01 Jun

KPU KOTA BATU KUMPULKAN PPS TERKAIT VERIFIKASI FAKTUAL DPD

Junrejo, kpu-kotabatu.go.id(01/06/2018) Tahapan Pemilu 2019 saat ini salah satunya adalah verifikasi syarat dukungan terhadap calon perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi telah dimulai  25 Mei – 29 Mei 2018. Tahap selanjutnya adalah verifikasi faktual syarat dukungan yang dilakukan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Untuk KPU Kota Batu sendiri melakukan verifikasi faktual syarat dukungan terhadap 417 orang yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan. Untuk melakukan verifikasi faktual syarat dukungan yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan Kota Batu, KPU Kota Batu bekerjasama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu.

Kegiatan untuk menyamakan persepsi tentang verifikasi faktual syarat dukungan DPD di Kota Batu dilakukan di Pendopo Kecamatan Junrejo, Jumat (01/06). Hadir dalam pertemuan tersebut, Panwascam se-Kota Batu, PPK dan PPS, sedangkan dari KPU Kota Batu sendiri diwakili oleh : Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono), Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo), Kasubbag Hukum KPU Kota Batu (Badrut Tamam), Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik (Fitrya Faradevi)  dan Pokja Verifikasi DPD KPU Kota Batu.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono) dalam pemaparannya menjelaskan tentang calon perseorangan atau yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak empat orang dari non partai dengan mengumpulkan syarat dukungan sebanyak 5 ribu KTP di DPT dengan sebaran di 50 persen Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Mardiono menjelaskan bahwasanya verifikasi yang dilakukan adalah verifikasi secara administrasi dan verifikasi faktual.

Beberapa hal terkait proses pencalonan dan verifikasi faktual syarat dukungan dijelaskan oleh Mardiono dihadapan PPS yang hadir, seperti : Klarifikasi syarat dukungan, Perbaikan syarat dukungan, Penentuan sampel, Verifikasi faktual dan jadwal dan yang terakhir adalah bagaimana jika pendukung  tidak bisa ditemui.

Sebagai informasi, verifikasi faktual syarat dukungan terhadap DPD ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7/2017, PKPU Nomor 14/2018, Kep. 316/2018 dan PKPU Nomor 5/2018. (eka/pdp)

31 Mei

POKJA VERIFIKASI DPD PEMILU 2019 KPU KOTA BATU LAKUKAN RAPAT INTERNAL

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (31/05/2018) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) syarat dukungan yang telah lolos penelitian administrasi dalam  Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah memasuki tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. Dalam tahap verifikasi tersebut akan dicocokkan dengan fakta di lapangan. Dalam tahap  verifikasi di lapangan inilah, diperlukan ketelitian demi terwujudnya verifikasi syarat dukungan  yang aktual dan terjamin kebenarannya.

Divisi Hukum KPU Kota Batu yang membidangi  tahapan verifikasi DPD Kota Batu (Mardiono) menyadari akan pentingnya kesiapan KPU Kota Batu dalam menangani verifikasi faktual calon anggota DPD Kota Batu, mengadakan rapat internal Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi DPD Kota Batu di ruang audio visual KPU Kota Batu, Kamis (31/05).

Dalam rapat internal Pokja Verifikasi calon anggota DPD Kota Batu ini  membahas beberapa hal terkait  dengan kegiatan verifikasi syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebagai informasi dukungan tersebut dibuktikan dalam daftar yang dibubuhi nama lengkap,tanda tangan/cap jari, plus dilengkapi fotocopi setiap pendukung calon anggota DPD.

Syarat dukungan yang akan dilakukan verifikasi faktual di Kota Batu sejumlah 417 orang yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan. Verifikasi faktual sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 30 mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018.(eka/pdp)

30 Mei

KPU KOTA BATU IKUTI RAKOR PERSIAPAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2019

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (29-30/05/2018) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dalam rangka kegiatan Pemilu tahun 2019 menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemuktahiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Rapat Koordinasi yang diadakan selama dua hari di Hotel Premiere Place, Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo Selama 2 (dua) hari yakni tanggal 29 s.d. 30 Mei 2018, Selasa-Rabu(29-30/05) diikuti oleh Divisi Perencanaan dan Data beserta operator Sidalih  KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Melansir dari Hupmas KPU provinsi Jawa Timur, materi yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi terkait dengan Pelayanan DPPh dan DPTb serta disampaikan pula tahapan secara detail tentang Mutarlih Pemilu 2019 oleh Choirul Anam, anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data.

Sebagai informasi, Rapar Koordinasi (Rakor) persiapan pemuktahiran daftar pemilih pemilihan umum Tahun 2019 ini diadakan dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kota Batu diwakili oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Azhar Chilmi) dan Kasubbag Program dan Data (Irfan Darmawan).(eka/pdp)

30 Mei

KPU KOTA BATU IKUTI RAKOR PERSIAPAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2019

Surabaya,kpu-kotabatu.go.id (29-30/05/2018) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dalam rangka kegiatan Pemilu tahun 2019 menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemuktahiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Rapat Koordinasi yang diadakan selama dua hari di Hotel Premiere Place, Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo Selama 2 (dua) hari yakni tanggal 29 s.d. 30 Mei 2018, Selasa-Rabu(29-30/05) diikuti oleh Divisi Perencanaan dan Data beserta operator Sidalih  KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Melansir dari Hupmas KPU provinsi Jawa Timur, materi yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi terkait dengan Pelayanan DPPh dan DPTb serta disampaikan pula tahapan secara detail tentang Mutarlih Pemilu 2019 oleh Choirul Anam, anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data.

Sebagai informasi, Rapar Koordinasi (Rakor) persiapan pemuktahiran daftar pemilih pemilihan umum Tahun 2019 ini diadakan dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kota Batu diwakili oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Azhar Chilmi) dan Kasubbag Program dan Data (Irfan Darmawan).(eka/pdp)

29 Mei

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK SE-KOTA BATU DALAM PEMILU 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id (29/05/2018) Sesuai dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/199/KEP/422.012/2018 tentang penetapan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Batu dalam Pemilihan Umum 2019, Selasa (29/05) dibentuklah sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh dua orang staf untuk urusan teknis penyelenggaraan dan staf untuk urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

Pembentukan sekretariat yang ditanda tangani oleh  Walikota Batu (Dewanti Rumpoko) ini untuk membantu kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pembentukan sekretariat PPK se-Kota Batu ini dilakukan KPU Kota Batu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batu terkait dengan dibentuknya sekretaris PPS serta ruangan untuk sekretariat PPK dan sekretaris PPS dengan sarana yang mendukungnya.

Sekretariat PPK se – Kota Batu ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan keputusan Walikota Batu tentang penetapan, sekretaris dan staff sekretariat PPK, Se-Kota Batu dalam Pemilu 2019.

 Adapun Sekretariat PPK Kecamatan Batu : Sekretaris Kecamatan Batu Arief Rachman Ardyasana,S.STP, Staff Urusan Teknis Penyelenggaraan Roy Hermawan, S.E dan Staff Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Dhani Darmawan,S.E.

Untuk Sekretariat PPK Bumiaji : Sekretaris Kecamatan Bumiaji Supriyanto,S.E, Staff urusan teknis penyelenggaraan  Mawan Sofian dan Staff Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu adalah Budi Santoso

Dan, Sekretariat PPK Junrejo :Sekretaris Kecamatan Junrejo Parman,S.P, Staff Urusan Teknis Penyelenggaraan  Arfan Fatahillah,S.Sos dan Staff Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu adalah Tuti’ani. (eka/pdp)

28 Mei

KPU KOTA BATU ADAKAN RAKOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019

Songgokerto, kpu-kotabatu.go.id (28/05/2018) Tahapan Pemilihan Umum 2019 di Indonesia sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih yang merupakan salah satu tahapan krusial. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu guna menyamakan persepsi terkait pemutakhiran data pemilih  dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di The Onsen Hot Spring Resort Jalan Arumdalu Songgokerto Batu, Senin (28/05). Rakor dihadiri oleh PPK dan PPS Pemilu 2019 se-Kota Batu dimulai Pukul : 16:00 WIB.

Rapat Koordinasi yang digelar oleh KPU Kota Batu Divisi Program dan Data dibagi dalam dua sesi yaitu, sesi pertama adalah pemaparan materi terkait pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Azhar Chilmi) dan sesi kedua, dimana peserta rakor dibagi dalam empat group dan dibuat simulasi untuk memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah untuk keperluan pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu 2019.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Azhar Chilmi) dalam pemaparannya menerangkan  bahwasanya DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir disampaikan dengan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah dimuktahirkan, KPU Kabupaten/Kota dibantu Pantarlih, PPS dan PPK dan Pantarlih di setiap TPS berasal dari perangkat Kelurahan/Desa, RW,RT dan atau warga masyarakat serta diangkat oleh PPS. Kemudian, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan/Desa sebelum dan setelah coklit oleh Panitia Pendafaran Pemilih (Pantarlih).

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi news editor RRI di tahun 1997 ini juga menerangkan tentang beberapa ketentuan untuk pemetaanTPS, seperti : Tidak menggabunggkan Desa/Kelurahan, Kemudahan pemilih ke TPS, Jarak waktu tempuh ke TPS, Aspek geografis, Tidak pisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang beda dan paling banyak 300 pemilih.

” PPS harus mengetahui batas daerah  RW atau RT untuk TPS. Jangan sampai tidak tahu untuk pemetaan TPS karena bisa kacau. Kalau diawal kacau maka sampai kebelakangpun akan kacau,” terang Azhar Chilmi

Sebagai informasi penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2019 ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 5 tahun 2018 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. (eka/pdp)

 

 

25 Mei

DEMI MEWUJUDKAN PEMILU 2019 BERINTEGRITAS DAN BERKUALITAS, KPU KOTA BATU IKUTI BIMTEK

Sentul, kpu-kotabatu.go.id kpu.go.id(24-25/05/2018) –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Batu mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencalonan Anggota DPR,DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2019 di Aston Hotel Sentul Bogor,(24-25/05).  Bimtek yang diadakan selama dua hari ini merupakan Bimtek gelombang III yang diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Batu sendiri demi mewujudkan  Pemilu 2019 yang berintegritas dan berkualitas diwakili oleh Ketua KPU Kota Batu sekaligus Divisi Teknis (Rochani) dan Kasubbag Teknis dan Hupmas (Ariansyah Mustafa).

Melansir dari Biro Humas KPU RI, bahwasanya Bimbingan Teknis (Bimtek) pencalonan anggota DPR,DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2019 ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan materi Laporan Harta Kekayaan (LHK). Lebih lanjut dijelaskan oleh Komisioner KPU RI Ilham Saputra  bahwasanya rakyat mempunyai pandangan skeptis terhadap Pemilu dikarenakan terjadinya korupsi. Menurut Ilhan Saputra KPU saat ini sedang meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan selama dua hari ini dilaksanakan dalam bentuk  pembagian kelas dengan materi berupa : Peraturan pencalonan, Materi dari KPK terkait Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Pendalaman Kebijakan Pencalonan.

Salah satu hasil dari Bimtek gelombang III yang diadakan oleh KPU RI ini adalah formulasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelarangan narapidana korupsi tentang pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 serta Laporan Harta Kekayaan (LHK) untuk segera diterbitkan dan ditindaklanjuti sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun acara Bimtek tersebut dilaksanakan berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tahapan pencalonan. (eka/pdp)