26 Jun

Temu Media Terkait Pilwali Kota Batu Tahun 2017 dan Pilbup Kabupaten Malang Tahun 2015

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karena itu KPU Kota Batu menyambut baik kedatangan awak media  dalam rangka meminta penjelasan dari para komisioner terkait kesiapan KPU Kota Batu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 dan mengenai topik hangat yang menjadi headline di media terkait rumor Walikota Kota Batu Eddy Rumpoko yang terpilih untuk kedua kalinya pada Pilwali Kota Batu Tahun 2012, yang akan dicalonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015.

Untuk kesiapan Pilwali Kota Batu Tahun 2017, Ashar Chilmi, S.Psi menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 18 ayat 1 huruf k bahwa salah satu syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah belum pernah menjabat dua kali sebagai PPK, PPS dan KPPS. Maka dari itu KPU Kota Batu akan melakukan seleksi besar-besaran untuk membentuk PPK dan PPS.

Sedangkan Erfanudin menerangkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadikan susunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk Pilwali Kota Batu mengalami perubahan.

Terkait rumor bahwa Eddy Rumpoko akan dicalonkan dalam Pilbup Kabupaten Malang Tahun 2015, Ketua KPU Kota Batu Rochani, S. Pi, M.P menekankan bahwa hal tersebut “tidak ada kaitannya dengan kita (KPU Kota Batu)”. Namun dapat dijelaskan  dari sisi aturan bahwa untuk mundur dari jabatan Walikota harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 78 dan Pasal 79. Dalam pasal 78 dijelaskan bahwa kepala daerah dapat berhenti karena permintaan sendiri, sementara pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan /atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan /atau Wakil Walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 79 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota mebagaimana dimaksud ayat 2, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil Walikota. 

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat 1 huruf m bahwa salah satu persyaratan calon adalah belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Walikota. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Karena Eddy Rumpoko menjadi Walikota periode kedua dilantik pada tanggal 26 Desember 2012 berarti separuh masa jabatannya (2,5 tahun) jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sudah dianggap satu kali periode masa jabatan.

Dapat disimpulkan bahwa apabila sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 Eddy Rumpoko belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Walikota dari Menteri Dalam Negeri, maka tanggal 26 Juni 2015 Eddy Rumpoko tidak dapat diajukan menjadi bakal calon Kepala Daerah di Pilbup Kabupaten Malang tahun 2015 karena sudah menjabat dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

Semoga wawancara yang dilakukan di ruang media center KPU Kota Batu dapat bermanfaat bagi masyarakat di Malang Raya untuk mengetahui perkembangan demokrasi di wilayahnya.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *