09 Nov

Kunjungan Media ke ATV

KPUKotaBatu – Media massa mempunyai peranan penting dalam tumbuhnya iklim demokrasi di Indonesia dan merupakan mitra KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan hubungan baik yang telah tercipta selama ini, KPU Kota Batu melakukan kunjungan media ke Agropolitan TV (ATV) pada hari Kamis (5/11).

Rombongan dari KPU Kota Batu dipimpin oleh Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Ashar Chilmi, Anggota KPU Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi Mardiono dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan pemilih dan Pengembangan Saifudin Zuhri. Serta Kasubbag yang mengikuti yaitu Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Diana Farianti, Kasubbag Hukum Badrut Tamam, dan kasubbag Program dan Anggaran M. Sudirman.

Dari pihak ATV yang menerima adalah Kepala Divisi Teknis Adwanmaji, Kepala Divisi Broadcast Facility Amri Yahya, Kepala Divisi Tata Usaha Lilik dan Kepala Divisi Program Rahmawati.

Pertemuan tersebut membahas mengenai iklim demokrasi di Kota Batu dan peranan penting media dalam mensukseskan Pilkada Kota Batu tahun 2017.

 

23 Okt

Penyerahan Rancangan Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada Kota Batu Tahun 2017

Dalam menyusun rancangan kegiatan belanja Pilkada, KPU Kota Batu berpedoman pada prinsip penyusunan anggaran yaitu keterbukaan, periodisitas, pembebanan dan penguntungan anggaran, fleksibilitas, prealabel kecermatan, kelengkapan atau universalitas, komprehensif, terinci, berimbang dan dinamis. Pembahasan rancangan tersebut dilaksanakan secara marathon dari bulan Maret sampai September yang diakhiri dengan rapat pleno untuk pengesahan Rancangan Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada Kota Batu tahun 2017.   

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 point V 28 yang berbunyi “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2016, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota” maka KPU Kota Batu wajib menyerahkan Rancangan tersebut kepada Pemerintah Kota Batu untuk dikaji ulang bersama, sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2016. 

Penyerahan Rancangan Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada Kota Batu tahun 2017 kepada Pemerintah Kota Batu dilaksanakan pada hari Selasa (29/09) bertempat di kantor Wakil Walikota Batu dan diterima oleh Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu Edi Murtono dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Batu Susetya Herawan. Turut hadir Ketua KPU Kota Batu Rochani dan tiga anggota KPU yaitu Ashar Chilmi, Erfanudin dan Mardiono serta Sekretaris KPU Kota Batu Titok Wisabahadi dan empat Kasubbag.

 

22 Okt

Kunjungan Media ke Kantor Surat Kabar Surya Malang

Rangkaian kunjungan media yang diagendakan oleh KPU Kota Batu dilanjutkan dengan mengunjungi kantor surat kabar Surya Malang pada hari Kamis (1/10). Kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua, Rochani dan diikuti oleh tiga Anggota yaitu Erfanudin, Saifudin Zuhri dan Mardiono serta Kasubbag Teknis & Hupmas dan Kasubbag Program & Anggaran diterima oleh Kepala Editor Surat Kabar Surya Malang Hesti Kristianti dan Editor Eko Nurcahyo.

Diharapkan pertemuan ini dapat meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan media di Kota Batu.

23 Sep

Kunjungan KPU Kota Batu ke Kantor Surat Kabar Jawa Pos Radar Batu

KPU Kota Batu mengadakan kunjungan media ke kantor surat kabar Jawa Pos Radar Batu pada hari Senin (21/9). Hal ini dilaksanakan untuk mempererat komunikasi antara KPU Kota Batu dan media massa yang berperan sebagai salah satu stake holder pemilu yang sangat diharapkan dukungannya dalam penyebaran informasi, pendidikan politik dan sosialisasi pemilu khususnya pada Pilkada Kota Batu Tahun 2017.

Rombongan yang dipimpin Ketua KPU Batu Rochani diterima oleh Yosi Arbianto, Bambang Tri Wijatmiko dan Ahmad Yahya sebagai perwakilan dari Jawa Pos Radar Batu.

 

07 Agu

Diseminasi Hasil Riset dan pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Kota Batu

KPU Kota Batu menggelar acara diseminasi hasil riset partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kota Batu, yang berlokasi Riverstone Hotel & Cottage pada hari Rabu 5 Agustus 2015. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik pemilu 2014, Panwas Kota Batu Periode 2014, awak media serta SKPD Kota Batu. 

Riset yang bekerjasama dengan PT. Kualita Prima Indonesia ini bertujuan untuk mentradisikan perumusan kebijakan lembaga yang berbasis riset. 

Riset tersebut  berfokus pada karakteristik money politic pada pemilu dan pilkada di kota Batu. Sedangkan hasil riset dapat diunduh pada menu download di situs ini.

26 Jun

Temu Media Terkait Pilwali Kota Batu Tahun 2017 dan Pilbup Kabupaten Malang Tahun 2015

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karena itu KPU Kota Batu menyambut baik kedatangan awak media  dalam rangka meminta penjelasan dari para komisioner terkait kesiapan KPU Kota Batu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 dan mengenai topik hangat yang menjadi headline di media terkait rumor Walikota Kota Batu Eddy Rumpoko yang terpilih untuk kedua kalinya pada Pilwali Kota Batu Tahun 2012, yang akan dicalonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015.

Untuk kesiapan Pilwali Kota Batu Tahun 2017, Ashar Chilmi, S.Psi menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 18 ayat 1 huruf k bahwa salah satu syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah belum pernah menjabat dua kali sebagai PPK, PPS dan KPPS. Maka dari itu KPU Kota Batu akan melakukan seleksi besar-besaran untuk membentuk PPK dan PPS.

Sedangkan Erfanudin menerangkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadikan susunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk Pilwali Kota Batu mengalami perubahan.

Terkait rumor bahwa Eddy Rumpoko akan dicalonkan dalam Pilbup Kabupaten Malang Tahun 2015, Ketua KPU Kota Batu Rochani, S. Pi, M.P menekankan bahwa hal tersebut “tidak ada kaitannya dengan kita (KPU Kota Batu)”. Namun dapat dijelaskan  dari sisi aturan bahwa untuk mundur dari jabatan Walikota harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 78 dan Pasal 79. Dalam pasal 78 dijelaskan bahwa kepala daerah dapat berhenti karena permintaan sendiri, sementara pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan /atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan /atau Wakil Walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 79 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota mebagaimana dimaksud ayat 2, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil Walikota. 

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat 1 huruf m bahwa salah satu persyaratan calon adalah belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Walikota. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Karena Eddy Rumpoko menjadi Walikota periode kedua dilantik pada tanggal 26 Desember 2012 berarti separuh masa jabatannya (2,5 tahun) jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sudah dianggap satu kali periode masa jabatan.

Dapat disimpulkan bahwa apabila sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 Eddy Rumpoko belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Walikota dari Menteri Dalam Negeri, maka tanggal 26 Juni 2015 Eddy Rumpoko tidak dapat diajukan menjadi bakal calon Kepala Daerah di Pilbup Kabupaten Malang tahun 2015 karena sudah menjabat dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

Semoga wawancara yang dilakukan di ruang media center KPU Kota Batu dapat bermanfaat bagi masyarakat di Malang Raya untuk mengetahui perkembangan demokrasi di wilayahnya.

05 Jun

KPU Kota Batu Menerima Kunjungan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat

Studi banding antar sesama penyelenggara pemilu diperlukan untuk berbagi informasi mengenai demografi, sosiologi, tantangan dalam penyelenggaraan pemilu serta bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah kerja masing-masing.

Dengan semangat yang sama KPU Kota Batu menyambut kunjungan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagai tindak lanjut dari KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 40/KPU.Halbar-029.4402/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Studi Banding.

Rombongan dipimpin oleh satu orang Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara Ir. H. Buchari Mahmud sebagai pendamping beserta empat Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Barat yaitu Iwan Hi. Kader, Ramlah Hasyim, Abner Saban dan Amat Rery. Turut pula Sekretaris KPU Kab. Halmahera Barat Rusdi Yaman dan staf sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Barat Kardina G. Yasin.

Hadir pada acara tersebut lima orang Komisioner KPU Kota Batu, Sekretaris, para Kasubbag dan staf sekretariat KPU Kota Batu dan petugas Polres Kota Batu sebagai peninjau. Acara yang berlangsung mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB diisi dengan diskusi penyelenggaraan Pilkada Kota Batu tahun 2012 dan persiapan menjelang Pilkada Kota Batu tahun 2017. 

Dalam acara ini KPU Kota Batu dan KPU Kabupaten Halmahera Barat saling berbagi pengalaman terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui kreasi sosialisasi, strategi penyelesaian hukum berbasis tata kelola e-document, peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dan membangun komitmen bersama sebagai penyelenggara yang berintegritas.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan disela-sela penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Halmahera Barat yang pemungutan dan penghitungan suaranya mengikuti jadwal pilkada serentak pada bulan Desember tahun 2015.

Diharapkan kunjungan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat ke KPU Kota Batu bermanfaat bagi kedua belah pihak sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya.