18 Mar

Kunjungan Kerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Kota Batu

Jumat, 6 Maret 2015 KPU Kota Batu menerima kunjungan kerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka study banding manajemen penyelenggaraan pemilu menjelang dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan Desember 2015.

Hadir pada acara tersebut empat orang Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Sekretaris, Bendahara, Operator Sistem Data pemilih (Sidalih), Operator Sistem Informasi Pencalonan  (Silon) dan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog). Jajaran KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga membawa serta lima orang jurnalis dari berbagai media di Halmahera Selatan, berturut-turut Sdr. Irwan Marsaoly, Risman Rasyid, Suparto, Irvan Abd. Rahman dan Ikbal Bafaqih.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Batu Rochani menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih sudah memilih KPU Kota Batu sebagai tempat study banding. “Sebagai sesama penyelenggara pemilu kita memiliki tanggung jawab yang sama, situasi dan kearifan lokal lah yang membuat dinamika pemilu di masing-masing daerah menjadi sangat beragam. Mudah-mudahan, kedua belah pihak dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan  serta membawa nilai positifnya untuk dikembangkan di wilayah kerja masing-masing. Dengan bertukar pengalaman satu dengan yang lain juga mampu menumbuhkan rasa bersyukur dan saling memberi motivasi untuk mengabdi lebih baik lagi. semoga bisa saling memberi manfaat”.

Plt Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Alfian Hasan pada sambutannya juga menyatakan ingin saling berbagi pengalaman terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu di Kota Batu, Karena menilai KPU Kota Batu telah dianggap berhasil menyelesaikan persoalan hukum dengan baik. Sebagai sesama penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga ingin berbagi strategi dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Beberapa topik yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat, strategi penyelesaian masalah hukum, peningkatan peran serta para stake holder dan membangun komitmen bersama sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Selain berdiskusi, juga dilakukan observasi ke masing-masing ruangan subbag di Sekretariat KPU Kota Batu untuk menggali pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang tata kelola penyelenggaraan pemilu. Acara penerimaan kunjungan kerja berlangsung mulai pukul 09.30 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB dengan berfoto bersama di halaman kantor KPU Kota Batu.

16 Mar

Rapat Kerja KPU Kota Batu tanggal 4 Maret 2015

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 akan dilaksanakan bulan Februari Tahun 2017 berdasarkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang agar pesta demokrasi di Kota Batu berlangsung dengan baik yang dapat diukur dengan tingkat partisipasi pemilih yang maksimal.

Mengawali persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kota Batu menggelar rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf di lingkungan KPU Kota Batu. Rapat kerja dimaksudkan untuk memahami bersama desain program pemilu berdasarkan hasil Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Rapat kerja tersebut juga membahas pelaksaanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Rapat kerja berlangsung pada hari Rabu, 4 Maret 2015 bertempat di Aula kantor KPU Kota Batu.

Pada kesempatan pertama, Ketua KPU Kota Batu Rochani, S. Pi. M.P memaparkan hasil Revisi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :

a) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

b) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Februari tahun 2017.

c) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Pemungutan suara serentak berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023. sedangkan serentak secara nasional dijadwalkan pada tahun 2027.

Dengan demikian, karena akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batu berakhir pada tanggal 26 Desember 2017, maka Kota Batu akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Februari Tahun 2017.

Adapun pembiayaan untuk Pemilihan Kepala Daerah bersumber pada Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan dapat dibantu oleh Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Dan pada pelaksanaan Tahapan Pilwali, KPU Kota Batu wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Periodik pada KPU Provinsi Jawa timur, KPU, DPRD Kota Batu dan Menteri Dalam Negeri (melalui Gubernur dan tembusan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur).

Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelengaraan dan Data Ashar Chilmi, S. Psi menjelaskan mengenai kerjasama tim yang harus senantiasa dijaga agar aktifitas perkantoran dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan sebelum persiapan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berjalan, Sekretariat KPU Kota Batu segera melakukan evaluasi dan pengelolaan arsip-arsip/dokumen pemilu sebelumnya sesuai prosedur tata kelola kearsipan yang berlaku.

Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik Erfanudin menyampaikan Daftar Inventaris Masalah mengenai logistik KPU Kota Batu dan jadwal penghapusan barang tahun 2015 serta memaparkan tara cara revisi DIPA Tahun Anggaran 2015.

Terkait program pelayanan informasi publik, Saifudin Zuhri, S. H.I selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi menekankan perlunya segera ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterb bukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

Menutup sesi pemaparan materi disampaikan pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pemilihan oleh Divisi Hukum, Mardiono, S. H.I serta pembinaan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada kesempatan diskusi dan tanya jawab juga disampaikan oleh masing-masing subagian tentang kendala yang dihapdapi dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Rapat kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedomasn pelaksanaan program kegiatan KPU Kota Batu selama Tahun 2015 dan menadi titik awal untuk persiapan Pilwali KPU Kota Batu tahun 2017.

16 Mar

KPU Gelar Uji Publik Draft PKPU Terkait Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi pemilihan Umum (KPU) RI gelar acara uji publik mengenai rancangan peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu, (11/3).
 
Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, perguruan tinggi, Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik peserta pemilu, dan media massa.
 
Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan lima Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa draft peraturan yang akan dilakukan uji publik antara lain:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Setelah melakukan uji publik, Husni mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.
 
Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,” tuturnya.
 
Penetapan tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan KPU paling lambat pertengahan April. KPU menargetkan sepuluh peraturan terkait penyelenggaraan pilkada dapat ditetapkan secara bersamaan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai.
 
“Penetapan draft PKPU sebagai peraturan, kami menargetkan awal bulan April 2015 ini, paling telat pertengahan bulan April, sepuluh paket peraturan yang telah dibahas hampir setengah tahun ini akan ditetapkan berbarengan, jadi kita berharap sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan, paket peraturannya telah tuntas,” lanjut Husni.
 
Ia berharap sebelum 18 Maret 2015 proses penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat tuntas dan segera diterbitkan, sehingga isi dari draft PKPU dapat merujuk pada UU tersebut.
 
“Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret ini Undang-Undang nya bisa diterbitkan, sehingga kami bisa menyesuaikan isi dari draft peraturan ini merujuk kepada Undang-Undang nya,” ujar dia.
 
Lebih lanjut, Husni menginformasikan bahwa dalam rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal, KPU mengusulkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hari tersebut dipilih dari dua pilihan hari pemungutan suara, yaitu pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015. 
 
“Dalam draft tentang tahapan, program, dan jadwal, kami mengajukan hari pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 adalah tanggal 9 Desember 2015. Kami tadinya mempertimbangkan tanggal 2 atau tanggal 9. Tapi dalam draft ini yang menjadi patokan adalah tanggal 9 Desember 2015,” tutur Husni.
 
Meskipun dalam draft PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal sudah menyebutkan tanggal pemungutan suara dalam pilkada serentak Tahun 2015, Husni menyatakan bahwa peserta uji publik dapat memberikan masukan lain atas tanggal pemungutan suara yang dirasa paling tepat.
 

“Ini ajuan, mungkin saja nanti bapak, ibu punya masukan lain, tanggal berapa yang paling tepat. Kalau dalam UU yang ditetapkan oleh DPR, rekomendasi nya bulan Desember. Kami berharap peran serta bapak, ibu dapat memberi masukan optimal kepada kami, sehingga kualitas PKPU yang kita terbitkan untuk pilkada ini bisa meningkat lebih baik,” tutup nya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

*8 Draft PKPU Bisa Di Download

04 Feb

Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemilu tahun 2014

   Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, KPU Kota Batu menyelenggarakan acara penyerahan piagam penghargaan untuk Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Ketua KPU Nomor 2031/KPU/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Pemberian Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014.

   Penerima Piagam Penghargaan sebagaimana Keputusan KPU Nomor 586/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah seluruh penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada jajaran KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan Pendukung Penyelenggaraan Pemilu.

   KPU Kota Batu telah menerima 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) lembar piagam penghargaan yang akan didistribusikan kepada:

1. Komisioner KPU Kota Batu Periode 2009-2014

2. Komisioner KPU Kota Batu Periode 2014-2019

3. Pegawai Sekretariat KPU Kota Batu

4. Ketua dan Anggota PPK serta Sekretariat PPK se-Kota Batu

5. Ketua dan Anggota PPS serta Sekretariat PPS se-Kota Batu

6. KPPS dan LINMAS se-Kota Batu

7. Relawan Demokrasi KPU Kota Batu

8. Mahasiswa dan Siswa SMK Magang di KPU Kota Batu

9. Lembaga Terkait sebagai Mitra Strategis KPU Kota Batu, antara lain:

    Pemerintah Kota Batu, DPRD Kota Batu, POLRES Batu, KODIM 0818 dan Kejaksaan Negeri Kota Batu.

   Bagi penerima piagam penghargaan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah mendapatkan sanksi pemberhentian dan/atau melakukan tindak pidana pemilu putusan lembaga yang berwenang, tidak diberikan piagam penghargaan.

   Acara yang bertempat di aula kantor KPU Kota Batu dihadiri oleh garda terdepan dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Kota Batu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan Relawan Demokrasi periode tahun 2014.

   Kesuksesan dalam sebuah pemilu dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih. Di Kota Batu, pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 82,5% dari 149.214 orang jumlah pemilih. Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebanyak 81,7% dari 149.273 orang jumlah pemilih.

    Dalam acara tersebut ketua KPU Kota Batu Rochani, S.Pi.,M.P beserta empat anggota KPU Kota  Batu yaitu Ashar Chilmi, S.Psi, Erfanudin, Mardiono, S,H.I dan Saifudin Zuhri, S,H.I juga menyampaikan sosialisasi PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna DPR tanggal 20 Januari 2015. Di hadapan para penyelenggara Pemilu (ad hoc) tahun 2014 di Kota Batu juga disampaikan tantangan kedepan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak pada tahun 2015, 2018 dan serentak nasional pada tahun 2020 sebagaimana amanat PERPPU Nomor 1 Tahun 2014.

  

 

07 Agu

Sidang Sengketa PHPU PILPRES 2014

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (6/8), menghadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan seluruh anggota KPU hadir beserta Adnan Buyung Nasution selaku Kuasa Hukum KPU sebagai pihak termohon.

Sidang dibuka oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada pukul 09.46 WIB dengan agenda pemeriksaan perkara dan pembacaan gugatan PHPU yang diajukan oleh pasangan calon No. Urut 1 (H. Prabowo Subianto-Ir. Hatta Rajasa) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Dalam permohonannya, tim advokasi Prabowo-Hatta menyatakan keberatan atas Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 22 Juli 2014.

Tim advokasi Prabowo-Hatta mengklaim bahwa selama proses Pilpres 2014 terdapat kecurangan-kecurangan yang merugikan pihaknya.

Dalam sidang perdana tersebut, Ketua MK menyatakan bahwa keberatan pemohon telah memenuhi syarat sesuai dengan sistematika pengajuan PHPU ke MK, namun Ia dan Hakim Konstitusi lainnya menemukan kesalahan-kesalahan dalam berkas permohonan yang diajukan oleh tim advokasi Prabowo-Hatta.

“Secara umum permohonan dari pemohon sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan sistem yang ada, tetapi ada ketidaksinkronan dalam petitum yang dibacakan oleh pemohon. Dalil permohonan harus sinkron atau satu nafas dengan petitum,” jelas Hamdan.

Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Anwar Usman menuturkan gugatan yang diajukan oleh pemohon perlu menyertakan bukti yang konkrit dalam berkas permohonan, bukan sekedar asumsi atau indikasi.

“Dalam petitum anda (tim advokasi Prabowo-Hatta) meminta keputusan konkrit, tapi dalam pengajuan keberatan anda menyebutkan indikasi, indikasi seperti apa? Hal ini perlu secara konkrit dicantukan, agar kami dapat menganalisa dan memutuskan secara konkrit pula,” tandas nya.

Atas kesalahan dalam berkas permohonan tersebut, majelis hakim memberikan waktu 1×24 jam kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali berkas permohonan yang sudah diperbaiki.

Mengenai batas waktu penyelesaian PHPU, Ketua MK menjelaskan sidang PHPU  hanya berlangsung selama 14 hari, sesuai dengan undang-undang. Dalam waktu yang terbatas tersebut, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk memanfaatkan waktu secara efektif.

Sidang hari ini ditutup pada pukul 11.40 WIB, dan akan dilanjutkan pada Jumat (8/7) dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU RI), keterangan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan keterangan pihak terkait atas gugatan yang diajukan oleh pemohon.

17 Jun

PROFIL ANGGOTA KPU

 

PROFIL ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU PERIODE 2014/2019

Nama 

Rochani, S.Pi, MP
Jabatan 

Ketua KPU Kota Batu
Divisi

:

 
Phone

:

 0341-532030
E-mail

:

 

 

Nama     

Azhar Chilmi S.Psi
Jabatan 

Anggota KPU Kota Batu
Divisi

Teknis Penyelenggaraan Dan Data
Phone

:

 0341-532030
E-mail

:

 

 

Nama   

Saifudin Zuhri, S.Hi
Jabatan 

Anggota KPU Kota Batu
Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Pengembangan Informasi
Contact

 0341-532030
Phone

 
E-mail

 

  

Nama 

Erfanudin
Jabatan 

Anggota KPU Kota Batu
Divisi

Perencanaan, Keuangan, Logistik, Dan urusan Rumah Tangga
Phone

 0341-532030
E-mail

 


Nama 

Mardiono S.Hi
Jabatan

Anggota KPU Kota Batu
Divisi

Hukum, Pengawasan, SDM, Dan Organisasi
Phone

 0341-532030
E-mail