28 Okt

HARI SUMPAH PEMUDA 2020 : “SEMANGAT BERSATU DAN BANGKIT”

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28 Oktober 2020) – Setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelorakan semangat “Bersatu dan Bangkit”. Tema Bersatu dan Bangkit ini tercermin dari logo Sumpah Pemuda. Dikutip dari website Kemenpora, logo hari Sumpah Pemuda ini berbentuk angka 92 yang menunjukkan ini adalah peringatan ke-92.
Menpora RI, Zainudin Amali mengatakan ” Meskipun berbeda, kita harus tetap satu, semangat persatuan harus kita pelihara dengan baik. Tanpa persatuan, kita tidak akan bisa, makanya harus bersatu lalu kita bangkit.” Semangat persatuan, menurut Menpora RI sudah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Seberat apapun masalah, lanjutnya, jika bersatu akan bisa diselesaikan dengan baik. Semangat bergotong royong harus juga dikedepankan dalam menghadapi masalah. Termasuk dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri.

“Semangat persatuan tidak bisa ditawar lagi, harus bersatu dan bergotong royong. Saya kira kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan para pemuda kita, bagaimana kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Berbagai cara terus kita lakukan, termasuk memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan,” kata Menpora RI. (yantina/pdp)

26 Okt

PENUHI KEWAJIBAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK, KPU KOTA BATU EKSIS DENGAN GOES TO SCHOOL

Batu, kpu-kotabatu.go.id (26 Oktober 2020), KPU Kota Batu, ditengah pembelajaran secara daring ditengah pandemi covid-19 KPU Kota Batu melaksanakan kewajiban melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada para pelajar siswa siswi SMAN 3 Kota Batu. Giat yang dilaksanakan pada hari senin pukul 08.00 s.d. 11.00 wib melalui pertemuan secara daring ini merupakan kegiatan lanjutan dari KPU Goes To School yang sebelumnya telah dilakukan oleh KPU Kota Batu kepada SMA Emanuel Kota Batu.

Melalui pendidikan politik yang disampaikan oleh Marlina Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM) yang bekerja sama dengan pihak sekolah memberikan materi tentang “Budaya politik”. KPU Kota Batu melalui kegiatan ini merupakan program yang telah disepakati pada agenda kerja KPU Kota Batu sebelumnya. Meskipun diketahui Kota Batu masih dalam keadaan pandemi covid -19 KPU Kota Batu masih akan tetap berupaya melakukan pendidikan politik kepada para pelajar dengan menggunakan media daring zoom meeting.

Kegiatan ini akan tetap dilaksanakan karena upaya penyelenggara pemilu untuk mencerdaskan pemilih dalam demokrasi merupakan amanah yang juga tidak hanya dipikul oleh pihak lain. Dikarenakan generasi muda saat ini merupakan calon-calon pemilih yang mengambil peran dalam pesta demokrasi selanjutnya. Menurut Ariansyah Kasubbag Teknis KPU Kota Batu “Partisipasi politik untuk negara adalah untuk mengawal dan memberi masukan kepada wakil rakyat yang ada dipemerintahan agar negara yang dipimpin oleh elit bisa menghasilkan produk kebijakan yang baik buat masyarakat serta memajukan negara, oleh sebab itu generasi muda tidak boleh buta politik”. tutup ariansyah (ari)

24 Okt

ERFANUDIN : LOMPATAN YANG LUAR BIASA DARI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILIHAN 2020

Batu, kpu-kotabatu.go.id (24 Oktober 2020) – Isu-isu Pilkada yang mengharuskan penyelenggara beradaptasi tidak saja terhadap penganggaran tapi juga terhadap sumber daya manusia, dimana penyelenggara juga bisa berfungsi sebagai agen sosialisasi pemutus penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada tahap penyelenggaraan, misalkan pada hari H, pemilih di TPS akan dilengkapi dengan APD dan penerapan protokol kesehatan. Disamping itu juga lompatan yang sudah cukup luar biasa dari penggunaan informasi dan teknologi yaitu penggunaan Sirekap pada Pemilihan 2020.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis, Erfanudin menyampaikan bahwa Sirekap yang sedikit berbeda dengan Situng pada pemilu 2019 yang sifatnya lebih kepada publish saja. Tetapi Sirekap, dilihat dari pelaksanaannya ini lebih praktis dan sudah secara langsung sudah dapat diketahui hasil dari penghitungan di TPS dan ekonomis. “Lebih praktis karena penyelenggara tinggal memfoto form model C dan C1 dan hasil foto tersebut dengan menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition) dan OMR (Optical Mark Recognition) yang memungkinkan data tersebut dikonversi kedalam dokumen PDF ke file MS Word, gambar yang dipindai ke format teks yang dapat diedit dan mengekstrak teks dari file PDF.” ujar Erfanudin.

Pengenalan tanda optik (juga disebut pembacaan tanda optik dan OMR) adalah proses menangkap data yang ditandai manusia dari formulir dokumen seperti survei dan tes. Mereka terbiasa membaca kuisioner, kertas ulangan pilihan ganda berupa garis atau bidang yang diarsir. Juga menggunakan teknologi pengenalan tanda optik (OMR) yang memungkinkan sistem menangkap data yang ditandai manusia dari formulir dokumen seperti kuisioner, kertas ulangan pilihan ganda berupa garis atau bidang yang diarsir. Dan lebih praktis dari sisi waktu dan alat tulis, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. “Waktu yang cukup lama pada saat rekap ketika pemilu 2019 yang bisa berhari-hari dengan penggunaan kertas yang cukup luar biasa.” tutup Erfanudin. (pdp)

23 Okt

DIVISI TEKNIS KPU KOTA BATU IKUTI RAKOR MEKANISME PAW

Madiun, kpu-kotabatu.go.id (23 Oktober 2020) – Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis, Erfanudin, menghadiri Rapat Koordinasi Mekanisme Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantiaan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jawa Timur, di Aston Hotel Kota Madiun, 22 – 23 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah Provinsi, Sekretaris daerah, Sekretaris Dewan, Bakesbangpol, Kepala BPKAD.

Rakor yang menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Kasubdit Wil II Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Anggota DPRD Ditjen Otoda Kemendagri Paskalis, Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam serta Kanwil Kemenkumham.

Masa jabatan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama 5 tahun dalam perjalanannya tentu penuh dinamika. Adanya potensi seorang angggota dewan harus berhenti dan digantikan calon lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pasal 139 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia; mengundurkan diri; atau diberhentikan.

Demi suatu tertib administrasi dan kelangsungan pemerintahan daerah yang baik, proses pemberhentian antar waktu sampai dengan penggantian antar waktu hingga pengangkatan anggota dewan pengganti antar waktu harus dilakukan dengan cermat sesuai peraturan perundang-undangan.

Usai mengikuti Rakor tersebut Erfanudin menyampaikan bahwa  kegiatan rakor dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terhadap pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) sehingga dalam prosesnya tidak berdampak baik dari jalannya pemerintahan maupun tidak berdampak hukum kepada pelaksananya. KPU sangat erat dalam pelaksanaan penggantian antar waktu pertama berkaitan dengan syarat administrative pengganti yang bersangkutan misalkan terhadap no urut dan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagaimana telah diatur dalam PKPU. “Sejak awal dalam proses pencalonan telah dituntut untuk lebih hati-hati dan jeli di dalam melihat keabsahan berkas pencalonan misalkan terhadap legalisir ijazahnya, atau terhadap berkas lain yang dipersyaratkan seperti surat sebagai pemilih, surat tidak pernah dipidana dari pengadilan dsb.” kata Erfanudin.

“Dengan memperhatikan alur pengusulan penggantian antar waktu dan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga berkas persyaratan menjadi valid.” tambahnya. (pdp)

23 Okt

UJI COBA SIREKAP, TONGGAK ERA PERUBAHAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (23 Oktober 2020) – Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 sangat penting dilaksanakan, karena menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Hal ini mengingat untuk pertama kalinya tahapan rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra, sebelumnya KPU juga telah melaksanakan uji coba penggunaan Sirekap di kantor KPU RI, Depok, Bandung, Magelang, Medan dan Serdang Bedagai. Pada pelaksanaan uji coba yang akan dilakukan pada besok hari Sabtu 24 Oktober 2020, KPU akan menggelar di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020.

“Semua peserta uji coba harus fokus dan konsentrasi dengan pengarahan teknis dan metodenya, karena keberhasilan Sirekap ini pertaruhan kredibilitas institusi kita,” ujar Ilham dalam rapat virtual persiapan uji coba penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak 2020, Jumat (23/10/2020).

Sementara itu sebagai Ketua Divisi Teknis, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menegaskan pelaksanaan uji coba penggunaan Sirekap butuh dukungan penuh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk tidak hanya bekerja secara biasa saja, tetapi harus bekerja lebih dari biasa.

“Kenali dan jiwai Sirekap ini dengan baik. Cermati teknologi informasi sederhana ini untuk hasil rekapitulasi yang lebih baik dan selanjutnya nanti bisa disosialisasikan ke petugas KPPS,” tutur Evi saat memberikan pengarahan secara virtual kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Senada, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga menjelaskan teknologi informasi dan perubahan-perubahan di dalamnya ini dimaksudkan sebagai penyederhanaan, sehingga proses rekapitulasi bisa lebih efisien. Hal ini harus bisa dikomunikasikan dengan baik kepada para petugas, pemilih, pengawas dan semua pihak di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Viryan yang hadir melalui virtual juga meminta semua peserta fokus pada optimalisasi penggunaan Sirekap, apabila ada keraguan dan persoalan, bisa diinventarisasi untuk disampaikan kepada pimpinan di KPU RI. Mengingat jumlah peserta banyak, inventarisasi pertanyaan dan persoalan di KPU Kabupaten/Kota bisa dikoordinir oleh masing-masing KPU Provinsinya.

 Terkait teknis pelaksanaan uji coba Sirekap, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) menjelaskan bahwa aplikasi Sirekap ini dapat diinstal di seluruh perangkat ponsel pintar semua merk, namun hanya yang berbasis android. Uji coba ini dilaksanakan untuk mendeteksi permasalahan yang mungkin muncul sebelum digunakan oleh pengguna akhir nanti.

 “Performance testing ini untuk memastikan kinerja aplikasi dapat berjalan di seluruh daerah yang berbeda-beda kondisinya. Usability testing untuk memastikan bahwa aplikasi mobile dapat dan mudah digunakan oleh satker,” papar Inung.

 Uji coba penggunaan Sirekap ini akan dilaksanakan oleh 341 daerah yang terdiri dari 32 KPU Provinsi (9 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 23 provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota) dan 309 KPU Kabupaten/Kota (261 kabupaten/kota yang melakanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, serta 48 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur).

 Inung juga menjelaskan, masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini membentuk 2 TPS, sehingga totalnya 682 TPS. Uji coba Sirekap ini dilakukan secara bertahap dalam 1 hari dengan 5 gelombang, yaitu gelombang I pukul 08.00 – 10.00 Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, gelombang II pukul 10.00 – 12.00 Provinsi Kaltara, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali dan Gorontalo, gelombang III pukul 12.00 – 14.00 Provinsi Sulut, Sulsel, Sulra, Sulbar, NTT, dan NTB, gelombang IV pukul 14.00 – 16.00 Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumbar, Sumut, Riau, Sumsel, dan Lampung, dan gelombang V pukul 16.00 – 18.00 Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DIY, Kalteng, Kalbar, Babel, dan Kepri. (hupmas kpu arf/foto:dosen/ed diR)

23 Okt

KPU KOTA BATU HADIRI RAKOR ORIENTASI MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (23 Oktober 2020) – KPU Kota Batu menghadiri undangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu untuk mengikuti rakor Orientasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilu dan Pemilihan, yang dilaksanakan di Riverstone Hotel Kota Batu (22/10)

Terdapat Mekanisme baru perihal Penanganan Pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam hal Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut, dijelaskan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, Ikhwanuddin Alfianto, saat dirinya mengisi sesi Materi, dalam Rapat yang digelar Bawaslu Kota Batu bertajuk Orientasi Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilu dan Pemiihan.

“Ada beberapa Perbedaan perihal mekanisme Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, mengingat Peraturan Bawaslu yang digunakan juga berbeda,” Kata Ikhwan.

“Adapun pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020, Penanganan Pelanggaran berdasar pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, itu juga baru saja disosialisasikan” jelasnya.

Menurut Mantan Ketua KPU Ponorogo ini, secara mekanisme, tidak banyak yang berubah di Peraturan tersebut, jika dibandingkan dengan Perbawaslu yang digunakan Pada Pemilu 2019 yakni, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. “Tidak banyak yang berubah di Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, hanya berubah di limitasi-nya (batas) Waktu saja bedanya,” Kata Ikhwan.

“Kalau di Perbawaslu 8 Tahun 2020 batas waktu Penanganan kan 3 Hari dan ditambah 2 Hari Kalender, sedangkan sebelumnya yakni 7 Hari ditambah 7 Hari Kerja,” Lanjutnya.

“Lebih sedikit waktunya kalau Pemilihan, namun untuk tindak lanjutnya berdasar pada kajian awal dan pleno,” tegas dia.

Ikhwan berharap, batas Waktu Penanganan tersebut, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bawaslu yang sedang Menyelenggarakan Pilkada 2020.

Dirinya juga memberikan apresiasi ke Bawaslu Kota Batu, yang telah sadar sejak dini, karena tidak menyelenggarakan Pilkada namun mau mengkaji soal Peraturan tersebut. “Saya apresiasi ke Bawaslu Kota Batu, ya memang harus dikaji, karena semua Bawaslu Kabupaten/Kota setiap perubahan Peraturan, pasti dilibatkan melalui usulan-usulan, apalagi Perbawaslu ini tidak banyak yang berubah, namun penting untuk kita dipahami Mekanisme dan Prakteknya,” tutup Ikhwan.(pdp)

22 Okt

SAMBUTAN KETUA KPU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PEMILIHAN SERENTAK 2020

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (22 Oktober 2020) – Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam pembukaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. Yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2020 menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta rapat karena telah berkenan menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur meski dengan situasi pandemic dan serba keterbatasan saat ini.

Permohonan maaf juga disampaikan Choirul Anam selaku ketua KPU Provinsi Jawa Timur, karena ada kendala teknis, hal ini karena aliran listrik di kantor KPU Provinsi Jawa Timur padam. Sehingga mengakibatkan penerangan di aula KPU Provinsi Jawa Timur tidak maksimal slide PPT juga hanya bisa nyala satu slide saja padahal kesekretariatan sudah menyiapkan dua slide atau layer lebar, sumber listrik yang dihasilkan genset milik KPU Provinsi tidak bisa mencukupi kebutuhan beban aliran listrik secara keseluruhan.

Dalam paparannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam yang sebelumnya menjabat anggota komisioner KPU Provinsi dan juga pernah menjabat Ketua KPUD Kota Surabaya mengatakan “Sebenarnya KPU Provinsi Jawa Timur tidak ada kewajiban untuk mengundang Partai Politik maupun jajaran samping dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada saat ini, namun menurut Choirul Anam menjadi penting untuk mengundang mengingat kegiatan Mutarlih berkelanjutan ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh undangan yang hadir. Minimal bisa ikut berpartisipasi dan sama-sama mengetahui apa yang telah dilakukan teman-teman KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan PILKADA.

Choirul Anam juga menyampaikan kepada para peserta rapat nantinya setelah rapat selesai akan dibagikan tidak hanya Berita Acara Rapat Pleno dan rekapitulasinya Mutarlih Berkelanjutan namun akan dibagikan DPT yang melaksanakan PILKADA di wilayah Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini Ketua KPU Jawa Timur juga menyampaikan sosialisasi SIREKAP yang berbasis android untuk diketahui lebih awal bahwa nantinya 90% KPU dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan di seluruh tingkatan penyelenggara pemilihan akan menggunakan E Rekab atau SIREKAP, meski pada saat ini Komisi II DPR belum acc. Tapi KPU sudah 100% akan disetujui untuk dilaksanakan karena sudah diuji coba dan hasilnya sangat bagus sesuai perkembangan tehnologi saat ini.

Diakhir sambutannya Choirul Anam juga mohon bantuan seluruh Parta Politik yang hadir untuk meneruskan sosialisasi SIREKAP kepada pimpinan Partai masing-masing dan seluruh anggota Partai, tidak lupa jajaran Kepolisian, TNI, Pemerintahan Provinsi juga Bawaslu diharapkan bisa membantu dalam mensosialiasaikan hal tersebut. (heru)