22 Agu

Rapat Kerja Persiapan Tahap Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Karena dalam waktu dekat KPU Kota Batu memasuki tahap verifikasi faktual, maka KPU Kota Batu mengadakan rapat kerja bersama anggota PPS dan PPK dalam rangka Persiapan Tahap Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Acara yang dimulai pukul 09.00 ini dilaksanakan di Aula KPU Kota Batu, kemarin (21/8). Rochani sebagai narasumber mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk persiapan para anggota PPS dalam melakukan verifikasi faktual. “Ada beberapa agenda kita hari ini yang pertama, bagaimana tahapan verifikasi yang kita jalankan. Kedua, mengenai verifikasi faktual yang akan dilakukan teman-teman PPS. Ketiga, mengenai rapat kerja verifikasi faktual dukungan. Keempat, kita akan berbicara mengenai manajemen waktu saat verifikasi faktual. Kelima, tentang manajemen pendokumentasian. Karena salah satu perintah dari PKPU dalam melakukan verifikasi faktual harus ada dokumentasi.”

Dalam pemaparannya, Rochani menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 455/KPU/VIII/2016, sebelum proses pengecekan kegandaan dilakukan, apabila pada saat verifikasi administrasi ditemukan data pada hardcopy B.1 KWK Perseorangan yang tidak terdapat pada softcopy dalam aplikasi SILON, maka tim paslon wajib menyesuaikan data tersebut, sehingga jumlah dan data pada softcopy di dalam aplikasi SILON sama dengan hardcopy B.1-KWK Perseorangan. “Berdasarkan surat edaran tersebut, kami berkirim surat kepada Tim Paslon agar bisa disamakan yang hardcopy dengan softcopy yang di SILON. Dan Tim Paslon menyampaikan surat, mereka menyatakan bahwa akan menyesuaikan data dengan yang di SILON. “. Hal ini berarti base data yang digunakan oleh paslon adalah sejumlah 21.954 dari jumlah awal yaitu berkas B1. KWK Perseorangan 22.102 dan softcopy sejumlah 22.033.

Selanjutnya, dari jumlah data 21.954 ini muncul dua status, yakni MS (memenuhi syarat) sejumlah 21.530 dan TMS (tidak memenuhi syarat) sejumlah 424. Dijelaskan bahwa data tidak memenuhi syarat ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:
1. data pendukung yang tidak sesuai secara nyata dengan foto copy kartu identitas
2. Berbeda dapil
3. Tidak ada fotocopy KTP
4. Beda wilayah administrasi
5. Syarat usia tidak memenuhi

“Untuk kita menentukan status pekerjaan seseorang, apakah dia PNS, TNI/ POLRI, meninggal atau tidak tetap kita melakukan verifikasi faktual. Karena kita harus ada bukti, tidak bisa kita bekerja berdasarkan asumsi.” tegas Rochani.

Untuk mempermudah kinerja PPS dalam melakukan verifikasi faktual, Rochani memberi solusi dengan membuat alat bantu berupa 3 tabel. Untuk tabel 1 akan diisi oleh pendukung yang berhasil ditemui ketika melakukan sensus. Ketika orang-orang yang tidak dapat ditemui mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat dengan bantuan tim paslon, dan saat itu mereka mengisi tabel 2. Jika ada orang (pendukung) yang saat sensus, maupun saat dikumpulkan tidak bisa hadir maka mereka harus datang ke sekretariat PPS dan mengisi daftar tabel 3. Jika dalam tiga tahapan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir maupun memberikan konfirmasi maka statusnya otomatis akan menjadi TMS.

Dalam hal management waktu, PPS memiliki waktu 14 hari dalam melakukan verifikasi faktual “Sabtu Minggu adalah waktu yang cukup potensial untuk mendatangi maupun mengumpulkan mereka. Jangan lupa untuk melihat status pekerjaannya, supaya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk berkunjung melakukan verifikasi.” ujar Rochani. 

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + 2 =