25 Feb

EKO SASMITO, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Jaga Netralitas Sebagai Penyelenggara PEMILU

Jember,kpu-kotabatu.go.id(24- 25/02/2018) Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito) dalam arahannya di depan peserta Rapat Kerja (Raker) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Phoenix Hotel Purnama Jalan Kyai Haji Agus Salim Jember menekankan untuk menjaga netralitas sebegai penyelenggara. Raker yang diadakan selama 2 hari ini diikuti oleh Ketua KPU, Kasubbag Teknis dan Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dibuka oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro). Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jatim (Eko Sasmito) dalam kesempatan Raker Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 hadir dalam acara penutupan.

Eko Sasmito dalam pengarahannya kepada peserta Raker menjelaskan beberapa hal, yaitu : terhadap Kabupaten/Kota yang hanya menyampaikan satu usulan tentang penataan daerah pemilihan, baik yang sifatnya tetap tidak ada perubahan sebagaimana Pemilu Tahun 2014 ataupun yang hanya menyampaikan satu usulan perubahan daerah pemilihan maka perlu dinilai kembali apakah keputusan tersebut telah diambil sesuai mekanisme dan prosedur penataan Dapiltanpa adanya tekanan atau karena kepentingan tertentu.

Kedua, terkait adanya sengketa atau penetapan parpol peserta Pemilu 2019 agar KPU Kabupaten/Kota yang termasuk dalam pihak terkait segera menyusun kronologis dan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan serta hadir dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU.

Ketiga, BPK sedang melakukan sampling pemeriksaan laporan keuangan tahun Anggaran 2017. KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima catatan hasil ’’ Äudit” dimaksud supaya segera melakukan perbaikan dan melengkapi sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Yang terakhir arahan dari Eko Sasmito terkait pelaksanaan tahapan Pilkada 2018 yang berjalan beriringan dengan tahapan Pemilu 2019 dimana akan mulai timbul “gesekan-gesekan’’. Diingatkan oleh Eko Sasmito supaya tetap menjaga netralitas sebagai penyelanggara dan tetap kuat menghadapi tekanan serta bekerja secara professional.

Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas (Ariansyah Mustafa) hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di kota Jember.(eka/pdp)

25 Feb

KPU Kota Batu Hadiri Raker Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi PEMILU Tahun 2019

Jember, kpu-kotabatu.go.id (24- 25/02/2018) – KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Phoenix Hotel Purnama Jember Jalan Kyai Haji Agus Salim Nomor 28 Jember. Raker yang diadakan selama dua hari ini dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis dan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Rapat Kerja (Raker) Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 dibuka oleh Komisioner KPU Jatim Divisi SDM dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro didampingi Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis (Moh. Arbayanto) dan Sekretaris KPU Jawa Timur.

Dalam Rapat Kerja hari pertama yang dipimpin oleh Divisi Teknis KPU provinsi Jawa Timur (Moh. Arbyanto) ini masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan presentasi usulan penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat Kabupaten/Kota.

Dari hasil presentasi masing-masing KPU Kabupaten/Kota diketahui terdapat dua kelompok kategori terhadap usulan penataan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2019, yaitu :
1. Kabupaten/Kota dengan Daerah Pemilihan tetap sebagaimana Daerah Pemilihan Tahun 2014 karena tidak terdapat perubahan Data Kependudukan dan dan Data kewilayahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi perubahan Daerah pemilihan.
2. Kabupaten/Kota yang melakukan Penataan Daerah Pemilihan yang berbeda dengan Daerah Pemilihan Tahun 2014 karena terdapat perubahan Data Kependudukan dan Data kewilayahan yang secara signifikan mempengaruhi perubahan Daerah Pemilihan. Selanjutnya Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Timur akan melakukan penajaman terhadap hasil presentasi KPU Kabupaten/Kota dan akan meminta data dukung apabila masih dibutuhkan sebelum dilakukan presentasi di KPU.

Penyampaian softcopy Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum telah disampaikan melalui alamat email kpujatimteknis@gmail.com dan upload dokumen dalam Aplikasi Sidapil.

KPU Kota Batu dalam Rapat Kerja (Raker) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah : Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Batu (Ariansyah Mustafa). (eka/pdp)

23 Feb

Rela Begadang untuk Input Data Evaluasi Kinerja PPK dan PPS

Tlekung,kpu-kotabatu.go.id (22/02/2018) Rapat Koordinasi Pemuktahiran Badan AdHoc KPU Kota Batu Pada pemilu Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 di Hotel Purnama, Batu (22/02). Agenda Rakor diantaranya adalah evaluasi kinerja PPK dan PPS. Evaluasi kinerja PPK dan PPS dilakukan dengan memberikan kuisioner evaluasi anggota PPK dan PPS. Hasilnya adalah, ratusan data harus diinput oleh KPU Kota Batu. Dari mulai Kasubbag sampai Staff KPU Kota Batu rela begadang untuk input data evaluasi kinerja PPK dan PPS. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner tersebut ditujukan kepada tiga unsur penilai yaitu anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK/PPS dan Sekretariat PPK/PPS.

Sistem penilaian dalam kuisioner evaluasi kinerja PPK dan PPS adalah sebagai berikut : Penilaian Ketua PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, seluruh anggota PPK dan Sekretaris PPK, Penilaian anggota PPK dilakukan oleh KPU Kab/Kota, seluruh anggota PPK dan Sekretaris PPK, Penilaian Ketua PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan seluruh anggota PPS juga Sekretaris PPS, Penilaian anggota PPS dilakukan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan seluruh anggota PPS juga Sekretaris PPS.

Evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 pasal 37 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan juga Keputusan KPU No 31 tahun 2018. (eka/pdp)

23 Feb

PPK dan PPS se-Kota Batu Ikuti Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja PPK/PPS sebagai Implementasi Undang-Undang No. 7/2017 dan PKPU No. 3/2018

Bumiaji, kpu-kotabatu.go.id(22/02/2018) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Batu yang terdiri dari Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo mengikuti Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja PPK dan PPS di Hotel Purnama Jalan Raya Selecta Bumiaji, Batu (22/02). Acara sosialisasi dan evaluasi kinerja PPK dan PPS tersebut dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemuktahiran Badan AdHoc KPU Kota Batu pada Pemilu Tahun 2019 yang digelar oleh KPU Kota Batu.

Menurut Saifudin Zuhri sebagai Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bahwasanya evaluasi terhadap PPK dan PPS ini adalah wujud implementasi pada pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 dan SK KPU No. 31. PPK dan PPS yang nantinya akan diangkat kembali dan bertugas menjadi Penyelenggara Pemilu pada Pilpres dan Pileg 2019.

“Dari hasil evaluasi ini nantinya akan ada personel PPK dan PPS yang kemungkinan tidak bertugas lagi di Pemilu 2019,” terang Saifudin Zuhri. “Namun, kita semua harus menyikapi ini dengan besar hati karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah pelaksana dari apa yang diamanatkan oleh UU,” terang Saifudin Zuhri lebih lanjut.

“Yang terpenting adalah kita semua harus bersama-sama Guyub Rukun mensukseskan perhelatan akbar proses Demokrasi yang akan berlangsung,” jelas Komisioner KPU Kota Batu yang akrab dengan panggilan Pak Sae ini.(eka/pdp)

23 Feb

KPU Kota Batu Adakan Rakor Pemutakhiran Badan Adhoc Sekaligus Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja PPK dan PPS

Bumiaji, kpu-kotabatu.go.id(22/02/2018) Rapat Koordinasi (Rakor) Pemuktahiran Badan AdHoc KPU Kota Batu pada Pemilu Tahun 2019 diadakan oleh KPU Kota Batu di Hotel Purnama Jalan Raya Selecta Batu, Kamis (22/02). Rakor yang dihadiri oleh seluruh PPK, PPS dan Sekretaris PPK/PPS se – Kota Batu ini dilaksanakan untuk evalusi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu.

Acara Rakor dibuka oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data ( Ashar Chilmi) dan sebagai narasumber adalah Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri) dengan moderator Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono)

Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri) dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Rakor Badan AdHoc, Sosialisai dan Evaluasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Keputusan KPU No 31 tahun 2018 tentang pedoman tehnis pembentukan PPK dan PPS.

Dijelaskan juga oleh Saifudin Zuhri bahwasanya untuk evaluasi kinerja PPK dan PPS sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur Tahun 2018 ini dapat diangkat kembali sebagai PPK dan PPS jika masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS kemudian dilakukan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS.

Substansi penilaian terhadap PPK dan PPS mencakup Integritas, Kerjasama dan Independensi dengan metode penilaian adalah: Penilaian menggunakan daftar pertanyaan tertutup, pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng dan penilai akan memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam lima kategori.

Setelah acara sosialisasi kinerja Panitia Pemillihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selesai, KPU Kota Batu membagikan evaluasi Kinerja PPK dan PPS dalambentuk kuisioner yang harus diisi oleh PPK dan PPS yang hadir serta sekretaris PPK dan PPS. (eka/pdp)

19 Feb

Penetapan Partai Politik (PARPOL) Peserta PEMILU 2019

Tlekung,kpu-kotabatu.go.id (19/02/2018), Rapat Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 telah dilakukan oleh KPU RI di Hotel Grand Mercure Jakarta pada hari Sabtu (17/02/2018). 16 partai politik yang mengikuti proses verifikasi, sebanyak 14 parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sementara 2 parpol lainnya ditetapkan dalam Rapat Rekapitulasi Nasional, Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dua partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tingkat nasional antara lain Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Selang satu hari setelah penetapan partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019, KPU RI pada tanggal 18 Februari 2018 resmi memberikan nomor urut pada partai politik. Pemberian nomor pada partai politik ditunjukkan melalui mekanisme pengundian dimana urutan pengambilan nomor ditentukan berdasarkan waktu kedatangan masing- masing parpol di Gedung KPU.

Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan, berikut urutan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partaj Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai DEMOKRAT

(sumber humas KPU RI)

16 Feb

Rakor Pemuktahiran Badan Adhoc KPU Kota Batu dengan PPK se-Kota Batu

Bumiaji,kpu-kotabatu.go.id, (15/02/2018) – KPU Kota Batu dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan ADHOC KPU Kota Batu dengan PPK se-Kota Batu di Hotel Purnama Jalan Raya Selecta Punten Bumiaji, Kamis (15/02). Rakor Badan Adhoc KPU Kota Batu ini dihadiri oleh 4 Komisioner KPU Kota Batu, Divisi SDM daan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri), Divisi Umum Keuangan dan Logistik (Erfanudin), Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi (Mardiono), Divisi Perencanaan dan Data (Ashar Chilmi), Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas (Ariansyah Mustafa), Kasubbag Program & Data (Irfan Darmawan), staff KPU Kota Batu dan PPK se-Kecamatan Batu.

Pemutakhiran Badan Adhoc KPU Kota Batu dengan PPK Se-Kecamatan Batu ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam pemaparan pembentukan Badan Adhoc yang dihadiri oleh PPK se-Kota Batu ini, Saifudin menjelaskan bahwasanya akan ada evaluasi untuk PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Lebih lanjut Saifudin menjelaskan bahwa ketentuan evaluasi dan penilaian tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2018 Pasal 37 tentang evaluasi dan penilaian terhadap anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu.

Acara yang berlangsung serius tapi akrab ini diisi pula dengan outbound. Outbond yang diikuti oleh KPU Kota Batu dan PPK Se – Kecamatan Batu ini bertujuan untuk saling mengakrabkan satu sama lain tanpa melihat anak buah atau pimpinan dan juga membentuk rasa saling kerjasama.(eka/pdp)