02 Nov

Rapat Koordinasi Regional Pembinaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Dana Hibah

Batam, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Pembinaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun Anggaran (TA) 2016. Rakor berlangsung selama tiga hari, 1-3 November 2016 di Grand I Hotel Batam, Kepulauan Riau, Selasa (1/11).

Rakor dihadiri oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, Anggota KPU RI Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lukman Edi, dan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajuddin, serta Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna.
 
Kurang lebih 300 peserta dari regional pertama yang terdiri dari Pulau Jawa dan Sumatera, antara lain setiap satuan kerja (satker) dihadiri satu anggota KPU yang membidangi Divisi Keuangan, Sekretaris KPU Provinsi Kabupaten/Kota serta operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).
 
“Kegiatan ini kegiatan yang sangat penting, karena kita sebagai penyelenggara pilkada tidak hanya akan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tahap demi tahap pilkada sampai tahap penetapan hasil, tetapi kita juga mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan keuangan anggaran dana hibah pilkada”, ujar Juri.
 
Dengan adanya rakor tersebut, tiap satker KPU diharapkan bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah pilkada dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab.
 
“Melalui kegiatan ini diharapkan cara kita (KPU) memahami dana hibah itu bukan uang kita, tetapi uang rakyat. Seluruh pihak yang mengelola harus tahu aturannya dalam mempertanggungjawabkannya. Komitmen kita dimulai dari perencanaan sampai penggunaan harus transparan dan managemen waktu sangat penting dalam penyusunan laporan,” lanjut Juri.
 
Selain meminta jajarannya untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan, Juri juga ingin setiap satker KPU bisa menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah dengan baik. Karena kualitas penyelenggaraan pemilihan tidak hanya dilihat dari segi penyelenggaraan.
 
“Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari kemampuan kita untuk bisa menyelenggarakan pemilihan, tetapi harus dinilai sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan anggaran,” tegas

 

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 43 = 50