16 Feb

RESMI, MK TOLAK PERMOHONAN PHP DI 3 KABUPATEN/ KOTA

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (17 Februari 2021) – Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terhadap tiga (3) KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian diungkapkan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Muhammad Arbayanto hari ini, Rabu (17/2).

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim ini mengungkapkan ada tiga KPU Kabupaten/ Kota yang digugat ke MK, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lamongan.

“Syukur alhamdulillah, hari ini Kita mendapatkan kepastian bahwa permohonan PHP terhadap tiga KPU Kabupaten/ Kota ini ditolak oleh MK. Dari awal KPU sudah berusaha secara profesional, terbuka, melayani dan tepat prosedur dalam melaksanakan rangkaian tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dan hasilnya alhamdulillah dapat terlihat dari tiga permohonan PHP yang diajukan ke MK, semuanya ditolak,” terang Arba penuh syukur (17/2/2021).

Arba melanjutkan, “Dalam hal kecermatan dan kehati-hatian pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, KPU tidak bekerja sendirian. Ada partner pengawasan dari Bawaslu yang juga tidak kenal lelah dalam mengingatkan dan turut mengawal kinerja KPU sejak dari bawah. Sehingga, Putusan MK ini tidak terlalu mengejutkan bagi KPU dan Bawaslu yang sudah merasa apa yang dikerjakannya benar dan tepat”.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini, sebagaimana diungkapkan Komisioner KPU Jatim ini, tentu atas peran semua pihak.

“KPU juga mengapresiasi terhadap seluruh komponen, terutama seluruh peserta yang selalu mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan dan dinamika politik pada tahapan Pemilihan. Demikian pula dalam sengketa PHP ini yang menunjukkan iktikad baik dari para pihak, yang menyelesaikan ketidakpuasan proses dengan cara yang positif, yakni dengan melalui jalur hukum. Ini pendidikan politik yang baik bagi rakyat,” tegasnya.

Mengakhiri wawancara, Arba menerangkan bahwa dalam Pemilihan ini yang menang adalah rakyat, terkhusus bagi pihak Pemohon. “Kami yakin niatan utama untuk maju mencalonkan diri pada dasarnya adalah untuk memberikan kontribusi kesejahteraan bagi rakyat. Begitu luas ruang bagi negara untuk memberikan kesempatan mensejahterakan rakyat selain dengan menjadi Kepala Daerah. Karena itu Kami menyampaikan apresiasi luar biasa bagi Pemohon yang begitu luar biasa kontribusinya dalam membangun demokrasi Kita. Bagi pihak Terkait tentu Kami ucapkan selamat, semoga amanah rakyat untuk memimpin daerah dapat dijaga dengan baik,” pungkas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim.

(AACS)

11 Feb

SEKRETARIS KPU KOTA BATU SAMBANGI KANTOR BAGIAN ASET PEMKOT BATU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (11 Februari 2021) – Sekretaris KPU Kota Batu, Thomas Maydo melakukan pertemuan dengan Kepala Bidang Aset Pemerintah Kota Batu, Lilik Fariha yang didampingi oleh Kasubbid Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Priono. Acara dalam rangka Koordinasi tentang pinjam pakai gedung kantor KPU Kota Batu serta rencana permohonan hibah gudang KPU Kota Batu yang berada di Jl. Raya Tlekung 212 Junrejo Kota Batu yang merupakan kantor lama KPU Kota Batu.

Ditemui di kantornya di gedung Among Tani Pemerintah Kota Batu, Lilik Fariha menyampaikan bahwa Draft Berita Acara pinjam pakai masih diajukan ke Sekretaris Daerah dan telah di revisi oleh Bagian Hukum dan selanjutnya akan di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Ketua KPU Kota Batu dan Walikota Batu. (pdp)

08 Feb

INSTRUKSIKAN PENYIAPAN DATA PEMILIH DENGAN MELIBATKAN MAHASISWA MAGANG

Batu, kpu-kotabatu.go.id (8 Februari 2021) – Tindaklanjut atas apa yang diterbitkan oleh Plt. Ketua KPU Republik Indonesia melalui surat nomor 134/Pl.02.1-SD/01/KPU/II/2021. KPU Kota Batu segera melakukan penyiapan data pemilih yang diminta oleh KPU RI. Kegiatan penyiapan data pemilih tersebut dibantu oleh rekan rekan mahasiswa yang lagi magang di KPU Kota Batu.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Irfan Darmawan Perencana Ahli Muda pada bagian Program Data Pemilih di KPU Kota Batu. Bahwa kegiatan hari ini dan besok adalah kegiatan penyisiran data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Pemilu 2019 di Kota Batu. Rekan mahasiswa yang magang di KPU Kota Batu yang berasal dan Universitas Merdeka Malang Dan Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan analisa dan penyusuran data pemilih dengan pembagian kasus data sebagai berikut ;
1. variabel dengan sebutan K1 dengan kasus data pemilih terinput lebih dari satu kali sehingga memyebabkan data menjadi ganda.
2. Variabel dengan sebutan K2 dengan kasus adanya kesamaan data pada NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan/atau nama pemilih yang terdata.
3. Variabel dengan sebutan K3 dengan kasus data pemilih memiliki kemiripan baik NIK, Nama dan keterangan lainnya sehingga membutuhkan analisa.
4. Data Invalid dengan kasus data tersebut tidak lengkap khususnya pada NIK dan NKK pemilih.
Ke empat variabel kasus tersebut KPU Kota Batu dibantu rekan rekan mahasiswa melakukan penyusuran dan analisa kembali terhadap daftar pemilih tetap yang digunakan pada pemilu tahun 2019 kemarin.

Kegiatan hari ini hasilnya harus segera disampaikan oleh KPU Kota Batu beserta KPU Kabupaten/Kota di Indonesia kepada KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU RI untuk dimanfaatkan sebagai basedata salah satu program nasional nantinya. Karena masih manual dari file exxel yang ada kita harus teliti mengeceknya Cetus Astrid Nanda Tamu Apu (Mahasiswa Magang UNMER) dan Tri wahyuni (Mahasiswa Magang UMM). (ari)

05 Feb

TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK, KPU JATIM KOORDINASI DENGAN KI JATIM

Sidoarjo, kpu-kotabatu.go.id (05 Februari 2021) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) hari ini (Jum’at, 5/2). Koordinasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Dalam koordinasi ini hadir Komisioner KI Jatim, Herma Retno Prabayanti, Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Eddy Prayitno serta operator e-PPID KPU Jatim, Alrisa Ayu.

Komisioner KI Jatim, Herma Retno Prabayanti pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada KPU se-Jawa Timur yang telah tertib administrasi menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke KI Jatim.

“Sebagaimana PERKI Nomor 1 Tahun 2010 pasal 36 ayat (1), laporan layanan informasi publik ini paling lambat disampaikan tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, namun di bulan kedua ini sebagian besar KPU Kabupaten/ Kota sudah menyampaikan laporan ke KI Jatim,” ungkap Herma (5/2/2021).

Berikutnya, Komisioner KI Jatim ini juga memberikan masukan kepada KPU Jatim agar terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

“Di akhir 2020 kemarin, KI Jatim melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Kami menemukan di beberapa kabupaten/ kota ada yang pelayanannya masih kurang, ada juga di kabupaten/ kota tersebut tidak semua sumber daya manusianya mengetahui PPID. Baru satu atau dua orang yang memahaminya. Jadi besar harapan Kami, ini akan diperbaiki,” katanya.

Menanggapi yang disampaikan Herma, Subkoordinator Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Eddy Prayitno menyampaikan bahwa akan terus melakukan koordinasi, pendampingan dan memberikan pemahaman pada kabupaten/ kota di Jawa Timur terkait PPID dan layanan informasi publik.

“Di KPU Jatim sendiri akan terus berkomitmen memberikan layanan informasi publik secepat dan seakurat mungkin kepada pemohon. Saat ini pada website e-PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga dilengkapi fitur whatsapp, sehingga pemohon informasi publik bisa dengan cepat melakukan komunikasi dengan PPID,” tutur Eddy.

Koordinasi ini pun berjalan sekitar satu jam. Berlangsung dari pukul 09.30 sampai 10.30 WIB.

(AACS)

05 Feb

REVIE PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 2 TAHUN 2020

Batu, kpu-kotabatu.go.id (5 Januari 2021) – KPU Kota Batu dua hari lalu mengikuti revieu Laporan Keuangan (LK) untuk semester II pada tahun 2020. Sebagai suatu bentuk kewajiban pertanggunganjawaban atas penggunaan keuangan negara satuan kerja Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota wajib melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat KPU Republik Indonesia diikuti oleh Sekretaris/ KPA (Thomas Maydo), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (Irfan Darmawan), Bendahara APBN (Dimas Brahmadi Yuli Satria), operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang dirangkap oleh (Eko Wahyudi). Reviu LK yang diikuti KPU Kota Batu dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan 38 satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Apa yang dilaksanakan oleh Inpektorat KPU RI merupakan pendampingan penyusunan laporan keuangan serta reviu laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) di wilayah Jawa Timur. Sebagai komitmen mewujudkan opini laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan KPU.

Bersama dengan hal tersebut, Tim Inspektorat KPU RI, Irwan Katili menjelaskan bahwa pihaknya hanya mereviu laporan keuangan Semester II sesuai dengan satker masing-masing. Selain itu dan ada tambahan, yaitu penilaian Pengendalian Intern atas Pengendalian Keuangan (PIPK) untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. (ari)

02 Feb

ZOOM MEETING PROSES BISNIS DALAM PELAKSANAAN PIPK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (02 Februari 2021) – KPU Kota Batu, mengikuti meeting zoom, terkait salah satu tugas rutin yang dilaksanakan oleh sekretaris KPU Kota Batu dalam penerapan Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan (PIPK) adalah melakukan analisis, penilaian/pengujian dan pelaporan. Demikian apa yg disampaikan Koordinator Hukum, Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Jawa Timur, Yulyani Dewi, dalam meeting zoom siang ini.

Kegiatan meeting zoom diikuti oleh Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) beserta pejabat struktural (Uke Wahyu Hidayati dan Budie Kristanto). Tujuan dari pelaksanaan PIPK bagi KPU Kab/Kota adalah memberikan keyakinan dalam pelaporan internal yang memadai. Demikian apa yang bisa dimaknai dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/09.PMK/2019 ketentuan Pasal 3.

Disamping itu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggungjawab dalam transparansi dalam pelaporan keuangan yang diolahnya. Sebagai satuan kerja yang profesional dituntut harus mampu mengikuti perkembangan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan bisnis keuangannya.

Salah satu langka yang bisa dilaksanakan dalam proses pengujian/penilaian oleh tim penilai PIPK bisa dilakukan dengan cara seperti : review dokumen, wawancara, observasi dan survey. Apa yang dilakukan oleh tim penilai/penguji PIPK hampir sama dengan apa yang dipersyaratkan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Inspektorat KPU RI, cetus “Yulyani Dewi”. (ari)