28 Des

KPU Kota Batu Menghadiri Rapat Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (27/12/2017) – Ketua KPU Kota Batu, Rochani, menghadiri Rapat Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Substansi Materi Pencalonan Pemilu, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, tanggal 27-28 Desember 2017.

Rapat Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Substansi Pencalonan Pemilu bertempat di Yello Hotel Jemursari Surabaya dan dihadiri oleh Divisi Teknis dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur.

Rapat Kerja dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, didampingi Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik (Dewita Hayu Shinta) , Ketua Divisi Perencanaan dan Data (Choirul Anam) , Ketua Divisi Teknis (Mohammad Arbyanto) dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (Eberta Kawima)

Dalam sambutan sekaligus membuka Raker, Ketua KPU RI berpesan bahwa sebagai Penyelenggara dalam hal Pencalonan KPU harus hati-hati dalam menghadapi bakal calon saat mendaftar ke KPU. Penyelenggara harus tetap menjaga kesehatan dan mengkontrol emosi dalam menghadapi berbagai tekanan ( baik internal/eksternal).

Rapat kerja diawali dengan Pemaparan Materi menghadirkan Narasumber Komisioner KPU RI Periode 2012 – 2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk membangun Aspek Akuntabilitas dan membangun kepercayaan Publik sebagai Penyelenggara maka terdapat 3 hal pokok yang harus mendapat perhatian, yaitu : 1. Transparansi, 2. Profesionalitas, dan 3. Independensi.

Pemilu menjadi penting bagi semua pihak, tidak hanya bagi Penyelenggara. Oleh karenanya “ the biggers election in the word” ; penting ditransformasikan kepada masyarakat secara luas.

Aktivitas pokok dalam mendesain Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diawali dengan pemahaman tentang Sistem Pemilu, District Magnitude, Konversi Suara menjadi alokasi kursi, Electroral Formula (Saint Langue murni), Pencalonan (Syarat Calon dan Syarat Pencalonan).

Terkait persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 240 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
a) telah berumur 21tahun atau lebih;
b) bertakWA kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e) berpendidikan paLing rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f) setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i) terdaftar sebagai pemilih;
j) bersedia bekerja penuh waktu;
k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kARYAWAN pada BUMN DAN/ATAU BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak’ melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
o) dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilaN dan
p) dicalonkaN hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selanjutnya dalam Rapat Kerja tersebut diinvetarisasi permasalahan yang muncul terkait persyaratan calon, antara lain :
a) telah berumur 21 tahun atau lebih sejak kapan ? sejak mendaftar atau sejak penetapan Daftar Calon Tetap;
b) Bagaimana bentuk Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ? apakah cukup hanya pada surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan
c) Pemenuhan syarat berpendidikan paLing rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat apakah perlu disertakan Ijazah tingkat SD,SLTP atau Perguruan Tinggi apabila mencantumkan dalam riwayat pendidikannya. Bagaimana prosedur pengesahannya (legalisir); pejabat yang berwenang; apabila Lembaga Pendidikan telah tutup; Ijazah yang diperoleh dari Negara lain, dll.
d) Pemenuhan persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; Apakah dalam bentuk surat keterangan sehat tanpa dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium atau sebaliknya, adanya hasil pemeriksaan tanpa disertai opini atau kesimpulan; Lembaga yang berwenang menerbitkan surat dimaksud (puskesmas/rumah sakit/ pemeriksaan sehat rohani/pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba);
e) Konsistensi Nama pada Dokumen kependudukan (KTP; Ijazah; Formulir syarat Pencalonan, dll)
f) Foto Calon (jumlah, format, ukuran )
g) Penelitian atas KTP el

Rapat Kerja dilanjutkan dengan perumusan masalah dan perumusan usulan solusi atas potensi yang ada dimoderatori oleh Bapak Sri Sugeng dan Agus Mahfud Fauzi.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 7