23 Des

KPU Kota Batu Berkomitmen Untuk Mengemas Pilwali Sebagai Wisata Politik Yang Menyenangkan

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu memiliki misi agar pemilihan di Kota Batu dikemas sebagai wisata politik yang menyenangkan, yang tidak mengganggu aktifitas perekonomian, dan justru dapat menggerakkan roda – roda perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan di kota Batu.

Hal itu disampaikan dalam sambutan Ketua KPU Kota Batu, Rochani, pada acara Bimbingan Teknis dan Simulasi Pengadaan dan Pendistribusian Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, yang berlangsung di Hibisscus hall hotel Agrowisata, Pagi tadi (23 Desember 2016).

Rochani juga mengatakan bahwa 53 hari kedepan sudah hari pemungutan dan penghitungan suara, sehingga intensitas kerja KPU Kota Batu lebih tinggi. Walaupun begitu, Kota Batu yang merupakan salah satu kota destinasi wisata di Jawa Timur, harus tetap mempertahankan suasana sejuk, suasana aman dan suasana kondusif sampai dengan selesainya kegiatan pemilihan.

Dihadapan para peserta bimtek yang terdiri dari Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu, Rochani menekankan kesiapan penyelenggara, “Tetapi bukan berarti,  sesuatunya kita lengah. Kita butuh mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sehingga apabila timbul permasalahan di pemilih ini,  sumber masalahnya bukan dari penyelenggara. Prinsip itu yang selama ini kami pertahankan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rochani juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan Anggota KPU RI Koordiantor Wilayah Jawa Timur Arief Budiman yang hadir sebagai narasumber dalam acara bimtek. “Kami mohon nanti Bapak bisa berkenan membuka bimbingan teknis logistik ini, sekaligus memberikan arahan kepada kami.”  Diharapkan kehadiran Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan Anggota KPU RI Arief Budiman dalam acara ini menjadi energi yang positif bagi KPU Kota Batu, serta memberikan semangat selama  53 hari kedepan menjelang hari pemungutan suara, Rabu, 15 Februari 2017.

 

21 Des

Studi Banding KPU Kabupaten Alor di KPU Kota Batu

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Ketua KPU Kabupaten Alor Constantiana Akbar Mansula bersama Sekretaris KPU Kabupaten Alor Nelci Mouata mendatangi Kantor KPU Kota Batu, Rabu (21/12).

Kedatangan Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Alor ini disambut baik oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Parmas Saifudin Zuhri ditemani oleh Plt Sekretaris Badrut Tamam di Kantor KPU Kota Batu.

Saifudin menyampaikan tujuan dari kedatangan KPU Kabupaten Alor ini untuk melakukan studi banding, “KPU Kabupaten Alor adalah salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang akan melaksanakan Pilkada di Tahun 2018, tujuannya datang ke Kota Batu adalah untuk studi banding,” ungkap Saifudin.

Saifudin juga menyampaikan salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Alor adalah mengenai pencairan NPHD, “Kalau di Batu NPHD dicairkan dalam satu tahun anggaran saja yaitu bulan Mei dan Oktober dalam satu NPHD,” jawab Saifudin.

Selain itu Saifudin juga menjelaskan beberapa hal yang dirasa krusial yang terjadi di tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, baik mengenai tahapan Pencalonan hingga tahapan kampanye yang hingga saat ini sedang berlangsung.

20 Des

Persiapan Pilkada Tahun 2018, DPRD Pamekasan Kunjungi KPU Kota Batu

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Batu, pagi tadi (20 Desember 2016). Menurut Ismail, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, kunjungan kerja ataupun studi banding bertujuan untuk mempelajari proses Pilkada yang dilaksanakan di kota Batu, karena pelaksanaan pemilu yang terdekat di Jawa Timur ini satu-satunya di Kota Batu. Sementara itu di Kabupaten Pamekasan sendiri pilkada akan berlangsung pada Tahun 2018. Dari hasil kunjungan yang dilakukan pada hari ini, DPRD Kabupaten Pamekasan dapat mengetahui pembahasan anggaran pelaksanaan Pilkada di Kota Batu yang sangat detil, sehingga pembahasan mengenai anggaran antara legislatif dan eksekutif bisa lancar.

Dari hasil kunjungan ini DPRD Pamekasan akan segera melakukan diskusi dengan pihak eksekutif Kabupaten Pamekasan dan juga KPU Kabupaten Pamekasan. Dari KPU Kabupaten Pamekasan sendiri awalnya yang diusulkan mencapai 52 miliar rupiah. Setelah dilakukan diskusi informal untuk menemukan jumlah angka yang efektif dan efisien, sudah berubah menjadi 32 miliar.

“Kita akan cek lagi, seperti apa penganggaran yang dilaksanakan oleh KPUD pamekasan. dari hasil ini, bisa jadi merubah lagi jumlah anggaran yang dibahas. Di Kabupaten Pamekasan ada 13 Kecamatan dan 178 Desa dan 11 Kelurahan. Dan juga kurang lebih ada sekitar 850 ribuan jumlah penduduk,” tuturnya.

20 Des

Bawaslu Rancang Perekaman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pontianak, kpu, go, id – Badan Pengawas Pemilu RI merencanakan perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada pilkada 2017. Hasil rekaman di setiap TPS tersebut kemudian dikirim ke pusat data di Bawaslu RI dan dipublikasikan kepada masyarakat secara luas. Perekaman dan publikasi hasil rekaman aktivitas di TPS bertujuan untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas pemungutan dan penghitungan suara.

“Kami sudah menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai pilot project. Petugas kami akan melakukan perekaman pemungutan dan penghitungan di semua TPS di dua daerah tersebut. Masyarakat dapat mengakses video itu dan membandingkan hasilnya dengan scan C1 yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota,” kata Anggota Bawaslu RI Nasrullah saat memberikan paparan pada Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 di Kota Pontianak, Senin malam (19/12).  

Meskipun Bawaslu RI menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai proyek percontohan visualisasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Nasrullah mengatakan daerah lain juga dapat melakukan hal serupa. “Untuk daerah di luar DKI dan Kota Yogya, kami baru menargetkan perekaman aktivitas rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota saja. Tapi kalau ada yang mau mengembangkan sampai ke tingkat TPS seperti di DKI dan Kota Yogyakarta tidak apa-apa. Silahkan saja. Itu kreativitas masing-masing daerah,” ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu, kata Nasrullah, pengawas pemilu di tingkat TPS harus memiliki kemampuan khusus, terutama kemampuan mengoperasikan kamera dan laptop. Perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lanjut Nasrullah merupakan bagian dari upaya Bawaslu bersinergi dengan KPU untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan kepala daerah 2017.

Pengawasan berbasis perekaman aktivitas memilih di TPS, kata Nasrullah, akan memperkuat basis data pengawas pemilu tentang setiap kejadian di TPS dan berguna untuk menemukan pola-pola kecurangan yang terjadi. Nasrullah mengatakan dalam beberapa kasus kecurangan, jajarannya menemukan sejumlah pola baik dalam kontek praktik politik uang maupun penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak.

Tren terbaru kata Nasrullah, pada hari pemungutan suara terdapat proses pengorganisasian kepada sejumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS. Pengorganisasian dilakukan di sekitar lokasi TPS. “Jadi ada lokasi transit pemilih sebelum dan sesudah ke TPS. Lokasinya sekitar 200 atau 300 meter dari TPS. Lokasi tersebut menjadi pusat transaksi politik uang,” ujarnya.

Selain pola pengorganisasian di dekat TPS, lanjut Nasrullah, terdapat pola penyalahgunaan penggunaan hak pilih. Praktik penyalahgunaan hak pilih biasanya terjadi menjelang pemungutan suara berakhir. ”Polanya ada pemilih datang ke TPS membawa formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih. Anggota KPPS yang bertugas melakukan registrasi pemilih tanpa melakukan pencocokan fomulir C6 dengan daftar pemilih di TPS tersebut, langsung mencatatnya. 15 menit setelah itu datang pemilih berikutnya untuk menggunakan hak pilih, ternyata hak pilihnya sudah digunakan orang lain,” beber Nasrullah.

Menurut Nasrullah, berbagai bentuk kecurangan itu dapat dicegah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Karena itu, ia meminta jajaran pengawas pemilu tidak menoleransi siapapun yang melakukan pelanggaran. Tetapi Nasrullah juga mengingatkan agar Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak mudah memberikan rekomendasi. “Sebelum memberikan rekomendasi dalami dulu masalahnya. Proses dan koordinasi harus dilakukan dengan penyelenggara di tingkatannya. Jadi rekomendasi itu harus benar-benar berdasarkan kajian yang matang,” ujarnya.

Perkuat Administrasi Kepemiluan

Sementara itu, Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie meminta jajaran penyelenggara pemilu terus memperkuat administrasi pemilihan, baik administrasi pelayanan maupun tata laksana. Karena itu, kata Jimly, sinergi dan kolaborasi antara komisioner dan sekretariat di semua tingkatan mutlak diperlukan. “Separoh dari sukses penyelenggaraan pilkada itu tergantung dukungan administrasi. Kita selama ini sering mengabaikan peran administrasi ini, padahal sangat menentukan,” ujarnya.

Menurut Jimly, administrasi kepemiluan harus diupayakan efesien dan produktif. Pelayanan administrasi yang baik, kata Jimly akan mencegah munculnya ketidakpuasan peserta pemilihan terhadap kinerja penyelenggara. “Peradaban demokrasi kita masih terlalu jauh dibanding negara-negara maju. Di sana satu pekerjaan ditangani satu orang, di Indonesia satu pekerjaan terkadang masing ditangani 10 orang sehingga tidak efesien,” ujarnya.

Jimly juga mengingatkan agar penyelenggara pemilihan mampu mengelola suara publik dengan baik. Menurutnya penyelenggara pemilihan penting hadir di ranah komunikasi publik yang efektif. “Jangan biarkan berita negatif bertebaran. Harus dilakukan counter oleh penyelenggara, menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.

Selain sinergi dan kolaborasi komisioner dan sekretariat, sinergi KPU dan Bawaslu perlu terus dijaga dan diperkuat. Tetapi Jimly mengingatkan kemitraan Bawaslu dan KPU haruslah kemitraan yang kritis dan independen karena masing-masing punya pertanggungjawaban profesional. “Jangan sampai saking akrabnya lupa independensi masing-masing,” ujarnya. 
Pontianak, kpu, go, id—Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Juri Ardiantoro menegaskan pentingnya penyelenggara pemilihan di semua tingkatan memfasilitasi hak pemilih dan kandidat secara adil dalam pilkada 2017. Fasilitasi yang adil dan baik akan memengaruhi kepercayaan dan kredibilitasi semua pihak terhadap proses dan hasil pemilihan.

“Kalau kita sudah bisa menfasilitasi kepentingan dari dua pihak utama yang terlibat dalam pemilihan (pemilih dan kandidat, red), maka kredibilitas pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan tidak akan ada yang meragukan. Mereka percaya dengan hasil pemilihan yang dikelola dan ditetapkan KPU,” kata Juri pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 Gelombang II di Kota Pontianak, Senin malam (19/12).

Bimtek terpadu tersebut dihadiri oleh 388 orang peserta dari 94 daerah yang menggelar pilkada tahun 2017 baik dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Selain komisioner KPU RI, hadir sebagai narasumber ketua DKPP RI Jimly Assiddiqie, anggota Bawaslu RI Nasrullah dan Ketua PPU Penca Ariani.  

Fasilitasi terhadap pemilih, kata Juri, dilakukan dengan cara memastikan setiap warga Negara yang berhak memilih di suatu daerah pemilihan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. “Petugas harus memfasilitasi pemilih agar masuk DPT. Itu jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Karenanya jangan menganggap hak pilih itu sebagai persoalan teknis, tetapi itu sesuatu yang sangat substansial,” ujarnya.

Sementara fasilitasi terhadap kandidat pada pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan cara menjamin penghitungan dan pencatatan hasil pemilihan ke dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara otentik dengan perolehan suara yang mereka raih. “Petugas harus dapat menjaga amanah pemilih yang telah memberikan suaranya kepada calon. Jangan sampai karena kelalaian atau kesengajaan, ada perolehan suara kandidat yang bertambah atau malah berkurang. Hal ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Agar petugas pemilihan dapat memfasilitasi hak-hak pemilih dan kandidat dengan baik maka kemampuan mereka dari sisi pengetahuan, pengelolaan tahapan dan penyelesaian masalah mesti ditingkatkan. “Karena itu, bagi teman-teman yang hadir pada acara bimtek ini punya kewajiban untuk mentransformasikan pengetahuan dan kemampuannya kepada teman-teman di bawah seperti PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan Panwas TPS,” kata Juri.

Juri mengatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan wali kota merupakan arena bersaing dan “berburu” kekuasaan bagi para kandidat. Karena itu, bisa saja terdapat kandidat yang ingin memenangi kontestasi secara jujur dan adil, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pula kandidat yang ingin merebut kekuasaan dengan cara curang.  “Makanya kita sebagai penyelenggara harus tegak lurus dengan aturan, taat asas dan prosedur. Jika itu kita lakukan maka potensi masalah yang terjadi di lapangan akan dapat terselesaikan,” ujarnya.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono mengatakan penyelenggaraan bimtek terpadu bertujuan untuk membangun sinergi dan pemahaman bersama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) terhadap regulasi pemilihan dan implementasinya di lapangan. “Melalui bimtek terpadu ini kita harapkan tidak ada beda tafsir antara KPU dan Bawaslu baik terhadap undang undang maupun peraturan KPU,” ujarnya.(gd/KPU/FOTO Hupmas/dosen)

20 Des

Bimtek Terpadu Pemungutan, Pengitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2017

Pontianak, kpu, go, id – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Juri Ardiantoro menegaskan pentingnya penyelenggara pemilihan di semua tingkatan memfasilitasi hak pemilih dan kandidat secara adil dalam pilkada 2017. Fasilitasi yang adil dan baik akan memengaruhi kepercayaan dan kredibilitasi semua pihak terhadap proses dan hasil pemilihan.

“Kalau kita sudah bisa menfasilitasi kepentingan dari dua pihak utama yang terlibat dalam pemilihan (pemilih dan kandidat, red), maka kredibilitas pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan tidak akan ada yang meragukan. Mereka percaya dengan hasil pemilihan yang dikelola dan ditetapkan KPU,” kata Juri pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 Gelombang II di Kota Pontianak, Senin malam (19/12).

Bimtek terpadu tersebut dihadiri oleh 388 orang peserta dari 94 daerah yang menggelar pilkada tahun 2017 baik dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Selain komisioner KPU RI, hadir sebagai narasumber ketua DKPP RI Jimly Assiddiqie, anggota Bawaslu RI Nasrullah dan Ketua PPU Penca Ariani. 

Fasilitasi terhadap pemilih, kata Juri, dilakukan dengan cara memastikan setiap warga Negara yang berhak memilih di suatu daerah pemilihan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. “Petugas harus memfasilitasi pemilih agar masuk DPT. Itu jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Karenanya jangan menganggap hak pilih itu sebagai persoalan teknis, tetapi itu sesuatu yang sangat substansial,” ujarnya.

Sementara fasilitasi terhadap kandidat pada pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan cara menjamin penghitungan dan pencatatan hasil pemilihan ke dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara otentik dengan perolehan suara yang mereka raih. “Petugas harus dapat menjaga amanah pemilih yang telah memberikan suaranya kepada calon. Jangan sampai karena kelalaian atau kesengajaan, ada perolehan suara kandidat yang bertambah atau malah berkurang. Hal ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Agar petugas pemilihan dapat memfasilitasi hak-hak pemilih dan kandidat dengan baik maka kemampuan mereka dari sisi pengetahuan, pengelolaan tahapan dan penyelesaian masalah mesti ditingkatkan. “Karena itu, bagi teman-teman yang hadir pada acara bimtek ini punya kewajiban untuk mentransformasikan pengetahuan dan kemampuannya kepada teman-teman di bawah seperti PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan Panwas TPS,” kata Juri.

Juri mengatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan wali kota merupakan arena bersaing dan “berburu” kekuasaan bagi para kandidat. Karena itu, bisa saja terdapat kandidat yang ingin memenangi kontestasi secara jujur dan adil, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pula kandidat yang ingin merebut kekuasaan dengan cara curang.  “Makanya kita sebagai penyelenggara harus tegak lurus dengan aturan, taat asas dan prosedur. Jika itu kita lakukan maka potensi masalah yang terjadi di lapangan akan dapat terselesaikan,” ujarnya.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono mengatakan penyelenggaraan bimtek terpadu bertujuan untuk membangun sinergi dan pemahaman bersama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) terhadap regulasi pemilihan dan implementasinya di lapangan. “Melalui bimtek terpadu ini kita harapkan tidak ada beda tafsir antara KPU dan Bawaslu baik terhadap undang undang maupun peraturan KPU,” ujarnya.(gd/KPU/FOTO Hupmas/dosen)

19 Des

Sosialisasi Pemilih Pemula Di SMA PGRI Kota Batu

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu Sabtu (17/12) lalu mendatangi SMA PGRI Kota Batu untuk melanjutkan sosialisasi yang diperuntukkan untuk menumbuhkan minat pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu yang hari pencoblosannya dilaksanakan hari Rabu 15 Februari 2017.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data Ashar Chilmi bersama staf sekretariat melakukan sosialisasi seputar persyaratan bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dalam Pilwali Kota Batu.

Ashar mengingatkan kepada siswa siswi SMA PGRI Kota Batu yang akan berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, untuk segera melakukan perekaman KTP-el, agar dapat tercatat sebagai pemilih dan dapat memilih paslon pada pilwali mendatang.

16 Des

Penyerahan Salinan DPT Kepada PPS Melalui PPK

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu melakukan penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada PPS melalui PPK.

Penyerahan DPT kepada PPS melalui PPK disampaikan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data Ashar Chilmi, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 sesuai dengan jadwal PPS memiliki kewajiban untuk mengumumkan DPT sejak tanggal 17 Desember 2016 hingga 15 Februari 2017, “Pemasangan DPT sudah wajib terpasang mulai tanggal 17 Desember 2016 hingga 15 Februari 2017 persis 60 hari,” ungkap Ashar.

Sehubungan dengan Pemilih Potensial Non KTP elektronik Ashar menyampaikan bahwa PPS wajib mengingatkan kepada masing-masing nama yang tercantum dalam form AC, “Terkait perlakuan From AC, tinggal di pilah nama-nama pemilih yang diduga masih masuk dalam AC, mengingatkan agar pemilih yang belum perekaman KTP-El, kita wajib mengingatkan untuk melakukan perekaman khususnya pemilih baru yang belum sama sekali melakukan perekaman,” jelas Ashar.

Ashar mengaku KPU Kota Batu akan melakukan koordinasi dengan Dispenduk capil untuk perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang pada tanggal 15 Februari 2017 berusia 17 tahun.