23 Nov

Usai dilantik, PPK dan PPS Ikuti Tatap Muka Sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jatim Tahun 2018

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Usai pelantikan PPK dan PPS di Roemah YWI, Rabu (22/11), KPU Kota Batu melanjutkan kegiatan tatap muka bersama PPK dan PPS mengenai sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

Sosialisasi yang dibagi dalam 3 sesi dan bertindak sebagai narasumber yaitu komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data, Ashar Chilmi, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Mardiono, dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Erfanudin. Sosialisasi tersebut dipandu oleh dua moderator yaitu Saifudin Zuhri Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosialisasi dan Parmas serta Sekretaris KPU Kota Batu Thomas Maydo.

Ashar chilmi yang merupakan narasumber pada sesi pertama tatap muka tersebut membahas mengenai tahapan yang ada dalam Pilgub Jatim 2018, penekanan jadwal tersebut terletak pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang akan dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih yang dijadwalkan akan dilakukan sejak 20 Januari 2018 hingga 18 Februari 2018, “Saya menekankan kepada tahapan yang mendesak, yaitu pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang kemudian akan dilanjutkan dengan bimtek pemutakhiran data pemilih sebagai awal dari pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian), “ungkap Ashar. Perubahan jumlah TPS di Kota Batu yang tadinya berjumlah 420 TPS pada Pilwali Kota Batu yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Batu kini hanya berjumlah 411 TPS untuk pilkada 2018. Masing-masing Kecamatan mengalami pengurangan  3 TPS di 3 Desa yang ada. 

Pada sesi kedua Mardiono menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan divisi hukum yang dinaunginya, berawal dari struktur organisasi divisi hukum hingga tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh divisi hukum. Mardiono mengatakan hal tersebut hanyalah sebagai perkenalan bagi PPK dan PPS yang baru menjabat agar mengetahui bagaimana kinerja dari divisi hukum KPU Kota Batu.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum Keuangan dan Logistik, Erfanudin, dalam materinya menyampaikan beberapa hak dan kewajiban PPK dan PPS. Erfanudin juga menyampaikan beberapa peraturan yang berubah sehubungan dengan laporan yang harus di buat oleh PPK dan PPS, “Pada pelaksanaan Pemililihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur PPK dan PPS memiliki kewajiban untuk menmindai bukti transaksi yang berhubungan dengan penggunaan anggaran Pilgub, misalnya beli air mineral itu struknya harus di scan,” paparnya.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 17 = 18