04 Mar

ANGGOTA KPU JATIM PERIODE 2014-2019 DILANTIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Jumat (21/2/2014) menggelar acara pelantikan anggota KPU Propinsi Jawa Timur. Mengambil tempat di Lantai II, Gedung KPU Imam Bonjol, Jakarta Pusat, lima orang anggota KPU Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014-2019 dilantik. Mereka adalah Eko Sasmito, SH, MH, Muhammad Arbayanto, SH, MH, Dewita Hayu Sinta, SP, M.Si, Choirul Anam, S.Pd dan Gogot Cahyo Baskoro, S.sos melakukan pengucapan sumpah dan janji. Mereka menggantikan anggota sebelumnya yang telah habis masa jabatannya.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan dihadiri oleh anggota KPU lainnya seperti Arief Budiman, Sigit Pamungkus, Juri Ardiantoro. Tampak hadir juga Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim dan para Kepala Biro di Sekretariat KPU.

Ketua KPU dalam kesempatan itu membacakan Keputusan KPU Nomor 251/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU Propinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Husni menyampaikan ucapan selamat kepada anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang telah berhasil menjalankan amanat UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pasal 17 s/d 21.

Pada bagian lain, Ketua KPU juga mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan Pemilu yang dalam hitungan hari akan dilaksanakan jauh lebih berat, hal ini terlihat dengan makin cerdasnya masyarakat, mandiri dan rasional. Oleh karena itu, penyelenggara harus benar-benar memahami dan menjalankan peraturan perundang-undangan, sedikit saja keluar dari aturan maka siap-siap mengahadapi koreksi.

KPU saat ini sudah merampungkan 7 tahapan dari 11 tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Tahapan yang sedang berjalan yakni pelaksanaan kampnye.

“Kami minta KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan berjalannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam aturan itu ada kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi penetapan zona dan media yang akan menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye,” tandas Husni.

Husni juga berpesan kepada anggota yang baru saja dilantik untuk segera melakukan konsolidasi internal dan eksternal, maupun dengan sekretariat yang akan memberikan dukungan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan melakukan pembelajaran secara komprehensif terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serta dapat menyikapi berbagai kritik dan saran dengan positif. (dosen/us. FOTO KPU/dosen/hupmas)

sumber: kpu.go.id

03 Mar

HARAPAN KPU DAN BAPPENAS KEPADA PARPOL

Jakarta, kpu.go.id- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu, (26/2) menyelenggarakan Diseminasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Nasional 2005-2025.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 ini, bertujuan untuk menyosialisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 kepada peserta pemilu 2014. Jika RPJPN 2025 tersebut bisa dijadikan arah dan visi bersama oleh parpol, maka diharapkan tercipta kesinambungan pembangunan nasional. 

Dalam sambutannya, di hadapan Menteri PPN dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan beberapa kendala dan hambatan yang selama ini dihadapi KPU.

“KPU saat ini masih belum memiliki Gedung Graha Pemilu yang telah lama digagas. Gedung bersama tersebut direncanakan akan menjadi satu titik bagi semua penyelenggara pemilu. Termasuk Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” keluh Husni saat memberikan sambutan.

Husni berharap, peningkatan sarana dan prasarana KPU dapat terlaksana dan dipermudah oleh pemerintah pusat. Sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilukada berjalan dengan lancar. Kerangka umum pembangunan harus jadi perhatian serius siapa pun yang mau jadi presiden dan caleg.

Dalam acara diseminasi hadir pula perwakilan Parpol Peserta Pemilu 2014, antara lain, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PDI Pejuangan M. Prakosa, dan perwakilan parpol lainnya. Tampak hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie. (Dosen)

03 Mar

RAKOR DAN PENANDATANGANAN MOU PENGAMANAN PEMILU 2014

Kamis, 20 Februari 2014

Solok, kpu.go.id- KPU Kota Solok dan Polres Solok Kota melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu 2014 serta penandatanganan MoU pengamanan pemilu 2014 di Gedung Pertemuan Mapolres Solok Kota, Kamis (20/2). Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan pemilu 2014 dan menindaklanjuti hasil kegiatan rapat koordinasi (rakor) Polda Sumbar, Kajati, KPU, dan Bawaslu, dari segi kesiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2014 di Mapolda Sumatera Barat tanggal 23 januari 2014 silam. 

 

Rakor tersebut membuahkan hasil berupa penandatanganan kerjasama/Memorandum of Understanding (MoU) pengamanan Pemilu 2014 antara KPU Kota Solok dengan Polres Solok Kota, disaksikan oleh Walikota Solok, Ketua DPRD Kota Solok, Ketua Kajati Kota Solok, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, Pimpinan Partai Politik se-Kota Solok, Komisioner KPU, Sekretaris dan Sekretariat KPU, staf Polres Solok Kota, dan SKPD terkait.

 

Dalam sambutannya, Kapolres Solok Kota, Guntur Hindarsyah, SIK, AKBP menyatakan bahwa Polres Solok Kota siap mendukung pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2014. Di sisi lain, Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa, SP. MP, dalam eksposekesiapan KPU Kota Solok pada penyelenggaraan Pemilu 2014 menyatakan bahwa saat ini KPU Kota Solok sedang dalam penyusunan persiapan KPPS, logistik Pemilu 2014, jadwal kampanye 2014, persiapan bimtek pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Disamping itu, surat suara juga akan segera tiba di Kantor KPU Kota Solok sehingga diperlukan kesiapan pengamanan terhadap logistik pemilu tersebut.

 

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Solok, Ir. Arif Santoso menyatakan bahwa Panwaslu Kota solok siap melaksanakan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Begitu pun Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Yulefdi, SH menyatakan kejaksaan siap untuk menerima dan memproses pelanggaran selama dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2014. Dan, dukungan pun datang dari Walikota Solok, Irzal Ilyas yang menyampaikan Pemerintah Kota Solok siap mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2014. (Foto KPU/khori/hupmas.teks/budi)