25 Feb

EKO SASMITO, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Jaga Netralitas Sebagai Penyelenggara PEMILU

Jember,kpu-kotabatu.go.id(24- 25/02/2018) Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito) dalam arahannya di depan peserta Rapat Kerja (Raker) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Phoenix Hotel Purnama Jalan Kyai Haji Agus Salim Jember menekankan untuk menjaga netralitas sebegai penyelenggara. Raker yang diadakan selama 2 hari ini diikuti oleh Ketua KPU, Kasubbag Teknis dan Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dibuka oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro). Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jatim (Eko Sasmito) dalam kesempatan Raker Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 hadir dalam acara penutupan.

Eko Sasmito dalam pengarahannya kepada peserta Raker menjelaskan beberapa hal, yaitu : terhadap Kabupaten/Kota yang hanya menyampaikan satu usulan tentang penataan daerah pemilihan, baik yang sifatnya tetap tidak ada perubahan sebagaimana Pemilu Tahun 2014 ataupun yang hanya menyampaikan satu usulan perubahan daerah pemilihan maka perlu dinilai kembali apakah keputusan tersebut telah diambil sesuai mekanisme dan prosedur penataan Dapiltanpa adanya tekanan atau karena kepentingan tertentu.

Kedua, terkait adanya sengketa atau penetapan parpol peserta Pemilu 2019 agar KPU Kabupaten/Kota yang termasuk dalam pihak terkait segera menyusun kronologis dan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan serta hadir dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU.

Ketiga, BPK sedang melakukan sampling pemeriksaan laporan keuangan tahun Anggaran 2017. KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima catatan hasil ’’ Äudit” dimaksud supaya segera melakukan perbaikan dan melengkapi sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Yang terakhir arahan dari Eko Sasmito terkait pelaksanaan tahapan Pilkada 2018 yang berjalan beriringan dengan tahapan Pemilu 2019 dimana akan mulai timbul “gesekan-gesekan’’. Diingatkan oleh Eko Sasmito supaya tetap menjaga netralitas sebagai penyelanggara dan tetap kuat menghadapi tekanan serta bekerja secara professional.

Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas (Ariansyah Mustafa) hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di kota Jember.(eka/pdp)

13 Feb

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id(13/02/2018) – KPU Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure jalan Raya Darmo 68-78 Surabaya, Selasa (13/02) menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018. Rapat pleno terbuka ini dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Jatim (Eko Sasmito) dan didampingi oleh empat anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur yaitu : Muhammad Arbayanto, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam dan Devita Hayu Shinta.

Pada prosesi pengambilan nomor urut, Puti dan Emil terlebih dahulu mengambil nomor. Puti mengambil nomor 7 dan Emil mengambil nomor 9. Berdasarkan peraturan dari prosesi pengambilan nomor urut telah ditetapkan bahwa angka yang besar mendapat kesempatan terlebih dahulu untuk mengambil nomor. Khofifah mengambil angka terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Saifullah atau Gus Ipul. Hasil pengambilan nomor urut, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto mendapat nomor urut 1 dan Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno mendapatkan nomor urut 2 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. “KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan proses pendaftaran, penelitian sampai proses perbaikan dan terakhir pada tanggal 27 Januari 2018 sudah dilakukan tahap penelitian dari proses perbaikan persyaratan calon,” terang Eko Sasmito dalam rapat pleno terbuka.

Turut menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, yaitu : Ketua KPU RI (Arief Budiman), Ketua DKPP RI (Hardjono), Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Muhammad Amin) serta dua anggota Bawaslu Jawa Timur (Aang Khunaifi dan Totol Hariyanto), beberapa anggota DPR RI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Perwakilan TNI-Polri. (eka/pdp/sumber KPU Jatim)

13 Feb

KPU Provinsi Jawa Timur Resmi Tetapkan 2 Pasangan Calon

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (12/02/2018) KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Keputusan penetapan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 ini ditetapkan dalam Rapat Pleno terbuka KPU Jatim, Senin (12/02) Rapat Pleno terbuka penetapan Pasangan Calon (Paslon) yang diadakan di Aula KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya ini dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Jatim, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Harjono), Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Moh. Amin), Anggota Bawaslu (Aang Khunaifi dan Totok Hariyanto) dan tim pemenangan dari kedua paslon.

“Sebelum melakukan penetapan pasangan calon, KPU Provinsi Jatim sudah melakukan penelitian persyaratan administrasi dokumen serta perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,” terang Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito).

Dua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100/PL.02.2-SD/06/KPU/I/2018 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yakni pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. (sumber KPU Jatim).

11 Feb

KPU Kota Batu Hadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi PARPOL Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota Jawa Timur

Barata Jaya Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (11-12/02/2018) – KPU Kota Batu menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ini digelar di Hotel Narita Jalan Barata Jaya, Surabaya (11-12/02) dihadiri Komisioner KPU Provinsi Jatim, Pimpinan Bawaslu, Sekretaris KPU Provinsi Jatim, Ketua dan Divisi Hukum KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dan Pimpinan/pengurus Parpol.

Rapat Pleno yang diadakan selama dua hari tersebut, tanggal 11 Februari 2018 pukul : 07:00 adalah “Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. Rakor dilanjutkan kembali pada Pukul 09:00 hinggal tanggal 12 Februari 2018 dengan tema “Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jatim ini dilakukan dengan berpijak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2018 Pasal 41 dimana rekapitulasi hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka diadakan paling lama dua hari setelah menerima Berita Acara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hasil dari verifikasi partai politik tersebut dituangkan dalam Berita Acara kemudian KPU Provinsi/KIP menyampaikan Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi kepada KPU, Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui petugas penghubung dan Bawaslu Provinsi.

Penyampaian salinan Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan paling lama dua hari setelah rekapitulasi hasil verifikasi berakhir. Sebagai informasi, dari KPU Kota Batu diwakili oleh Ketua KPU Kota Batu sekaligus Komisioner Divisi Teknis (Rochani) dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono). (eka/pdp)

27 Jan

KPU Kota Batu Gelar Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (27/01/2018) – Beberapa kebijakan baru mengenai verifikasi partai politik muncul dengan digantinya PKPU Nomor 7 Tahun 22017 menjadi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 11 tahun 2017 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Menanggapi hal tersebut, KPU Kota Batu menggelar Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 di Aula KPU Kota Batu, Sabtu (27/01). Hadir dalam sosialisai tersebut : Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono), Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik (Erfanudin), Panwaslu Kota Batu (Abdur Rochman) dan Partai Politik.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono) dalam paparannya di depan Partai Politik menjelaskan bahwasanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semua Partai Politik harus dilakukan setara dan adil. Semua Partai Politik harus melakukan verifikasi, baik Partai Politik lama maupun Partai Politik yang baru berdiri. Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ditulis tentang verifikasi faktual, namun dalam PKPU penggantinya yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya disebutkan verifikasi tanpa keterangan faktual. Menurut Mardiono ada tiga alasan kebijakan KPU dalam verifikasi Parpol pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu : (1)Untuk melakukan verifikasi partai politik normalnya dibutuhkan anggaran yang besar sekitar 30 – 60 Milyard. Namun secara real, anggaran untuk verifikasi partai politik tidak ada, sehingga bentuk verifikasinya berbeda, dari verifikasi faktual disederhanakan menjadi verifikasi. (2)Keterbatasan jumlah personil dalam melaksanakan verifikasi faktual di kabupaten/Kota. (3)Keterbatasan waktu yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan verifikasi partai politik pasca keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana pada tanggal 17 Pebruari 2018 partai politik peserta Pemilu harus sudah ada.

Dalam sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang diadakan oleh KPU Kota Batu juga dijelaskan tentang perbedaan Verifikasi menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan PKPU penggantinya Nomor 6 Tahun 2018. Pada PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pengertian verifikasi adalah penelitian administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya disebutkan verifikasi. Penghitungan pembulatan juga mengalami perubahan. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan kebawah, sedangkan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2018, dilakukan pembulatan keatas.

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturaan KPU Nomor 6 Tahun 2018, KPU Kota Batu di depan Partai Politik yang hadir juga menjelaskan bagaimana cara penghitungan sampel keanggotaan bagi Partai Politik. Untuk verifikasi dan keanggotaan serta kepengurusan Partai Politik di KPU Kota Batu, dilakukan sesuai jadwal Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yaitu : tanggal 30-31 januari 2018 dan 1 Februari 2018. (eka/pdp)

25 Jan

KPU Kota Batu Mencoklit di Rumah Dinas Walikota Batu

Batu,kpu-kotabatu.go.id(25/01/2018) – KPU Kota Batu melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih di rumah dinas Walikota Batu (Dewanti Rumpoko). Coklit yang dilakukan tepat pukul 08:30 WIB ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Batu (Rochani), Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan data (Ashar Chilmi), Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri), Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono), Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo), Ketua Bawaslu Kota Batu (Abdur Rohman) serta PPK, PPS dan PPDP.

Petugas yang datang ke rumah dinas Walikota Batu, Jl. Panglima Sudirman Batu, Kamis (25/01) mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK). Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyatakan berkas yang diberikan Dewanti Rumpoko sesuai dengan data yang ada. (eka/pdp)

25 Jan

KPU Kota Batu Hadiri Rapat Kerja Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi PEMILU 2019

Surabaya,kpu-kotabatu.go.id (24/01/2018) – Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur digelar di Hotel Yello, Jl. Jemursari Surabaya (24/01). Raker ini diikuti oleh Komisioner KPU Divisi Teknis dan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, adapun KPU Kota Batu yang menghadiri adalah Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis (Rochani) dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Ashar Chilmi).

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito) secara resmi membuka Raker Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur mengingatkan kembali penyelenggara Penyusunan Penataan Daerah Pemillihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 untuk terus meningkatkan integritas dan kapasitas kerjanya. Lebih lanjut Eko Sasmito mengemukakan bahwasanya melalui Rapat Kerja ini dapat segera dirumuskan persoalan-persoalan yang timbul di masing-masing Kabupaten/Kota yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada maupun Tahapan Pemiu 2019.

Pada sessi pertama, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Timur (Moh. Arbayanto) memaparkan tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019. Arbayanto menjelaskan beberapa hal penting terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Pemilu 2019, yaitu :
 Penetapan Penataan Dapil dilakukan oleh KPU berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota yang disampaikaan melalui KPU Provinsi.

Penyampaian usulan penataan Dapil harus disertai alasan mengapa penataan tersebut dilakukan, tetap pada usulan yang lama atau ada usulan baru. Penataan dibuat dalam bentuk naskah usulan berisi aspek-aspek pemenuhan tujuh prinsip penataan Dapil dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Hasil pencermatan disertai penjelasan terutama di prinsip kesetaraan suara dan proporsionalitas antar Dapil. Kondisi seperti ini mengakibatkan harga kursi semakin tinggi, dikarenakan sisa jumlah penduduk antar kecamatan yang jauh berbeda sehingga penting untuk menetapkan rentang Prinsip Kesetaraan suara yang dapat dipenuhi.

Metode Uji Publik diawali dengan Pengumuman di laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan secara specifik tertulis kepada publik yang teralamatkan.

Pengujian tujuh prinsip penataan Dapil untuk mengukur obyektifitasnya sangat penting dilakukan. Hasil pengujian prinsip dapat disampaikan kepada para pihak dalam uji publik. Pengujian ini untuk terpenuhinya landasan Substansif dan Legitimasi Publik.

Naskah usulan Penataan Dapil berisi tentang : Data Dasar yaitu Data Kependudukan dan Data Kewilayahan, perhitungan alokasi kursi dan pemenuhan prinsip penataan Dapil.

Pada Sessi kedua dipaparkan tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 yang disampaikan oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam). Choirul Anam menjelaskan bahwasanya ada beberapa poin penting dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, yaitu : Finalisasi jumlah TPS, Finalisasi jumlah KK, Laporan Kegiatan Coklit, RTL Se KPU RI nomor 60/PL.03.1-50/01/KPU/1/2018, Perlakuan pemilih di Lapas/Rutan, Perlakuan Pemilih di tempat pengungsian.