24 Okt

Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Dalam Pilwali Tahun 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Senin (24/10), diadakan rapat pleno terbuka pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2016 di Kantor KPU Kota Batu.

Rapat pleno dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Batu Rochani S.Pi., MP. Rochani dalam pembukaannya menyampaikan bahwa pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dalam Pilwali Kota Batu merupakan urutan kedua tahapan pencalonan sebelum tanggal 25 Oktober 2016 akan ditutup dengan pengundian nomor urut Paslon.

Sebelum dilakukannya penetapan KPU Kota Batu memberikan berita acara hasil penelitian perbaikan syarat calon dalam Model BA.HP Perbaikan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk diteliti dan di tanda tangani oleh Pasangan Calon atau Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan.

Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu, tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang di bacakan oleh PLT Sekretaris KPU Kota Batu Badrut Tamam W SH., MH.

Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, daftar nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang telah ditetapkan adalah:

  • Dewanti Rumpoko dan H. Punjul Santoso, SH, MM
  • Abdul Majid, S. PSI dan DRS.HA. Kasmuri Idris
  • H. Hairuddin, DRS dan Hendra Angga Sonatha
  • Rudi dan Sujono

Rochani menyatakan bahwa nama-nama yang telah tertera dalam keputusan tersebut telah berubah status dari Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon yang memiliki Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi, “Baik Bapak Ibu 4 Bakal Pasangan Calon telah kami tetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian karena status Bapak/Ibu sudah berubah sehingga ada hak, kewajiban dan sanksi yang harus kita perhatikan bersama agar tidak menimbulkan akibat hukum dan akibat politik kepada Bapak/Ibu,” jelas Rochani.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *