21 Sep

KPU Kota Batu Telah Meyelesaikan Laporan E-PPID

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu telah menyelesaikan laporan E-PPID terkait dengan tindaklanjut dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) nomor 464/KPU/VIII/2016 yang kemudian diperkuat oleh KPU Provinsi Jatim dengan mengeluarkan surat nomor 69/KPU-Prov-014/VIII/2016 perihal pengawasan pengelolahan aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.   

Laporan E-PPID yang ditanda tangani oleh PPID dan diketahui oleh Kasubbag Divisi SDM tersebut antara lain berisi :

  1. Pendahuluan
  2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan E-PPID
  3. Permohonan Informasi Publik melalui E-PPID
  4. Anggaran E-PPID
  5. Kendala Pelaksanaan Layanan E-PPID
  6. Rekomendasi dan Rencana Tidak Langsung untuk Meninkatkan Kualitas E-PPID
  7. Penutup

Dalam laporan E-PPID tersebut dilampirkan pula daftar informasi publik, rekapitulasi jumlah permohonan dan permintaan informasi publik, struktur organisasi PPID serta beberapa dokumentasi terkait informasi seputar KPU Kota Batu. KPU Kota Batu telah berhasil menyelesaikan laporan E-PPID dan kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Jatim sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi yaitu tanggal 20 september 2016 yang jatuh pada hari selasa kemarin. 

20 Sep

Support Moral, KPU Kabupaten Malang Kunjungi KPU Kota Batu

Batu, kpud-malangkab.go.id – Senin, 19 September 2016, tiga Komisioner KPU Kabupaten Malang mengunjungi KPU Kota Batu. Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko, Totok Hariono dan Sofi Rahma Dewi, Divisi Teknis serta Divisi Perencanaan dan Data.

Diterima para Komisioner KPU Kota Batu dengan penuh suasana kekeluargaan, KPU Kabupaten Malang diwakili Santoko, menyampaikan bahwa kedatangan KPU Kabupaten Malang adalah untuk memberikan dukungan moral pada seluruh keluarga besar KPU Kota Batu yang tengah menggelar Pilkada, dengan harapan hajatan demokrasi ini dapat dilaksanakan dengan aman, sukses dan lancar.

Selengkapnya bisa dilihat di sini

20 Sep

Rapat Internal Persiapan Tahapan Pendaftaran Paslon Pilwali Kota Batu Tahun 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Sehari sebelum tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, KPU Kota Batu melaksanakan rapat internal yang dihadiri kasubbag, staf sekretariat, tenaga kontrak dan anggota pokja, sore tadi (20/9).

Dalam pembukaan rapat, Ketua KPU Kota Batu, Rochani, berpesan agar seluruh stakeholder KPU Kota Batu merapatkan visi dan misi bersama terkait dengan kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon. “Tadi teman-teman sudah melihat sendiri perhatian Pak Kapolres (Batu) kepada lembaga kita begitu besar. Maka sangat naif kalau kita sendiri di internal tidak mempersiapkan diri dengan baik,” tuturnya.

Rapat dilanjutkan dengan program dan tugas masing-masing staf, ditutup dengan sesi tanya jawab terkait pelaksanaan tahapan  pendaftaran dan tahapan pemeriksaan kesehatan.

20 Sep

Jelang Tahap Pendaftaran Paslon, Polres Batu Koordinasi Dengan KPU Kota Batu

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata menyampaikan komitmen lembaganya untuk memberikan pengamanan yang maksimal pada penyelenggaraan Pilwali Kota Batu Tahun 2017.

Hal tersebut diutarakan dalam kunjungan Kapolres Batu dan jajarannya ke Kantor KPU Kota Batu, sore tadi (20/9).  Dalam kesempatan tersebut, AKBP Leonardus menjelaskan tujuan kedatangannya, yaitu untuk melakukan koordinasi persiapan pengamanan pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu yang akan berlangsung selama 3 hari dari 21 – 23 September 2016.

“Saya tidak ingin ada kekacauan. Saya tidak tidak ingin ada ketidaktertiban pada saat pelaksanaan. Makanya saya akan bikin parameter aman. 100 meter ke kiri dan 100 meter ke kanan itu otomatis akan saya tutup jalur jalan ini. Kita alihkan ke jalur yang lain,” jelasnya.

Selain didukung instrumen pengamanan water canon dan security barrier, Polres Batu juga akan membatasi jumlah orang yang memasuki Kantor KPU Kota Batu. “Tim sukses selain paslon itu kita batasin, jangan sampai itu nanti, misalnya tim suksesnya nanti ratusan, semua menguruk masuk ke KPU, sudah sangat tidak tertib lagi. Makanya berharap besok mereka juga ada semacam tanda pengenal. Maksimal berapa yang bisa ditampung di (kantor) KPU, berarti itulah nanti yang masuk. Selebihnya, ya mohon maaf kita tunggu di tempat parameter aman di luar itu. Sehingga betul-betul nanti di dalam ini dia steril,” paparnya.

Polres Batu juga akan mengamankan lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar sebelum dan pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan. Termasuk pengawalan oleh kepolisian untuk bakal pasangan calon, mulai dari keberangkatan dari kediaman masing-masing sampai proses pemeriksaan kesehatan berakhir, dan kembali ke tempat asal.

Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito. Kedatangannya ke KPU Kota Batu, dalam rangka supervisi persiapan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu.

Di hadapan Kapolres dan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua KPU Kota Batu Rochani menjelaskan proses tahapan pemeriksaan kesehatan. “Pemeriksaan dilaksanakan serentak Pak, jadi siapa pun yang mendaftar hari pertama, tetap nanti kami berikan jadwal pemeriksaan serentak mulai hari Sabtu (24 September 2016), Senin (26 September 2016),  sama Selasa (27 September 2016) secara bersama-sama. Mungkin pengamannya lebih enak bersama seperti itu. Pihak rumah sakit juga pelayanannya lebih terfokus kalau bersama-sama,” tuturnya.

 

19 Sep

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pilwali Kota Batu 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Aplikasi Informasi Pencalonan (SILON) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, hari ini (19/9). Sosialisasi ini turut mengundang Ketua, Sekretaris dan Operator IT dari 12 partai politik di Kota Batu.

Ketua KPU Kota Batu Rochani dalam sambutannya, mengatakan berdasarkan Surat KPU RI 490/KPU/IX/2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual dan Penggunaan SILON, KPU harus menginformasikan teknis penggunaan aplikasi SILON kepada partai politik. KPU Kota Batu berinisiatif mengadakan sosialiasi ini untuk menyampaikan pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kewajiban menginput data bakal pasangan calon dan data dukungan kedalam aplikasi SILON berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2016 pasal 38 ayat 4.

Dalam sosialisasi aplikasi SILON yang diadakan di Aula KPU Kota Batu ini, dilakukan simulasi cara input data pencalonan dan data dukungan Paslon dari partai politik melalui program SILON. Rochani menyebutkan ini merupakan uji coba, nantinya uji coba ini bisa dilakukan sebelum tanggal pendaftaran. “Proses percobaan ini bisa dilakukan hari ini dan besok, kalau sudah pasti nantinya Bapak Ibu menggunakan email baru dan akan mendapatkan username dan password baru untuk digunakan saat pendaftaran,” ujar Rochani.

Selain bimbingan teknis mengenai penggunaan SILON, dalam acara sosialisasi ini juga dijelaskan oleh Rochani bahwa terdapat beberapa perubahan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016. Salah satu perubahan tersebut terkait dengan waktu pendaftaran. Pendaftaran tetap dilakukan pada tanggal 21-23 tetapi jamnya berubah, “pada hari pertama dan kedua yaitu tanggal 21-22 (September 2016) pendaftaran dibuka pukul 08.00 (WIB) hingga 16.00 (WIB). Akan tetapi dihari ketiga (23 September 2016) pendaftaran akan dimulai pukul 08.00 (WIB) hingga 24.00 (WIB),” jelas Rochani. Selain waktu pendaftaran, dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen yang diserahkan berbentuk hardfile dan softfile.

Pada penutupnya, Rochani menyampaikan perihal pemeriksaan kesehatan yang baru bisa dilakukan setelah pendaftaran bakal Paslon dianggap sudah memenuhi persyaratan. Rochani juga menghimbau kepada parpol untuk menjaga kesehatan Bakal Paslonnya karena nantinya pemeriksaan kesehatan akan bersifat final dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan banding.

19 Sep

Pengelolaan Logistik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id – Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Kota Batu, Efanudin menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Pemilihan Nasional yang diselenggarakan KPU RI di Surabaya, dari tanggal 14 -16 September 2016. Dalam rakor tersebut mengulas tentang logistik pemilihan beserta pengadaannya dimana seluruh proses pelelangan wajib menggunakan LPSE KPU berdasarkan Surat Edaran Nomor 671/SJ/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Tentang Penggunaan LPSE KPU dalam Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu/Pilkada.

Disamping itu Erfanudin menyampaikan rencana kebutuhan dan laporan perkembangan pengadaan logistik pemilihan 2017 dari mulai cetak surat suara, penggandaan formulir, penggandaan UU/Peraturan/Juknis/Buku panduan, perlengkapan pemungutan dan peritungan suara, distribusi, hingga pengelolaannya, menyampaikan pemetaan daerah prioritas jalur distribusi bsik itu terkait waktu tempuh, moda transportasi, kondisi dan karakter wilayah penerima logistik pemilihan 2017, Laporan inventarisasi logistik (Surat suara) ex pemilihan legislatif 2014 berjumlah 601.932lbr/10.534kg, PPWP 2014 berjumlah 151.447lbr/530kg, Pilgub berjumlah 150.686lbr/753kg, Pilbup 150.461lbr/1.204kg, Laporan kondisi / ketersediaan kotak dan bilik suara dg rincian kotak suara 1.956 dg kebutuhan 424, dan bilik suara 2.012 dg kebutuhan 1.272, Penyampaian hasil RDP KPU RI dengan DPR RI 8 September 2016 tentang perubahan pkpu 6/2015 menjadi pkpu 11/2016.  

Diikuti dengan terbitnya Peraturan KPU 11/2016 tentang Norma, Standard, Prosedur kebutuhan pengadaan  dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Dan/atau walikota dan wakil walikota yang menjelaskan hal – hal yang mengatur umum regulasi, Mengatur ketentuan jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur hal – hal terkait pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur kebijakan penetapan pedoman teknis yang akan digunakan oleh penyelenggara Pemilihan.

Beberapa Poin yang perubahan dalam Peraturan KPU tersebut adalah:

  1. Adanya penambahan jumlah kotak suara di PPK yang semula 1 (satu) buah menjadi 3 (tiga) buah dengan peruntukan :

a)      untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan,  model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

b)      untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan

c)       untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Apabila tidak mencukupi karena banyaknya jumlah TPS, maka kotak suara di tingkat PPK dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

  1. Surat Suara

a)      Diberi pengaman dengan tanda khusus berupa microtext untuk menjamin keasliannya

b)      Microtext ditetapkan secara Nasional dengan mencirikan masing – masing Daerah

c)       Spesifikasi surat suara tidak boleh ditambah dengan tanda pengaman lain seperti hidden image atau tanda khusus lainnya

  1. Formulir sertifikat berupa :

a)      sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS

b)      lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah

c)       model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS

Ketiga formulir tersebut diberi tanda khusus berupa hologram, dan tidak boleh ditambah dengan tanda khusus lainnya.

Harapannya dengan adanya rakornas ini adalah terwujudnya komitment satker dalam pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan yang  tepat  Jumlah, Jenis, Sasaran, Waktu, Kualitas, dan Efisien.