04 Jun

KPU KOTA BATU IKUTI FGD SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Batu, kpu-kotabatu.go.id (04 Juni 2021) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengikuti Fokus Group Discussion (FGD) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual selama 2 hari yakni Rabu dan Kamis yang terbagi menjadi dua kelompok (2-3/6/21).

Dilaksanakanya (FGD) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kab/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur, Forum yang digelar secara daring ini dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Sub Koordinator Hukum, serta Operator SPIP dari 38 KPU Kabupaten/ Kota.

Pada arahannya Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Muhammad Arbayanto, menyampaikan bahwa SPIP merupakan menjadi satu bagian penting dalam konteks organisasi dan sejatinya KPU telah melakukannya, terutama pada masa tahapan Pemilihan maupun Pemilu.

“Dalam aktivitas tahapan, KPU telah melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menyusun Standard Operating Procedure (SOP), dan ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis untuk meminimalisir persoalan. Hal tersebut merupakan contoh praktik pengendalian intern pemerintah sudah berlangsung” papar Arba (2/6/2021).

Dalam kegiatan ini peserta dibekali materi dan diberikan soal terkait SPIP guna mengukur tingkat pemahaman peserta dengan pretest dan posttest, harapannya ada peningkatan pemahaman antara sebelum dan sesudah FGD ini berlangsung.

Dalam FGD SPIP ini dipandu oleh Koordinator Hukum; Teknis; dan Hupmas, Yulyani Dewi. Beberpa hal yang didiskusikan dalam FGD ini meliputi lingkup kerja SPIP, indentifikasi permaslahan di KPU Kab./Kota hingga penyusunan laporan.

04 Jun

KPU KOTA BATU IKUTI RAKOR PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SERTA LOGISTIK PEMILIHAN DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI PEMERIKSAAN BPK RI

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (04 Juni 2021) – Kamis, 03 Juni 2021, Ketua KPU Kota Batu, Mardiono beserta Sekretaris KPU Kota Batu, Thomas Maydo mengikuti Rakor Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Serta Logistik Pemilihan dalam Persiapan Menghadapi Pemeriksaan BPK RI yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Pukul 13.00 WIB. Acara yang dilaksanakan di aula kantor KPU Provinsi Jatim Jl. Raya Tenggilis 1-3 Surabaya ini dihadiri oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Sekretaris KPU Provinsi Jatim, Nanik Karsini, Koordinator Program, Data, Organisasi dan SDM, Suharto, Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik, Edi Hartono serta Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan rasa syukurnya di hadapan seluruh peserta Rakor Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan serta Logistik Pemilihan dalam Persiapan Menghadapi Pemeriksaan BPK RI.

Keberhasilan ini menurut Ketua KPU Jatim tentu karena adanya persiapan sebaik mungkin pada awal perencanaan pengadaan. “Sudah dari jauh-jauh hari Kami di Provinsi berupaya melakukan persiapan sebaik mungkin. Segala kebutuhan pengadaan dihitung setepat mungkin,” tutur Anam.

Sebagaimana diungkapkan Anam, KPU Jatim akan mengajak kabupaten/ kota untuk melakukan penyamaan persepsi terkait proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK. “Ada beberapa kabupaten/ kota yang masuk sampling pemeriksaan BPK. Bapak/ Ibu harus bisa menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin. Data yang diminta BPK, dipenuhi semua,” jelas Ketua KPU Jatim.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menyampaikan urgensi dari rakor ini adalah koordinasi dan inventarisasi terkait dengan persoalan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan tata kelola logistik pasca Pemilihan Tahun 2020 sebagai persiapan dalam menghadapi pemeriksaan BPK RI. “Sedangkan bagi KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Pemilihan, rakor ini sebagai bentuk persiapan mengahadapi Pemilu maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga harapannya dapat mempermudah menghadapi potensi permasalahan yang terdeteksi untuk diantisipasi bersama,” terang Miftahur Rozaq.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini juga mengingatkan agar seluruh KPU Kabupaten/Kota meneliti kembali laporan keuangan dalam rangka tertib administrasi. (pdp)