29 Nov

HUT Ke-48 KORPRI, PRESIDEN RI : Reformasi Birokrasi dan Inovasi Adalah Kunci Kemajuan

Batu, kpu-kotabatu.go.id (29 November 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Jum’at (29/11/2019). Berlangsung di halaman kantor, kegiatan upacara dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) dan diikuti oleh komisioner serta seluruh staf sekretariat. Ada beberapa pesan penting berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI).

Pertama, dunia memasuki era industri ke-4 (industri 4.0) yang berdampak pada disrupsi pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, presiden menegaskan perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola pemerintahan agar selalu bisa bersaing, terutama dengan negara-negara maju di dunia.

“Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu, kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapi persaingan itu dengan caraa-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas, dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang monoton, yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain,” ucap Mardiono membacakan sambutan tertulis Presiden RI.

Kedua, salah satu langkah strategis untuk mengambil langkah perubahan tersebut ialah melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Presiden ingin agar cara kerja lama, seperti budaya rutinitas, birokratis, dan prosedural harus mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, ASN harus segera membangun nilai-nilai baru dalam bekerja dan beradaptasi dengan budaya inovasi.

“Saya mengajak seluruh Anggota KORPRI untuk terus menerus bergerak mencari terobosan, terus menerus melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, berbelit-belit dan menyulitkan rakyat, harus kita pangkas. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi. Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan juga harus bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi,” pesan Presiden.

Terakhir, Presiden optimis dengan cara inovatif dan pemanfaatan teknologi akan berdampak positif bagi kemajuan birokrasi. Secara simultan, program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal yang tak kalah penting, kata Presiden, ialah perlunya terus menerus memupuk rasa persatuan dan kesatuan sebagai energi kolektif bangsa untuk bersaing di tingkat global. (ats/pdp)

29 Nov

GELAR RAPIM III, KPU RI SUSUN RENSTRA HADAPI PEMILU 2024

Yogyakarta, kpu-kotabatu.go.id (29 November 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) ke-III dengan mengundang seluruh anggota KPU provinsi se-Indonesia, Senin (25/11/2019). Kegiatan Rapim dimaksudkan untuk menyusun rencana strategis (Renstra) KPU selama 5 tahun ke depan, yakni tahun 2020-2024. Adapun di tahun 2024 ada momen akbar pemilihan yang tentu perlu dipersiapkan dengan baik.

Selain Renstra, Ketua KPU RI (Arief Budiman) juga menegaskan perlu menyusun road map agar pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan turunan renstra, bisa berjalan baik dan terarah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Arief Budiman mengajak seluruh peserta Rapim untuk memberi ide dan masukan konstruktif melalui kelas-kelas diskusi yang terbagi ke dalam 6 (enam) ruangan.

Kelas A, terkait keuangan, umum, rumah tangga, perencanaan, dan logistik dibahas tentang terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran yang memadai, terwujudnya target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan transparansi informasi publik tentang perencanaan dan anggaran, terlaksananya penguatan internal antar komisioner dengan sekretariat baik horizontal maupun vertikal hingga penegasan jumlah tenaga kontrak/honorer sesuai dengan DIPA.

Kelas B, terkait data dan informasi dibahas tentang pembuatan program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan baik dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan dan koordinasi, sosialisasi, sistem administrasi, monitoring hingga evaluasi; mengenai penggunaan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pemilu serta pengembangan PPID dengan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang mencukupi; juga tentang rencana program pengembangan web dan security system, merevitalisasi PPID dan kearsipan untuk menjadi bagian sendiri, membuat perluasan kewenangan PPID yaitu untuk fungsi penyajiannya masuk dalam regulasi, sementara pengolahannya pada bagian divisi-divisi masing-masing.

Kelas C, terkait teknis penyelenggaraan pemilu dibahas tentang terbangunnya Sidapil yang menjadi instrumen utama penyusunan dan penetapan dapil, mendorong Sipol masuk dalam Undang-undang (UU), mereformulasi teknis verifikasi dan input data yang memudahkan bagi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Termasuk terbangunnya Silon agar menjadi instrumen utama proses pencalonan serta SIPP yang terintegrasi dengan sistem informasi yang lainnya. Selain itu juga dibahas terwujudnya dana kampanye yang akuntabel, terbangunnya Sidalih yang menjadi instrumen utama proses penetapan calon terpilih dan Simpaw yang menjadi instrumen utama proses penggantian calon terpilih.

Kelas D, terkait sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan dibahas tentang roadmap pembentukan penyelenggara pemilu, rekrutmen komisioner provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan setelah pemilu 2024, peningkatan kompetensi ASN KPU, pembentukan pusdiklat KPU, serta promosi, mutasi dan rotasi jabatan secara berkala, dan juga meningkatkan kualitas kelembagaan demokrasi, meningkatkan kesadaran hak sipil dan politik, terjaminnya kesetaraan dan kebebasan dalam pemilu dan pemilihan, serta optimalisasi pendidikan pemilih dan sosialisasi.

Kelas E, terkait hukum dan pengawasan dibahas tentang peningkatan kualitas penyusunan rancangan peraturan keputusan KPU, peningkatan kapasitas telaah hukum dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa tahapan proses dan hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan. Peningkatan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal, peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Kelas F, terkait fungsi sekretariat dibahas tentang upaya mewujudkan KPU sebagai lembaga yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu, serta terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. (ats/pdp)

28 Nov

KPU KOTA BATU : PEMIRA KAMPUS ADALAH PEMBELAJARAN IDEAL KONTESTASI DEMOKRASI

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28 November 2019) – Berbeda dengan waktu sebelumnya yang berfokus melakukan pendidikan pemilih di sekolah, kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu hadir di kampus Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (28/11/2019). Adalah kegiatan Pemilihan Raya (Pemira) yang menjadi momentum bagi KPU untuk memberikan pencerdasan politik kepada mahasiswa Fakultas Matematika dan IPA (F-MIPA). Dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis (Erfanudin) dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih (Marlina) beserta Kasubbag Teknis KPU Kota Batu (Ariansyah Mustafa)

Di depan panitia dan pengawas pemilihan yang berjumlah sekitar 40-an orang, Komisioner Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih (Marlina) mengungkapkan rasa senangnya berkesempatan hadir pada kegiatan Pemira yang notabenenya selaras dengan tugasnya sebagai komisioner KPU. Ia menerangkan jika momentum Pemira harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan penuh integritas. Menurutnya, hal itu karena Pemira merupakan miniatur kontestasi yang harus dijadikan bahan pembelajaran demokrasi.

“Kegiatan Pemira ini sangat penting bagi para mahasiswa. Dengan adanya pemilihan di kampus, apalagi yang menjadi panitia dan pengawas, teman-teman semua sedang melakukan pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya. Saya yakin, adanya kontestasi untuk menjadi presiden mahasiswa, dewan perwakilan, maupun ketua jurusan akan melatih dan memupuk kedewasaan politik kalian,” terangnya.

Lebih jauh Marlina menerangkan jika secara tidak langsung pengalaman politik selama di kampus, baik sebagai panitia maupun kontestan akan berguna ketika hidup di tengah masyarakat. Masyarakat, lanjutnya, membutuhkan aktor-aktor yang dapat memberi pencerdasan politik kepada mereka, atau bahkan menjadi pengambil kebijakan yang membawa kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan kolektif.

Selanjutnya, Marlina dan rombongan KPU Kota Batu juga turut menyaksikan prosesi pemilihan, mulai dari pembukaan segel pintu ruangan pemilihan hingga teknis pemilihan calon dengan metode e-voting. (ats/pdp)

 

27 Nov

APRESIASI PENYELENGGARA AD-HOC, KPU BAGIKAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 November 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu memberikan apresiasi kepada badan ad-hoc pemilu yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Apresiasi tersebut diberikan atas dedikasi yang mereka berikan dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 hingga menuai kesuksesan luar biasa, bahkan angka partisipasi masyarakat tinggi.

Wujud apresiasi tersebut ialah berupa pembagian sertifikat penghargaan KPU RI yang didistribusikan oleh KPU Kota Batu kepada 6981 panitia di seluruh Kota Batu. Adapun rincian dari jumlah tersebut ialah 24 anggota PPK dan sekretariat, 144 anggota PPS dan sekretariat, serta 6813 anggota KPPS dan petugas linmas.

Komisioner Divisi SDM dan Parmas (Marlina) mengungkapkan bahwa pemberian sertifikat ini merupakan salah satu cara mengapresiasi kinerja penyelenggara ad-hoc yang telah bekerja sama dengan baik dan aktif dengan KPU Kota Batu, baik sebelum, selama, maupun setelah pemilihan tanggal 17 April 2019. Pemberian sertifikat ini, sebutnya, juga merupakan amanah dari KPU RI untuk memberikan penghargaan atas prestasi PPK, PPS, dan KPPS yang dinilai memegang peran utama kesuksesan Pemilu 2019. (ats/pdp)

25 Nov

DIGITALISASI PEMILU ADALAH TANTANGAN KPU ERA KINI

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2019) – Selain dituntut untuk menjaga profesionalisme dan integritas, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut menciptakan inovasi. Adanya ide dan kebijakan yang inovatif tentu dimaksudkan agar jalannya pemilu dapat lebih efektif dan efisien. Salah satu hal yang harus dipikirkan secara matang dan serius di era teknologi informasi seperti saat ini ialah digitalisasi pemilu.

Komisioner KPU RI (Viryan Azis) menyatakan bahwa di waktu sekarang hampir setiap pekerjaan memanfaatkan data digital guna efisiensi. Pada saat bersamaan, lanjutnya, jejak digital dengan mudah dapat dilacak oleh masyarakat. Oleh karena itu Viryan mengungkapkan KPU perlu menyusun langkah strategis sebagai upaya digitalisasi pemilu di Indonesia.

“Saat ini semua jejak digital dapat dilacak, hasil input data juga bisa langsung diketahui. Bahkan di era digital Indonesia sekarang ini juga termasuk digitalisasi pemilu. Ke depan Silon ini juga harus terintegrasi, hasilnya bisa masuk ke Situng dan Sirekap, misalnya soal penulisan nama dan foto,” terang Viryan dalam kegiatan Bimtek Gelombang II Penggunaan Silon pada Pemilihan Serentak 2020, Kamis (21/11/2019) di Jakarta.

Berkaitan dengan Silon atau Sistem Informasi Calon, Viryan mengungkapkan bahwa keberadaannya sangat penting. Selain sebagai wujud digitalisasi pemilu, Silon juga membantu pekerjaan KPU dalam proses pencalonan jauh lebih mudah. Pada saat bersamaan, sebutnya, Silon bisa menjadi saluran informasi yang akurat, baik bagi KPU, peserta pemilu, maupun masyarakat luas.

“Sesungguhnya Silon ini sangat bermanfaat buat semua, baik KPU, peserta pemilu dan masyarakat. Silon membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, efisien, transparan, profesional dan akuntabel,” tegasnya. (ats/pdp)

25 Nov

JELANG AKHIR TAHUN, PERCEPATAN PENDIRIAN RPP NASIONAL JADI AGENDA UTAMA KPU KOTA BATU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu memiliki tugas besar menjelang akhir tahun 2019. Tugas tersebut ialah pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) tingkat nasional di Kota Wisata Batu. Oleh karena itu, fokus dan prioritas kerja KPU Kota Batu akan diarahkan untuk penyelesaian RPP agar bisa segera diresmikan dan dikunjungi oleh masyarakat luas. Pesan tersebut disampaikan oleh Komisioner Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih (Marlina) dalam agenda apel pagi rutin, Senin (25/11/2019).

Marlina mengungkapkan bahwa hingga saat ini proses pengerjaan RPP semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Progres tersebut, sebutnya, bisa dilihat dari selesainya desain tata ruang, konsep isi, dan mekanisme operasioal RPP sebagai sarana pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi masyarakat. Salah satu keunggulan dari RPP tersebut ialah konsepnya yang ramah anak. Selain itu, ia menerangakan terdapat dua alasan utama pentingnya upaya percepatan ini.

Pertama, menurut Marlina rencana pendirian RPP ialah berada di tahun anggaran 2019. Untuk itu penyelesaiannya juga harus diupayakan di tahun ini mengingat waktu yang sangat singkat dan terbatas. Ia juga menekankan kepada semua SDM di internal KPU agar berkomitmen dalam menyelesaikan tugas pendirian RPP dengan penuh tanggung jawab, terbuka, dan responsif. Menurut Marlina selesainya RPP juga akan menjadi catatan prestasi tersendiri bagi KPU Kota Batu di tahun 2019.

Kedua, Marlina menyebutkan ada faktor eksternal yang membuat RPP harus segera selesai dan diresmikan. Faktor tersebut ialah kunjungan wisatawan ke Kota Batu tiap akhir tahun. Menurutnya, KPU Kota Batu harus memanfaatkan momentum liburan akhir tahun sebagai pilihan waktu utama peresmian RPP. Apalagi, lanjutnya, lokasi RPP berada di dalam area Jawa Timur (Jatim) Park 1, sehingga memiliki potensi besar menarik minat wisatawan untuk berkunjung. (ats/pdp)

25 Nov

KPU LEMBAGA NONSTRUKTURAL INFORMATIF 2019

Jakarta, kpu.go.id – Suka cita teriring rasa syukur tengah dirasakan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai meraih pengharagaan Keterbukaan Informasi Publik “Informatif” kategori Lembaga Nonstruktural di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin kepada Ketua KPU RI Arief Budiman yang hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim.

Arief mengaku bangga dengan prestasi ini seraya menyebut apa yang telah diperoleh merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI.

“Terima kasih kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kab/kota dan Sekretariat Jenderal KPU RI, karena transparansi kita, keterbukaan kita, dinilai sebagai salah satu lembaga yang sangat informatif dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya,” ungkap Arief usai menerima penghargaan.

Arief berharap titel informatif yang disematkan pada lembaganya dapat terus dijaga dan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. “Semoga penghargaan ini makin memacu kita untuk kerja lebih transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas,” tambah Arief.

Sementara itu, melalui acara penganugerahan tersebut Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas konten informasi kepada masyarakat.

“Saya menilai masih ada beberapa tantangan untuk jadi badan publik terbuka, transparan, dan terpercaya, yaitu tantangan ke depan tidak terbatas pada akses informasi namun juga konten informasi harus ditingkatkan kualitasnya,” tegas KH. Ma’ruf.

Untuk diketahui, pada kategori Lembaga Nonstruktural dari total 38 badan publik hanya 2 yang masuk dalam kategori informatif salah satunya KPU. Sisanya, 5 badan publik menuju informatif, 5 cukup informatif dan 26 tidak informatif. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Sumber: kpu.go.id