03 Okt

Parpol di Kota Kota Batu diharapkan Menyampaikan ke DPP Parpol terkait Gambaran Data KTA

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Partai Politik yang ada di Kota Kota Batu diharapkan untuk menyampaikan kepada DPP Partai Politik terkait gambaran Data Kartu Tanda Anggota. Sehingga, pada waktu data tersebut diserahkan ke KPU RI yang kemudian discreening dan diupdate dalam aplikasi sistem Infromasi Partai Politik (SIPOL), sistem tersebut dapat mendeteksi berapa persyaratan dokumen partai politik dan keanggotaan hingga kepengurusan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Hal tersebut dikemukakan Komisioner KPU Kota Batu, Ashar Chilmi dalam acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Hotel Aster, kemarin (2/10).

Ashar Chilmi mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan untuk sebelum masa pendaftaran partai politik dari tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017. Oleh karena tahapan Pemilu 2019 sudah mulai berjalan, DPC atau DPD Partai politik di Kota Batu harus segera menyerahkan mandat bagi operator Sipol yang segera terkait aplikasi dan prosedur yang dijalankan di tingkat kota.

Divisi Perencanaan dan Data pun mengingatkan undangan yang hadir akan pentingnya Penghubung di masing-masing partai politik, “Penghubung ini setiap tahapan 2019 adalah pengurus partai politik  untuk berkomunikasi aspek-aspek non teknis mau pun teknis sebagian mau pun semua tahapan,” paparnya. Tujuannya agar mampu mengkomunikasikan baik kententuan, proses dan prosedur pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 kepada pengurus partai.

Target sosialisasi ini adalah untuk memahami rencana dan program besar untuk pemilu 2019 yang dimulai dari 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara pada 17 april 2019. “Sehingga pada bulan Oktober-November ini kita harus sudah melaksanakan jadwal besar, kaitannya dengan verifikasi parpol, akhir Desember kami menerima DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan),” jelasnya. KPU Kota Batu akan melibatkan partai politik di Kota Batu untuk memberikan masukan tentang pemetaan daerah pemilihan, serta sosialisasi pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum bulan Juli 2018.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 29 = 35