05 Jun

KPU Kota Batu Menerima Kunjungan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat

Studi banding antar sesama penyelenggara pemilu diperlukan untuk berbagi informasi mengenai demografi, sosiologi, tantangan dalam penyelenggaraan pemilu serta bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah kerja masing-masing.

Dengan semangat yang sama KPU Kota Batu menyambut kunjungan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagai tindak lanjut dari KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 40/KPU.Halbar-029.4402/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Studi Banding.

Rombongan dipimpin oleh satu orang Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara Ir. H. Buchari Mahmud sebagai pendamping beserta empat Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Barat yaitu Iwan Hi. Kader, Ramlah Hasyim, Abner Saban dan Amat Rery. Turut pula Sekretaris KPU Kab. Halmahera Barat Rusdi Yaman dan staf sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Barat Kardina G. Yasin.

Hadir pada acara tersebut lima orang Komisioner KPU Kota Batu, Sekretaris, para Kasubbag dan staf sekretariat KPU Kota Batu dan petugas Polres Kota Batu sebagai peninjau. Acara yang berlangsung mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB diisi dengan diskusi penyelenggaraan Pilkada Kota Batu tahun 2012 dan persiapan menjelang Pilkada Kota Batu tahun 2017. 

Dalam acara ini KPU Kota Batu dan KPU Kabupaten Halmahera Barat saling berbagi pengalaman terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui kreasi sosialisasi, strategi penyelesaian hukum berbasis tata kelola e-document, peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dan membangun komitmen bersama sebagai penyelenggara yang berintegritas.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan disela-sela penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Halmahera Barat yang pemungutan dan penghitungan suaranya mengikuti jadwal pilkada serentak pada bulan Desember tahun 2015.

Diharapkan kunjungan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat ke KPU Kota Batu bermanfaat bagi kedua belah pihak sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya.

26 Mei

Rapat Pembahasan Usulan RAB Pemilukada Kota Batu Tahun 2017

Untuk memastikan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2017 berjalan dengan baik maka diperlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu sejak bulan Maret tahun 2015 KPU Kota Batu secara marathon melaksanakan rapat pembahasan Usulan Rencana Anggaran Kebutuhan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2017. Kegiatan tersebut dimulai para Kasubbag yang terdiri dari Kasubbag Umum, Kasubbag Hukum, Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas dan Kasubbag Program & Anggaran merancang rencana anggaran belanja sesuai dengan kewenangannya sebelum diajukan kepada Sekretaris KPU Kota Batu. Setelah itu, Sekretaris KPU Kota Batu mengadakan rapat dengan para Kasubbag untuk menelaah rancangan tersebut sebelum menjadi materi pada rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua, dan empat Anggota KPU Kota Batu.

Pada rapat pleno yang diikuti oleh Sekretaris dan para kasubbag, kelima komisioner menganalisa rencana anggaran kebutuhan belanja secara seksama yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, PMK Nomor 53/PMK.02/2014, PMK Nomor 57/PMK.02/2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan 11 Tahun 2015 dan mempertimbangkan Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2015.

Pembahasan usulan Anggaran Kebutuhan Belanja harus diselesaikan sebelum diusulkan kepada DPRD Kota Batu pada acara dengar pendapat antara KPU Kota Batu dengan DPRD Kota Batu mengenai kesiapan Pemilukada Batu Tahun 2017 yang akan diagendakan sekitar triwulan ketiga Tahun 2015.

Diharapkan rapat Pembahasan Usulan Rencana Anggaran Kebutuhan Belanja menjadi langkah awal untuk kesuksesan Pemilukada Kota Batu Tahun 2017.

07 Mei

Anggota DPRD Kota Batu Periode Tahun 2014 s/d 2019

Bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014  pada hari Rabu tanggal 9 April 2014. Di Kota Batu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kota diselengarakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 di Aula Pertemuan Roemah YWI Jl. Oro-oro Ombo Kota Batu. Acara tersebut dihadiri oleh saksi dari masing-masing Partai Politik, saksi dari calon anggota DPD, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batu, unsur forum komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batu, unsur Pemerintah Kota Batu serta seluruh ketua, anggota dan sekretaris PPK se-Kota Batu.

Dibawah ini adalah Anggota DPRD Kota Batu periode 2014 s/d 2019. Diharapkan anggota DPRD  Kota Batu yang terpilih mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjadi agen perubahan untuk Kota Batu yang lebih baik.

NO PARTAI NAMA DAERAH PEMILIHAN TEMPAT, TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN TERAKHIR  JENIS KELAMIN
1  NASDEM Sandy Pratama Putra DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU) Malang, 10 Mei 1988 SMA Laki-laki
2 PKB  Nurochman  DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU) Malang, 7 Maret 1969  MAN/SMA  Laki-Laki
3 PKB  Moch Didik Subiyanto  DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU) Malang, 18 April 1967 S1  Laki-kaki 
4 PKB  Hj. Dewi Kartika, S.T. DAPIL KOTA BATU 1(KEC. BATU)  Malang, 17 April 1971 S1  Perempuan 
5 PDIP  Asmadi, S.P. DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU)  Malang, 12 Maret 1973 S1  Laki-laki 
6 PDIP  Cahyo Edy Purnomo, S.Pd., S.H., M.M.  DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU) Malang, 15 Desember 1964 S2  Laki-laki 
7 GOLKAR  Drs. Didik Mahmud, M.M. DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU)  Batu, 14 Februari 1968  S2  Laki-Laki 
8 GERINDRA  H. Hari Danah Wahyono  DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU) Malang, 5 Oktober 1968   SMEA Laki-laki 
9 GERINDRA  Katarina Dian Nefinifngtyas DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU)  Malang, 19 Juni 1965  SMA   Perempuan
10 DEMOKRAT  Deddy Irfan Alwani, S.E.,M.M. DAPIL KOTA BATU 1(KEC. BATU)  Malang, 29 Juni 1975 S2  Laki-laki 
11 PAN  Nur Aulia Lishanti DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU)  Madiun, 26 September 1982  SMA  Perempuan 
12 HANURA  Drs. H. Sugeng Hariono DAPIL KOTA BATU 1 (KEC. BATU)  Malang, 10 April 1966                 S1  Laki-laki 
13 PDIP  Drs. Wito Argo  DAPIL KOTA BATU 2 (KEC. BUMIAJI) Malang, 19 September 1961 S1  Laki-laki 
14 PDIP  Suliadi DAPIL KOTA BATU 2(KEC. BUMIAJI)  Malang, 3 Juli 1961 SMA  Laki-laki 
15 GOLKAR  Shanti Vitria Dewi, S.T., S.H. DAPIL KOTA BATU 2 (KEC. BUMIAJI)  Malang, 8 Maret 1977  S1  Perempuan 
16 GERINDRA  Heli Suliyanto DAPIL KOTA BATU 2 (KEC. BUMIAJI)  Malang, 21 Juni 1980  SMA Laki-laki 
17 DEMOKRAT  Budiarto DAPIL KOTA BATU 2 (KEC. BUMIAJI)  Malang, 4 Agustus 1955   S1  Laki-laki 
18 PAN  RR. Reni Agustini, S.H.  DAPIL KOTA BATU 2 (KEC. BUMIAJI) Surabaya, 18 Agustus 1966 S1  Perempuan 
19 PKB  Suwandi DAPIL KOTA BATU 2 (KEC. BUMIAJI)  Batu, 19 Maret 1968  PAKET C Laki-laki 
20 PKS  Sudiono  DAPIL KOTA BATU 3 (KEC. JUNREJO) Mojokerto, 2 Agustus 1971  STM   Laki-laki
21  PKS Ludi Tanarto DAPIL KOTA BATU 3 (KEC. JUNREJO)  Malang, 5 April 1974 S1  Laki-laki 
22 PDIP  Sampurno  DAPIL KOTA BATU 3 (KEC. JUNREJO) Malang, 11 April 1959 SMA  Laki-laki 
23 GOLKAR  Usman  DAPIL KOTA BATU 3 (KEC. JUNREJO) Batu, 29 September 1967  MAN  Laki-laki 
24 DEMOKRAT  DRS. Saihul Aman DAPIL KOTA BATU 3 (KEC. JUNREJO)  Malang, 8 September 1968 S1  Laki-laki 
25 PAN  Hasmono, S.Sos. DAPIL KOTA BATU 3 (KEC. JUNREJO)  Malang, 25 Mei 1962 S1 Laki-laki 
18 Mar

Kunjungan Kerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Kota Batu

Jumat, 6 Maret 2015 KPU Kota Batu menerima kunjungan kerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka study banding manajemen penyelenggaraan pemilu menjelang dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan Desember 2015.

Hadir pada acara tersebut empat orang Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Sekretaris, Bendahara, Operator Sistem Data pemilih (Sidalih), Operator Sistem Informasi Pencalonan  (Silon) dan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog). Jajaran KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga membawa serta lima orang jurnalis dari berbagai media di Halmahera Selatan, berturut-turut Sdr. Irwan Marsaoly, Risman Rasyid, Suparto, Irvan Abd. Rahman dan Ikbal Bafaqih.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Batu Rochani menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih sudah memilih KPU Kota Batu sebagai tempat study banding. “Sebagai sesama penyelenggara pemilu kita memiliki tanggung jawab yang sama, situasi dan kearifan lokal lah yang membuat dinamika pemilu di masing-masing daerah menjadi sangat beragam. Mudah-mudahan, kedua belah pihak dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan  serta membawa nilai positifnya untuk dikembangkan di wilayah kerja masing-masing. Dengan bertukar pengalaman satu dengan yang lain juga mampu menumbuhkan rasa bersyukur dan saling memberi motivasi untuk mengabdi lebih baik lagi. semoga bisa saling memberi manfaat”.

Plt Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Alfian Hasan pada sambutannya juga menyatakan ingin saling berbagi pengalaman terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu di Kota Batu, Karena menilai KPU Kota Batu telah dianggap berhasil menyelesaikan persoalan hukum dengan baik. Sebagai sesama penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga ingin berbagi strategi dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Beberapa topik yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat, strategi penyelesaian masalah hukum, peningkatan peran serta para stake holder dan membangun komitmen bersama sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Selain berdiskusi, juga dilakukan observasi ke masing-masing ruangan subbag di Sekretariat KPU Kota Batu untuk menggali pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang tata kelola penyelenggaraan pemilu. Acara penerimaan kunjungan kerja berlangsung mulai pukul 09.30 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB dengan berfoto bersama di halaman kantor KPU Kota Batu.

16 Mar

Rapat Kerja KPU Kota Batu tanggal 4 Maret 2015

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 akan dilaksanakan bulan Februari Tahun 2017 berdasarkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang agar pesta demokrasi di Kota Batu berlangsung dengan baik yang dapat diukur dengan tingkat partisipasi pemilih yang maksimal.

Mengawali persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kota Batu menggelar rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf di lingkungan KPU Kota Batu. Rapat kerja dimaksudkan untuk memahami bersama desain program pemilu berdasarkan hasil Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Rapat kerja tersebut juga membahas pelaksaanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Rapat kerja berlangsung pada hari Rabu, 4 Maret 2015 bertempat di Aula kantor KPU Kota Batu.

Pada kesempatan pertama, Ketua KPU Kota Batu Rochani, S. Pi. M.P memaparkan hasil Revisi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :

a) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

b) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Februari tahun 2017.

c) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Pemungutan suara serentak berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023. sedangkan serentak secara nasional dijadwalkan pada tahun 2027.

Dengan demikian, karena akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batu berakhir pada tanggal 26 Desember 2017, maka Kota Batu akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Februari Tahun 2017.

Adapun pembiayaan untuk Pemilihan Kepala Daerah bersumber pada Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan dapat dibantu oleh Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Dan pada pelaksanaan Tahapan Pilwali, KPU Kota Batu wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Periodik pada KPU Provinsi Jawa timur, KPU, DPRD Kota Batu dan Menteri Dalam Negeri (melalui Gubernur dan tembusan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur).

Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelengaraan dan Data Ashar Chilmi, S. Psi menjelaskan mengenai kerjasama tim yang harus senantiasa dijaga agar aktifitas perkantoran dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan sebelum persiapan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berjalan, Sekretariat KPU Kota Batu segera melakukan evaluasi dan pengelolaan arsip-arsip/dokumen pemilu sebelumnya sesuai prosedur tata kelola kearsipan yang berlaku.

Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik Erfanudin menyampaikan Daftar Inventaris Masalah mengenai logistik KPU Kota Batu dan jadwal penghapusan barang tahun 2015 serta memaparkan tara cara revisi DIPA Tahun Anggaran 2015.

Terkait program pelayanan informasi publik, Saifudin Zuhri, S. H.I selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi menekankan perlunya segera ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterb bukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

Menutup sesi pemaparan materi disampaikan pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pemilihan oleh Divisi Hukum, Mardiono, S. H.I serta pembinaan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada kesempatan diskusi dan tanya jawab juga disampaikan oleh masing-masing subagian tentang kendala yang dihapdapi dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Rapat kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedomasn pelaksanaan program kegiatan KPU Kota Batu selama Tahun 2015 dan menadi titik awal untuk persiapan Pilwali KPU Kota Batu tahun 2017.

16 Mar

KPU Gelar Uji Publik Draft PKPU Terkait Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi pemilihan Umum (KPU) RI gelar acara uji publik mengenai rancangan peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu, (11/3).
 
Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, perguruan tinggi, Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik peserta pemilu, dan media massa.
 
Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan lima Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa draft peraturan yang akan dilakukan uji publik antara lain:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Setelah melakukan uji publik, Husni mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.
 
Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,” tuturnya.
 
Penetapan tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan KPU paling lambat pertengahan April. KPU menargetkan sepuluh peraturan terkait penyelenggaraan pilkada dapat ditetapkan secara bersamaan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai.
 
“Penetapan draft PKPU sebagai peraturan, kami menargetkan awal bulan April 2015 ini, paling telat pertengahan bulan April, sepuluh paket peraturan yang telah dibahas hampir setengah tahun ini akan ditetapkan berbarengan, jadi kita berharap sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan, paket peraturannya telah tuntas,” lanjut Husni.
 
Ia berharap sebelum 18 Maret 2015 proses penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat tuntas dan segera diterbitkan, sehingga isi dari draft PKPU dapat merujuk pada UU tersebut.
 
“Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret ini Undang-Undang nya bisa diterbitkan, sehingga kami bisa menyesuaikan isi dari draft peraturan ini merujuk kepada Undang-Undang nya,” ujar dia.
 
Lebih lanjut, Husni menginformasikan bahwa dalam rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal, KPU mengusulkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hari tersebut dipilih dari dua pilihan hari pemungutan suara, yaitu pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015. 
 
“Dalam draft tentang tahapan, program, dan jadwal, kami mengajukan hari pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 adalah tanggal 9 Desember 2015. Kami tadinya mempertimbangkan tanggal 2 atau tanggal 9. Tapi dalam draft ini yang menjadi patokan adalah tanggal 9 Desember 2015,” tutur Husni.
 
Meskipun dalam draft PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal sudah menyebutkan tanggal pemungutan suara dalam pilkada serentak Tahun 2015, Husni menyatakan bahwa peserta uji publik dapat memberikan masukan lain atas tanggal pemungutan suara yang dirasa paling tepat.
 

“Ini ajuan, mungkin saja nanti bapak, ibu punya masukan lain, tanggal berapa yang paling tepat. Kalau dalam UU yang ditetapkan oleh DPR, rekomendasi nya bulan Desember. Kami berharap peran serta bapak, ibu dapat memberi masukan optimal kepada kami, sehingga kualitas PKPU yang kita terbitkan untuk pilkada ini bisa meningkat lebih baik,” tutup nya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

*8 Draft PKPU Bisa Di Download

04 Feb

Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemilu tahun 2014

   Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, KPU Kota Batu menyelenggarakan acara penyerahan piagam penghargaan untuk Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Ketua KPU Nomor 2031/KPU/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Pemberian Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014.

   Penerima Piagam Penghargaan sebagaimana Keputusan KPU Nomor 586/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah seluruh penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada jajaran KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan Pendukung Penyelenggaraan Pemilu.

   KPU Kota Batu telah menerima 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) lembar piagam penghargaan yang akan didistribusikan kepada:

1. Komisioner KPU Kota Batu Periode 2009-2014

2. Komisioner KPU Kota Batu Periode 2014-2019

3. Pegawai Sekretariat KPU Kota Batu

4. Ketua dan Anggota PPK serta Sekretariat PPK se-Kota Batu

5. Ketua dan Anggota PPS serta Sekretariat PPS se-Kota Batu

6. KPPS dan LINMAS se-Kota Batu

7. Relawan Demokrasi KPU Kota Batu

8. Mahasiswa dan Siswa SMK Magang di KPU Kota Batu

9. Lembaga Terkait sebagai Mitra Strategis KPU Kota Batu, antara lain:

    Pemerintah Kota Batu, DPRD Kota Batu, POLRES Batu, KODIM 0818 dan Kejaksaan Negeri Kota Batu.

   Bagi penerima piagam penghargaan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah mendapatkan sanksi pemberhentian dan/atau melakukan tindak pidana pemilu putusan lembaga yang berwenang, tidak diberikan piagam penghargaan.

   Acara yang bertempat di aula kantor KPU Kota Batu dihadiri oleh garda terdepan dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Kota Batu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan Relawan Demokrasi periode tahun 2014.

   Kesuksesan dalam sebuah pemilu dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih. Di Kota Batu, pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 82,5% dari 149.214 orang jumlah pemilih. Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebanyak 81,7% dari 149.273 orang jumlah pemilih.

    Dalam acara tersebut ketua KPU Kota Batu Rochani, S.Pi.,M.P beserta empat anggota KPU Kota  Batu yaitu Ashar Chilmi, S.Psi, Erfanudin, Mardiono, S,H.I dan Saifudin Zuhri, S,H.I juga menyampaikan sosialisasi PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna DPR tanggal 20 Januari 2015. Di hadapan para penyelenggara Pemilu (ad hoc) tahun 2014 di Kota Batu juga disampaikan tantangan kedepan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak pada tahun 2015, 2018 dan serentak nasional pada tahun 2020 sebagaimana amanat PERPPU Nomor 1 Tahun 2014.