22 Mar

KPU KOTA BATU MENERIMA KUNJUNGAN KPU KABUPATEN MAGETAN STUDY BANDING KEGIATAN DEBAT PUBLIK PASLON

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (21/03/2018) – Dalam rangka study banding untuk kegiatan Debat Publik Pilkada 2018, KPU Kabupaten Magetan mengunjungi KPU Kota Batu pada Rabu (21/03).

KPU Kabupaten Magetan yang berkunjung ke KPU Kota Batu, Komisioner KPU Kabupaten Magetan Divisi SDM dan Parmas (Marsono), Kasubbag Teknis dan Hupmas (Karno) dan Staff KPU Magetan (Irvan).

Tim KPU Kabupaten Magetan diterima secara langsung oleh : Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri).

Berbagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan Debat Publik untuk Paslon yang ditayangkan di media televisi disampaikan oleh Ketua KPU Kota Batu (Rochani) dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Parmas (Saifudin Zuhri) kepada KPU Kabupaten Magetan. KPU Kota Batu sendiri sudah pernah melaksanakan Debat Publik pada kegiatan Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Batu tahun 2017.

21 Mar

KPU KOTA BATU IKUTI BIMTEK SIPPP PEMILU 2019 REGIONAL KENDARI

 Kendari, kpu-kotabatu.go.id (20-22/03/2018) Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) pada penelitian administrasi dan verifikasi faktual syarat dukungan calon anggota DPD Pemilu Tahun 2019, Regional Kendari, Sabtu (20/03), diikuti 11 propinsi dengan 172 Kabupaten/Kota. Dari KPU RI yang hadir dalam acara Bimtek tersebut adalah : Anggota KPU RI (Hasyim Asy’ari), Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Hidayatullah) beserta anggota, Kepala Biro Hukum (Sigit Joyowardono) beserta jajaran staf Sekretariat Jenderal KPU RI.

Hasyim Asy’ari  (Anggota KPU RI) dalam sambutannya mewakili Ketua KPU RI menyampaikan tentang proses perseorangan peserta pemilu, mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi sampai verifikasi faktual. Lebih lanjut Ketua KPU RI (Arief Budiman) dalam pesannya yang disampaikan oleh Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwasanya untuk tetap menjaga semangat karena kegiatan tahapan pemilu 2019 sudah semakin padat,” terang  bapak 3 putra ini.

Peserta Bimtek Informasi Perseorangan Peserta Pemilu yang dilakukan di regional Kendari dari tanggal 20 s/d 22 Maret 2018 ini membahas tentang seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web atau Sistem Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).

Adapun kegunaan SIPPP ini adalah untuk :

  1. Melayani perseorangan peserta pemilu melakukan input daata dukungan guna persiapan penyerahan syarat dukungan dan penyebaran perseorangan peserta pemilu.
  2. Mendukung pelaksanaan tugas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan perseorangan calon peserta pemilu
  3. Pemeliharaan data dan informasi perseorangan untuk pelayanan publik.

Beberapa manfaat dari penggunaan SIPPP diantaranya adalah : Membantu perseorangan dalam melakukan input data syarat dukung calon peserta pemilu, Perseorangan dapat mengoperasikan sistem ini kapan saja dan dimana saja selama ada internet, mempermudah perseorangan dalam mengelola internal bersama-sama dengan operator yang ditunjuk,Perseorangan dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke server sebelum melakukan penyerahan syarat dukungan dan transparansi dan akuntabilitas tahapan verifikasi.

Sebagai informasi, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono) dan Staff/Pelaksana Bagian Hukum KPU Kota Batu (Mahyuni) hadir dalam Bimtek SIPPP yang diadakan di Regional Kendari. (eka/pdp)

21 Mar

ROCHANI, KETUA KPU KOTA BATU NARASUMBER DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7/2017 DI KOTA MOJOKERTO

Mojokerto, kpu-kotabatu.go.id (20/03/2018) – Kegiatan Pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk meghasilkan  pemerintahan yang demokratis sesuai dengan harapan masyarakat yaitu menjaga pemilu legilslatif dan pemilu presiden yang berkualitas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto menyelenggarakan Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2018 “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” di Hotel Raden Wijaya Jalan Raden Wijaya Nomor 42 Kranggan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Selasa (20/03). Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagai narasumber dalam acara yang diadakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Rochani memaparkan beberapa hal terkait dengan sosialisasi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Tahun 2019.

Narasumber lainnya dalam acara sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah :Ngesti D. Prasetyo (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya. Dalam pemaparannya, Ngesti mengajak peserta yang hadir untuk memahami Pemilu 2019 dengan berpedoman pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah kodifikasi dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 20018 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeraah. (eka/pdp)

08 Mar

KPU KOTA BATU : PELANTIKAN ANGGOTA PPK DAN PPS KOTA BATU DALAM PEMILU 2019

Bumiaji, kpu-kotabatu.go.id (08/03/2018) Setelah melalui evaluasi kinerja Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu, KPU Kota Batu menggelar Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih se-Kota Batu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.  9 PPS dan 72 PPK dilantik oleh KPU Kota Batu di Hotel Purnama Jalan Raya Selecta Punten Bumiaji, Rabu (08/03).

Sebelum dimulai acara pengangkatan dan pengambilan sumpah, masing-masing Komisioner KPU Kota Batu mempresentasikan program kerja di hadapan PPS dan PPK yang hadir di Hotel Purnama.

Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) dalam acara pelantikan anggota PPK dan PPS menjelaskan tentang  ketentuan untuk membawa C6 dan KTP Elektronik pada waktu kegiatan pencoblosan tanggal 27 Juni 2018. Disamping itu juga dijelaskan tantang pemilih yang berada di Lapas dan rumah sakit. Ketua KPU Kota Batu juga menjelaskan tentang pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun ketika dilaksanakan kegiatan pencoblosan 27 Juni 2018.

   

Sementara itu. Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Ashar Chilmi) dalam kesempatan yang sama menjelaskan tentang perlunya mempunyai asas tertib, baik tertib aturan, jadwal maupun perencanaan. Di hadapan PPK dan PPS yang baru dilantik, Ashar juga menjelaskan perlunya meningkatkan kadar derajad dan kualitas karena selain Pilgub 2018, juga terkait pelaksanaan Pilpres 2019.

Saefudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat memaparkan tentang bahan-bahan kampanye dan penempatannya di wilayah Kota Batu.

Tidak ketinggalan,  Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik (Erfanudin)  menjelaskan terkait tentang anggaran di Pilgub 2018 dan Pemilu 2019.

Sebagai informasi, pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)Terpilih se-Kota Batu dalam Pemilu 2019, dilakukan dua kali dikarenakan pada saat dilakukan di Hotel Purnama tanggal 7 Maret 2018, 7 orang PPS berhalangan hadir. Pelantikan PPS untuk 7 orang tersebut  dilakukan pada tanggal 9 Maret 2018 di Aula KPU Kota Batu. (eka/pdp)

08 Mar

KONDISI LOGISTIK KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA KPU KOTA BATU

Tlekung,kpu-kotabatu.go.id (07/03/2018) Tahapan, jadwal dan program pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, KPU Kota Batu menginventarisir ketersediaan alat keperluan pemungutan suara seperti Kotak Suara dan Bilik Suara. Ketersediaan Kotak Suara dan Bilik Suara di gudang KPU Kota Batu yang terletak di Jalan Tlekung Junrejo adalah bekas pemakaian pelaksanaan Pilkada Tahun 2017.

Mengutip keterangan dari Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Logistik, SDM dan Organisasi (Erfanudin), bahwasanya di gudang KPU Kota Batu masih tersimpan kotak suara dan bilik suara dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2017.

“Untuk kotak suara masih tersisa di gudang KPU Kota Batu sebanyak 1.448 dan bilik suara yang masih tersisa sebanyak 2.000 ,” jelas Erfanudin di ruang kerjanya kantor KPU Kota Batu.

Adapun rincian untuk kotak suara berjumlah 1.956. Dari jumlah tersebut, kotak suara dengan kondisi baik sebanyak 1.889 dan rusak sebanyak 67, sedangkan terpakai untuk kegiatan Pilkada 2017 sebanyak 441. Kotak suara yang masih bisa terpakai adalah 1.448.

Untuk bilik suara berjumlah 2012. Dari jumlah tersebut bilik suara dengan kondisi baik adalah 2.000 dan 12 dalam kondisi rusak. Bilik suara yang masih bisa terpakai adalah 2.000.

Untuk PILKADA 2018 di Kota Batu dengan jumlah TPS sebanyak 411 diperkirakan ketersediaan kotak suara dan bilik suara mencukupi untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timut (Pilgub) Jatim tahun 2018.

Sebagai informasi, kondisi logistik kotak suara dan bilik suara KPU Kota Batu adalah per 31 Desember 2017. (eka/pdp)

07 Mar

H.M. MIFTAHUL ULUM, WAKIL KETUA KOMISI A DPRD JAWA TIMUR “KPU KOTA BATU BERANI MEMATOK PROSENTASE 80 %”

Tlekung,kpu-kotabatu.go.id, (06/03/2018) Komisi A DPRD Jawa Timur yang membidangi pemerintahan dalam kunjungannya ke KPU Kota Batu memberikan apresiasi terhadap KPU Kota Batu terkait keberanian KPU Kota Batu mematok prosentase 80 % untuk target pencapaian daftar pemilih. Prosentase 80 %  yang ditetapkan KPU Kota Batu ini lebih besar dari yang ditetapkan KPU RI untuk nasional sebesar 75 %.

Hal ini disampaikan oleh wakil ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari FKB (H.M. Miftahul Ulum) dalam kunjungannya ke KPU Kota Batu beserta rombongan, Selasa (06/03). Dalam keterangannya, Miftaahul Ulum menjeelaskan bahwasanya KPU Kota Batu Bisa dijadikan percontohan bagi KPU Kabupaten/Kota lainnya jika bisa melebihi target untuk prosentase yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI.

Selain itu, menurut Miftahul Ulum, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyoroti tentang berkurangnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari jumlah 5 orang untuk Pilkada 2018 menjadi 3 orang di pelaksanaan Pileg dan Pilpres untuk Pemilu 2019.

“Beban kerja lebih berat di Pileg, Pilpres untuk Pemilu 2019 dimana untuk Pilkada 1 suara dikerjakan 5 orang dan untuk Pemilu 2019, 5 suara dikerjakan 3 orang,” jelas wakil ketua Komisi A DPRD dari FKB.

Menghadapi hal ini, Komisi A DPRD Provinsi Jatim akan menyampaikan ke KPU RI terkait pengurangan PPK dari 5 menjadi 3 orang.

“Untuk merubah UU tentang evaluasi kinerja  PPK, prosesnya bisa  panjang dan mungkin bisa lewat PKPU. Mensiasatinya adalah 3 orang sesuai dengan UU dan 2 orang tetap membantu sebagai tenaga pendukung. Namun harus sinergi dengan penyiapan anggaran,” jelas wakil ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari Dapil IV ini.

“Komisi A DPRD Provinsi Jatim setelah kunjungan keliling ke KPU Kabupaten/Kota Jawa Timur, akan membawa semua permasalahan  ini ke KPU RI,” pungkas Miftahul Ulum.

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menargetkan tuntas mengunjungi 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja DPRD Jawa Timur. (eka/pdp)

06 Mar

PPS GUNUNGSARI ADAKAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAHIRAN DALAM PILGUB 2018

Gunungsari, kpu-kotabatu.go.id (06/03/2018) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari yang masuk wilayah Kecamatan Bumiaji menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Rapat Pleno dihadiri oleh : Panwascam, PPL, PPK dan PPDP

Sebagai informasi, hasil dari Rapat Pleno PPS Gunungsari yang diadakan pada tanggal 6 Maret 2018 ini, hard copynya akan dikembalikan ke PPK Kecamatan Bumiaji berserta Berita Acara (BA) Rapat Pleno untuk selanjutnya dibuat bahan Rapat Pleno PPK Kecamatan Bumiaji. Hasil dari Rapat Pleno PPK, hardcopy beserta berita Acara (BA) Rapat Pleno PP beserta lampirannya diserahkan ke KPU Kota Batu.

Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) dalam Pilgub 2018 ini dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Maret 2018 di 3 wilayah PPK, yaitu : PPK Kecamatan Batu, PPK Kecamatan Junrejo dan PPK Kecamatan Bumiaji. (eka/pdp)