19 Sep

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pilwali Kota Batu 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Aplikasi Informasi Pencalonan (SILON) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, hari ini (19/9). Sosialisasi ini turut mengundang Ketua, Sekretaris dan Operator IT dari 12 partai politik di Kota Batu.

Ketua KPU Kota Batu Rochani dalam sambutannya, mengatakan berdasarkan Surat KPU RI 490/KPU/IX/2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual dan Penggunaan SILON, KPU harus menginformasikan teknis penggunaan aplikasi SILON kepada partai politik. KPU Kota Batu berinisiatif mengadakan sosialiasi ini untuk menyampaikan pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kewajiban menginput data bakal pasangan calon dan data dukungan kedalam aplikasi SILON berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2016 pasal 38 ayat 4.

Dalam sosialisasi aplikasi SILON yang diadakan di Aula KPU Kota Batu ini, dilakukan simulasi cara input data pencalonan dan data dukungan Paslon dari partai politik melalui program SILON. Rochani menyebutkan ini merupakan uji coba, nantinya uji coba ini bisa dilakukan sebelum tanggal pendaftaran. “Proses percobaan ini bisa dilakukan hari ini dan besok, kalau sudah pasti nantinya Bapak Ibu menggunakan email baru dan akan mendapatkan username dan password baru untuk digunakan saat pendaftaran,” ujar Rochani.

Selain bimbingan teknis mengenai penggunaan SILON, dalam acara sosialisasi ini juga dijelaskan oleh Rochani bahwa terdapat beberapa perubahan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016. Salah satu perubahan tersebut terkait dengan waktu pendaftaran. Pendaftaran tetap dilakukan pada tanggal 21-23 tetapi jamnya berubah, “pada hari pertama dan kedua yaitu tanggal 21-22 (September 2016) pendaftaran dibuka pukul 08.00 (WIB) hingga 16.00 (WIB). Akan tetapi dihari ketiga (23 September 2016) pendaftaran akan dimulai pukul 08.00 (WIB) hingga 24.00 (WIB),” jelas Rochani. Selain waktu pendaftaran, dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen yang diserahkan berbentuk hardfile dan softfile.

Pada penutupnya, Rochani menyampaikan perihal pemeriksaan kesehatan yang baru bisa dilakukan setelah pendaftaran bakal Paslon dianggap sudah memenuhi persyaratan. Rochani juga menghimbau kepada parpol untuk menjaga kesehatan Bakal Paslonnya karena nantinya pemeriksaan kesehatan akan bersifat final dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan banding.

19 Sep

Pengelolaan Logistik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id – Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Kota Batu, Efanudin menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Pemilihan Nasional yang diselenggarakan KPU RI di Surabaya, dari tanggal 14 -16 September 2016. Dalam rakor tersebut mengulas tentang logistik pemilihan beserta pengadaannya dimana seluruh proses pelelangan wajib menggunakan LPSE KPU berdasarkan Surat Edaran Nomor 671/SJ/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Tentang Penggunaan LPSE KPU dalam Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu/Pilkada.

Disamping itu Erfanudin menyampaikan rencana kebutuhan dan laporan perkembangan pengadaan logistik pemilihan 2017 dari mulai cetak surat suara, penggandaan formulir, penggandaan UU/Peraturan/Juknis/Buku panduan, perlengkapan pemungutan dan peritungan suara, distribusi, hingga pengelolaannya, menyampaikan pemetaan daerah prioritas jalur distribusi bsik itu terkait waktu tempuh, moda transportasi, kondisi dan karakter wilayah penerima logistik pemilihan 2017, Laporan inventarisasi logistik (Surat suara) ex pemilihan legislatif 2014 berjumlah 601.932lbr/10.534kg, PPWP 2014 berjumlah 151.447lbr/530kg, Pilgub berjumlah 150.686lbr/753kg, Pilbup 150.461lbr/1.204kg, Laporan kondisi / ketersediaan kotak dan bilik suara dg rincian kotak suara 1.956 dg kebutuhan 424, dan bilik suara 2.012 dg kebutuhan 1.272, Penyampaian hasil RDP KPU RI dengan DPR RI 8 September 2016 tentang perubahan pkpu 6/2015 menjadi pkpu 11/2016.  

Diikuti dengan terbitnya Peraturan KPU 11/2016 tentang Norma, Standard, Prosedur kebutuhan pengadaan  dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Dan/atau walikota dan wakil walikota yang menjelaskan hal – hal yang mengatur umum regulasi, Mengatur ketentuan jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur hal – hal terkait pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur kebijakan penetapan pedoman teknis yang akan digunakan oleh penyelenggara Pemilihan.

Beberapa Poin yang perubahan dalam Peraturan KPU tersebut adalah:

  1. Adanya penambahan jumlah kotak suara di PPK yang semula 1 (satu) buah menjadi 3 (tiga) buah dengan peruntukan :

a)      untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan,  model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

b)      untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan

c)       untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Apabila tidak mencukupi karena banyaknya jumlah TPS, maka kotak suara di tingkat PPK dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

  1. Surat Suara

a)      Diberi pengaman dengan tanda khusus berupa microtext untuk menjamin keasliannya

b)      Microtext ditetapkan secara Nasional dengan mencirikan masing – masing Daerah

c)       Spesifikasi surat suara tidak boleh ditambah dengan tanda pengaman lain seperti hidden image atau tanda khusus lainnya

  1. Formulir sertifikat berupa :

a)      sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS

b)      lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah

c)       model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS

Ketiga formulir tersebut diberi tanda khusus berupa hologram, dan tidak boleh ditambah dengan tanda khusus lainnya.

Harapannya dengan adanya rakornas ini adalah terwujudnya komitment satker dalam pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan yang  tepat  Jumlah, Jenis, Sasaran, Waktu, Kualitas, dan Efisien.

19 Sep

Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan 2017 Tingkat Nasional

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id – Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan 2017 Tingkat Nasional, diadakan di Surabaya pada tanggal 14-16 September 2017. Dalam sambutannya Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito memberikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan dari KPU RI yang menjadikan Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi ini.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Eko Sasmito menyampaikan bahwa peraturan tentang logistik telah di tanda tanggani. Beberapa peraturan yang sudah disah kan antara lain :

  1. Tahapan
  2. Pencalonan
  3. Pemilihan Pikada DKI, Aceh dan Papua
  4. Peraturan tentang pemutahiran data pemilih

Dengan rapat koordinasi ini diharapkan bagian dari logistik KPU dapat menguasai peraturan dari seluruh tahapan. “Kenapa hal ini disampaikan, Karena temen-teman logistik harus menguasai seluruh peraturan yang menguasai seluruh tahapan. Teman-teman logistik harus tau jadwal, tepat waktu. Manajemen waktu sangat penting sehingga dalam mengelola logistik tidak ada kepanikan-kepanikan karena temen-teman tidak disiplin dalam pengelolaan logistik,” Jelasnya.

Prinsip dalam pengelolahan logistik Ketua KPU Jatim menekankan untuk tepat dan sesuai dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, “Urusan logistik bukan hanya pertanggung jawaban belaka, buka hanya gugur wajib. Tapi harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilu lainya, misalnya prinsip keterbukaan yang jadi jargon KPU. Prinsip lain dalam Pilkada imparsialitas/netralita,”ujar Eko.

Eko Sasmito mengingatkan untuk tidak terulang kembali kejadian di pemilihan 2015, karena ada beberapa KPU Kabupaten Kota yg Sudah mengadakan logistik padahal masih belum waktunya bahkan tahapan pilkada belum dimulai tetapi pemenang pengadaan logistik sudah diumumkan.

17 Sep

Perubahan Atas Pengumuman Pendaftaran Bakal Paslon Walikota dan Wakil WaliKota Batu Tahun 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu menerbitkan Pengumuman KPU Kota Batu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor 15/KPU-014.329951/IX/2016 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Pengumuman dapat diunduh pada tautan di bawah ini.

Pengumuman KPU Kota Batu Nomor 16/KPU.Kota-014.329951/IX/2016

16 Sep

Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa UB Di KPU Kota Batu

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang melakukan perpisahan sebagai tanda berakhirnya masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KPU Kota Batu. Mahasiswa yang terdiri dari 8 orang merupakan gabungan dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Selama 2 bulan terakhir selama masa magang, mahasiswa UB ini ikut berpartisipasi dan membantu dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KPU Kota Batu seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pilwali Kota Batu Tahun 2017. Kegiatan yang terakhir kali di ikuti oleh mahasiswa ini adalah mengikuti acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pilwali Kota Batu tahun 2017 yang diadakan oleh KPU Kota Batu di Royal Orchid Garden Hotel (31/8) kemarin.

Kegiatan perpisahan yang dilakukan hari jum’at (9/9), secara simbolis pemberian vandel dari Mahasiswa UB kepada Ketua KPU Kota Batu, sebagai tanda bahwa selama 2 bulan ini mahasiswa UB yang namanya tertera dalam vandel ikut berpartisipasi dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor KPU Kota Batu. Salah satu mahasiswa magang Anis Siulan dalam pesan kesan yang disampaikan merasa berterima kasih kepada KPU Kota Batu telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keluarga baru, “selama saya magang di KPU Kota Batu, saya telah mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keluarga baru. Saya sangat berterima kasih kepada KPU Kota Batu karena sudah menerima baik kami selama magang di KPU Kota Batu,” ujar Anis.

Ditambahkan oleh Mahasiswa lainnya Selfi Hardika berharap agar KPU Kota Batu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan Pilwali Kota Batu Tahun 2017 “semoga keluarga KPU Kota Batu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mempersiapkan Pilwali Kota Batu Tahun 2017, semoga Pilwali Kota Batu dapat berjalan dengan sukses” tambah Selfi. 

16 Sep

Supervisi Tenaga Ahli Bidang Data dan Informasi Dari KPU RI

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu menerima kunjungan supervisi dari tenaga ahli bidang data dan informasi KPU RI, Nanang Indra pada hari Kamis (15/9) kemarin. Dalam kunjungannya kali ini Nanang Indra yang didampingi oleh Kasubbag Dapil Biro Teknis dan Humpas Rika Selviana melakukan monitoring dan evaluasi di KPU Kota Batu.

Kedatangan tim teknis dari KPU RI ini disambut oleh Kasubbag Teknis KPU Kota Batu Arfan Fatahillah. Monitoring yang dilakukan oleh Nanang terkait dengan evaluasi hasil dari proses pencalonan perseorangan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Batu. Nanang mengaku KPU RI telah menyiapkan sebuah instrumen terkait dengan pencalonan yaitu SILON yang digunakan untuk menkroscek validasi semua pendukung dari masyarakat.  Setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi Nanang mengaku tidak ada kendala yang cukup besar di KPU Kota Batu, “Alhamdulillah di Kota Batu ini tidak ada kendala yang berarti, semua juga sudah mengikuti sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Nanang menegaskan kepada KPU Kota Batu untuk setiap saat membimbing PPDP dalam proses coklit. Diharapkan output dari kinerja optimal PPDP nantinya bisa digunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih. “Diharapkan dengan coklit dari PPDP yang optimal,  nantinya output balikan dari hasil coklit itu kita bisa gunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih,” tambahnya.