30 Apr

SETELAH JAJARAN KOMISIONER LAPORKAN LHKPN, KINI PEGAWAI ASN KUMPULKAN SURAT PERNYATAAN LHKASN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 April 2020) – Mekanisme sistem kerja melalui Work From Home (WFH) tidak serta merta menghapus kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh aparatur di KPU Kota Batu. Beberapa hari yang lalu seluruh pegawai ASN KPU Kota Batu mengumpulkan surat pernyataan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Berdasarkan surat yang dikeluarkan KPU Provinsi Jatim nomor 192/HK.04-SD/35/Sek.Prov/IV/2020, seluruh pegawai ASN dilingkungan KPU se-Jatim harus mengumpulkan surat pernyataan LHKASN paling lambat 27 April lalu. Surat pernyataan ini wajib diisi dan bermaterai serta telah dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Setelah komisioner KPU kabupaten kota se-Jatim yang mengumpulkan LHKPN dan dinyatakan telah terpenuhi 100 persen berdasarkan data yang dipublis KPK, kini giliran pegawai di lingkungan sekretariat KPU sampai ditingkatan kabupaten/kota untuk memenuhi kewajiban lapor harta kekayaan. Sebagai penyelenggara pemilu, integritas dan transparansi menjadi mutlak untuk dimiliki. LHKASN merupakan wujud dari transparansi dimana perkembangan harta kekayaan seorang pegawai ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum wajib dipublis sebagai pertanggungjawaban serta pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki. Selain itu pelaporan ini bentuk ketaatan terhadap UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) mengatakan pelaporan harta kekayaan bagi ASN dilakukan sebagai salah satu terwujudnya Good Governance menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Sepenuhnya pegawai ASN KPU Kota Batu berkomitmen dalam menjalankan amanah di lembaga penyelenggara pemilu ini secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas Thomas saat ditanya tim Hupmas KPU Kota Batu.

Berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), LHKASN ini tidak dilaporkan kepada KPK, melainkan kepada pimpinan masing-masing lembaga. Nantinya berkas LHKASN ini akan diperiksa atau diverifikasi oleh inspektorat KPU-RI, tutup Thomas. (Mrl)

30 Apr

KPU KOTA BATU MENGIKUTI UNDANGAN VIDEO CONFERENCE DENGAN KPPN MALANG

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 April 2020) – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN Malang mengundang seluruh satker mitra KPPN Malang yang meliputi wilayah Pasuruan, Bangil, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang untuk mengikuti kegiatan Video Conference (Vidcon) terkait Informasi Jabatan Fungsional Terbuka di Bidang Perbendaharaan melalui sarana aplikasi ZOOM.

KPU Kota Batu yang diwakili oleh Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (Fitrya Faradevi), Vidcon yang dilaksanakan pada Kamis (30/04) dengan dibagi sesuai jadwal pembagian batch atau perkelompok yang telah ditentukan, dan untuk KPU Kota Batu terjadwal pada pukul 09.30-11.00 WIB bersama dengan 94 Satker lainnya. Adapun pembahasan dalam vidcon tersebut antara lain :

  1. Untuk Penetapan formasi jabatan fungsional perbendaharaan ditetapkan oleh Menpan RB.
  2. Agar Satker berkoordinasi dengan esselon I yang menentukan formasi peta jabatan.
  3. Setelah mendapat penetapan formasi jabatan fungsional perbendaharaan, Satker menunjuk operator (admin) E-Jafung yang aplikasinya disediakan oleh KPPN.
  4. Pengangkatan jabatan fungsional perbendaharaan merupakan amanat UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
  5. Pemegang jabatan fungsional perbendaharaan tidak boleh rangkap jabatan, misalnya merangkap PPK atau PPSPM.

Fitrya menyampaikan bahwa Jabatan Fungsional (Jafung) perbendaharaan merupakan perwujudan pengembangan SDM pada DJPBN (Dirjen Perbendaharaan Negara) untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang berkualitas. KPU sebagai salah satu satker yang mengelola APBN diharapkan dapat menyediakan Jafung perbendaharaan yang merupakan amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, namun untuk saat ini belum ada Jafung perbendaharaan di lingkungan Satker KPU. “Untuk menentukan formasi Jafung tersebut akan ditentukan oleh Menpan RB selaku esselon I, karena jabatan fungsional perbendaharaan merupakan bagian dari jabatan fungsional tertentu yang untuk kenaikan pangkatnya didasarkan oleh PAK (Penilaian Angka Kredit).” tutup Fitrya. (pdp)

30 Apr

HERU JP : SAMBIL MENYELAM MINUM AIR

Pendem, kpu-kotabatu.go.id (30 April 2020) – Sambil Menyelam Minum Air, begitulah ungkapan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Data dan Informasi (Heru Joko Purwanto), dalam kondisi pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, yang pada saat ini  dalam bekerja sehari-hari menggunakan sistem Work From Home (WFH). Tentunya banyak waktu yang harus dimanfaatkan untuk ikut ambil bagian membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah tersebut, tentunya banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya ikut mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan kali ini Heru JP panggilan kesehariannya, ikut ambil bagian piket malam di kantor Desa Pendem bersama kepala desa Pendem (Triwahyuwono Efendi), Ketua BPD desa Pendem (Budi), Babinsa Koramil Junrejo (Hendri) dan seluruh relawan penanggulangan Covid-19 di wilayah Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Malam itu tidak hanya piket saja namun juga melaksanakan koordinasi terbatas membahas beberapa masalah yang terjadi saat ini, permasalahan yang paling menonjol adalah rencana penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang sampai saat ini tidak kunjung sampai ke masyarakat. Adapun bantuan dari berbagai pihak juga menimbulkan masalah di tingkatan bawah karena bantuan tersebut ada yang tidak melalui koordinasi Desa, RT dan RW, sehingga banyak yang terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan.

Bansos dari pemerintah masih dalam pengolahan data dan regulasi yang tidak menentu, kepala desa Pendem mengungkapkan bahwa regulasi dari pusat belum pasti, antar kementerian belum sinkron data terus berubah, intruksi dari Pemerintah daerah juga berubah-ubah hal ini membuat pusing pihak desa untuk mengimplementasikan bansos tersebut.

Dalam rapat koordinasi terbatas Heru JP menyarankan kepala desa dan relawan untuk menginput data dari bawah melalui RT, RW (button up) hal ini tingkat ke falidannya akan lebih terjamin daripada menggunakan acuan data dari atas, yang kedua segala bentuk bansos baik dari perorangan, organisasi maupun lembaga wajib hukumnya berkoordinasi dengan RT/RW, hal ini akan memudahkan distribusi bansos secara akurat dan tidak tumpang tindih. yang ke tiga pemerintah desa membuat Surat Edaran apabila ada keluarga dari luar kota harus melaporkan ke pihak RT setempat dengan tujuan memonitor pergerakan orang yang masuk.

Sebagai Divisi Data dan Informasi KPU Kota Batu, Heru Jp juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melaksanakan tugas divisi dalam rengka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengakses langsung data dari pemerintah Desa, inilah yang dikatakan Heru Jp, sambil menyelam minum air. (hjp)

30 Apr

LAKSANAKAN PLENO RUTIN SECARA VIRTUAL, KPU KOTA BATU EVALUASI INTERNAL SELAMA WFH

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 April 2020) – Hingga 13 Mei 2020 sesuai surat edaran KPU RI terkait perpanjangan WFH, KPU Kota Batu masih akan menjalani mekanisme sistem kerja Work From Home (WFH) sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama dari keputusan tersebut. Waktu yang cukup lama menjalani segala aktifitas kantor secara mandiri dirumah ini. Melalui pleno rutin virtual beberapa hari lalu, KPU Kota Batu berkomitmen akan menertibkan SDM untuk memaksimalkan kinerja di masa pandemi.

Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu (Marlina) menyampaikan bahwa kesolidan keluarga besar KPU Kota Batu saat ini harus lebih ditingkatkan agar capaian atau target kerja di semester pertama di tahun 2020 ini tercapai.

“Kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya terkait WFH. Mekanisme kerja ini tidak sekaligus menggugurkan kewajiban pekerjaan yang telah direncanakan diawal tahun lalu. Mungkin target kerja sedikit terhambat akibat pandemi ini, namun perlu dipastikan capaiannya harus maksimal menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Peningkatan pelayanan publik, turut serta mensosialisasikan dan kampanye lawan Covid-19 juga menjadi bagian tugas yang penting untuk dilaksanakan”, lanjutnya.

Sementara Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) mengatakan minggu depan setelah pleno rutin virtual akan mengajak seluruh staf KPU Kota Batu untuk silaturahmi melalui video meeting room.

“Dengan menyapa seluruh staf melalui video conference diharapkan dapat menjalin silaturahmi dimasa pandemi dan mengingatkan lagi komitmen selama menjalani WFH. Memaksimalkan komunikasi WhatsApp group keluarga besar KPU Kota  Batu akan menjadi pesan penting saat vidcon nanti. Seluruh staf harus fast respon, harus sering memantau informasi yang disampaikan di group agar arahan-arahan penting dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh SDM,” jelas Mardiono menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan. (Mrl)

29 Apr

KPU KOTA BATU PENUHI PERMINTAAN AUTENTIFIKASI

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (29 April 2020) – KPU Kota Batu kembali menyerahkan berkas autentifikasi kepada partai politik, Selasa (28/04/2020). Berkas yang berisi informasi tentang perolehan jumlah kursi calon terpilih tersebut sangat penting bagi partai politik sebagai dasar besaran nilai bantuan yang akan mereka terima.

Penyerahan berkas secara simbolis dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Thomy Rusy Diantoro) kepada perwakilan partai politik. Diterimanya berkas autentifikasi ini oleh masing-masing partai politik yang akan digunakan untuk pengajuan bantuan keuangan partai politik (Banpol) kepada pemerintah Kabupaten/Kota. “Karena memang Banpol ini merupakan hak bagi partai politik karena mereka adalah sarana untuk menyalurkan aspiriasi politik secara sah.” ujar thomy.

Lebih lanjut secara teknis proses pengajuan bantuan keuangan parpol (Banpol) tingkat Kabupaten/Kota adalah tertuju kepada Bupati/Walikota dengan melalui Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Bakesbangpol) dengan melengkapi berkas-berkas permohonan. Adapun bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan besaran bantuannya bersifat proporsional sesuai dengan jumlah kursi DPRD yang didapatkan oleh masing-masing parpol.

Mungkin dikarenakan pada saat ini telah terjadi wabah Covid-19 yang mengharuskan kita dirumah saja dan tidak boleh kemana-mana, jadi sampai hari ini (29/04) partai politik yang telah mengambil berkas autentifikasi ke kantor KPU Kota Batu baru PKB dan Gerindra. “Untuk melayani pengambilan berkas autentifikasi, kantor KPU Kota Batu buka senin-jum’at, mulai jam 08.00 sampai jam 15.00, jadi untuk parpol yang belum mengambil berkas autentifikasi kami persilahkan.” tutup Thomy. (pdp)

27 Apr

BAGI-BAGI MASKER KAIN, KPU JATIM PASTIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-JATIM

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 April 2020) – Dimasa Pandemi saat ini pemerintah telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker. Tidak lagi hanya berlaku untuk yang sakit, orang sehatpun diharapkan menggunakan masker saat keluar rumah agar dapat menghindari meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui droplet. Berdasarkan himbauan ini, KPU Provinsi Jawa Timur berinisiatif membuat masker kain berbahan Combed untuk dibagikan ke KPU kabupaten/kota se-Jatim dan sisanya akan didonasikan.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam) menyampaikan meminta izin kepada KPU Kabupaten/kota untuk menggunakan dana sosial yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk digunakan pembuatan masker kain.

”Terkait pandemi Covid-19 yang sampai hari ini masih terjadi, saya mohon izin untuk menggunakan dana sosial untuk pembuatan masker kain bahan combed bertuliskan KPU Lawan Covid-19 dan logo diaplikasikan dengan border computer. Rencana sementara akan dipesan sebanyak 3.000 pcs. Dari jumlah tersebut akan dikirimkan ke KPU kabupaten/kota masing-masing 50 masker, dan sisanya direncanakan akan diberikan ke driver Ojol disekitaran kantor KPU Jatim”, terang Anam melalui percakapan WhatsApp Group.

Pada minggu lalu tepatnya Selasa (22/04), Anam memberi kabar jika masker telah dikirim ke alamat kantor KPU kabupaten/kota se-Jatim.

“Masker kain telah siap dikirimkan ke KPU kabupaten/kota se-Jatim. Seribu sisanya saya donasikan ke kawan-kawan driver Ojek Online melalui Ketua PDOI (Persatuan Driver Online Indonesia) yaitu Bapak Daniel Lukas Rorong”, jelas Anam sambil mengirimkan photo pada saat penyerahan masker ke PDOI.

Jumat lalu (24/04), 50 pcs, Masker telah diterima KPU Kota Batu. Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian KPU Provinsi Jatim. Dimana secara tanggap dapat memenuhi kebutuhan masker di KPU kabupaten/kota.

“50 pcs, Masker kain ini akan diberikan kepada seluruh keluarga besar KPU Kota Batu tanpa terkecuali dan akan dihimbau kewajiban menggunakan masker saat bepergian atau saat keluar rumah. Secara tidak langsung masker pemberian KPU Jatim tersebut dapat menjadi kampanye KPU dalam melawan penyebaran Covid-19,” tutup Mardiono.(Mrl)

24 Apr

TANGGAP COVID-19, KPU RI KELUARKAN 3 (TIGA) SURAT EDARAN SEKALIGUS

Batu, kpu-kotabatu.go.id (24 April 2020) – Dalam upaya pencegahan Covid-19 akibat dari meningkat dan meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, KPU RI langsung mengeluarkan 3 (tiga) Surat Edaran antara lain : (1) Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP ACEH, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. (3) Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Adapun dikeluarkannya Surat Edaran KPU RI tersebut adalah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara serta berdasarkan Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2020 tantang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui bersama bahwa larangan mudik resmi berlaku mulai hari ini Jum’at (24/04) dan langkah ini dilakukan demi memutus rantai penularan virus Corona baru (Covid-19). KPU RI menegaskan bahwa apabila dalam keadaan sangat terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan cuti, dan cuti hanya dapat diberikan disebabkan cuti sakit, dan/atau cuti melahirkan, dan/atau cuti alasan penting. Sementara cuti alasan penting hanya dapat diberikan secara terbatas, yaitu pada alasan salah satu keluarga inti (terdiri dari ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, dan/atau menantu) dari yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

Adapun penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1441 H, di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal atau Work From Home (WFH) adalah sebagai berikut : Hari Senin – Kamis dimulai jam 08.00 – sampai jam 15.00 dan istirahat jam 12.00-12.30, Hari Jumat dimulai jam 08.00 – sampai 15.30 dan beristirahat jam 11.30 – 12.30. Selain itu juga dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa pandemi Covid-19, dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri PANRB No. 38/2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (work from home) bagi ASN terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. (pdp)