03 Okt

Dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Dr. Sufyanto Jelaskan Inti UU Pemilu No. 7 Tahun 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu menghadirkan mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2012-2017, Dr. Sufyanto, dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Aster, Senin (2/10).

Dalam kesempatan yang diberikan, Dr. Sufyanto menjelaskan bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 bertujuan untuk mengarahkan upaya Republik Indonesia untuk menempatkan pemilu sebagai lahan untuk memastikan semua hajat pemilik konstitusi yaitu rakyat agar dapat terpenuhi, untuk memilih pemimpinnya secara demokratis.

Undang-Undang 7 Tahun 2017 merupakan kodefikasi atau kumpulan dari 3 Ungdang-Undang yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa harus kodefikasi, karena menurut keputusan Mahkamah Konsitusi, pemilu 2019 itu pemilu Presiden dan wakil Presiden, pemilu DPR, DPD dan DPRD yang bersamaan, sehingga tidak mungkin dibangun dengan UU yang berbeda.

Ada beberapa aturan baru di UU ini misalnya untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagai contoh perubahan ambang batas kursi di setiap daerah pemilihan dan penambahan kursi di parlemen. Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur ada tambahan kursi DPRD dari 100 menjadi 120 kursi. Oleh karena ada tambahan 20 kursi, maka ada beberapa daerah pemilihan yang harus diubah, “Yang itu saya kira akan mengubah kosentrasi dan kekuatan partai politik yang ada di Jawa Timur,” terangnya. 

Di Batu ada penambahan kursi anggota DPRD tingat Kota sejumlah 5 kursi. dari 25 menjadi 30 kursi. Hal tersebut mengubah komposisi daerah pemilihan. Mengubah komposisi daerah pemilihan akan berdampak pada partai politik. Oleh karena itu penyusunan daerah pemilihan harus betul-betul memenuhi standar pembentukan daerah pemilihan, mewakili seluruh heteroginitas, kultur atau masyarakat yang ada di pemilihan itu sendiri. Kalau tidak, ada partai yang diuntungkan dan partai yang dirugikan.

UU No 7 Tahun 2017 mengubah pola sistem konversi suara menuju kursi. Kalau dahulu proporsional terbuka dengan sistem quota hare sekarang menuju pola divisor, saint legue. Hal tersebut dapat mengubah komposisi perolehan suara partai. “Tidak ada partai besar dan partai kecil. Yang ada, partai yang representasi daerah pemilihan, dengan partai yang tidak reperesentasi daerah pemilihan,” terangnya.

Dalam pemaparannya kepada undangan, Dr. Sufyanto menjelaskan Kewenangan yang dimiliki Bawaslu yaitu kewenangan administratif terkait dengan sengketa proses. Sengketa proses dilaksanakan Bawaslu dan sengketa hasil dilakukan oleh MK. 

Dalam sengketa proses itu ada sengketa administrasi yang sifatnya TUN. Bawaslu bisa membuat keputusan quasi administrasi, sampai pada terkait politik uang, peserta bisa didisqualifikasi. Bawaslu bisa memulihkan hak konstitusional terkait calon peserta baik dari DPD mau pun partai politik sebagai calon anggota legislatif. Apabila calon perserta dibatalkan KPU, maka dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu. Karena Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sifatnya permanen maka bisa langsung mendaftar di Bawaslu Kabupaten/Kota lalu diselesaikan di Bawaslu Provinsi. Putusan sengketa tersebut wajib dilaksanakan oleh KPU. Tetapi bila Bawaslu menolak permohonan sengketa calon peserta dan menguatkan putusan KPU, maka peserta dapat mengajukan sengketa ke PTUN, dan apabila kalah di PTUN dapat mengajukan banding ke MA. “Proses tersebut cepat karena ada batasan waktu,” jelasnya.

03 Okt

Parpol di Kota Kota Batu diharapkan Menyampaikan ke DPP Parpol terkait Gambaran Data KTA

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Partai Politik yang ada di Kota Kota Batu diharapkan untuk menyampaikan kepada DPP Partai Politik terkait gambaran Data Kartu Tanda Anggota. Sehingga, pada waktu data tersebut diserahkan ke KPU RI yang kemudian discreening dan diupdate dalam aplikasi sistem Infromasi Partai Politik (SIPOL), sistem tersebut dapat mendeteksi berapa persyaratan dokumen partai politik dan keanggotaan hingga kepengurusan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Hal tersebut dikemukakan Komisioner KPU Kota Batu, Ashar Chilmi dalam acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Hotel Aster, kemarin (2/10).

Ashar Chilmi mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan untuk sebelum masa pendaftaran partai politik dari tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017. Oleh karena tahapan Pemilu 2019 sudah mulai berjalan, DPC atau DPD Partai politik di Kota Batu harus segera menyerahkan mandat bagi operator Sipol yang segera terkait aplikasi dan prosedur yang dijalankan di tingkat kota.

Divisi Perencanaan dan Data pun mengingatkan undangan yang hadir akan pentingnya Penghubung di masing-masing partai politik, “Penghubung ini setiap tahapan 2019 adalah pengurus partai politik  untuk berkomunikasi aspek-aspek non teknis mau pun teknis sebagian mau pun semua tahapan,” paparnya. Tujuannya agar mampu mengkomunikasikan baik kententuan, proses dan prosedur pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 kepada pengurus partai.

Target sosialisasi ini adalah untuk memahami rencana dan program besar untuk pemilu 2019 yang dimulai dari 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara pada 17 april 2019. “Sehingga pada bulan Oktober-November ini kita harus sudah melaksanakan jadwal besar, kaitannya dengan verifikasi parpol, akhir Desember kami menerima DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan),” jelasnya. KPU Kota Batu akan melibatkan partai politik di Kota Batu untuk memberikan masukan tentang pemetaan daerah pemilihan, serta sosialisasi pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum bulan Juli 2018.

03 Okt

Saifudin Zuhri membuka Acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Saifudin Zuhri, membuka acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Aster, Selasa (2/10).

Dalam kesempatan tersebut, Saifudin Zuhri mengatakan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang telah disahkan merupakan kodefikasi atau kumpulan dari tiga Undang-Undang yang lalu yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. “Kira-kira apa saja nanti yang berubah, apa saja yang tetap, itu nanti akan kita bahas pada siang hari ini,” terangnya. Termasuk syarat partai politik yang menjadi peserta pemilu 2019 dan terkait penyelenggara pemilu.

Saifudin Zuhri berharap penyelenggaraan Pilwali Kota Batu kemarin yang sukses dan kondusif berlanjut pada pemilu 2019. “Semoga awal yang mesra ini sampai 2019 tetap mesra , tetap berkawan. Itu yang menjadi harapan kita semua,” tutupnya.

01 Okt

KPU Kota Batu Hadiri Nonton Bareng Film G30S/PKI

Batu, kpukotabatu.go.id – Ketua dan Anggota KPU Kota Batu diundang dalam acara nonton bareng film G30S/PKI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu, Sabtu (30/09).

Acara yang digelar mulai pukul 19.00 WIB di gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani bertujuan untuk mengingatkan kembali peristiwa pemberontakan G30S/PKI bagi generasi muda yang tidak mengerti tentang PKI dan bahaya latennya.

1 3 4 5