi sorotan kami tentang mantan napi, soal posisi Silon dan Sipol juga sama yang begitu banyak aduan ke kami melalui mekanisme administrasi dimana putusan kami berbeda dengan putusan KPU,” tambah Abhan.

Sementara itu pada sesi berikutnya, narasumber kedua, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir selaku perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan jenis pengaduan yang masuk dan kerap disidangkan DKPP selama ini.

Dia berharap dari paparan yang disampaikan, peserta orientasi tugas paham dan dapat menghindari agar tidak melakukan hal serupa selama menjabat sebagai penyelenggara pemilu.

Narasumber ketiga, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik lebih banyak menjelaskan tentang PKPU 8 Tahun 2019 yang membahas fungsi, tanggungjawab hingga prinsip penyelenggara pemilu.

Selain itu Evi juga menerangkan tentang kemandirian yang harus terus melekat dalam diri penyelenggara pemilu. “Bagaimana KPU dalam mengambil keputusan tidak boleh ada tekanan, paksaan. Jadi setiap kita mengambil keputusan maka menjaga kemandirian. Bagaimana menjaga kemandirian, lihat UU, peraturan KPU nya,” lugas dia.

Berbagi Pengalaman KPU Lintas Zaman
Pada sesi berikutnya, peserta orientasi tugas menyimak pengalaman dari para penyelenggara pemilu lintas zaman. Hadir selaku narasumber Anggota KPU RI periode 2007-2012 Abdul Aziz serta Anggota KPU RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dan di moderatori Anggota KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman.

Abdul Aziz dikesempatan pertama menceritakan pengalamannya menahkodai KPU pada zaman itu yang juga diwarnai cerita. Seperti menyiapkan tahapan awal pemilu 6 bulan pasca dilantik oleh presiden. Menyiapkan daftar pemilih, merekrut 3 ribu PNS organik yang disiapkan untuk mendukung kerja kepemiluan mendesain surat suara hingga menghadapi perselisihan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari semua yang pernah dialami, Aziz pun berpesan agar perbaikan di tubuh KPU terus dilakukan. Soliditas, kerja sama antara komisioner dan sekretariat pun menurut dia perlu ditingkatkan.

Di kegiatan berbagi pengalaman kedua, Hadar Nafis Gumay juga menceritakan momen saat menjabat. Pesan yang disampaikan olehnya agar para penyelenggara pemilu memahami mekanisme kerja di KPU yang bersifat kolektif kolegial. Selain itu perlu memahami bahwa tanggung jawab menyukseskan tahapan pemilu maupun pemilihan tidak hanya di tangan KPU tapi juga didukung oleh kerja sama banyak pihak.

Hadar juga mengapresiasi makin dimaksimalkannya penggunaan Teknologi Informasi (TI) di bidang kepemiluan. Hal tersebut sejalan dengan semangat KPU periodenya dulu yang memulai pemanfaatan TI untuk menghitung hasil pemilu (Situng). “Yang menjadi awal transparansi kemudian menjadi Sirekap,” kata Hadar.

Sementara itu Anggota KPU RI periode 2017-2022 Hasyim Asy’ari menambahkan bahwa setiap generasi memiliki tantangan masing-masing. Dari tantangan yang berhasil dijalani tersebut menjadi pengetahuan dan juga bekal untuk penyelenggara pemilu saat ini. “Seperti penyelenggara KPU saat Ini jauh lebih menantang karena adanya pandemi,” tutup Hasyim. (humas kpu ri dianR/foto: irul/ed diR)

16 Jun

KPU KOTA BATU BANGUN KOMITMEN BERSAMA DINAS KOMINFO KOTA BATU DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (Rabu, 16 Juni 2021) – KPU Kota Batu resmi menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Batu sebagai motor utama penyebarluasan informasi publik dan penguatan Lembaga dalam kehumasan (16/6/2021).

Kerjasama dituangkan melalui penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangi oleh Ketua KPU Kota Batu dan Kepala Dinas Kominfo Kota Batu. Ucapan terimakasih disampaikan Ketua KPU Kota Batu Mardiono kepada Dinas Kominfo yang telah bersedia untuk bekerjasama yang saling menguntungkan untuk masing-masing lembaga.

Mardiono meneruskan mengutip ucapan Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU RI I dewa Kade Wiarsa Raka Sandi “Pembentukan Bakohumas di seluruh satker KPU RI untuk peran kehumasan yang berkualitas, komunikatif, aspiratif, professional dan kompeten yang diharapkan turut tercipta hubungan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan”.

Dinas Kominfo merupakan Lembaga yang tepat dan terpercaya dalam kaitannya penyebaran informasi publik. Harapan kedepan dengan dibentuknya Bakohumas ini dapat membentuk opini publik yang positif terutama nantinya Ketika menghadapi tahapan pemilu serentak 2024 tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab besama, lanjut Mardiono.

Secara spesifik KPU Kota Batu berharap output Bakohumas inipun secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi kepemiluan terupdate. Muara dari Kerjasama ini dapat meningkatkan citra Lembaga dan kepercayaan publik, tegas Mardiono.

Sebelum penandatanganan MOU Kepala Dinas Kominfo Onny Ardianto turut menyampaikan apresiasinya kepada KPU Kota Batu. Saat ini terdapat perubahan SOTK yang baru di Lembaga Kominfo. Di tahun 2021 ini Kominfo tergabung langsung dibawah kewenangan kementrian Kominfo, dimana sebelumnya tergabung dalam bagian kehumasan Kota Batu, jelas Onny.

Produk dari kesepakatan ini, kedepan Kominfo akan menssuport KPU Kota batu dalam hal penyebarluasan informasi. Namun diharapkan tetap melalui prosedur dengan berkoordinasi dan secara tertulis.

“Kedepan terkait Kerjasama Bakohumas diharapkan dikoordinasikan, misalnya permintaan penyebarluasan informasi melalui videotron, ini terkait pertanggungjawaban internal Kominfo berlaku juga untuk siaran Televisi ATV”, ujar Onny. (Mrl)

16 Jun

KPU KOTA BATU IKUTI LAUNCHING DAN BEDAH BUKU PUTIH DAN BUNGA RAMPAI PILBUB PACITAN 2020

Batu, kpu-kotabatu.go.id (Rabu, 16 Juni 2021) – KPU Kota Batu diwakili Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Marlina mengikuti Webinar launching dan bedah Buku putih Pilbub Pacitan 2020 dan Buku bunga rampai Pilbub Pacitan 2020. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Pacitan. Buku ini merupakan literasi demokrasi serta catatan sejarah yang merangkum seluruh kejadian dan tahapan pemilihan secara lengkap.

Acara dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai narasumber pertama dan pengantar bedah buku. Dewa menyampaikan buku putih yang ditulis teman-teman Pacitan sangat berisi dan padat. Isinya detail meceritakan gambaran pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan serentak di Pacitan yang berjalan dimasa pandemi Covid-19.

“Berkembangnya literasi pemiihan merupakan tradisi penting dilingkungan KPU disela tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara, dan jug sebagai catatan dan bahan evaluasi untuk persiapan menyongsong Pemilu serentak 2024”, terang Dewa.

Bedah buku yang dimoderatori oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Pacitan Iwit Budhi Santoso memandu berjalannya bedah buku. Isi buku ini langsung diceritakan oleh pelaku yang terilbat langsung dalam peyelenggaraan pemilihan 2020 lalu.

Adapun narasumber dimaksud adalah Ketua KPU Propinsi Jawa Timur, Ketua Divisi Perencanaan, data dan informasi KPU Pacitan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Prop. Jatim, perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan perwakilan Relawan Demokrasi Pemilihan serentak KPU Pacitan.

Iwit menjelaskan disela penyampaian materi bahwa seluruh isi buku ini merupakan jejak seluruh proses tahapan pemilihan lalu yang banyak unsur terlibat disana. “Pemilihan melibatkan semua jaringan untuk turut mensosialisasikan pemilihan serentak di Kabupaten pacitan, dan isi buku ini sebelumnya telah didiskusikan dan konsultasikan ke KPU Prop. Jatim, jelas Iwit.

Pamungkas acara ini ditutup langsung Ketua KPU Prop. Jatim Croirul Anam. Anam menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat pada pemilihan serentak 2020 lalu.

Anam mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian launching dari buku putih dan buku bunga rampai KPU Pacitan ini. Selama proses tahapan penyelenggaraan pemilihan KPU Prop. Jatim telah menghimbau untuk mendokumentasikan serta menuliskan kronologi seluruh kejadian pada penyelenggaraan dalam bentuk catatan, jadi tidak hanya buku laporan pertanggungjawaban yang dibukukan sebagai legasi dan literasi demokrasi. Anam mengutip dari Daud Yusuf pengamat demokrasi “membaca atau budaya literasi ini menjadi syarat mutlak untuk terus mememperbaiki proses demokrasi”, ungkap Anam. (Mrl)