19 Sep

Pengelolaan Logistik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id – Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Kota Batu, Efanudin menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Pemilihan Nasional yang diselenggarakan KPU RI di Surabaya, dari tanggal 14 -16 September 2016. Dalam rakor tersebut mengulas tentang logistik pemilihan beserta pengadaannya dimana seluruh proses pelelangan wajib menggunakan LPSE KPU berdasarkan Surat Edaran Nomor 671/SJ/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, Tentang Penggunaan LPSE KPU dalam Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu/Pilkada.

Disamping itu Erfanudin menyampaikan rencana kebutuhan dan laporan perkembangan pengadaan logistik pemilihan 2017 dari mulai cetak surat suara, penggandaan formulir, penggandaan UU/Peraturan/Juknis/Buku panduan, perlengkapan pemungutan dan peritungan suara, distribusi, hingga pengelolaannya, menyampaikan pemetaan daerah prioritas jalur distribusi bsik itu terkait waktu tempuh, moda transportasi, kondisi dan karakter wilayah penerima logistik pemilihan 2017, Laporan inventarisasi logistik (Surat suara) ex pemilihan legislatif 2014 berjumlah 601.932lbr/10.534kg, PPWP 2014 berjumlah 151.447lbr/530kg, Pilgub berjumlah 150.686lbr/753kg, Pilbup 150.461lbr/1.204kg, Laporan kondisi / ketersediaan kotak dan bilik suara dg rincian kotak suara 1.956 dg kebutuhan 424, dan bilik suara 2.012 dg kebutuhan 1.272, Penyampaian hasil RDP KPU RI dengan DPR RI 8 September 2016 tentang perubahan pkpu 6/2015 menjadi pkpu 11/2016.  

Diikuti dengan terbitnya Peraturan KPU 11/2016 tentang Norma, Standard, Prosedur kebutuhan pengadaan  dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Dan/atau walikota dan wakil walikota yang menjelaskan hal – hal yang mengatur umum regulasi, Mengatur ketentuan jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur hal – hal terkait pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur kebijakan penetapan pedoman teknis yang akan digunakan oleh penyelenggara Pemilihan.

Beberapa Poin yang perubahan dalam Peraturan KPU tersebut adalah:

  1. Adanya penambahan jumlah kotak suara di PPK yang semula 1 (satu) buah menjadi 3 (tiga) buah dengan peruntukan :

a)      untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan,  model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

b)      untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan

c)       untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Apabila tidak mencukupi karena banyaknya jumlah TPS, maka kotak suara di tingkat PPK dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

  1. Surat Suara

a)      Diberi pengaman dengan tanda khusus berupa microtext untuk menjamin keasliannya

b)      Microtext ditetapkan secara Nasional dengan mencirikan masing – masing Daerah

c)       Spesifikasi surat suara tidak boleh ditambah dengan tanda pengaman lain seperti hidden image atau tanda khusus lainnya

  1. Formulir sertifikat berupa :

a)      sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS

b)      lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah

c)       model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS

Ketiga formulir tersebut diberi tanda khusus berupa hologram, dan tidak boleh ditambah dengan tanda khusus lainnya.

Harapannya dengan adanya rakornas ini adalah terwujudnya komitment satker dalam pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan yang  tepat  Jumlah, Jenis, Sasaran, Waktu, Kualitas, dan Efisien.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *