30 Mei

KPU WACANAKAN PENYEDERHANAAN SURAT SUARA PEMILU 2024

Balikpapan, kpu-kotabatu.go.id (29 Mei 2021) – Keserentakan Pemilu ditambah Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung di tahun 2024 berpotensi memunculkan kerumitan bagi pemilih maupun penyelenggara ditingkat bawah. Khususnya terkait jumlah surat suara yang akan digunakan nanti.

Penekanan lebih kepada surat suara pemilu karena seperti diketahui untuk pemilu legislatif (pileg) (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota) serta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) total ada lima surat suara yang akan digunakan. Sementara untuk pemilihan kepala daerah, tergolong lebih mudah karena hanya ada satu surat suara yang digunakan.

Menyikapi tantangan di 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Anggota Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan rencana menyederhanakan desain surat suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024. Konkretnya, akan hanya ada 1 atau 3 surat suara yang dipegang oleh pemilih ketika memberikan hak suaranya di bilik suara nanti. “Jadi 5 pemilu tidak harus 5 surat suara. Pemilunya tetap yang dipilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kab/kota dan DPD, tapi tidak harus setiap pemilu tadi satu surat suara,” ungkap Pramono saat hadir sebagai narasumber Seminar Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan 2020 Menuju Pemilu Serentak 2024, yang diinisiasi KPU Kota Balikpapan, Sabtu (29/5/2021).

Menurut Pramono, tujuan dari penyerdehanaan surat suara adalah untuk memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu juga untuk memudahkan kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang pada Pemilu 2019 lalu sempat kelelahan saat melaksanakan proses penghitungan dan penyalinan hasil suara. “KPPS nya menghitung lebih pendek, karena kalau satu (surat suara misalnya) ya sekali buka tinggal menyebutkan, pilpres dia (pemilih) memilih apa,” tambah Pramono.

Meski demikian wacana ini menurut Pramono juga akan berimbas pada cara penandaan pemilih pada kertas suara. Apabila biasanya pemilih menunjukkan bukti pilihannya dengan cara mencoblos, maka pada Pemilu 2024 nanti, dimungkinkan pemilih menggunakan cara penandaan lain. “Ke depan kalau tidak mencontreng, melingkari atau bahkan pemilih itu menuliskan,” tutur Pramono.

Pramono lebih lanjut memberikan gambaran, apabila nantinya hanya satu surat suara yang digunakan, maka pemilih ketika menentukan pilihan untuk jenis pilpres maka cukup mencontreng atau melingkari nomor urut pasangan calon. Berbeda ketika ketika memilih untuk jenis pemilu legislatif DPR RI dan DPRD prov, kab/kota, maka selain melingkari atau mencontreng nomor partai politik juga menuliskan nomor urut calon legislatif pada kolom yang tersedia. ”Contoh memilih partai A caleg nomor 6, berarti partainya apa di contreng atau dilingkari lalu caleg ditulis nomor urut 6,” jelas Pramono.

Meski demikian wacana ini menurut dia masih terus dimatangkan oleh KPU. Tetap dengan tujuan utama apapun caranya, kenyamanan pemilih adalah yang terdepan. “Jangan sampai salah memilih dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar. Karena secara teknis kan KPU paling penting itu, pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan nyaman,” ucap Pramono.

Sebagaimana diketahui, pada sejumlah pertemuan KPU menegaskan komitmennya untuk mempermudah proses tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang diprediksi akan berjalan sangat kompleks. Selain wacana yang disebutkan di atas, wacana atau usulan lain yang akan disampaikan KPU adalah masa persiapan yang lebih panjang untuk dua jenis pemilihan di 2024 (apabila Pemilu 2019 persiapan hanya 20 bulan maka untuk Pemilu 2024 menjadi 30 bulan). Peniadaan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dengan lebih memperkuat proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Mendorong penggunaan Sipol serta meminta kepada partai politik untuk rutin melakukan pemutakhiran data Sipol. Dan yang terakhir penggunaan rekapitulasi elektronik melalui Sirekap.

“Tapi memang untuk melaksanakan terobosan tadi dibutuhkan landasan hukum yang kokoh. Ini jadi syarat mutlak. Maka kita mendorong ada revisi terbatas UU Pemilu dan UU Pemilihan atau sekurangnya Perppu untuk mengakomodir desain surat suara, Sirekap, kampanye dan seterusnya. Dan peraturan teknis itu dituangkan di PKPU yang konsisten dijalankan semua pihak,” tutup Pramono.

Turut hadir dalam kegiatan Seminar Nasional ini Ketua dan Anggota KPU Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan, para komisioner KPU kab/kota di Kalimantan Timur, pimpinan partai politik, akademisi dari Universitas Mulawarman serta pemangku kepentingan (stakeholder) di Kalimantan Timur lainnya. (humas kpu ri dianR/foto: dessy/ed diR)

 

29 Mei

SOSIALISASI BAKOHUMAS PADA KEGIATAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (29 Mei 2021) – “Salam Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhineka Tunggal Ika dilanjutkan Salam Lima Jari Pancasila Adalah Kita” demikian pembukaan salam yang disampaikan oleh ketua dan anggota dari Organisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Batu yang dipimpim oleh Triwahyuni Ketua FPK Kota Batu pada saat pertemuan koordinasi rutin yang juga menghadirkan pihak dari KPU Kota Batu. Pada Sabtu 29 Mei 2021 pukul 15.00 wib.

Pembentukan Bakohumas yang melibatkan FPK Kota Batu dinilai sangat penting karena komunitas atau anggota dari FPK tersebut berasal dari unsur etnis dan suku di Nusantara Indonesia yang ada di Kota Batu. Menurut Ninik sapaan akrab Ketua FPK Kota Batu forum ini merupakan wujud kami dalam menjaga dan mencintai keaneka ragaman etnis dan suku yang berada dalam wilayah Kota Batu. KPU Kota Batu, “FPK Kota Batu sebagai organisasi yang starategis dalam mewujudkan misi dan visi pembentukan Bakohumas Kota Batu” sebagaiaman sambutan Thomas Maydo Sekretaris KPU Kota Batu.

Kehadiran Thomas Maydo yang didampingi oleh Ariansyah dan Sumantri sebagai perwakilan dari KPU Kota Batu merupakan inisiatif yang dilakukan ketua FPK Kota Batu karena menurut Ninik dengan hadirnya pihak KPU Kota Batu dalam pertemuan rutin yang diselenggarakan di Sekreariat FPK Kota Batu tersebut dapat memberikan sosialisasi atau informasi tujuan dari pembentukan dan pelibatan FPK dalam giat Bakohumas Kota Batu. (ari)

29 Mei

MELAZIMKAN PERBAIKAN PEMILU BERBASIS RISET

Balikpapan, kpu-kotabatu.go.id (29 Mei 2021) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi memberikan apresiasi kepada KPU Kota Balikpapan yang berinisiatif menggandeng Universitas Mulawarman melakukan riset bersama, guna mendapat jawaban atas kekurangan yang dihasilkan pasca proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020.

Menurut dia riset bersifat ilmiah dan mempunyai nilai integritas untuk menjawab fenomena yang terjadi dalam proses pemilihan maupun pemilu. “Jadi apa yang kita lakukan ke depan itu base on riset yang baik, jadi riset on policy,” ucap Pramono saat memberikan tanggapan Evaluasi Pemilihan 2020 di Kota Balikpapan, pada kegiatan Seminar Nasional, Sabtu (29/5/2021).

Pramono menambahkan, melalui riset jawaban yang diperoleh juga secara umum dapat diterima oleh semua pihak. Berbeda ketika jawaban atas fenomena kepemiluan dijawab secara asumsi atau hanya berupa pemikiran semata. “Penting seperti itu, sehingga kita menyampaikan ke publik bukan sekadar klaim sepihak tapi berdasarkan analisis ilmiah,” tambah Pramono.

Sebelumnya Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengungkap kerja sama riset dengan Universitas Mulawarman adalah untuk mengungkap tiga fenomena kepemiluan yang kerap terjadi di Kota Balikpapan. Pertama terkait banyaknya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) disetiap pemilihan, kedua tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di setiap pemilihan dan ketiga fenomena pasangan calon tunggal yang terjadi di Pemilihan 2020.

Selain itu melalui riset Thoha juga berharap tidak ada lagi prasangka negatif kepada KPU atas fenomena yang terjadi. Dia memastikan KPU telah bekerja dengan integritas dan transparan serta mengedepankan keadilan bagi semua.

Riset Ungkap Tiga Fenomena di Kaltim

Sementara itu fenomena tingginya angka DPTb terjawab melalui hasil riset yang dibacakan Anggota KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim. Menurut dia, fenomena ini terjadi karena dua faktor, internal dan eksternal. Faktor Internal karena rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas badan ad hoc KPPS dan petugas Linmas. Sementara eksternal, kurang aktifnya warga (pemilih) berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Untuk faktor internal perlu adanya penguatan kapasitas badan ad hoc, sementara eksternal pemilih diberikan pemahaman untuk tertib dalam pelaksanaan pemungutan suara salah satunya dengan membawa Formulir C Pemberitahuan,” ucap Syahrul.

Proses penelitian juga mengungkap, tingginya angka DPTb di Balikpapan karena banyaknya pemilih yang sudah pindah domisili namun belum terbarukan data kependudukannya (baik KK maupun KTP-el). Rekomendasi pun diberikan salah satunya agar aplikasi Sidalih lebih diperkuat, digitalisasi form C Pemberitahuan, hingga penguatan kapasitas petugas badan ad hoc.

Adapun terkait fenomena tingginya angka partisipasi tidak memilih di Balikpapan, menurut hasil riset yang dibacakan Anggota KPU Balikpapan, Ridwansyah Herman terjadi karena banyak pemilih yang enggan karena tidak terdaftar dalam DPT, pandemi Covid-19, tidak adanya calon yang disukai hingga faktor pekerjaan. Terkait faktor terknis terakhir, mengungkap masih adanya perusahaan yang tidak memberikan izin kepada karyawannya untuk mengikuti proses pemilihan.

Terakhir, hasil riset juga mengungkap fenomena pasangan calon tunggal, yang murni terjadi karena sebuah sistem. Menurut akademisi Universitas Mulawarman Profesor Aji Ratna Kusuma yang memaparkan hasil riset ini, salah satunya dikarenakan pragmatisme partai politik dimana proses penentuan calon berpusat diinduk partai politik. “Meskipun ada proses penjaringan di masing-masing parpol namun pada akhirnya DPP yang menentukan,” ucap dia.

Selain itu faktor tingginya batas dukungan calon perseorangan menurut dia juga menyumbang terjadinya fenomena pasangan calon tunggal di pemilihan kepala daerah. Dia berharap ke depan angka batas dukungan ini bisa diturunkan sehingga membuka kesempatan bagi mereka yang ingin ikut dalam proses pemilihan namun non partai politik. (humas kpu ri dianR/foto: dessy/ed diR)

29 Mei

SIDANG LANJUTAN PHP 2020, MAHKAMAH DENGARKAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PARA PIHAK

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (28 Mei 2021) – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) jilid dua kembali berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dengan untuk perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Halmahera Utara dan perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jumat (28/5/2021).

Sama seperti sidang sebelumnya, KPU di kedua daerah sebelumnya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana putusan MK. Namun Pemohon yang tidak menerima hasil PSU kembali melayangkan gugatan.

Sidang dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, masih digelar secara daring dan dihadiri para pihak baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu.

Dalam kesempatan ini, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, Arief Budiman dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti jalannya persidangan. Dimulai pada pukul 10.00 WIB persidangan diawali dengan pengambilan sumpah saksi yang hadir, adapun saksi yang didengar keterangannya dibatasi hanya 3 orang di setiap panelnya baik dari KPU Labuhanbatu Selatan maupun Halmahera Utara.

Selama jalannya persidangan, saksi yang dihadirkan KPU selaku Termohon banyak menyampaikan pernyataan yang pada intinya menepis dalil-dalil yang dilontarkan Pemohon.

Sehari sebelumnya MK juga telah menyidangkan kembali PHP 2020 untuk Kabupaten Labuhanbatu serta Kabupaten Mandailing Natal. Agenda yang disidangkan pada sidang lanjutan,  sama, yakni mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. (humas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

27 Mei

MK AKUI HASIL PSU DI TIGA DAERAH

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (27 Mei 2021) – Hasil kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 2 Kabupaten dan 1 Kota dinyatakan sah.

Pengakuan tersebut terungkap dalam Sidang Putusan MK yang dibacakan pada Kamis (27/5/2021). Sebelumnya 3 Pemohon dengan perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Sekadau, Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Rokan Hulu dan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin memperkarakan Keputusan KPU terkait Penghitungan Suara Ulang maupun PSU yang telah berlangsung di daerahnya masing-masing.

“(1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; (2). Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ 160 PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021; (3). Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020,” ucap Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan untuk perkara Kab Rokan Hulu.

Dalam putusan yang lain untuk perkara Kota Banjarmasin, MK juga menyatakan sah Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 bertanggal 2 Mei 2021 dan memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih.

Sedangkan untuk perkara Kab Sekadau, MK selain menolak seluruhnya permohonan Pemohon, juga meminta Termohon (KPU Sekadau) untuk menerbitkan kembali keputusan yang baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil. Dan memerintahkan seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum dari terbitnya keputusan baru KPU Sekadau mengenai penetapan pasangan calon terpilih.

Pada sidang yang lain, MK membacakan ketetapan untuk perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Rokan Hulu. Dimana Mahkamah mengabulkan pencabutan perkara yang sesungguhnya telah disampaikan Pemohon pada sidang tertanggal 19 Mei 2021.
Seperti diketahui, MK mulai menyidangkan kembali perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020 pada Rabu 19 Mei 2021. Ada 8 perkara yang diregister dan mulai disidangkan dengan 4 di antaranya dibacakan putusan/ketetapannya hari ini. Adapun 4 perkara lain Labuhanbatu, Mandailing Natal, Halmahera Utara serta Labuhanbatu Selatan. (humas kpu ri dianR/foto: jap/ed diR)

26 Mei

KPU KOTA BATU IKUTI EVALUASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (25 Mei 2021) – KPU Kota Batu divisi Perencanaan dan Data, mengikuti Rapat Evaluasi DPB bulan April Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, usai ditetapkannya Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan April 2021. Acara yang dilaksanakan secara virtual ini dilakukan selama dua hari, Senin-Selasa (24-25/5), dari pukul 09.00-15.30 WIB. Peserta terdiri dari Divisi Perencanaan; Data dan Informasi, Subkoordinator Program dan Data, serta operator Sidalih dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data, Heru Joko Purwanto dan Subkoordinator Program dan Data, Irfan Darmawan, serta Operator SIDALIH, Samsul Arifin.

Sedangkan dari KPU Jatim hadir Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, Koordinator Program; Data; Organisasi dan SDM, Suharto, Subkoordinator Program dan Data, Nurita Paramita, serta staf subbagian Program dan Data.

Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini penting dilakukan. “Hal ini demikian karena perkembangan dari perubahan data DPB yang dilakukan kabupaten/ kota masih belum sama atau berbeda jauh. Sudah ada kabupaten/ kota yang bekerja dengan bagus, namun masih ada yang minim perkembangannya,” ujar Nurul.

Nurul melanjutkan, “Untuk itu tujuan diadakannya rapat evaluasi ini agar perkembangan perubahan data DPB bisa sama, dan tidak terlalu berbeda jauh. Kawan-kawan di kabupaten/kota jangan hanya mengandalkan data satu-satunya dari Dukcapil, Kita dituntut untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengupdate data pemilih dengan baik dan benar. KPU diharapkan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinsos, Kemenag, TNI/Polri untuk memutakhirkan data pemilih”.

Mantan Komisioner KPU Kota Surabaya ini juga menjelaskan bahwa KPU Provinsi juga membantu kabupaten/ kota dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkatan provinsi. “Semoga itu dapat membantu koordinasi teman-teman di tingkat kabupaten/ kota,” katanya. (pdp)

25 Mei

IZIN BERKEGIATAN DI DESA PUNTEN, KPU KOTA BATU LAKUKAN KOORDINASI DENGAN CAMAT BUMIAJI

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 Mei 2021) – KPU Kota Batu melakukan Follow Up pembentukkan Desa Melek Pemilu melalui koordinasi dengan Camat Bumiaji Bambang Sulian. Ketua KPU Kota Batu Mardiono menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan beberapa anggota dan staf KPU Kota Batu. Silaturahmi ini merupakan koordinasi terkait Pilot Project desa percontohan peduli pemilu dan pemilihan yang dirangkum dalam bentuk Desa Melek Pemilu dan Pemilihan (Desa Melu).

Kesempatan ini dijelaskan Mardiono sebagai pembuka dan izin (kulonuwun) untuk mengawali Kerjasama yang akan direncanakan di Wilayah administratif Kecamatan Bumiaji yaitu Desa Punten. Informasi yang didapat dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Desa Punten saat ini tengah menjadi desa rujukan beberapa Lembaga pemerintah baik itu structural maupun non struktural. Sebut saja Kemenkumham saat ini telah menunjuk Desa Punten sebagai desa percontohan Desa Sadar Hukum (Kadarkum) yang direkomendasi Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu, jelas Mardiono.

Camat Bumiaji juga menyambung menjelaskan bahwa hal lainnya yang bekerjasama dengan Desa Punten saat ini adalah Badan Pusat Statistik Kota Batu. Bambang menyambut baik rencana KPU Kota Batu untuk bersinergi dan Kerjasama untuk membangun Desa Punten dari segi pemberdayaan sumber daya manusia terkait Pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan dan pemilihan.

Sebagai Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Marlina juga turut menjelaskan secara rinci rencana program Desa Melek Pemilu dan Pemilihan. Bukan tanpa alasan Desa Punten menjadi obyek pemilihan desa percontohan. Sebelum ditentukannya lokasi desa melek pemilu dan pemilihan ini, KPU Kota Batu telah melakukan pencermatan dan kajian secara mendalam terkait lokasi.

Desa Punten adalah salah satu desa yang telah memiliki berbagai prestasi. Antusias pemerintah desa dalam mengakomodir kerjasama antar lembaga serta karakter masyarakatnya yang guyub rukun, menjadikan desa ini masuk dalam kategori. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih dan jumlah suara tidak sah menjadikan Punten menjadi salah satu sasaran pemberdayaan dan pendampingan KPU Kota Batu.

Koordinasi ini menghasilkan support dan respon positif dari Camat Bumiaji. Kedepan diharapkan kegiatan ini menghasilkan output yang optimal serta mampu menjadi contoh sehingga dapat diikuti oleh desa dan kelurahan lainnya. (Mrl)