30 Nov

JELANG PEMUNGUTAN SUARA, KPU JATIM BERSAMA 19 KABUPATEN/KOTA SUSUN STRATEGI MAKSIMALISASI PARMAS

Jember, kpu-kotabatu.go.id (30 November 2020) – Menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan 19 KPU Kabupaten/ Kota Penyelenggara Pemilihan menyusun strategi untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam Rakor Evaluasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas).

Rakor digelar selama dua hari, Senin-Selasa, tanggal 30 November sampai 1 Desember 2020 di aula kantor KPU Kabupaten Jember, jalan Kalimantan Nomor 31 Jember.

Berkesempatan menghadiri rakor ini dari KPU Jatim yakni, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Kasubbag Tekmas, Eddy Prayitno serta staf subbag Tekmas. Selanjutnya peserta terdiri dari Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM serta 19 Kasubbag Tekmas 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro menerangkan bahwa saat ini jelang segera berakhirnya masa kampanye (5/12), dan akan memasuki masa tenang (6-8/12).

“Kita saat ini melaksanakan pemilihan di masa pandemik, dimana semua pihak baik penyelenggara, peserta maupun pemilih tidak mempunyai pengalaman sebelumnya, sementara itu kondisi yang terjadi di sejumlah tempat muncul kekhawatiran bahwa penyelenggaraan pemilihan ini utamanya tahapan pemungutan suara 9 Desember akan memunculkan kluster baru penularan Covid-19. Sehingga publik takut untuk datang ke TPS. Tentu ini tidak bisa Kita biarkan begitu saja dan harus diantisipasi,” jelas mantan Komisioner KPU Kabupaten Jember ini (30/11/2020).

Gogot melanjutkan, jika KPU Kabupaten/ Kota perlu memfokuskan kegiatan sosialisasi agar pemilih tidak perlu takut ke TPS, dan agar bisa menyentuh seluruh pemilih bisa dibantu dengan Ad hoc-nya.

“Berikutnya, untuk memaksimalkan partisipasi pemilih Kita pada kesempatan ini akan bersama-sama menyusun strategi maksimalisasi parmas, mengevaluasi tingkat parmas, identifikasi target parmas, kegiatan sosdiklih yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta evaluasi publikasi pemberitaan di website dan medsos,” paparnya.

Terakhir Gogot meminta pasca rakor selesai, 19 KPU Kabupaten/ Kota segera menindaklanjuti hasilnya.

(AACS)

30 Nov

H-9 HARI PEMUNGUTAN SUARA, INI DIA WILAYAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 November 2020) – Pemungutan suara Pilkada tahun 2020 tinggal menghitung hari. Tahapan pilkada yang sempat dihentikan sementara karena mewabahnya penyebaran virus Corona (Covid- 19). Atas kesepakatan dan keputusan pemerintah tahapan pilkada tahun 2020 ini dilanjutkan. Masyarakat akan memilih pemimpin daerah untuk masa jabatan lima tahun kedepan.

Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu berapa wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 mendatang. KPU Kota Batu yang merupakan wilayah non tahapan merasa penting dan wajib untuk turut mensosialisasikan tentang pilkada serentak tahun 2020 ini dikarenakan sifatnya serentak dan menyeluruh bagi sebagian wilayah di Indonesia.

Berikut sebaran dan jumlah wilayah yang akan melaksanakan pilkada: ada 9 Provinsi yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, semua wilayah yang tercakup diProvinsi itu akan berpartisipasi memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihannya; berikut ada 224 daerah kabupaten yang akan memilih Bupati dan Wakil Bupati; serta terdapat 37 Kota yang akan memilih Walikota dan Wakil Walikota.

Khusus di wilayah Jawa Timur terdapat 19 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemungutan suara pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang. 16 Kabupaten terdiri dari Kab. Malang, Kab. Situbondo, Kab.Sumenep, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Kediri, Kab. Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Ponorogo. Sedangkan tiga wilayah lainnya ada Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar.

Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) menyebutkan 9 hari lagi masyarakat yang memiliki akan memilih pemimpin daerahnya. Saat ini dunia tengah dilanda wabah Covid-19 termasuk Indonesia. Meskipun demikian, harapan kepada masyarakat agar menggunakan hak suara untuk memilih pemimpinnya saat  pemungutan suara nanti. Mardiono meyakini masyarakat Indonesia merupakan pemilih cerdas dalam sejarahnya berdemokrasi. KPU telah menyampaikan jika di Tempat Pemunguta Suara (TPS) nanti akan sangat ketat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di TPS. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk menggunakan hak suaranya pada 9 Desember 2020 mendatang, tutur Mardiono. (Mrl)

30 Nov

KPU MAKSIMALKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI E-PPID

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 November 2020) – Keterbukaan dalam menyediakan maupun memberikan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Wujud transparansi yang dilakukan KPU adalah dengan memaksimalkan fungsi PPID sebagai sistem dalam pelayanan informasi publik. Demikian petikan yang disampaikan pada Rapat Koordinasi penguatan PPID dilingkungan KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur pada Kamis hingga jumat lalu (26/27 November 2020).

Hari pertama kegiatan rakor seluruh peserta disajikan materi “Bijak Bermedsos Bagi Penyelenggara Pemilu”. Materi yang disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Propinsi Jatim (Gogot Cahyo Baskoro). Gogot menjelaskan bagaimana kode etik penyelenggara dalam bermedia sosial termasuk didalamnya memberikan informasi dan transaksi elektronik. UU nomor 19 Tahun 2016 jo nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berikut Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagai dasar hukum yang turut dijelaskan.

Selain itu Gogot memaparkan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pengelolaan pelayanan informasi publik pada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Inti dari materi yang disampaikan adalah bahwa PPID merupakan bagian dari tugas Divisi Sosdiklih Parmas.

“Meskipun pada dewan pertimbangan PPID terdapat dua Divisi sekaligus yang bertanggung jawab, namun perlu diperhatikan secara detail fungsi masing-masing. Divisi Program perencanaan, data dan informasi bertugas dalam fungsinya menyajikan data informasi. Berbeda dengan Divisi Sosdiklih dan Parmas, yang fungsinya lebih kepada pengelolaan data informasi dan dokumentasi”, tegas Gogot.

Setelah melewati hari pertama dimana rakor lebih bersifat teoritis, hari kedua peserta diajak untuk mempraktikkan bagaimana mengoperasikan dan mengelola PPID elektronik. Bimtek penggunaan e-PPID keterbukaan informasi Komisi pemilihan Umum ini langsung dipandu oleh sekretariat KPU RI yang membidangi PPID.

Bimtek e-PPID ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting yang diawali dengan pengarahan dari Ketua Divisi Parmas KPU RI (I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi) dan dilanjutkan pengarahan dari Wakaro Teknis dan Parmas (Supriatna). Bapak Dewa menyampaikan pelayanan informasi publik diharapkan lebih ditingkatkan terutama di wilayah KPU Kabupaten/Kota. Publik Harus mendapatkan informasi dengan cepat, dan data yang disajikan harus benar dan valid.

Setelah pengarahan berakhir, peserta langsung dipandu untuk membuka dan mengoperasikan e-PPID. Tim PPID KPU RI (Didi Suhaidi) disela memberikan bimtek menyampaikan bahwa dalam mengoptimalkan fungsi PPID terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Didi menyebutnya dengan fungsi Hardware dan Sofware. Hardware diartikan sebagai kecepatan dalam pelayanan, jika memungkinkan data harus diberikan dihari yang sama saat surat permintaan diregistrasi. Kedua Software disini diartikan sebagai semangat untuk memotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik terkait informasi yang diminta oleh pemohon.

“Pemohon datang dengan emosi, pulang dengan senyuman. Pemohon datang dengan harapan, pulang dengan kepuasan. Demikian prinsip yang harus selalu kita praktikkan”, timpal Satrio yang juga merupakan Tim PPID KPU RI. (Mrl)

28 Nov

KPU KOTA BATU IKUTI RAPAT KOORDINASI PENGUATAN PPID

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 November 2020) – Anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Marlina, beserta Kasubbag Teknis dan Hupmas, Ariansyah, menghadiri rapat koordinasi PPID di lingkungan KPU Propinsi Jawa Timur. Peserta yang berjumlah 76 orang ini merupakan perwakilan dari 38 KPU Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Timur. Acara yang dilaksanakan selama dua hari ini (26-27 November 2020) bertempat di Kabupaten Mojokerto.

Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Dalam pembukaannya Bapak Anam menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diingat dan diterapkan dalam pelayanan informasi publik melalui PPID. Bicara PPID yang harus dipahami adalah PPID menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu. Dikarenakan KPU bukan hanya sebagai sebuah entitas atau badan publik atau lembaga negara yang kemudian mengurusi penyelenggaraan pemilu. Wajib hukumnya untuk melibatkan unsur yang memiliki hak pilih yang membedakan dengan lembaga lain dimana mereka memiliki batasan-batasan terkait informasi, tuturnya.

“Pasca reformasi kita kemudian mengenal era tahun 2010 keatas, kita mengenal apa itu pemilu berintegritas menyangkut hal yang harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk melaksanakan revolusi kemudian membangun semua sarana untuk melakukan proses-proses keterbukaan informasi publik”, tegas Anam.

Dilanjutkan Anam saat ini pelayanan informasi publik  di lembaga KPU sudah semakin baik, tentunya tidak terlepas dari peran kawan-kawan KPU Kabupaten/ Kota. Ini dibuktikan KPU mendapatkan penghargaan tertinggi terbaik nomor 1 sebagai lembaga non struktural paling informatif.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini tidak hanya membedah PPID dari sisi penanggung jawab maupun dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsinya, akan tetapi juga sekaligus memberikan bimbingan teknis bagaimana mengoprasikan e-PPID. (Mrl)

27 Nov

PAHAMI FILOSOFI LOGISTIK DAN PENGELOLAANNYA

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (27 November 2020) – Empat belas hari lagi menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk terus bekerja maksimal mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk urusan logistik.

Dan untuk terus memastikan kesiapan jajaran menghadapi hari pencoblosan pada Kamis (26/11/2020) berlangsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Logistik dan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020. Ketua KPU RI, Arief Budiman yang hadir langsung pada kegiatan ini mengingatkan pentingnya memahami filosofi dalam mengelola logistik. “Ini (logistik) bukan sekedar barang, tapi sarana yang mengonversi hak konstitusional pemilih. Filosofi ini mesti dipahami dengan baik,” ujar Arief.

Arief kembali menekankan agar jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan 2020 lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan logistik mulai dari pengadaan sampai distribusinya. “Kita semua mesti punya semnagat pemilu kita ke depan mesti semakin baik, saya ingin setiap saat hal hal mengenai logistik menjadi semakin baik, tolong logistik ini harus menjadi bagian yang transparan seperti Sirekap,” pesan Arief.

Senada, Anggota KPU RI, Ilham Saputra juga mengingatkan pentingnya mengukur berbagai aspek dalam setiap membuat kebijakan terkait urusan logistik. “Pastikan proses berjalan dengan baik. Kita harus menghitung secara detail, hitung berapa lama dan mana yang harus di dahulukan,” ucap Ilham.

Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi juga mengingatkan jajarannya untuk memerhatikan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19. “Saya mohon betul proses pelipatan penyortiran di ruang tertutup di atur jaraknya, sehingga kita ingin prestasi yang selama ini kita capai penyebaran Covid-19 tidak berlipat ganda di daerah tetap sampai hari pemungutan, mari kita tunjukkan pemilihan kita sehat,” tegas Pramono.

Sebelumnya, Wakil Kepala Biro Logistik, Asep Suhlan menyampaikan laporan kegiatan, dalam paparannya Asep menyampaikan pentingnya pengelolaan logistik yang tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu.

Menutup kegiatan hari pertama, Pelaksana tugas (Plt) Sekjen KPU RI, Nanang Priyatna menyampaikan pentingnya persiapan pengadaan kaitannya dengan tertib administrasi laporan keuangan. (hupmas kpu ri bil/foto: aps/ed diR)

26 Nov

KPU KOTA BATU HADIRI RAKOR RENCANA STRATEGIS KPU RI 2020 – 2024

Banyuwangi, kpu-kotabatu.go.id (26 November 2020) – KPU Provinsi Jawa Timur melalui divisi Perencanaan Data dan Informasi yang dikomandani Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia, kali ini mengundang seluruh  Komisioner KPU kabupaten/ kota yang membidangi Divisi Perencanaan Data Informasi dan Kasubag Prodat yang ada di wilayah  Jawa Timur sebagai peserta rakor yang diselenggarakan di kota yang terkenal tari Gandrung, dan disebut juga  bumi Blambangan  Banyuwangi. Rakor yang bertempat di aula KPU kabupaten Banyuwamgi ini dilaksanakan selama tiga hari berturut – turut mulai  Hari Selasa 24 November sampai Kamis 26 November 2020.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur yang diwakili Divisi Data dan Informasi membuka acara dengan didampingi gus Mirza, dalam sambutannya Nurul Amalia mengingatkan seluruh jajaran Divisi Rendatin KPU Kabupaten Kota yang hadir untuk selalu mengasah ketrampilan, selalu belajar  dalam hal perencanaan dimasing–masing satker, Perencanaan merupakan tolak ukur kinerja tahunan yang selalu menjadi ujung tombak sebuah pekerjaan kedepan, berhasil ataupun sebaliknya dalam sebuah pekerjaan tergantung perencanaan yang dibuat oleh satker masing–masing papar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Nurul Amalia, beliau juga menyampaikan permohonan maaf karena ketua KPU Provinsi tidak bisa hadir dalam rakor karena mengikuti acara di kabupaten Malang dan langsung menuju Pacitan. Komisioner KPU Provinsi saat ini harus membagi tugas ke seluruh wilayah Jawa Timur perlu dipahami karena ada 19 kabupaten kota yang melaksanakan PILKADA serentak 2020.

Sambutan ke dua disampaikan oleh Ketua Divisi  Perencanaan dan Logistik Provinsi Jawa Timur, Miftahur Rozaq dalam paparannya menyampaikan dan mewanti-wanti kerja sama antara komisioner dan sekretariat harus sinergi dalam menyusun perencanaan dari membuat RESTRA, SAKIP dan LAKIB harus selaras . KPU Provinsi Jawa Timur tidak main-main untuk meningkatkan kwalitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya dengan mendatangkan Karo, Kabiro dan tenaga ahli perencanaan dari KPU RI.

Hal ini dimaksud agar RESTRA, SAKIB dan LAKIB yang dibuat mempunyai standart yang sama sehingga akan menghasilkan perencanaan yang bagus, mengingat saat ini KPU Provinsi Jawa Timur menjadi sentral dalam segala hal di KPU RI, tentunya dalam menyusun RESTRA yang bagus harus dibarengi dengan pengetahuan yang sangat bagus pula makanya didatangkan narasumber dari pusat agar tidak terjadi salah paham salah persepsi cara pandang dalam perencanaan KPU Provinsi Jawa Timur juga mendatangkan narasumber dari Inspektorat. Hal ini dianggap penting untuk meminimalisir kesalahan administrasi. (heru)

26 Nov

STANDAR PENYUSUNAN RENSTRA TINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Banyuwangi, kpu-kotabatu.go.id (26 November 2020) – Guna meningkatkan kualitas perencanaan jangka menengah satuan kerja, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyusun standarisasi penyusunan rencana strategis (Renstra) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Perencanaan KPU RI, Sumariyandono pada hari kedua Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Rabu, 26 November 2020 di aula kantor KPU Kabupaten Banyuwangi.

Sumariyandono menjelaskan pula bahwa dalam penyusunan Renstra, KPU Kabupaten/Kota harus mengikuti sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

“Kami harap KPU Kabupaten/ Kota mengikuti standarisasi serta sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPU Kabupaten/ Kota. Seperti kondisi umum, potensi dan permasalahan, misi, dan arah kebijakan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Selanjutnya Tenaga Ahli Biro Perencanaan KPU RI, Dzikril Hakim Badri pada Rakor ini, menjelaskan mengenai teknis penyusunan Renstra. Dzikril juga melakukan evaluasi terhadap Renstra yang telah disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

(NP/ ed. Red)