16 Mar

Rapat Kerja KPU Kota Batu tanggal 4 Maret 2015

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 akan dilaksanakan bulan Februari Tahun 2017 berdasarkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang agar pesta demokrasi di Kota Batu berlangsung dengan baik yang dapat diukur dengan tingkat partisipasi pemilih yang maksimal.

Mengawali persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kota Batu menggelar rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf di lingkungan KPU Kota Batu. Rapat kerja dimaksudkan untuk memahami bersama desain program pemilu berdasarkan hasil Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Rapat kerja tersebut juga membahas pelaksaanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Rapat kerja berlangsung pada hari Rabu, 4 Maret 2015 bertempat di Aula kantor KPU Kota Batu.

Pada kesempatan pertama, Ketua KPU Kota Batu Rochani, S. Pi. M.P memaparkan hasil Revisi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :

a) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

b) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Februari tahun 2017.

c) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Pemungutan suara serentak berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023. sedangkan serentak secara nasional dijadwalkan pada tahun 2027.

Dengan demikian, karena akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batu berakhir pada tanggal 26 Desember 2017, maka Kota Batu akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Februari Tahun 2017.

Adapun pembiayaan untuk Pemilihan Kepala Daerah bersumber pada Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan dapat dibantu oleh Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Dan pada pelaksanaan Tahapan Pilwali, KPU Kota Batu wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Periodik pada KPU Provinsi Jawa timur, KPU, DPRD Kota Batu dan Menteri Dalam Negeri (melalui Gubernur dan tembusan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur).

Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelengaraan dan Data Ashar Chilmi, S. Psi menjelaskan mengenai kerjasama tim yang harus senantiasa dijaga agar aktifitas perkantoran dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan sebelum persiapan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berjalan, Sekretariat KPU Kota Batu segera melakukan evaluasi dan pengelolaan arsip-arsip/dokumen pemilu sebelumnya sesuai prosedur tata kelola kearsipan yang berlaku.

Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik Erfanudin menyampaikan Daftar Inventaris Masalah mengenai logistik KPU Kota Batu dan jadwal penghapusan barang tahun 2015 serta memaparkan tara cara revisi DIPA Tahun Anggaran 2015.

Terkait program pelayanan informasi publik, Saifudin Zuhri, S. H.I selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi menekankan perlunya segera ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterb bukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

Menutup sesi pemaparan materi disampaikan pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pemilihan oleh Divisi Hukum, Mardiono, S. H.I serta pembinaan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada kesempatan diskusi dan tanya jawab juga disampaikan oleh masing-masing subagian tentang kendala yang dihapdapi dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Rapat kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedomasn pelaksanaan program kegiatan KPU Kota Batu selama Tahun 2015 dan menadi titik awal untuk persiapan Pilwali KPU Kota Batu tahun 2017.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *