16 Mei

HIMPUN MASUKAN TERKAIT DRAFT PKPU TAHAPAN PEMILIHAN 2020

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (16 Mei 2020) Sejumlah peserta uji publik terbagi pemikirannya menyikapi dimulainya kembali tahapan dan hari pemungutan suara sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.
Ada yang meminta agar tahapan pemilihan dimulai kembali setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) reda sementara yang lain menganggap hari pemungutan suara yang sudah disusun berdasarkan Perppu sudah tepat dan dinamis karena bisa berubah apabila tidak dapat dilaksanakan.
“Kita menunda pemilihan serentak karena Covid-19, maka untuk melanjutkannya pun karena Covid-19. Artinya kita harus tahu betul sejauh mana penanganan Covid-19,” kata Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin.
“Kita sudah dengarkan paparan dari Pak Terawan (Menkes), menurut saya sudah sangat betul sekali, sudah sangat kompeten maka mari kita tunggu pandemi menjadi endemi,” ucap Anggota Komisi II DPR lainnya Wahyu Sanjaya.
“Saya menyimpulkan pak Menkes pesannya sudah jelas tunggu wabah ini masuk fase bukan lagi pandemi tapi endemi nasional,” ujar Anggota DPD Abdul Kholik.
“Kami apresiasi kerja keras KPU untuk menindaklanjuti Perppu 2 Tahun 2020 dengan merevisi PKPU Tahapan. Menurut kami selain Perppu yang jadi konsideran perlu juga ada pihak yang bisa memastikan kondisi sekarang aman,” ungkap Ketua Bawaslu Abhan.
“Demokrat memandang KPU wajib membuat dan menetapkan tahapan berdasarkan Perppu. Disitu tertuang pemilihan 9 Desember, jadi kita harus samakan persepsi draft PKPU ini sudah benar,” imbuh Wakil Ketua Badan  Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati.
“PKPI masih tetap mendukung penuh atas tahapan, program dan jadwal yang disusun KPU sehingga kami berharap pelaksanaan pemilihan tidak mengalami penundaan lagi,” harap Anggota Desk Pilkada PKPI, Amir Hamzah.
“Kita harus memastikan suatu perjalanan politik dengan jaminan bahwa kehidupan berbangsa kita berjalan baik. Jadi kita sendiri yang harus membuat keputusan kepastian ini, karena ini suatu yang controlable,” tutur Wasekjen PKS Hermanto.
“Ada beberapa tahapan yang berinteraksi dengan publik, keselamatan dan kesehatan publik menjadi penting. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi satu kesatuan sehingga jangan sampai dipaksakan pelaksanaan pemilihan,” lugas Direktur Eksekutif Netgrit, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
“Perhitungan keselamatan kemanusiaan yang utama. Mari kita pertimbangkan keselamatan. Bayangkan kalau coklit, verifikasi faktual itu mempertemukan banyak orang akan beresiko menyebarkan Covid-19 ke banyak orang,” tambah Direktur Pusako Unand Ferry Amsari. (hupmas kpu ri dianR/foto: ist/ed diR)
16 Mei

DIVISI SDM KPU JATIM SOSIALISASIKAN KEPUTUSAN SEKJEN NOMOR 357 KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA MELALUI MEETING VIRTUAL

Batu, kpu-kotabatu.go.id (16 Mei 2020) – KPU Kota Batu diwakili divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM (Marlina) beserta Sekretaris (Thomas Maydo) mengikuti rapat virtual yang laksanakan oleh Divisi SDM KPU Jatim pada Jum’at (15/05). Rapat koordinasi ini merupakan pertemuan pertama secara daring sejak pandemi Covid-19 melanda. Rapat bertujuan untuk mensosialisasikan keputusan sekretaris jenderal KPU nomor 357/SDM.03,1-kpt/05/SJ/V/2020 tentang Pedoman Teknis Bekerja di Tempat Tinggal Masing-masing bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota.

Divisi Litbang dan SDM KPU Jatim (Rochani) menyampaikan salah satu tugas Divisi SDM adalah pembinaan kinerja kepegawaian ditingkatan masing-masing. Oleh karena itu menjadi penting untuk secara langsung mensosialisasikan guna menyampaikan keputusan Sekretaris Jenderal tersebut.

“Hari ini yang laksanakan sesuai PKPU nomor 8 dimana salah satu tugas Divisi SDM adalah pembinaan kinerja dan etika kerja kepegawaian di tingkat masing-masing termasuk juga bagian dari tugas sekretaris. Hari Kamis kemarin KPU Provinsi juga telah menerima sosialisasi dari Sekjen tentang mekanisnme kerja kepegawaian selama masa pandemi Covid-19. Saat ini KPU RI telah meluncurkan aplikasi sistem pencatatan kehadiran dan kinerja.” Jelas Rochani.

Selanjutnya dijelaskan bahwa KPU kabupaten/kota juga diberikan keleluasaan membuat sistem pencatatan kehadiran dan kinerja termasuk komisioner. Karena meskipun kita bekerja dari rumah masing-masing tapi bagi pegawai tetap diberikan tunjangan kinerja berserta uang makan secara penuh. Maka penting untuk melakukan pencatatan kehadiran dan kinerja agar tidak menyalahi aturan dengan masalah laporan pertanggungjawaban, lanjut Rochani.

Selain itu Sekretaris KPU Jatim (Soeharto Totok) juga menjelaskan terkait harapan sebelumnya bahwa SK 357 ini terbit terlebih dahulu sebelum munculnya Surat Edaran nomor 4 dan terakhir Surat Edaran nomor 15. Kedepan wajib membuat laporan harian Work From Home (WFH) masing-masing ASN beserta daftar hadir. Sekretaris terlebih dahulu membuatkan SPT melaksanakan WFH dengan ketentuan tetap melaksanakan pelaporan daftar hadir maupun laporan kinerja perhari bagi ASN masing-masing satker.

Kewajiban ini akan dimulai per tanggal 18 Mei 2020 Senin mendatang dan sudah harus diterapkan dimasing-masing saktker KPU Kabupaten/Kota. SK ini memiliki Dasar hukum dengan memperhatikan UU nomor 5 tentang ASN, UU nomor 7 tentang Pemilihan Umum, SE MenpanRB nomor 19 tentang penyesuaian sistem kinerja ASN, PKPU nomor 6 tentang SOTK, Kepres nomor 12 tentang penetapan bencana non alam dan penyebaran Covid-19, SE Menpan RB nomor 45 tentang penyesuaian sistem kinerja bagi ASN untuk pencegahan dan mengurangi penyebaran Covid-19, tambah Totok.

Sementara Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) menjelaskan bahwa KPU Kota Batu telah mensosialisasikan SK 357 ini kepada seluruh pegawai pada Kamis kemarin. Mengingat hal ini penting agar seluruh pegawai tanpa terkecuali memahami prosedur selama WFH dan kewajiban memenuhi tupoksinya masing-masing agar kinerjanya tetap terukur meski tidak dilaksanakan dikantor. (Mrl)