28 Feb

SUKSESKAN SENSUS PENDUDUK 2020, KPU KOTA BATU BERSINERGI DENGAN BPS KOTA BATU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28 Februari 2020) – KPU Kota Batu pada hari Kamis (27/02) mengadakan audensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, dalam rangka mensukseskan Program Nasional Sensus Penduduk 2020, dengan dihadiri oleh seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Batu serta para Kasubbag di sekretariat KPU Kota Batu, para pimpinan di KPU Kota Batu itu disambut dengan hangat oleh Kepala BPS Kota Batu (Parjan).

Ibarat sekali mendayung dua pulau terlampaui, itulah yang diupayakan oleh KPU Kota Batu yang bersinergi dengan BPS Kota Batu dalam rangka mendukung program nasional #MencatatINDONESIA yang sedang dilaksanakan oleh BPS Kota Batu. Peluang untuk mensukseskan program ini menurut KPU Kota Batu harus di dukung secara penuh karena KPU kota Batu sebagai salah satu unit kerja yang sangat membutuhkan data dan informasi dari program mencatat Indonesia pada tahun 2020 ini.

Hasil audensi KPU Kota Batu ke BPS Kota Batu menghasilkan beberapa kesimpulan yang arah dan tujuannya ada sinergitas dalam mensosialisasikan dan mensukseskan program #MencatatINDONESIA. Seperti yang disampaikan oleh ketua KPU Kota Batu (Mardiono) bahwa “Sosialisasi mencatat Indonesia akan selalu disampaikan disetiap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu.”

Pada kesempatan tesebut pihak divisi sosialisasi BPS Kota Batu Juga menyampaikan tata cara yang harus disiapkan pada saat menyampaikan atau mensosialisasi program tersebut.

28 Feb

KAJIAN RUTIN JUM’AT, KPU KOTA BATU TELUSURI JEJAK DEMOKRASI DI INDONESIA

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28 Februari 2020) – KPU Kota Batu melaksanakan kajian rutin Jum’at yang merupakan kali kedua di bulan Februari ini. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor jl. Raya Tlekung No 212 Junrejo yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kajian rutin ini dihadiri oleh seluruh komisioner beserta staf KPU Kota Batu.

Mengangkat tema “Pemilihan Kepala Desa (Pilkades Bitingan) dalam menelusuri jejak demokrasi di negeri Sariawan”. Kajian yang disampaikan  oleh Kasubbag Hukum dan Pengawasan (Badrut Tamam) dan di moderatori oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Heru Joko Purwato). Latar belakang diangkatnya tema ini sebagai bahan kajian pada diskusi kali ini adalah bentuk perhatian sebagai penyelenggara pemilu terhadap hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebagai warga negara. Dimana dari proses pemilihan di TPS pada pemilu terdapat suara tidak sah sehingga tidak dapat dihitung menjadi bagian penentu kemenangan calon atu peserta pemilu.

Vox Populi Vox Dei” suara rakyat adalah suara tuhan. Pernyataan ini menjadi legitimasi untuk meminimalisir jumlah surat suara yang tdak sah. Menurut data KPU Kota Batu pada Pemilu 2019 lalu suara tidak sah pada pemilihan presiden dan wakil presiden adalah sebesar 3.676, dan suara sahnya sebesar 136.758 sedangkan untuk pemilihan legislatif DPRD Kota Batunya adalah 21.006 dan suara sahnya adalah 118.349. Angka ini yang terbilang tinggi jika dilihat dari persentasenya. Perlu diketahui Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Banyak hal yang harus dibenahi, sehingga kualitas demokrasi ini tetap menjadi prioritas untuk selalu ditingkatkan.

Data diatas menjadi acuan dalam kajian ini, sehingga narasumber tertarik untuk membahas bagaimana sebenarnya proses demokrasi yang dijalankan oleh para pendahu kita. Diskusi ini dari hal yang sederhana yaitu melihat sejarah pemilihan kepala desa serta kearifan lokal yang mengikutinya.

Menurut Badrut pada masa sebelum ada kertas suara, masyarakat memilih pimpinannya dengan cara “Bitingan” yaitu lidi yang menjadi alat sah sebagai pemberian hak suara.

“Bitingan adalah lidi yang menjadi alat untuk memberikan hak suara masyarakat pada pilkades pada masa dahulu. Masyarakat memilih calonnya dengan mesaukkan bitingan tersebut kedalam bumbung yang telah disediakan panitia. Yang menarik dari cara ini adalah suara yang telah memilih dapat dipastikan 100 persen sah. Tidak ada hak suara akibat teknis pemilihannya menjadi tidak sah”, jelasnya.

“Sejarawan Cirebon (Nurdin M Noor) menyebutkan pemilihan kepala desa pertama di Cirebon dilakukan sejak 1604 dengan model pemilihan One Man One Vote, sementara pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 1774 dengan dipilih langsung oleh lembaga pemilihan umum. Pada dasarnya demokrasi itu sudah terlebih dahulu dijalankan oleh para pendahulu kita, namun sayangnya kita belum sepenuhnya menyadari dan mengetahui akan hal itu, lanjutnya.

Diskusi singkat ini sangat menghipnotis seluruh peserta kajian. Bagaimana tidak, ternyata masih banyak hal yang belum diketahui tentang sejarah awal mulanya proses demokrasi di negara tercinta ini. Sangat  penting mempelajari sejarah, karena dari sanalah kita bermula. Dengan mempelajarinya, minimal menambah literasi dan membuka wacana baru untuk mengulas dan merekomendasikan masukan-masukan yang membangun untuk proses kepemiluan kita kedepan.

Diakhir diskusi, Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) menyampaikan pemilihan melalui bitingan ini pernah diketahuinya saat masih kecil, namun tidak diberi kesempatan orang tuanya pada masa itu untuk menyaksikan langsung proses pemilihannya. Kajian ini setidaknya menjadi bahan atau dasar pengetahuan bagi peserta diskusi. Namun, jika kita kaji untuk dibandingkan dengan proses pemilihan saat ini, perlu dilihat juga azas penyelenggaraan kita. Terutama prinsip rahasianya, dilihat dari video singkat diawal diskusi, masih perlu dikaji lagi tingkat kerahasiaan pemilihannya. Akses bagi panitia terbuka sangat bebas dan melihat secara langsung pilihan masyarakat, imbuhnya.

“Kajian seperti ini sangat baik, minimal untuk menjadi media belajar bagi semua peserta. Semua harus mendapatkan giliran menjadi narasumber, kajian dibebaskan temanya, minimal forum ini dapat menempa keberanian semua terutama para staf. Sementara dibebaskan tema yang mau dibahas agar narasumbernya bisa percaya diri menyampaikan sesuatu yang dikuasainya. Jikapun kedepannya kita akan fokuskan membahas terkait kepemiluan, barulah kita berencana untuk mengulasnya dalam bentuk jurnal.” tutupnya. (Mrl)

28 Feb

SINAU SENGKETA INFORMASI KEPEMILUAN, KPU KOTA BATU HADIRI SOSIALISASI PerKI No.01 TAHUN 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 Februari 2020) – KPU Kota Batu di wakili oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM (Marlina) menghadiri sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 01 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemiku dan pemilihan. Acara diselenggarakan pada hari Kamis bertempat di Bakorwil 1 Madiun.

Acara dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bakorwil 1 Madiun diwaakili oleh Plt. Sekretaris Bakorwil 1 Madiun, Komisioner KPU Jatim diwakili Divisi Parmas dan Sosdiklih dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Komisioner Bawaslu kab/kota di Jatim. Sosialisasi dimaksudkan sebagai pemahaman atas sengketa informasi kepemiluan di Jatim.

Pada sambutan Ketua KI Propinsi Jatim (Imadoeddin, S.Sos., M.Si.) menyatakan bahwa PerKI no 01 tahun 2019 bersifat khusus menangani permohonan sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Peraturan tersebut berbeda dengan PerKI No. 01 tahun 2010 yang berisi tentang penanganan permohonan sengketa informasi secara umum bagi setiap lembaga. “Peraturan ini bersifat spesifik soal kepemiluan dan pemilihan. Sengketa informasi bisa dilayani sesuai standar dan mekanisme yang ada. Kami berharap adanya sosialisasi ini akan ada pelayanan i formasi dengan baik sehingga tidak ada permohonan penyelesaian sengketa dalam pemilu dan pemilihan”, tegasnya.

Kegiatan sosialisasi PerKI ini  dipandu oleh dua narasumber yaitu, Herma Retno Pradayanti yang merupakan wakil ketua KI Provinsi Jawa Timur dan Achmad Nur Aminuddin (Anggota KI Provinsi Jatim). Dalam penyampaiannya, Herma menyebutkan Peraturan KI No. 01 Tahun 2019 mengatur bahwa informasi pemilu bersifat terbuka, layanan informasi haruslah cepat dan tepat, berbiaya ringan dan sederhana. Dalam haknya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, dapat menolak memberikan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. Dimaksudkan dalam pengecualian ini adalah ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian konsekuensi dalam Perki dan memiliki jangka waktu pengecualian informasi. Jelasnya.

“Pelayanan informasi ini diatur dalam Undang-undang. Jika tidak memperhatikan dan tidak menjalankan peraturan ini, ada konsekuensi pidana yang akan dihadapi”. Tegas Aminuddin.

Dengan tersosialisasikan peraturan perKI No.01 tahun 2019 ini diharapkan pemilihan kepala daerah di 19 kabupaten/ko se Jawa Timur ini dapat berjalan dengan lancar dengan memberikan informasi secara terbuka ke publik dan memastikan kualitas proses demokrasi ini tetap terjaga tanpa adanya sengketa informasi publik (SIP) yang mewarnainya. (Mrl)

27 Feb

KPU KOTA BATU HADIRI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TH.2014

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 Februari 2020) – KPU Kota Batu menghadiri Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Batu, acara yang berlangsung hari Rabu (26/02) dan bertempat di Ruang Rapat Balai Kota Among Tani Pemkot Batu ini dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Batu, adapun KPU Kota Batu diwakili oleh Kasubbag Hukum (Badrut Tamam) dan Kasubbag Umum dan Keuangan (Fitrya Faradevi) Sekretariat KPU Kota Batu.

Acara yang dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Batu (Muji Leksono) dan dilanjutkan pemaparan materi dengan judul Administrasi Negara Pembatasan Kebebasan Badan Pemerintahan dengan narasumber (DR.Dhia Al Uyun.SH,MH). Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini menyampaikan bahwa administrasi negara harus dibatasi karena dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat, “Jadi secara otomatis kekuasaan tertinggi rakyat itu dilaksanakan oleh Presiden, yang aparaturnya otomatis memiliki kekuasaan yang lebih  dibandingkan masyarakatnya.” ujar Dhia membuka presentasinya.

Dhia menyampaikan bahwa essensi dari good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik itu adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat. “Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana good governance ini bisa memberikan hak-hak asasi kepada masyarakat.” tambah Dhia.

Dilanjutkan dengan sesi kedua dengan narasumber dari Irban Wilayah III Inspektorat Kota Batu (Fauzi) dengan judul Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Adapun maksud dan tujuan materi tersebut adalah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap tertib administrasi pemerintahan. (pdp)

26 Feb

KPU KOTA BATU AKAN DISTRIBUSI STAF UNTUK MENJADI GUIDE RPP NASIONAL

Batu, kpu-kotabatu.go.id (26 Februari 2020) – KPU Kota Batu diwakili oleh Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM (Marlina) didampingi oleh Sekretaris dan Kasubag Perencanaan, data dan informasi KPU Kota Batu melakukan koordinasi dengan pihak managemen Jawa Timur Park 1 pada Rabu siang bertempat di Resto Punakawan Jatim Park 1. Koordinasi kali ini untuk membahas tenaga atau SDM yang akan ditempatkan untuk menjaga sekaligus menjadi Guide di wahana Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional “Wisata Demokrasi” Jatim Park 1.

Pihak Jatim Park 1 menyetujui dan menyepakati penempatan SDM KPU Kota Batu ini, agar keamanan serta visi dan misi dari pendirian RPP Nasional ditempat wisata ini dapat terwujud sehingga tujuan dan fungsinya sebagai media pembelajaran tentang pemilu, politik dan demokrasi dengan konsep awalnya Education and Fun dapat diaktualisasikan.

Marlina menyampaikan jika saat ini KPU Kota Batu telah membuatkan jadwal piket untuk seluruh staf. Dimana setiap harinya akan ada tiga orang yang akan menjadi pemandu di wahana RPP Nasional tersebut dan pastinya akan selalu di monitoring oleh unsur pimpinan (komisoner dan sekretaris) KPU Kota Batu.

“Jadwal ini sudah disusun untuk 7 hari kerja setiap minggunya. Akan tetap berlaku hingga bantuan tenaga pendukung dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Batu diberikan pembekalan atau training dan segera diturunkan kelapangan (RPP Nasional, Red)”, jelasnya.

Dari hasil koordinasi tersebut pihak Jawa Timur Park 1 telah menyetujui dan disepakati mulai Senin tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 ini akan mulai dijalankan jadwal piket tersebut. Dijelaskan oleh salah seorang staf penanggung jawab lapangan Jatim Park 1 (Dewi), mereka akan segera membuatkan surat pemberitahuan kepada kepala keamanan (Security) JTP 1 agar mengetahui dan membukakan akses kepada staf yang ditugaskan KPU Kota Batu.

Tidak lupa saat koordinasi dengan pihak Jatim Park 1, Marlina beserta staf juga memonitoring ke lokasi RPP Nasional untuk melihat perkembangan dan menyapa pengunjung serta memandu pengunjung untuk mengetahui fungsi masing-masing konten yang terdapat di lokasi tersebut.

Saat dilokasi, Marlina sempat memeriksa Counter pengunjung yang diletakkan dipintu masuk RPP Nasional tersebut. Angka pengunjung terbilang fantastis, baru berjalan sekitar dua bulan wahana ini didirikan, sudah terdapat 66.000 lebih kunjungan di wahana tersebut. Melihat angka tersebut, Marlina menyampaikan bahwa KPU Kota Batu optimis mengawal wahana demokrasi ini menjadi salah satu wahana sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah kedepannya. Serta tidak menutup kemungkinan, bahwa wahana ini akan menjadi percontohan bagi seluruh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. “Untuk itu wahana demokrasi ini akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan dan informasi terbaru terkait kepemiluan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Kota Batu.”tutupnya. (Mrl)

25 Feb

SUKSESKAN GERAKAN MENCATAT INDONESIA, KPU KOTA BATU MULAI DARI INTERNAL LEMBAGA

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 Februari 2020) –  Pada Selasa bertempat di kantor KPU Kota Batu Jl. Raya Tlekung No. 212 Junrejo, dengan dikoordinir oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Data dan informasi (Heru Joko Purwanto) KPU Kota Batu memastikan seluruh staf yang ada di internal lembaga KPU Kota Batu telah mengakses dan melakukan sensus penduduk secara online.

Sensus penduduk di Indonesia atau yang dikenal dengan cacah jiwa kembali dilaksanakan pada 15 Februari hingga Juli 2020. Pelaksanaan sensus penduduk dibagi dalam dua tahap. Pertama, (15 Februari – 31 Maret 2020) untuk sensus secara mandiri dengan sistem daring dan tahap kedua (juli 2020) untuk pencacahan penduduk di lapangan. Pada sensus tahun ini, untuk pertama kalinya masyarakat dapat berpartisipasi langsung dengan sistem daring atau online (bebasis digitalisasi). Penggunaan metode daring merupakan satu pembaharuan dalam pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia. Sebelumnya, pelaksanaan enam sensus penduduk dilakukan dengan metode tradisional, yaitu petugas sensus mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan data. (Litbang Kompas,red).

Moment sensus penduduk 2020 ini dianggap sangat penting bagi KPU Kota Batu, dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan hanya sekali dalam sepuluh tahun. Data yang tersusun dan terupdate saat ini akan menjadi acuan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi komisi pemilihan umum untuk menghadapi Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah kedepan. Meski data penduduk ini sifatnya sangat dinamis, dengan sangat cepat berubah ditentukan oleh angka kematian (mortalitas) dan angka kelahiran (fertilitas) serta perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. KPU Kota Batu juga terus berupaya bekerjasama dengan Dispendukcapil Pemerintah Kota Batu agar akurasi data pemilih ini tetap berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara terus memperbaharui data pemilih secara berkala minimal tiga bulan sekali.

Menurut (Heru Joko Purwanto), sangat beralasan jika KPU Kota Batu ikut mensupport kegiatan sensus penduduk 2020 ini. contoh nyata yang dapat ditunjukkan saat ini adalah dengan memastikan seluruh komisoner dan kesekretariatan di internal lembaga KPU Kota Batu ini sudah mencatatkan diri mereka melalui sensus penduduk secara online. Meskipun terdapat sedikit kendala seperti sulitnya mengakses link sensus tersebut, akibat traffic dan banyaknya yang mengakses link ini, namun disarankan agar terus memantau dan segera memastikan bahwa seluruh SDM di KPU Kota Batu beserta keluarga sudah sukses mendaftarkan diri mereka dalam SP 2020 tersebut.

“Vitalnya data sensus penduduk ini tidak hanya menyangkut data pemilih yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Namun lebih dari itu, dengan adanya pembaharuan data penduduk ini yang angkanya dipastikan bertambah dari angka sepuluh tahun yang lalu, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang perlu disiapkan, khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial penduduk.” ujar Heru. (Mrl)

25 Feb

KPU KOTA BATU BERKOORDINASI DENGAN KEPALA SEKOLAH SMAN 2 KOTA BATU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 Februari 2020) – Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang, KPU Kota Batu bersama SMAN 2 Kota Batu pada hari Senin (24/02) melakukan koordinasi terkait pendidikan pemilih pemula untuk murid-murid kelas XI SMAN 2 Kota Batu. Ditemui langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Batu (Pamor Patriawan) diruangannya, KPU Kota Batu yang diwakili oleh Komisioner KPU Kota Batu divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas (Marlina) bersama Kasubbag Teknis dan Hupmas (Ariansyah Mustafa) menyampaikan harapannya bisa bersosialisasi tentang pendidikan pemilih pemula kepada siswa-siswi kelas XI SMAN 2 Kota Batu.

Pamor menyambut baik keinginan dan harapan KPU Kota Batu, karena pendidikan pemilih pemula sangatlah penting untuk kemajuan demokrasi di Indonesia, dan menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt.Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Batu ini, KPU Kota Batu akan diberikan waktu pada saat jam pelajaran PPKN. ” Dikarenakan di dalam pelajaran PPKN kelas XI ada bab tentang dinamika demokrasi berbangsa dan bernegara, maka kami persilahkan KPU Kota Batu untuk memberikan materinya di dalam waktu tersebut.” ujar Pamor.

Marlina menyampaikan bahwa sosialisasi pedidikan pemilih pemula ini akan dilaksanakan tidak hanya di SMAN 2 saja, akan tetapi akan dilaksanakan ke seluruh SMA dan SMK se-Kota Batu dalam tahun 2020 ini, dengan Program Sosialisasi KPU Goes To School.

(pdp)